OUR NETWORK
Menghadang Wayang, Nahdliyyin Meradang
wayang-arab
Kitab tafsir huruf Arab gundul yang berisi cerita wayang sebagai media dakwah Wali Songo [Dok. JS Nawati]

Entah apa yang merasuki kepala para pemasang spanduk “Pemutaran Wayang Kulit Bukan Syariat Islam” dan “Menolak dengan Keras Pemutaran Wayang Kulit”. Foto dua spanduk tersebut viral di media sosial. Namun, menilik kabar akan digelarnya pementasan wayang oleh Wakil Gubenur Jakarta non-aktif yang kini maju sebagai calon gubernur Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, sangat mungkin spanduk tersebut berkaitan dengan Pilkada Jakarta. Motif politik itu gamblang terlihat.

Selama kampanye, Ahok-Djarot bisa dikatakan sebagai pasangan yang kerap didiskreditkan lawan politiknya melalui unsur paling krusial: identitas yang menjurus isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Penggunaan isu ini nampak menjadi kelaziman manakala rival politik telah kehabisan amunisi untuk membombardir rival lain.

Jika syariat Islam dipahami secara dangkal sebagaimana yang tertulis dalam al-Qur’an maupun hadits, maka jelas keberadaan wayang tidak akan pernah disebut–sebagaimana juga tidak mungkin disebut beduk, Rubicon, Roll Royce, Facebook atau Twitter dalam dua kanon tersebut.

Akan tetapi siapa pun yang tidak malas belajar pasti mengakui kebesaran Islam seperti saat ini ditopang serius oleh elastisitas Islam dalam berdialektika dengan budaya-budaya lokal. Almarhum Nurcholish Madjid (Cak Nur) menyebutnya dengan agama hybrid, sedangkan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengatribusi dengan istilah pribumisasi Islam.

Namun, harus kita akui, Islam mazhab Gus Dur dan Cak Nur bukanlah satu-satunya genre yang berkontestasi di Nusantara ini. Ada faksi Islam lain yang berwajah bengis saat bertemu dengan tradisi lokal. Saya menyebutnya Islam puritan.

Islam model ini tidak akan pernah bisa nyenyak tidurnya manakala kebudayan lokal berakrab ria dengan ajaran Islam. Keakraban ini, dalam term mereka, sejajar keharamannya dengan perselingkuhan. Bagi mereka: gelap tidak akan pernah bisa dicampur dengan terang. Haq terlarang berdekatan dengan bathil.

Jika Islam dicampur kebudayaan lokal, maka posisi hukumnya seperti air mutanajis (kesuciannya hilang dan harus dibuang).

Sejarah telah mencatat, epos Islam puritan paling menggetarkan pertama kali di belantara Asia Tenggara selalu merujuk pada keberadaan gerakan Padri di Sumatera Barat (1803-1837). Tuanku nan Rentjeh (bersama trio Sumanik, Miskin, dan Piobang yang baru pulang dari Timur Tengah), melakukan praktik purifikasi Islam di wilayahnya. Mereka menganggap Islam telah terkontaminasi dengan unsur-unsur budaya lokal, meskipun sebenarnya motif ekonomi tidak bisa dilepaskan begitu saja (Dobbin 2016).

Purifikasi agama kala itu dioperasikan melalui pendekatan militeristik yang represif. Kerajaan Pagaruyung dihabisi karena menolak dimurnikan keislamannya. Ekspansi purikatif dengan balutan cerita penjarahan, perbudakan, perampokan, pembunuhan, hingga perkosaan melaju hingga ke wilayah Batak bagian Selatan. Cerita kekejaman pemurnian tersebut masih terawat dalam turi-turian dengan kode ‘Tingki ni Pidari’ (Parlindungan 2007, Harahap 2007, Hadler 2008).

Wabah purifikasi yang berwatak jahat terhadap istrumen kebudayaan lokal, seperti wayang, kini coba disarangkan oleh kelompok puritan-modernis Jakarta untuk melakukan ekspansi politik.

wayang-islam
Salah satu spanduk wayang kulit yang jadi pembicaraan netizen di media sosial.

Mungkin mereka berharap sentimen “wayang=bukan Islam” akan bisa menaikkan elektabilitas siapa pun calon gubernur yang diusungnya. Namun saya memperkirakan justru gelombang resistensi yang akan mereka peroleh, terutama dari kalangan Nahdliyyin yang dididik untuk merawat tradisi.

Bagi saya, wayang punya kedudukan relatif sama dengan bagaimana Nahdliyyin mempersepsi ziarah kubur dalam struktur forum internum mereka. Wayang punya jangkar yang dilego kokoh dalam pelabuhan epistemologis Islam pribumi melalui hikayat dakwah Walisongo (van Dijk 1998).

Awal Desember 2016, sejumlah grup wayang yang tergabung dalam Asean Puppetry Association menggelar eksebisi di aula Yusuf Hasyim Pesantren Tebuireng Jombang. Selama lebih dari satu jam kisah Ramayana disuguhkan dan mendapat apresiasi positif dari para santri.

“Harapan kita, pondok pesantren dan masyarakat Islam bisa meniru apa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga dalam berdakwah untuk menyiarkan Islam dengan halus, toleran, dan tidak menimbulkan konflik dalam masyarakat,” kata Gus Ghofar, sekretaris Yayasan Tebuireng, sebagaimana ditulis NU Online (5/12/2016). Sebelumnya, Pesantren Tarbiyatul Islam al-Falah, Salatiga, Jawa Tengah, juga menggelar pementasan wayang saat menandai haul pertama pondok tersebut, 16 September 2016.

Pementasan wayang kulit bahkan secara fenomenal dijadikan sebagai salah satu acara resmi rangkaian Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 di Jombang, Agustus 2015. Tak tanggung-tanggung, perhelatannya pun digelar di lapangan Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang.

Beberapa jam setelah viral, penolakan atas wayang ini memantik kegeraman Ketua PBNU, Saifulloh Yusuf. “Informasi ini sepertinya sepele tapi tentu sangat mengganggu. Kita tentu prihatin. Kalau wayang dianggap bukan Islam dan dilarang, nanti lama-lama arisan juga akan dilarang,” kata Gus Ipul seperti diberitakan suarasurabaya.net (22/01).

Islam puritan yang tengah berselingkuh secara kasar dengan kekuasaan di Pilkada Jakarta 2017 sepertinya memilih tetap berkepala batu. Mereka gagal memahami karakter Islam pribumi yang mana, bagi tidak sedikit Nahdliyyin, menghadang wayang dianggap sama halnya mengusik tradisi ke kuburan. Urusannya pun akan semakin rumit dan seru.

Aan Anshori

Kordinator Jaringan Islam Antidiskriminasi (JIAD), aktifis GUSDURian.

TINGGALKAN KOMENTAR

Loading...

OPINI TERBARU

Hey there!

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…