Jumat, Oktober 30, 2020

Keberanian Pemimpin

Beranikah Presiden Jokowi Melawan Freeport?

Menyikapi PT Freeport Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia sudah ada di jalur yang tepat, yakni mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral...

Muhammad: Dilahirkan Sekali, Setelah Itu Abadi

Sayyidina Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam datang membawa rahmat bagi alam semesta dan seisinya. Bahkan sebelum putra Abdullah dan Aminah ini dilahirkan, namanya telah tersiar di...

Pemindahan Ibu Kota Negara: Dari Imam Ali, Sukarno, hingga Anies Baswedan

Ribuan umat Islam melakukan zikir dan doa bersama saat Aksi Bela Islam III di kawasan silang Monas, Jakarta, Jumat (2/12/2016). ANTARA FOTO/M Agung Rajasa Ali...

Bagaimana Pariwisata Dibangun Dari Darah Warganya

Sekitar bulan September 2016, atau sembilan bulan setelah Ekspedisi Indonesia Biru, sebuah perusahaan humas dan konsultan komunikasi yang dikontrak pemerintah, mengundang untuk sebuah diskusi...

theodore_rooseveltTheodore Roosevelt Junior yang biasa dipanggil Teddy atau Teddy Roosevelt adalah salah satu dari pemimpin Amerika Serikat (AS) yang terkenal karena keberaniannya. Presiden AS ke-26 ini berprinsip, seorang presiden adalah pemimpin rakyat yang harus berani mengambil segala tindakan demi kepentingan rakyat, kecuali tindakan-tindakan yang dilarang hukum dan Undang-Undang Dasar.

Teddy adalah Gubernur New York sebelum menjadi wakil presiden dan kemudian presiden Amerika Serikat (AS) yang ke-26 pada usia 42 tahun. Teddy merupakan orang termuda yang menduduki kursi presiden AS setelah Presiden William McKinley dibunuh pada tahun 1901.

Selain pemberani, Teddy juga terkenal sebagai Presiden yang tegas dalam menegakkan keadilan. Dia berpendirian bahwa pemerintah harus menjadi penengah di antara berbagai kepentingan yang kadang saling bertentangan, terutama antara buruh dan majikan. Keadilan bagi setiap orang dan tidak diskriminatif harus benar-benar dijamin oleh negara.

Sebagai pemimpin rakyat, seorang Presiden harus mengambil segala tindakan untuk kepentingan rakyat, kecuali tindakan-tindakan yang bertentangan dengan aturan main yang telah disepakati.

Teddy menentang perusahaan-perusahaan besar yang bermain-main dengan ketentuan-ketentuan politik. Oleh karena itu, ia menindak sejumlah korporasi besar yang melanggar undang-undang antimonopoli dengan cara berkonspirasi mengontrol pasar dan harga, bahkan ada di antara korporasi itu yang ia bubarkan secara paksa seperti Northern Securities Co dan lain-lain.

Presiden Teddy Roosevelt juga bertindak tegas pada pemogokan-pemogokan buruh yang diorganisasi oleh serikat pekerja internasional (International Workers of the World, IWW) seperti buruh tambang batu bara di Colorado tahun 1903. Pada masa itu, seruan mogok kerja merupakan hal biasa, padahal tindakan itu merugikan rakyat, karena akibat pemogokan akses untuk mendapatkan hasil produksi menjadi terhambat.

Dalam bidang keamanan, Teddy tegas dalam pendiriannya bahwa negara-negara asing tidak boleh membangun pangkalan di daerah Karibia, dan Amerika Serikat adalah satu-satunya negara yang boleh mencampuri urusan negara-negara Amerika lain.

Pada 1905 Presiden Teddy Roosevelt menenangkan hadiah Nobel Perdamaian karena mendamaikan Rusia dan Jepang yang sedang berperang. Ia juga merupakan Presiden Amerika Serikat yang pertama yang menggunakan Hague Court of International Arbitration (Mahkamah Arbitrase Intemasional di Den Haag), Belanda.

Kepribadian Teddy yang mengesankan dengan langkah-langkah progresifnya yang melampaui batas-batas kepartaian telah berhasil merebut hati rakyat. Kemakmuran yang dicapai saat itu juga membuat rakyat merasa puas dengan kinerja pemerintah, maka kemenangannya pada Pemilu 1904 merupakan keniscayaan. Teddy berhasil meraih 7.628.461 suara dengan 336 electoral college, mengalahkan penantang utamanya dari Partai Demokrat, Alton B. Parker, yang “hanya” meraih 140 electoral college dengan 5.084.223 suara popular vote.

