Banner Uhamka
Sabtu, September 26, 2020
Banner Uhamka

Membangun Partai Politik yang Adil dan Beradab

Titik Balik Nasionalisme

Cetak biru (blue-print) nasionalisme adalah pemersatu bangsa. Nasionalisme bukan sekadar alat, melainkan nafas pergerakan untuk kemerdekaan. Nasionalisme lahir sebagai perekat sosial untuk mendobrak sekat-sekat...

Urgensi Desentralisasi Partai Politik

Tak ada yang bisa menggaransi sejauh ini kalau demokrasi internal partai politik di tingkat lokal atau kepengurusan di daerah akan memperoleh kemandiriannya. Sebab, tidak...

Referensi “Wow” Prabowo dan Indonesia yang Hilang di 2030

Berdiri di podium di tengah massa kader Gerindra, Prabowo Subiyanto berteriak lantang mengenai nasib dan prediksi Indonesia pada tahun 2050. Menurutnya, berdasarkan kajian-kajian negara...

Irman Gusman dan Mimpi Penguatan DPD

Penangkapan Irman Gusman terkait suap kuota gula menyeret Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada situasi yang "pahit". Penangkapan itu membuat rencana penguatan DPD menjadi tabu...

Saat kolom ini ditulis, semua partai politik sedang sibuk menghadapi verifikasi faktual agar tidak tereliminasi sebelum benar-benar berlaga di arena pemilihan umum (pemilu). Kontestan yang kalah dalam suatu kompetisi pasti akan merasa kecewa, atau bahkan sakit hati. Tapi, tentu akan merasa lebih sakit lagi jika dinyatakan kalah sebelum bertanding.

Oleh karena itulah, dengan segala upaya, semua partai politik yang sudah dinyatakan lolos secara administratif—yang lama maupun yang baru, termasuk yang namanya baru padahal partai lama—berupaya memenuhi tuntutan verifikasi faktual untuk bisa dinyatakan layak mengikuti pemilu. Sebagai bagian dari proses pelembagaan demokratisasi, upaya partai-partai ini patut kita apresiasi.

Tapi, di luar kesiapan formal administratif dan faktual, yang juga penting bagi partai politik adalah mempersiapkan diri untuk menjadi bagian dari infrastruktur politik yang adil dan beradab. Mengapa demikian? Karena apa yang tergambang dalam infrastruktur politik akan tercermin dalam suprastruktur politik.

Agar tidak salah paham, yang dimaksud dengan infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga politik—atau lembaga-lembaga yang gerakannya memiliki implikasi politik—yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, contohnya partai politik, ormas, lembaga swadaya masyarakat, dan yang sejenisnya.

Sedangkan suprastruktur politik adalah lembaga-lembaga politik yang berada dalam pemerintahan dan menjadi bagian dari lembaga negara yang secara formal diatur dalam undang-undang, contohnya lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif.

Jika ada pertanyaan, bagian mana dulu yang harus kita perbaiki, infrastruktur atau suprastruktur? Ini mirip dengan pertanyaan mana yang lebih dulu antara ayam dan telor. In put suprastruktur politik pada umumnya berasal dari infrastruktur politik. Tapi, out put dari suprastruktur politik antara lain adalah aturan main yang mengatur infrastruktur politik. Jadi, seperti struktur yang melingkar, saling mempengaruhi satu sama lain.

Ada dalil yang sudah taken for granted bahwa pemimpin berasal dari dan untuk rakyat. Atau semua berasal dari rakyat dan akan kembali untuk rakyat. Oleh karena itu, ada pula dalil yang mengatakan bahwa pemimpin adalah cermin dari rakyat. Artinya, bagaimanapun, wajah para pemimpin saat ini pada hakikatnya merupakan gambaran dari wajah rakyat pada umumnya.

Tapi, alangkah tidak bijaknya jika ada pemimpin yang berbuat salah lantas mengembalikan kesalahan pada rakyat yang memilihnya. Meskipun pemimpin adalah cermin dari rakyatnya, bukan berarti kesalahan pemimpin berasal dari kesalahan rakyat. Menyalahkan rakyat adalah tindakan yang tabu bagi seorang pemimpin.

