Sabtu, Desember 5, 2020

Memperkuat Peran Politik Masyarakat

Riyanto “Melawan” Fatwa MUI

Dini hari Natal kemarin, melalui akun pribadi saya: @Husen_Jafar, saya cuitkan penggalan film berjudul "?" (Tanda Tanya) karya Hanung Bramantyo yang tayang 2011 lalu....

Menakar Kesungguhan Partai dalam Pilkada

Benarkah partai politik telah bersungguh-sungguh memperjuangkan calon kepala daerah yang diusung dalam pemilihan kepala daerah (pilkada)? Pertanyaan ini perlu diajukan karena dari kecenderungan yang...

Idul Adha dan Kepanitiaan Lintas Iman

Hari Raya Idul Adha/Idul Qurban kerapkali menyisakan pertanyaan mendasar perihal siapa yang menjadi sosok yang paling absah dikurbankan. Apakah Nabi Ismail sebagaimana yang diakui...

Inilah Biografi Minke untuk Iqbaal Ramadhan

Betulkah Bumi Manusia sekadar roman percintaan seorang remaja baru sunat bernama Minke? Izinkan saya menjawabnya dengan menguraikan “biografi” Minke yang akan diperankan Iqbaal Ramadhan...
Avatar
Asrinaldi Asril
Pengajar Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang

Salah satu kegagalan konsolidasi demokrasi elektoral adalah tidak terwujudnya pemilih yang cerdas dalam membuat keputusan di hari pemilihan. Menghasilkan pemilih cerdas dalam pemilu tentu tidak dapat dilakukan serta merta. Proses yang berkesinambungan melalui pendidikan politik semestinya dilakukan sebelum mereka menjadi pemilih yang cerdas. Sayangnya, ini yang tidak dilakukan oleh partai politik sehingga berdampak pada kualitas pilihan masyarakat.

Gejala ini sebenarnya dapat ditemukan di daerah. Misalnya, tidak sedikit calon anggota legislatif yang yang diajukan partai politik tidak memiliki kapasitas yang sesuai dengan fungsinya. Selain itu, tidak sedikit pula calon yang diajukan partai bermasalah dari segi perilaku, integritas moral, dan yang memiliki kasus hukum. Namun, sayangnya mereka tetap terpilih karena mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu hal ini menjadi pertanyaan mengapa masyarakat masih saja memilih calon yang bermasalah tersebut.

Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) berbincang dengan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (kiri) saat menggelar pertemuan di Jakarta, Minggu (20/11). Pertemuan itu membahas dinamika politik nasional serta dukungan kedua partai terhadap Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/kye/16
Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) berbincang dengan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (kiri) saat menggelar pertemuan di Jakarta, Minggu (20/11). [ANTARA FOTO/ Akbar Nugroho Gumay]
Posisi masyarakat sebagai pemilih dalam pemilu memang berada pada posisi yang lemah. Selain posisinya yang pasif dalam proses pencalonan, seringkali mereka tidak punya pilihan karena terlalu dominannya partai politik menentukan calon anggota legislatif di daerah. Masyarakat harus menerima siapa saja calon anggota legislatif yang menjadi pilihannya, termasuk calon yang bermasalah. Tentu jika masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup membuat pilihan, hasil pemilu legislatif ini akan lebih berkualitas.

Dalam teori perilaku memilih, keputusan seseorang dalam membuat pilihan politik sangat dipengaruhi oleh sistem nilai politik yang menjadi keyakinannya. Sistem nilai ini dibentuk melalui internalisasi nilai-nilai politik yang dimulai di lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan sejawat (peer group). Sayangnya, internalisasi nilai politik dalam keluarga di Indonesia yang terbatas menyebabkan mereka jadi buta terhadap politik.

Hal yang sama juga berlangsung di sekolah-sekolah. Sementara internalisasi dalam lingkungan sejawat, termasuk dalam hal ini pendidikan politik oleh partai, tidak berjalan, jika tidak mau dikatakan gagal berfungsi. Akibatnya, kognisi politik pemilih menjadi dangkal sehingga berdampak pada kualitas pilihan yang dibuat.

Membagi Peran
Keadaan ini tentu tak boleh dibiarkan karena yang akan dirugikan adalah masyarakat. Apalagi dari waktu ke waktu, aktivitas politik semakin dinamis yang menuntut adanya peningkatan pemahaman masyarakat sebagai aktor utama. Kegagalan partai melakukan pendidikan politik ini harus segera dicarikan jalan keluarnya, jika ingin melihat demokrasi elektoral ini jauh lebih berkualitas.

