OUR NETWORK

Ketika Selebriti Berpolitik

Hal yang perlu diingat, di dunia politik pertarungannya tidak melulu program kerja yang sistematik dan meyakinkan, rasa simpati dan etika publik dalam lingkup the hearts of voters juga perlu dipikirkan sedini mungkin.
Gaya rambut Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo Syamsuddin Said alias Pasha Ungu [Foto: YouTube/Najwa Shihab]

Penyebutan tahun 2018 sebagai tahun politik nampaknya tidak berlebihan. Melalui berita-berita di media massa, beragam tindak tanduk sejumlah (calon) kepala daerah menjadi sorotan publik belakangan ini. Salah satu yang menjadi buah bibir dan menuai kontroversi adalah gaya rambut skin fade Wakil Wali Kota Palu, Sigit Purnomo Syamsuddin Said alias Pasha Ungu, saat menghadiri acara talk show di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2018).

Terlepas dari potret kesengajaan ataupun tidak, setidaknya terdapat dua penilaian masyarakat yang paling menonjol terkait tampilan gaya rambut tersebut. Jika disandingkan, masing-masing penilaian itu akan saling berseberangan. Selain karena dosis analisa yang berlainan, sejak awal keduanya memilih pendekatan sendiri-sendiri, yaitu substantif dan normatif.

Walaupun yang pertama memiliki basis ulasan yang kuat, tulisan ini akan memfokuskan diri pada elaborasi penilaian kedua sebagai fenomena sosial yang memikat segenap partai politik dalam mendongkrak elektabilitas partai. Baik di pemilihan umum tingkat nasional maupun daerah.

Pertama, masyarakat menganggap bahwa tidak ada keterkaitan langsung antara penampilan seseorang dengan kinerja yang harus ia kerjakan. Keduanya merupakan dua unsur yang berbeda jauh. Apa yang dilakukan Pasha sebagai Wakil Wali Kota Palu (2017-2022) masih dalam ranah kewajaran. Secara substantif, ia mencoba memberikan impresi kepada khalayak umum sisi profesionalitas seorang seniman yang berkecimpung di dunia politik.

Bahkan pada momentum acara itu, Pasha diyakini tidak melanggar aturan yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa. Sebagaimana seorang pejabat pada umumnya, ia gagah mengenakan pakaian dinas, lengkap dengan atribut kedinasannya.

Kedua, sebagai aparatur sipil negara (ASN), apa yang dikenakan dan gaya yang ditampilkan seyogianya memberikan etika kepatutan di mata masyarakat. Meski gaya rambut bersifat privasi dan seragam pejabat mewakili elemen personalitas publik, kedua anasir itu dianggap satu kesatuan yang paralel.

Secara normatif, setiap pejabat pemerintah apa pun latar belakangnya mesti mencerminkan kesopanan dan nilai-nilai yang baik. Titik tolaknya adalah simpati dan kepercayaan publik terhadap pejabat tetap terjaga dalam menjalankan janji-janji politiknya.

Koherensi Profesi

Apabila ditelusuri lebih dalam, dasar pembahasannya tidak selesai pada modus dan respons penilaian di atas. Hal-hal itu hanyalah bagian permukaan yang menutupi realitas sebenarnya. Maraknya keterlibatan selebriti yang mendeklarasi diri menjadi (calon) abdi politik ialah inti sari fenomenanya.

Di Indonesia, pastinya tidak akan sulit melacak partisipasi selebriti di arena politik. Beberapa representasi mantan pejabat pemerintah yang bisa dicatat adalah Dede Yusuf (Wakil Gubernur Jawa Barat/2008-2013), Rano Karno (Wakil Bupati Tangerang/2008-2011, Wakil Gubernur Banten/2012-2014, dan Gubernur Banten 2014-2017), dan Dicky Chandra (Wakil Bupati Garut/2009-2011).

Melalui berkah sokongan media massa yang sudah melekat, keikutsertaannya selalu berhasil dalam mencari dan meraup dukungan publik. Hal itu tentu dengan beberapa penegasan yang tidak tumpang tindih. Satu di antara penegasan yang amat krusial itu ialah membangun kesan yang tidak bertumpukan antara individu di latar hiburan dan pribadi di area politik.

Sutradara dan kritikus film Steven Ross dalam Hollywood Left and Right (2011) menyatakan bahwa kemampuan membangun kesan koherensi antara kepribadian fiktif dan kepercayaan politik adalah salah satu kekuatan utama partisipasi selebriti ke dunia politik.

Di Amerika Serikat, kemampuan memainkan kesan yang searah itu sudah dipraktikkan sejak lama. Misalnya, George Murphy (Senator California) dan Ronald Reagen (Presiden Amerika Serikat ke-40) yang sukses mempopulerkan kesan koherensi profesi tersebut.

Sinyalitas politik para seniornya itu juga ditangkap dengan baik oleh aktor terkenal Arnold Schwarzenegger. Sebagai kandidat dari dunia fiksi, ia menyadari betul signifikansi atas koherensi penampilan kehidupan di dunia fiksi dan kedudukan baru sebagai politisi. Atas dasar konsistensi tersebut, ia berhasil berjaya meraup dukungan hingga akhirnya menjadi Gubernur California ke-38.

Dalam perspektif ini, hal yang perlu diingat bahwa di dunia politik pertarungannya tidak melulu program kerja (the battle of ideas)  yang sistematik dan meyakinkan, rasa simpati dan etika publik dalam lingkup the hearts of voters juga perlu dipikirkan sedini mungkin.

Selain membangun kesan koherensi profesi di atas, bentuk komunikasi politik lain yang patut direncanakan sedari awal dan dipelihara terus-menerus ialah tidak berusaha menukar-nukar atau membolak-balikkan wilayah privasi dengan publik ataupun sebaliknya.

Seorang profesor kajian budaya dari Universitas Deakin, Australia, dalam Celebrity and Power (1997), mengatakan bahwa seorang politisi akan dihujat atau diapresiasi tergantung pada kemampuannya memilah antara wilayah privasi dan publiknya dengan baik.

Dalam konteks kejahatan yang mendominasi layar televisi, figur yang tidak mampu mencerna dengan cermat distingsi antara privasi dan publik sangat rentan terjerat kasus hukum. Tidak hanya kalangan idola layar kaca seperti Angelina Sondakh yang terjerat kasus korupsi proyek Wisma Atlet, Palembang, terdapat banyak sekali contoh para politisi yang mengabaikan distingsi paling prinsipil ini. Mereka tidak mampu memilah mana wilayah privasi dan publik, mana wilayah untuk kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat umum.

Kolom terkait:

Giring ‘Nidji’ Berlabuh ke PSI: Betul Mau Bikin Seleb Politik Bertaji?

Politik Giring “Nidji” dan Kemudaan

Zaenal Muttaqien
Sedang studi S2 di Faculté de lettres, langues, arts, et sciences humaines, Université de Valenciennes, Perancis.

TINGGALKAN KOMENTAR

Loading...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.