Banner Uhamka
Jumat, September 18, 2020
Banner Uhamka

Menakar Sinyal Jenderal Gatot

Belajar dari Kisah Akhilles dan Agamemnon

Cerita dimulai pada tahun ke-9, ketika suku-suku dalam wilayah Akhaia yang terletak di semenanjung Peloponesia menjalani perang Troya. Mereka terdiri dari klan-klan, kelompok-kelompok, dan...

Khalifah al-Mu’tadhid: Jago Perang dan Kuat di Ranjang

Khalifah al-Mu’tadhid menerima ba’iat menggantikan pamannya, Al-Mu’tamid, pada 17 Oktober 892 M. Beliau melanjutkan Dinasti Abbasiyah yang terus berusaha bertahan di tengah lepasnya sejumlah...

Negeri Sekarat Demokrasi

"Makin sedikit negara campur tangan dalam urusan masyarakat, makin baik jadinya fungsi negara itu." ~ Robert Nozick Saya sepakat bahwa negara (para pengurusnya) perlu kembali...

Menilik Eksperimen Politik Partai Solidaritas Indonesia

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mencoba melakukan berbagai eksperimen politik di tengah buruknya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Salah satunya melalui rekrutmen calon anggota legislatif...
Avatar
Ahmad Riyadi
Peneliti Sosial di Laboratorium Sosiologi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kanan) bersama Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi menyaksikan gladi bersih HUT ke-72 TNI di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten, Selasa (3/10). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Tidak sesederhana membalikkan telapak tangan melepaskan memori peristiwa politik di bulan September lalu. Menggunakan dalih sejarah untuk kepentingan politik sepertinya mudah ditebak, sebab telanjang, transparan bisa terlihat. Melalui pintu “meluruskan” dan “memahamkan” (kalau tidak ingin dikatakan melakukan propaganda) dengan memutar kembali film Pengkhianatan G30SPKI, tak ubahnya seperti umpan murahan menarik empati publik.

Berbicara empati, teringat pendapat Rogers dan Shoemaker (1978) tentang apa yang disebutnya sebagai homofili. Menurutnya, homofili merupakan konsep yang digunakan individu untuk menarik empati. Homofili merupakan kemampuan pribadi seseorang untuk menciptakan kebersamaan, baik fisik maupun non-fisik, yang bisa menciptakan hubungan sosial dan komunikasi yang efektif serta intensif.

Artinya, pemutaran kembali film yang mulai dirilis awal tahun 80-an itu tidak sekadar menyampaikan pesan sejarah, melainkan juga mengandung unsur politik, yang dikemas dengan penyatuan ide dan ingatan kolektif. Tentu saja sejarah 65-66 dan tahun-tahun lain yang berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia akan sangat efektif untuk mendulang empati dari publik, terutama masyarakat Muslim di Indonesia.

Dipungkiri atau tidak, fakta mengatakan demikian. Publik menyambut antusias pemutaran film tersebut, membuat konsensus kekejian PKI, membenci terhadap kelompok tertentu yang sebenarnya masih absurd. Dan di saat itulah, “pahlwan” pemberantas PKI, terutama TNI Angkatan Darat, dipuja bak raja.

Begitulah cara penarikan empati paling ampuh, serta mencapai dan memperthankan kekuasaan. Sejarah yang sama semisal, melalui buku Kekerasan Budaya Pasca 65-66 karya Alm. Wijaya Herlambang, atau buku seperti Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari, terlihat jelas menarasikan bagaimana TNI Angkatan Darat sebagai kanan tangan penguasa Orde Baru, mudah melesatkan senjata kepada mereka yang dituduh PKI, anggota maupun partisipannya. Tidak ada penolakan dari publik waktu itu, karena yang menolak pasti akan dianggap bagian dari PKI dan siap-siap untuk diburu dan dibunuh.

Sinyal Tahun 2019

Selain pemutaran film Pengkhianatan G30SPKI, Jenderal Gatot juga kerap melakukan manuver politik. Contohnya, celoteh tentang pemesanan 5.000 pucuk senjata ilegal dari institusi di luar militer. Pernyataan ini tentu membuat publik resah, terpecah, dan bisa membalikkan supremasi militer dan sipil yang sudah terbangun sejak reformasi bergulir di Indonesia.