Oleh karena itu, secara pribadi saya lebih cenderung mengatakan, untuk memperbaiki suprastruktur politik, harus terlebih dahulu memperbaiki infrastrukturnya. Karena, dari in put yang baiklah kita bisa berharap pada out put yang lebih baik.

Jika kita berharap realisasi dari sila kedua Pancasila, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, maka muara itu tidak akan terwujud sebelum kita memperbaiki hulunya. Salah satu hulu dari “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” adalah keberadaan partai politik.

Mengapa partai politik? Karena, di negara demokrasi, fungsi utama partai politik adalah: (1) sebagai sarana komunikasi politik; (2) sebagai sarana sosialisasi politik; (3) sebagai sarana rekrutmen politik; dan (4) sebagai sarana pengatur konflik (Miriam Budiardjo, 2008: 405-9). Semua fungsi ini menjadi hulu dari semua aktivitas politik yang bermuara pada tujuan negara demokrasi.

Ambil satu contoh, fungsi ketiga sebagai rekrutmen politik. Ini erat kaitannya dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik secara internal (partai politik) maupun secara eksternal, yaitu kepemimpinan nasional yang lebih luas. Segenap anggota legislatif yang memiliki kewenangan menyusun dan menetapkan undang-undang, hampir semuanya berasal dari partai politik.

Undang-undang adalah aturan main yang menentukan ke mana arah suatu negara akan bermuara. Siapa pun yang memiliki kewenangan menyusun dan menetapkan undang-undang harus memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan cita-cita negara demokrasi. Dalam konteks Indonesia, cita-cita itu tertuang dalam pembukaan konstitusi (UUD 1945).

Partai politik memiliki tanggung jawab yang besar dalam merekrut dan menempatkan kader-kader terbaik bangsa untuk mengisi lembaga-lembaga negara, terutama lembaga legislatif. Karena, undang-undang yang baik akan lahir dari para legislator yang baik.

Untuk merealisasikan “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dibutuhkan serangkaian undang-undang yang konstruktif bagi terciptanya kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil dan beradab. Oleh karena itulah, membangun partai politik yang adil dan beradab adalah keniscayaan dalam suatu negara demokrasi.

Kolom terkait:

Risalah Politik untuk Kebajikan 

Politik Jalan Kebajikan

Perilaku Korupsi dan Politik Kebajikan

Politik yang Mengayomi

Kaleidoskop 2017: Menumbuhkan Optimisme di Tahun Politik

Menilik Eksperimen Politik Partai Solidaritas Indonesia

Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Mengenal Beberapa Khazanah dan Pemikir Islam

Abad ke-14 dunia Islam mengalami kelesuan, akan tetapi dari Tunisia lahirlah seorang pemikir besar yaitu Ibn Khaldun (Abdurrahman ibn Khaldun, w. 808 H/1406 M)...

Seharusnya Perempuan Merdeka Sejak Usia Dini

Gender memberikan dampak yang berarti sepanjang jalan kehidupan seorang manusia. Tetapi karena diskriminasi atas dasar jenis kelamin dalam awal kehidupan, konsep kesetaraan bahkan pengetahuannya...

Disleksia Informasi di Tengah Pandemi

Perkembangan teknologi yang sudah tak terbendung bukan hal yang tabu bagi semua orang saat ini. Penerimaan informasi dari segala sumber mudah didapatkan melalui berbagai...

Opsi Menunda atau Melanjutkan Pilkada

Perhelatan akbar pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 akan bergulir. Pilkada yang sejak era reformasi pasca amandemen UUD 1945 telah memberi ruang...

Peran Civil Society dalam Perang Melawan Wabah

Perkembangan wabah korona semakin mengkhawatirkan. Epidemiologi Pandu Riono menyebut puncak kasus Covid-19 di Indonesia baru mencapai puncak pada awal semester pertama hingga pertengahan tahun...

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.