in ,

Pelajar Papua Setelah Kasus Kamasan, Yogyakarta


papua-yk
Sejumlah anggota kepolisian berjaga di depan Asrama Mahasiswa Papua di Yogyakarta, Jumat (15/7). ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah

Benar bahwa tidak semua orang Yogyakarta bersepakat dengan tindakan milisi sipil yang melakukan pengepungan terhadap asrama pelajar Papua di Kamasan, Yogyakarta, pekan lalu. Setidaknya ada sebagian kecil yang jelas menunjukkan solidaritas langsung. Mereka datang, memberikan makanan, saling menguatkan, dan kemudian menyatakan secara terbuka bahwa Papua adalah juga saudara.

Fakta ini penting untuk diingat. Meski jumlah mereka kecil. Minoritas.

Seperti juga penting untuk terus diingatkan bagaimana pimpinan tertinggi di Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono XI, mengeluarkan pernyataan ultra-nasionalis. Gubernur Yogya ini menyatakan bahwa mengutarakan pendapat di negara yang didirikan dengan prinsip demokrasi adalah hal yang tabu.

Sultan yang merupakan pimpinan administratif sekaligus pemegang kuasa “kultural” atas Yogya menggariskan bahwa mengambil sikap untuk menyatakan adanya penjajahan, penindasan ekonomi, politik dan budaya, serta hak untuk menyerukan kemerdekaan atas belenggu-belenggu tersebut tidak mendapat tempat.

Ia bukan satu-satunya. Adik Sultan HB IX, Prabukusumo, juga punya pendapat senada. Prabukusumo merasa Papua “tidak sopan” karena berani mengutarakan pendapat politik yang berbeda. Ia meminta agar pelajar Papua di Yogya menutup mulut dan matanya demi apa yang disebut “penghargaan atas kebudayaan setempat”.

Selain kedua orang tersebut, kita semua tahu bahwa ada begitu banyak orang-orang yang dianggap “tokoh” juga berbagi cara pandang serupa. Papua tidak layak bicara soal kemerdekaan. Papua tidak layak bersuara soal operasi militer yang memakan nyawa ribuan orang asli.

Papua tidak layak menggugat diskriminasi yang terjadi berdekade sejak “memilih” bergabung dengan Indonesia tahun 1969. Papua tidak layak protes mengenai penderitaan ekonomi dan kungkungan politik karena ia adalah “provinsi termuda yang masih harus belajar” bagaimana cara berbangsa dan bernegara.

Baca Juga :   Memaknai Kekalahan Politik dalam Lintasan Sejarah Islam

Anies Baswedan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, bahkan dengan percaya diri menunjuk soal keterbelakangan akses terhadap pendidikan adalah sebab di balik semua itu.

Ini juga kenyataan yang harus digarisbawahi. Suara-suara tersebut mewakili kelompok mayoritas. Mereka banyak secara jumlah dan memiliki kekuasaan secara ekonomi dan politik.


Kondisinya kurang lebih persis seperti masa ketika sebagian wilayah yang dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia hari ini, berada di bawah kuasa kolonial dari Eropa Barat bernama Belanda. Ketika ada orang-orang kulit putih yang bersolidaritas dengan buruknya perlakuan pemerintah mereka terhadap negara jajahan.

Mereka melakukan kritik, menggalang dukungan, dan menghubungkan diri dengan perjuangan pembebasan di tanah jajahan. Semua dilakukan secara terbuka atau sembunyi-sembunyi. Tergantung situasi, risiko, dan efektivitas taktik.

Yang harus diingat, orang-orang semacam ini tidak banyak. Jumlahnya kecil. Tidak dominan.

Sementara sebagian besar penduduk Belanda saat itu percaya bahwa tindakan anak-anak pribumi dari Jawa, Sumatera, dan Sulawesi yang bicara soal kemerdekaan itu “kurang ajar”. Apalagi tokoh-tokoh kunci yang paling vokal di masa itu mendapatkan pendidikan ala Barat, diajari tata kram ala negeri kolonial dan melanjutkan pendidikan tinggi mereka di Belanda dan negara-negara Eropa lain.

Muhammad Hatta, GSSJ Ratulangi, dan Ki Hadjar Dewantara adalah contoh. Orang-orang ini adalah bukti hidup bagaimana pendidikan kolonial yang bertujuan untuk melestarikan penjajahan berbalik menjadi senjata pembebasan.

