Jumat, Januari 22, 2021

Menghadang Wayang, Nahdliyyin Meradang

Mitos-mitos Politik dalam Pilkada

Suhu politik lokal mulai menghangat. Pemicunya adalah pelaksanaan kontestasi demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang puncaknya dijadwalkan berlangsung pada 27 Juni 2018. Panasnya politik...

Refleksi Imlek: Kerjasama RI-Cina Terganggu Sentimen Rasial?

Perayaan Imlek kali ini nampaknya akan bermakna cukup besar bagi pemerintahan Joko Widodo. Di tengah tantangan untuk menjaga stabilitas politik dan kebhinekaan di dalam...

Jokowi Bukan Ahok

Pekan lalu ada lembaga survei yang merilis hasil temuannya terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Tidak hanya itu, lembaga survei tersebut...

Menyikapi UU Ormas secara Proporsional

  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas)...
Avatar
Aan Anshori
Kordinator Jaringan Islam Antidiskriminasi (JIAD), aktifis GUSDURian.

wayang-arab
Kitab tafsir huruf Arab gundul yang berisi cerita wayang sebagai media dakwah Wali Songo [Dok. JS Nawati]

Entah apa yang merasuki kepala para pemasang spanduk “Pemutaran Wayang Kulit Bukan Syariat Islam” dan “Menolak dengan Keras Pemutaran Wayang Kulit”. Foto dua spanduk tersebut viral di media sosial. Namun, menilik kabar akan digelarnya pementasan wayang oleh Wakil Gubenur Jakarta non-aktif yang kini maju sebagai calon gubernur Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, sangat mungkin spanduk tersebut berkaitan dengan Pilkada Jakarta. Motif politik itu gamblang terlihat.

Selama kampanye, Ahok-Djarot bisa dikatakan sebagai pasangan yang kerap didiskreditkan lawan politiknya melalui unsur paling krusial: identitas yang menjurus isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Penggunaan isu ini nampak menjadi kelaziman manakala rival politik telah kehabisan amunisi untuk membombardir rival lain.

Jika syariat Islam dipahami secara dangkal sebagaimana yang tertulis dalam al-Qur’an maupun hadits, maka jelas keberadaan wayang tidak akan pernah disebut–sebagaimana juga tidak mungkin disebut beduk, Rubicon, Roll Royce, Facebook atau Twitter dalam dua kanon tersebut.

Akan tetapi siapa pun yang tidak malas belajar pasti mengakui kebesaran Islam seperti saat ini ditopang serius oleh elastisitas Islam dalam berdialektika dengan budaya-budaya lokal. Almarhum Nurcholish Madjid (Cak Nur) menyebutnya dengan agama hybrid, sedangkan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengatribusi dengan istilah pribumisasi Islam.

Namun, harus kita akui, Islam mazhab Gus Dur dan Cak Nur bukanlah satu-satunya genre yang berkontestasi di Nusantara ini. Ada faksi Islam lain yang berwajah bengis saat bertemu dengan tradisi lokal. Saya menyebutnya Islam puritan.

Islam model ini tidak akan pernah bisa nyenyak tidurnya manakala kebudayan lokal berakrab ria dengan ajaran Islam. Keakraban ini, dalam term mereka, sejajar keharamannya dengan perselingkuhan. Bagi mereka: gelap tidak akan pernah bisa dicampur dengan terang. Haq terlarang berdekatan dengan bathil.

Jika Islam dicampur kebudayaan lokal, maka posisi hukumnya seperti air mutanajis (kesuciannya hilang dan harus dibuang).

Sejarah telah mencatat, epos Islam puritan paling menggetarkan pertama kali di belantara Asia Tenggara selalu merujuk pada keberadaan gerakan Padri di Sumatera Barat (1803-1837). Tuanku nan Rentjeh (bersama trio Sumanik, Miskin, dan Piobang yang baru pulang dari Timur Tengah), melakukan praktik purifikasi Islam di wilayahnya. Mereka menganggap Islam telah terkontaminasi dengan unsur-unsur budaya lokal, meskipun sebenarnya motif ekonomi tidak bisa dilepaskan begitu saja (Dobbin 2016).

Purifikasi agama kala itu dioperasikan melalui pendekatan militeristik yang represif. Kerajaan Pagaruyung dihabisi karena menolak dimurnikan keislamannya. Ekspansi purikatif dengan balutan cerita penjarahan, perbudakan, perampokan, pembunuhan, hingga perkosaan melaju hingga ke wilayah Batak bagian Selatan. Cerita kekejaman pemurnian tersebut masih terawat dalam turi-turian dengan kode ‘Tingki ni Pidari’ (Parlindungan 2007, Harahap 2007, Hadler 2008).