Sebelumnya, pembekuan kerja sama pendidikan militer Indonesia dengan Australia juga menjadi catatan, karena dilakukan secara sepihak, tanpa sepengetahuan Presiden Joko Widodo. Alasannya, ada laporan dari perwira Indonesia di Australia tentang materi pengajaran yang dinilai melecehkan Pancasila (Tempo, 2-9 Oktober 2017).

Tak heran, berkat celotehan politik seperti di atas semakin menguatkan bahwa semua hal tersebut saling berkelindan dengan momentum politik dua tahun ke depan, 2019. Selain banyak figur publik yang menilai pemutaran film Pengkhiatan G30SPKI berkaitan dengan politik 2019, tak jarang juga ada yang mendukung secara terang-terangan pencapresan Gatot Nurmantyo di tahun 2019 mendatang.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), melalui Ketua DPP PKS Bidang Komunikasi, Ledia Hanifa, mengakui, pihaknya menggodok sejumlah nama yang diusulkan sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2019. Salah satu nama yang diusulkan–selain Imam FPI Habib Riziq Shihab, TGB Zainul Majdi (Gubernur Nusa Tenggara Barat)–adalah Gatot Nurmantyo dalam catatan bakal calon presiden di Pilpres 2019 (teropongsenayan.com, 16 Juni 2017).

Gayung pun bersambut. Dalam diskusi memperingati peristiwa G30SPKI dengan tema “Pancasila dan Integrasi Bangsa” yang digelar Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat, Jenderal Gatot memuji PKS sebagai partai yang konsisten. Sebagaimana bisa dilihat di laman Tempo.co (27 September 2017), Gatot Nurmantyo memuji Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai yang konsisten, terutama menjaga kesatuan bangsa dan negara.

Kendati masih belum pasti, nama Gatot Nurmantyo juga masuk dalam radar bakal calon presiden Partai Amanat Nasional (PAN). Seperti dilansir Kompas.com (18 Agustus 2017), menurut Ketua DPP PAN Yandri Yunarto, Gatot Nurmantyo sebagai seorang Panglima TNI tentu memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga NKRI, yang menyeretnya masuk dalam radar pencalonan presiden oleh PAN.

Beberapa “dukungan” yang muncul dari partai politik terhadap pencalonan Jenderal Gatot semakin menambah kuat sinyal politik dalam momentum 2019 mendatang. Tentu tidak keliru dan salah mendapat dukungan atau mempunyai niat baik menjadi presiden guna memperbaiki bangsa Indonesia.

Tetapi yang perlu dicatat, dengan mengulang kembali memori berdarah melalui pemutaran kembali film kontroversial untuk mendulang empati publik, atau dengan melontarkan pendapat yang justru menimbulkan keresahan dan menabrak supremasi militer dan sipil, tidak elok dan tercium amis baunya.

Kolom terkait:

Joshua Oppenheimer dan Instruksi Jenderal Gatot

Efek Streisand, Repdem, dan Jenderal Gatot

Islam, Komunisme, dan Bencana Ingatan Kolektif 65

Avatar
Ahmad Riyadi
Peneliti Sosial di Laboratorium Sosiologi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Kita Lengah Karena Syariatisasi Ternyata Masih Berjalan

Kebijakan Bupati Gowa yang akan memecat ASN (Aparatus Sipil Negara) yang bekerja di lingkungannya yang buta aksara al-Qur’an membuat kita sadar jika syariatisasi di...

Sepak Bola, Cara Gus Dur Menyederhanakan Politik

Tahun 1998 adalah masa pertama penulis mulai gemar menonton sepak bola. Kala itu, bersamaan dengan momentum Piala Dunia (World Cup) di Prancis. Ketika opening...

Pers Masa Pergerakan: Sinar Djawa dan Sinar Hindia

Surat kabar Bumiputera pertama adalah Soenda Berita yang didirikan oleh R.M Tirtoadisuryo tahun 1903. Namun, surat kabar ini tak bertahan lama. Pada 1905-1906, Soenda...

Hukum Adat, Kewajiban atau Hak?

Mengenai definisi hukum adat dan proporsi hak dan kewajiban dalam hukum adat, Daud Ali dalam Buku Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum...

Tulisan Muhidin M Dahlan Soal Minang itu Tidak Lucu Sama Sekali

Sejak kanak-kanak sampai menjelang dewasa, saya sangat dekat dengan nenek. Sementara ibu dan bapak yang bekerja sebagi pegawai negeri sudah berangkat kerja setiap pagi....

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.