Pertama, memberi ruang yang besar kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat. Selama ini memang sudah ada kegiatan yang dilakukan oleh KPU terkait dengan pendidikan politik. Misalnya, bagaimana menjadi pemilih yang baik. Namun, pendidikan politik tentu tidak hanya menjadikan masyarakat sebagai pemilih cerdas saja. Lebih luas dari itu masyarakat juga harus dibekali dengan pengetahuan politik yang mendalam agar berdampak pada kualitas demokrasi yang dihasilkan. Selama ini kegiatan yang dilakukan KPU baru sebatas kegiatan pelengkap dalam rangka pelaksanaan pemilu atau pilkada saja.

Ruang untuk keterlibatan KPU ini cukup besar karena setiap kegiatan pemilu atau pilkada selesai dilaksanakan, komisioner dan staf sekretariat di KPU terkesan kehabisan pekerjaan, terutama di daerah. Padahal aktivitas politik ini berlangsung terus-menerus dan menjadi keseharian masyarakat. Dengan melibatkan KPU, khususnya di daerah untuk memberikan pendidikan politik, maka akan membantu partai politik melaksanakan fungsi yang belum berjalan dengan baik.

Kedua, memberi ruang yang luas kepada pemerintah daerah untuk terlibat aktif dalam mencerdaskan masyarakat dari segi politik. Keterlibatan pemerintah daerah ini dapat dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang memang memiliki fungsi ini.

Sebenarnya beberapa kegiatan Badan Kesbangpol di daerah sudah dilaksanakan, namun masih terkesan sporadis dan bergantung pendanaan. Padahal kalau kegiatan ini menjadi kegiatan utama yang harus ada, tentu pelaksanaannya akan lebih berkualitas. Secara tidak langsung keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesbangpol ini akan membantu partai politik menciptakan masyarakat yang cerdas berpolitik.

Ketiga, membuka ruang bagi organisasi masyarakat sipil untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat melalui kerjasamanya dengan instansi pemerintah. Bagaimanapun, demokrasi yang berkualitas menuntut hadirnya masyarakat sipil yang kuat. Apalagi sejak reformasi dilaksanakan, pertumbuhan organisasi masyarakat sipil ini cukup menggembirakan dan ini harus dimanfaatkan. Instansi pemerintah di daerah yang memiliki fungsi ini idealnya memang melibatkan organisasi masyarakat sipil tersebut agar masyarakat semakin cerdas ketika membuat pilihan politiknya.

Demokrasi yang baik tentu harus diikuti oleh masyarakat yang melek politik agar tidak mudah dibohongi oleh kekuatan politik mana pun. Persoalannya sekarang, bersediakah partai politik memberi peran yang besar pada pemangku kepentingan lain untuk melakukan pendidikan politik dengan memasukkan aspek ini ke dalam revisi UU terkait, khususnya UU Pemilu Legislatif dan Presiden mendatang.

Avatar
Asrinaldi Asril
Pengajar Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Kerusakan Lingkungan Kita yang Mencemaskan

Menurut data dari BPS, pada tahun 2018 jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 146.858.759 unit, jumlah tersebut meliputi mobil pribadi, mobil barang, bis dan...

Pilkada yang Demokratis

Tidak terasa pergelaran pemilihan kepada daerah yang akan dilaksankan pada 9 Desember mendatang sebentar lagi akan dijalankan. Pilkada serentak dilaksanakan di 270 daerah di...

DPRD DKI; Kembalilah Menjadi Wakil Rakyat!

Saya terhenyak ketika mendapat informasi perihal naiknya pendapatan langsung dan tidak langsung anggota DPRD DKI Jakarta tahun anggaran 2021. Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Tahunan...

Meneguhkan Keindonesiaan di Tengah Pandemi

Sejak diumumkannya kasus pertama covid 19 di Indonesia pada bulan Maret 2019 silam, perjalanan kasus ini tidak pernah surut. Memasuki bulan Oktober 2020 justru...

Upah Minimum atau Upah Maksimum?

Belakangan ini demo buruh tentang upah minimum mulai sering terdengar. Kenaikan upah minimum memang selalu menjadi topik panas di akhir tahun. Kini menjadi semakin...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

Luasnya Kekuasaan Eksekutif Menurut Undang-Undang

Proses demokrasi di Indonesia telah memasuki tahap perkembangan yang sangat penting. Perkembangan itu ditandai dengan berbagai perubahan dan pembentukan institusi atau lembaga baru dalam...

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

“Pilkada Pandemi” dan Pertanyaan Soal Substansi Demokrasi

Pilkada sebagai sebuah proses politik di negara demokrasi adalah salah satu wujud terpenuhinya hak politik warga negara, selain terjadinya sirkulasi elite penguasa. Namun di...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.