Banner Uhamka
Kamis, September 24, 2020
Banner Uhamka

NU, Pilkada, dan Politik Kemajemukan

HTI dan Politik Ujung Pisau

Keputusan pemerintah membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dapat dipandang sebagai langkah cepat pencegahan terorisme. Di sinilah unsur “mendesak" implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang...

Penjarakan Saya, Bebaskan Ahok!

Jauh sebelum Buni Yani mengunggah sepotong video menggemparkan itu, disusul Aksi Bela Islam berjilid-jilid, sidang Ahok berbulan-bulan, hingga vonis penjara 2 tahun diketuk palu...

Gus Dur, Pak Harto, dan Gelar Pahlawan Nasional

Akhir-akhir ini terbersit wacana dari beberapa kelompok untuk mengangkat mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan mantan Presiden Soeharto (Pak Harto) sebagai pahlawan nasional....

TVOne, Drama Turki, dan PKI

  Entah apa yang dimaksud “eksklusif” oleh tvOne dengan rencana menayangkan film Pengkhianatan Gerakan 30 September ini. Label “eksklusif” biasanya merujuk pada materi jurnalistik yang tidak...
Avatar
Neng Dara Affiah
Sosiolog, Peneliti dan Pendidik. Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Komisioner Komnas Perempuan 2007-2009 dan 2010-2014.

politik-nu
Putri almarhum Gus Dur, Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid atau Yeni Wahid (tengah), Ketua PBNU Said Aqil Siradj (kanan) dan Saifullah Yusuf usai gladi bersih pembukaan Muktamar ke-33 NU di Alun-alun Jombang, Jawa Timur, 31 Juli 2015. ANTARA/Syaiful Arif

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj pada 10 Februari 2017 mengeluarkan penyataan tertulis bahwa warga Nahdlatul Ulama boleh memilih calon siapa saja dan nomor berapa saja asal bertanggung jawab. Jika ada organisasi NU, lanjutnya, mulai dari pusat hingga ranting, mengarahkan organisasinya pada partai atau kandidat tertentu dengan mengatasnamakan NU, itu tidaklah sah. Ia hanya mengatasnamakan pribadi dan bukan dukungan organisasi.

Himbauan ini, sebagaimana tertulis dalam pernyataan tersebut, didasarkan pada amanah yang diemban oleh KH Said Agil Siradj sebagai Ketua Umum Tanfidziah untuk memegang teguh Khittah NU 1926 yang tidak memberikan dukungan politik pada partai mana pun dan kandidat siapa pun.

Pernyataan publik ini sangat menggembirakan. Menggembirakan  karena di tengah-tengah banyaknya penceramah agama dan himbauan-himbauan keagamaan, baik di masjid-masjid, majelis taklim,  media sosial maupun media lainnya, yang menggiring penyempitan atau eksklusivisme dalam berbangsa, NU justru tampil  dengan menggemakan inklusivitas atau keterbukaan dengan memberikan kebebasan memilih kepada warganya. Dengan catatan, pilihannya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Mengapa NU bersikap demikian? Karena sikap keagamaan yang dianut dan dibatinkan oleh NU adalah aushatiyah, yakni moderat. Pendulumnya tidak ekstrim ke kanan, tetapi juga tidak ekstrim ke kiri. Sebagaimana nampak pada lambang NU dalam bentuk timbangan untuk menekankan bersikap adil kepada siapa pun dan apa pun.

Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU juga tak hanya menekankan pentingnya prinsip persaudaraan Islam (ukhuwah Islamiyyah), tetapi juga menekankan prinsip persaudaran sesama warga bangsa (ukhuwah wathoniyyah) dan persaudaraan sesama umat  manusia (ukhuwah insaniyah/basyariah).

Tentang persaudaraan sesama warga bangsa, dalam pelbagai kesempatan sepanjang hidupnya, almarhum Gus Dur seringkali mengatakan bahwa Islam hendaknya tidak dijadikan sebagai ideologi tandingan yang diperhadapkan dengan ideologi Pancasila saat ini. Karena ia akan menampilkan ideologi dengan warna tunggal yang berdampak pada perpecahan bangsa.