Wabah purifikasi yang berwatak jahat terhadap istrumen kebudayaan lokal, seperti wayang, kini coba disarangkan oleh kelompok puritan-modernis Jakarta untuk melakukan ekspansi politik.

wayang-islam
Salah satu spanduk wayang kulit yang jadi pembicaraan netizen di media sosial.

Mungkin mereka berharap sentimen “wayang=bukan Islam” akan bisa menaikkan elektabilitas siapa pun calon gubernur yang diusungnya. Namun saya memperkirakan justru gelombang resistensi yang akan mereka peroleh, terutama dari kalangan Nahdliyyin yang dididik untuk merawat tradisi.

Bagi saya, wayang punya kedudukan relatif sama dengan bagaimana Nahdliyyin mempersepsi ziarah kubur dalam struktur forum internum mereka. Wayang punya jangkar yang dilego kokoh dalam pelabuhan epistemologis Islam pribumi melalui hikayat dakwah Walisongo (van Dijk 1998).

Awal Desember 2016, sejumlah grup wayang yang tergabung dalam Asean Puppetry Association menggelar eksebisi di aula Yusuf Hasyim Pesantren Tebuireng Jombang. Selama lebih dari satu jam kisah Ramayana disuguhkan dan mendapat apresiasi positif dari para santri.

“Harapan kita, pondok pesantren dan masyarakat Islam bisa meniru apa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga dalam berdakwah untuk menyiarkan Islam dengan halus, toleran, dan tidak menimbulkan konflik dalam masyarakat,” kata Gus Ghofar, sekretaris Yayasan Tebuireng, sebagaimana ditulis NU Online (5/12/2016). Sebelumnya, Pesantren Tarbiyatul Islam al-Falah, Salatiga, Jawa Tengah, juga menggelar pementasan wayang saat menandai haul pertama pondok tersebut, 16 September 2016.

Pementasan wayang kulit bahkan secara fenomenal dijadikan sebagai salah satu acara resmi rangkaian Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 di Jombang, Agustus 2015. Tak tanggung-tanggung, perhelatannya pun digelar di lapangan Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang.

Beberapa jam setelah viral, penolakan atas wayang ini memantik kegeraman Ketua PBNU, Saifulloh Yusuf. “Informasi ini sepertinya sepele tapi tentu sangat mengganggu. Kita tentu prihatin. Kalau wayang dianggap bukan Islam dan dilarang, nanti lama-lama arisan juga akan dilarang,” kata Gus Ipul seperti diberitakan suarasurabaya.net (22/01).

Islam puritan yang tengah berselingkuh secara kasar dengan kekuasaan di Pilkada Jakarta 2017 sepertinya memilih tetap berkepala batu. Mereka gagal memahami karakter Islam pribumi yang mana, bagi tidak sedikit Nahdliyyin, menghadang wayang dianggap sama halnya mengusik tradisi ke kuburan. Urusannya pun akan semakin rumit dan seru.

Avatar
Aan Anshori
Kordinator Jaringan Islam Antidiskriminasi (JIAD), aktifis GUSDURian.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Capitol, Trump, dan Biden

Menjelang pelantikan Joe Biden sebagai Presiden AS, 20 Januari ini (Rabu malam waktu Indonesia), Washington kembali tegang. Penyerbuan gedung Capitol, Washington -- simbol demokrasi...

Pelantikan Joe Biden dan Pembangkangan Trump

Pelajaran Demokrasi untuk Dunia yang Terus Berubah Washington tegang menjelang pelantikan Presiden Joe Biden dan Kemala Harris, 20 Januari 2021. Kondisi ini terbentuk akibat pembangkangan...

Proyeksi OPEC, Konsumsi Migas Dunia akan Meningkat

Senin (18/1) penulis berkesempatan untuk memberikan kuliah umum secara daring dengan adik-adik di Politeknik Akamigas Cepu, Jawa Tengah. Maraknya pemberitaan mengenai kendaraan listrik dan...

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Towards Success: Re-evaluating Indonesia Ecological Development

Indonesia has long been an active participant of the environmental policy formation and promotion. Ever since 1970, as Dr Emil Salim appointed as the...

ARTIKEL TERPOPULER

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Pandangan Mochtar Lubis Terhadap Kemunafikan Manusia Indonesia

Pernyataan Mochtar Lubis dalam naskah pidato Manusia Indonesia (kemudian diterbitkan menjadi buku) sampai sekarang pidato ini masih relevan untuk dibahas, baik kalangan awam maupun...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Menyerupai Suatu Kaum: Hadits, Konteks Budaya, dan Tahun Baru 2018

Hanya dengan satu hadits ini, “Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka” (HR Abu Daud dan Ahmad), banyak ustaz yang lantang...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.