Rabu, Desember 2, 2020

Pesan dari Jakarta untuk Para Petahana

Dalam NKRI Tak Ada Orang Kafir!

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tak ada orang kafir. Pemeluk agama disebut berdasar agama masing-masing: orang Islam, orang Kristen, orang Katholik, orang...

Mengelola Isu Ahok?

Aksi 1.000 lilin untuk Ahok hingga kemarin sudah berlangsung di lebih 40 wilayah di Indonesia dan lebih di 20 kota mancanegara, baik di Asia,...

Menimbang KPK Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti berbincang saat jumpa pers kegiatan Latihan Bersama Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak...

Pancasila di Tengah Gelombang Radikalisme Agama

Sejak awal Reformasi 1998 sampai kira-kira beberapa tahun lalu kita jarang mendengar antusiasme publik dalam memperbincangkan Pancasila. Kita baru membicarakan Pancasila dengan serius kembali...
Avatar
Moh. Abdul Hakim
Kandidat Doktor Psikologi Politik, Massey University, New Zealand Dosen Psikologi Sosial & Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berjabat tangan dengan calon Gubernur DKI Anies Baswedan di Balai Kota, Jakarta, Kamis (20/4). Anies yang unggul dalam hitung cepat Pilkada DKI 2017 putaran kedua mendatangi Balai Kota menemui Ahok. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.

Pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2017 putaran kedua pada Rabu (19 April) membawa pesan penting untuk para calon kandidat petahana: jangan pernah mengusik kenyamanan psikologis para pemilih.

Bila kita kembali menengok peta elektoral Jakarta 5-6 bulan yang lalu, banyak orang yang yakin Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan menang dengan mudah. Bagaimana tidak, data dari beberapa lembaga survei terpercaya (seperti Poltracking, Populi Center, Indikator), semuanya menunjukkan tingkat elektabilitas Ahok yang jauh mengungguli calon lawan-lawannya. Bahkan dengan modal keunggulan ini, Ahok (dan Teman Ahok) terlihat berani memaksa” Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan beberapa partai lainnya untuk memberikan dukungan kepadanya.

Lalu, apa yang membuat peta elektoral Jakarta berubah drastis hanya dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan?

Sebenarnya apabila dilihat dari segi kinerja sebagai Gubernur, para pemilih mengaku cukup puas dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Ahok. Meskipun selama kepemimpinannya ada beberapa kebijakan yang menuai kontroversi, seperti relokasi warga bantaran sungai dan reklamasi, survei Indikator Politik Indonesia satu bulan sebelum Pilkada DKI putaran pertama menunjukkan tingkat kepuasan kinerja sebesar 74%, cukup tinggi untuk ukuran seorang petahana.

Sayangnya di samping pertimbangan-pertimbangan rasional, banyak sisi emosional yang turut menentukan preferensi pilihan pemilih. Kadang peristiwa yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan politik atau kinerja petahana justru memiliki pengaruh besar terhadap elektabiltas mereka.

Di dalam buku Democracy for Realists (2016), Christoper Achen dan Larry Bartels mengajukan satu contoh kasus yang menarik. Pada musim panas tahun 1916, warga di sepanjang pesisir pantai New Jersey, Amerika Serikat, mengalami ketakutan massal gara-gara serangan hiu. Akibat serangan tersebut, jumlah kunjungan turis menurun drastis sehingga mengganggu perekonomian warga setempat yang mengandalkan sektor pariwisata.

Kebetulan pada saat musim panas tersebut, Woodrow Wilson (Presiden AS ke-28) sedang mencoba untuk mempertahankan posisinya. Sebelum adanya serangan hiu, Presiden Wilson sebenarnya cukup populer di kalangan penduduk daerah pesisir New Jersey. Ia dan pemerintahannya juga sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi musibah serangan hiu tersebut.

Tapi, bagaimanapun, serangan hiu merupakan peristiwa yang berada di luar kendali politik Presiden Wilson. Namun, warga setempat tampak tidak berpikir sejauh itu, dan cenderung menimpakan rasa kesal mereka kepada pemerintah. Dan, seperti yang dapat diprediksi, suara Woodrow Wilson di daerah tersebut terjun bebas. Kasus ini menggambarkan bagaimana emosi pemilih memiliki pengaruh kuat terhadap preferensi politik pemilih.

Dari sudut kalkulasi politik, seorang kandidat petahana sering disebut memiliki banyak keuntungan saat mencoba bertarung kembali di dalam ajang kontestasi politik. Namun, dari sudut pandang psikologi politik, posisi petahana juga mengandung banyak risiko elektoral yang sulit dikendalikan. Seperti yang diilustrasikan di dalam kasus Woodrow Wilson di atas, warga kebanyakan seringkali tidak mampu melakukan analisis situasi sosial-politik secara mendalam.