Baca Juga :   Sumpah Pemuda: Papua yang Indonesia dan Jakarta yang Bukan

Ratulangi menulis magnum opus-nya juga dalam bahasa Belanda. Selain bahwa ia juga menjadi salah pendiri dari Dewan Pelajar Minahasa di Eropa. Sementara Hatta dan Dewantara mendirikan Indische Vereniging. Organisasi politik dengan nama yang diambil dari bahasa kolonial untuk perjuangan politik orang-orang jajahan di Hindia Belanda.

Apa bisa menyamakan dua organisasi tersebut dengan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang cabangnya tersebar di Jakarta, Yogyakarta, Makassar, Manado, dan Bali? Tentu saja bisa.

AMP adalah organisasi yang dibentuk bukan sekadar wadah kultural ala paguyuban atau lembaga kekerabatan yang enggan beririsan dengan dunia politik. Organisasi ini memiliki tujuan untuk menyuarakan penderitaan bapa-mama dan saudara-saudari mereka di tanah air.

Mulut anak-anak muda ini memang difungsikan sebagai pengeras suara kekejaman yang dilakukan oleh tentara, polisi, dan otoritas Indonesia lain di Papua. Mereka adalah juru warta kabar karena media kita terlalu pengecut dan rasis untuk berani menulis tentang korban-korban yang terus bertumbangan. AMP adalah wadah perjuangan.

Meminta badan politik untuk tidak terlibat politik bukan saja naif, tapi itu salah. AMP adalah contoh terbaik di tengah badai apatisme politik anak-anak muda Indonesia. AMP menunjukkan kepada serikat-serikat pelajar Indonesia bahwa perlawanan terhadap penindasan bukan bunga-bunga masa muda yang nanti sekadar jadi bunga-bunga kenangan ketika tua. AMP dengan segala kekurangan dan kritik yang patut dialamatkan kepadanya adalah kenyataan gerak sejarah yang tidak bisa dibendung.

Baca Juga :   Selamat Hari Ibu, Mama-Mama Papua

Organisasi seperti AMP dan perlawanan yang digencarkannya adalah catatan kritis atas tragedi demi tragedi yang berupaya kita ingkari sebagai bangsa yang pernah berjuang menentang penjajahan. AMP serupa mesin waktu yang mengajak kita yang lupa atau mengacuhkan sejarah untuk menengok kembali bagaimana bangsa ini didirikan.

AMP dengan segala kekurangannya sebenarnya sedang menyediakan ruang bagi kita untuk melakukan refleksi atas konsep kebangsaan dan bagaimana negara ini dikendalikan dan didukung oleh orang-orang bermental kolonial.

Menyerang AMP sebenarnya berarti meludahi sejarah pembebasan kita yang begitu dipengaruhi perjuangan kaum muda. Merepresi AMP menunjukkan bahwa kita sedang mengubur warisan masa lalu yang penuh gelora pembebasan.

Menuduh AMP sebagai kelompok separatis justru lebih mirip menjilati kotoran di wajah kita dengan bahagia. Itu semua berarti kita benar-benar sedang mengulangi kesalahan Belanda di masa lalu: sekuat tenaga melestarikan penjajahan.

Anak-anak muda di AMP yang dituduh tidak sopan, kurang ajar, tidak tahu diuntung serta tidak tahu cara berterimakasih adalah buah dari pendidikan kolonial Indonesia.

Di poin ini, Baswedan seharusnya berbangga. Bahwa di tengah karut marutnya pendidikan kita secara kualitas dan makin mahalnya biaya kuliah yang membuat banyak orang berpikir ulang untuk kuliah, ada satu sukses yang digapai. Bahwa pendidikan Indonesia yang penuh cacat di sana-sini berhasil mendidik anak-anak muda yang berasal dari tanah jajahan untuk berani melawan. Dengan sekeras-kerasnya, dengan sehormat-hormatnya.

Terkait

Mampukah Membungkam Papua?

Papua di Era Media Sosial


Written by Andre Barahamin

Andre Barahamin

Peneliti di Yayasan PUSAKA: Pusat Studi, Advokasi & Dokumentasi Hak-hak Masyarakat Adat. Juru Kampanye Forum Advokasi Penyelamat Hutan dan Tanah Rakyat.

Tinggalkan Balasan

Loading…

TINGGALKAN KOMENTAR