Sebaliknya, Islam, sebagaimana juga agama-agama lainnya, mesti tampil sebagai penguat yang memperkokoh nilai-nilai Pancasila, karena ideologi ini tidaklah sekuler, tetapi juga tidak sektarian. Sebuah ideologi terbaik yang bisa didapat dari hasil kompromi dari kelompok-kelompok masyarakat Indonesia yang majemuk.

Persaudaraan Sesama Umat Manusia.

Mengenai persaudaraan sesama umat manusia,  Al-Ghazali (1058-1111), ulama besar  yang sangat berpengaruh di dunia Islam dan menjadi manhaj (rujukan teologis) organisasi NU, menulis  dalam kitabnya Kimyatus Sa’adah bahwa “jika seseorang mencintai Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, maka ia juga harus mencintai seluruh umat manusia, tanpa kecuali, karena mereka adalah karya cipta dan tulisan tanganNya”. Bahkan, tak hanya manusia sejagat yang dicintai, melainkan seluruh makhluk yang terdapat di alam raya ini.

Dalam kitab yang sama,  Al-Ghazali pun menulis tentang perlunya perlindungan terhadap umat manusia. Menurutnya, ada dua aspek pokok yang harus dilindungi dari manusia. Pertama, ia harus dilindungi jiwanya. Membunuh dan melukai jiwa manusia atas dasar apa pun, apalagi atas dasar kepentingan politik praktis sama sekali tak dibenarkan.

Kedua, ia harus dilindungi jasad atau fisiknya. Perlindungan terhadap yang kedua ini dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa untuk memastikan kebutuhan fisiknya terpenuhi, seperti kebutuhan pangan, sandang dan papan. Kedua konsep ini kelak menjadi embrio konsep hak asasi manusia dalam perspektif Islam.

Dengan demikian, politik yang diletakkan dan dikembangkan NU adalah politik dalam cakupannya yang luas. Ia bukan politik sektarian dan berjangka pendek, melainkan politik yang bersifat universal, melintasi sekat dan berjangka panjang. Ia tak hanya membatasi politiknya pada kepentingan warga NU semata, melainkan politik Islam dalam kepentingan kemanusiaan dan makhluk sejagat.

Avatar
Neng Dara Affiah
Sosiolog, Peneliti dan Pendidik. Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Komisioner Komnas Perempuan 2007-2009 dan 2010-2014.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Pandemi Dapat Membunuh Populis, Tidak Populisme

Demokrasi atau otoriter? Masa awal pandemi diwarnai dengan perdebatan mengenai tipe rezim mana yang paling efektif dalam menghadapi wabah Covid-19. Namun memasuki kuartal ketiga...

Potret Seorang Feodal Tua sebagai Seniman Serba Bisa

Pada zaman dahulu kala, ketika revolusi tidak ada lagi, Goenawan Mohamad pernah mengibaratkan dirinya, dengan heroisme penyair muda, sebagai Malin Kundang. Tapi kini, Malin...

Menilik Komunikasi Publik Tokoh Politik

Komunikasi merupakan sarana yang memiliki signifikansi tinggi dalam mengkonstruksikan sebuah interaksi sosial. Hal ini dikarenakan melalui jalinan komunikasi, seseorang akan mengaktualisasikan suatu konsepsi diri...

Seharusnya Marx Menjadi PNS!

Duduk dan berbincang dengan teman-teman di warung kopi, tak lepas dengan sebatang rokok, saya bersama teman-teman lain kerap kali membicarakan dan mengolok-olok pelamar Calon...

Hubungan Hukum Agama dan Hukum Adat di Masa Kolonial

Dalam rangka memahami sistem sosial dan nilai-nilai yang berada di masyarakat, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk mengangkat seseorang penasihat untuk membantu mereka dalam mengetahui...

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.