Menurut Teori Atribusi dari Freitz Heider (1958), setiap orang memiliki dorongan untuk mencari tahu penyebab dari peristiwa-peristiwa yang ia alami. Namun, alih-alih melakukan penalaran secara mendalam, menurut teori ini, kebanyakan orang cenderung terperangkap di dalam cara berfikir cepat (heuristic thinking), dan berakhir pada kesimpulan yang kurang tepat (attribution bias).

Di dalam proses penalaran cepat, sentimen-sentimen emosional memiliki pengaruh lebih kuat terhadap pilihan politik pemilih dibanding pertimbangan-pertimbangan rasional.
Nalar cepat para pemilih, secara psikologis, merupakan faktor risiko yang harus diperhitungkan oleh setiap kandidat petahana. Performa dalam menjalankan pemerintah tetap menjadi faktor penting. Namun, bila petahana tak mampu menjaga kedekatan psikologis dengan para pemilih, peristiwa buruk apa pun dapat dipersepsi oleh mereka sebagai kesalahan pihak petahana.

Dalam matematika politik, kinerja yang ditunjukkan oleh Ahok selama kurang lebih tiga tahun terakhir bisa saja membawanya kembali menduduki kursi DKI-1. Namun, Ahok (dan konsultan politiknya) sepertinya kurang peka terhadap sentiment-sentimen emosional warganya.

Sebagai masyarakat yang masih sangat kuat dipengaruhi oleh budaya Timur, sebagian besar masyarakat Jakarta terlihat kurang nyaman dengan berbagai macam kontroversi dan hiruk-pikuk yang selalu mengelilingi sosok gubernur mereka.

Rasa ketidaknyamanan para pemilih Jakarta semakin terakumulasi oleh keriuhan politik massif pasca tuduhan penistaan terhadap agama. Secara substansi, sebagian besar warga Jakarta mungkin bisa memaafkan Ahok. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia pada Desember 2016 menunjukkan 86% responden tahu Ahok sudah meminta maaf, dan 59% responden merasa bahwa permintaan tersebut tulus dan mereka bisa memaafkan.

Namun, bagaimanapun, keriuhan politik yang terjadi terus-menerus pada akhirnya juga mengganggu secara psikologis. Selain menciptakan ketegangan politik, aksi massa yang terjadi berulangkali juga mengganggu kenyamanan pemilih untuk menjalankan aktivitas mereka sehari-hari. Dan jika Ahok terpilih kembali sebagai gubernur, tidak ada jaminan bahwa keriuhan tersebut akan berhenti.

Persis dalam situasi inilah sebagian pemilih Jakarta mulai mengalami dualisme sikap: mengapresiasi kinerja Ahok di satu sisi, dan di sisi lain merasa terancam oleh segala macam keriuhan yang selalu diasosiasikan dengan tindakannya.

Dan hasil hitung cepat (quick count) Pilkada Jakarta putaran kedua yang baru lalu sepertinya mengafirmasi penelitian-penelitian psikologi politik sebelumnya: petahana seringkali menjadi korban para pemilih yang terusik kenyamanannya.

Avatar
Moh. Abdul Hakim
Kandidat Doktor Psikologi Politik, Massey University, New Zealand Dosen Psikologi Sosial & Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Mengapa RUU Minol Harus Disahkan

Pada zaman yang serba modern seperti sekarang ini apa saja dapat dilakukan dan didapatkan dengan mudah karena teknologi sudah semakin canggih. Dahulu untuk mendapatkan...

Pay It Forward Merespon Dampak Pandemi Covid-19

Sinopsis Film Pay It Forward Pay It Forward merupakan sebuah film asal Amerika Serikat yang sarat pesan moral. Film ini dirilis pada tahun 2000, yang...

Senyum Ekonomi di Tengah Pandemi

Pandemi tak selamanya menyuguhkan berita sedih. Setidaknya, itulah yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Berita apa itu? Sri Mulyani, menyatakan, kondisi ekonomi Indonesia tidak terlalu...

Dubes Wahid dan Jejak Praktek Oksidentalisme Diplomat Indonesia

Pada 5 Oktober 2000 di Canberra dalam forum Australian Political Science Association, pakar teori HI terkemuka Inggris, Prof. Steve Smith berpidato dengan judul, “The...

Gejala ‌Depresi‌ ‌Selama‌ ‌Pandemi‌ ‌Hingga‌ ‌Risiko‌ Bunuh Diri

Kesehatan mental seringkali diabaikan dan tidak menjadi prioritas utama seseorang dalam memperhatikan hal yang di rasakannya. sementara, pada kenyataannya kesehatan mental sangat mempengaruhi banyak...

ARTIKEL TERPOPULER

Luasnya Kekuasaan Eksekutif Menurut Undang-Undang

Proses demokrasi di Indonesia telah memasuki tahap perkembangan yang sangat penting. Perkembangan itu ditandai dengan berbagai perubahan dan pembentukan institusi atau lembaga baru dalam...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.