Terdorong oleh kemenangan besarnya dalam pemilu, Teddy memberlakukan ketentuan baru dalam menggerakkan reformasi. Pada pesan tahunannya yang pertama di hadapan Kongres setelah terpilih kembali, Roosevelt menghendaki tata niaga kereta api yang lebih tegas, dan pada Juni 1906 Kongres mengesahkan Undang-Undang Hepburn. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada Komisi Dagang Antarnegara Bagian untuk mengatur tarif, memperluas wilayah kekuasaan hukum Komisi, dan memaksa perusahaan Kereta Api untuk melepaskan modal mereka di maskapai pelayaran dan perusahaan batu bara.

Perlindungan terhadap sumber-sumber alam milik negara, penghentian eksploitasi tambang yang merusak, dan reklamasi tanah luas yang telantar, adalah di antara contoh dari keberhasilan penting yang dicapai pada era Teddy Roosevelt. Presiden menyerukan program terpadu dan berjangkauan luas untuk konservasi, reklamasi, dan irigasi. Hal ini bahkan sudah ia sampaikan pada saat berpidato di hadapan Kongres yang pertama tahun 1901.

Presiden-presiden sebelumnya berhasil menyediakan 18.800.000 hektare hutan untuk hutan lindung dan taman. Roosevelt meningkatkan jumlahnya menjadi lebih dari tiga kali lipatnya, yakni 59.200.000 hektare dan memulai usaha-usaha sistematis untuk melindungi kebakaran hutan dan mereboisasi tanah-tanah yang gundul.

Dalam soal keberanian dan komitmen untuk menegakkan keadilan, saya kira Teddy Roosevelt layak diteladani oleh semua pemimpin dari negeri mana pun, termasuk pemimpin Indonesia. Di lingkungan birokrasi yang koruptif serta dalam berhadapan dengan mafia di segala lini, tanpa keberanian, mustahil bisa menegakkan keadilan, dan lebih mustahil lagi bisa menyejahterakan rakyat.

Jika berprinsip seluruh kekayaan negara diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat, maka jalan yang harus ditempuh antara lain adalah bagaimana menyelamatkan sumber-sumber kekayaan negara dari tangah-tangan “kotor” para politikus dan pengusaha-pengusaha nakal. Para politikus dan pengusaha harus dimintai komitmennya untuk ikut serta menyejahterakan rakyat.

Untuk menghadapi para politikus dan pengusaha yang “menguasai” aset-aset negara, dibutuhkan keberanian yang bertumpu pada perundang-undangan dan konstitusi. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan kebijakan tax amnesty bisa menjadi langkah awal yang baik. Meskipun banyak yang mengkritik, Jokowi tetap berani melangkah karena menurutnya opsi inilah yang terbaik untuk rakyat.

Keberanian untuk memecat para pembantunya yang hanya bikin gaduh namun minim prestasi dan menggantinya dengan tokoh-tokoh profesional yang mumpuni juga merupakan langkah yang patut diapresiasi. Untuk kepentingan rakyat, apa pun bisa dilakukan sepanjang tidak melanggar undang-undang dan konstitusi, prinsip Presiden Teddy Roosevelt ini layak ditiru para pemimpin di negeri ini.

Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Imajinasi Homo Sapiens Modern dalam Menguasai Dunia

  Foto diatas ini mewakili spesies lainnya yang bernasib sama, tentu bukan hanya Komodo, masih ada dan masih banyak lagi hewan yang bernasib sama sebut...

TBC Mencari Perhatian di Tengah Pandemi

Pada awal Maret, Indonesia melaporkan kasus Coronavirus Disease-2019 yang dikenal sebagai COVID-19, terkonfirmasi muncul setelah kejadian luar biasa di Wuhan, Cina. Penyakit ini disebabkan...

Pemuda dalam Pergerakan Nasional Pandemi Covid-19

Peringatan hari Sumpah Pemuda mempunyai makna yang khusus di masa Covid-19 saat ini. Tak bisa dipungkiri bahwa negara Indonesia adalah salah satu negara yang...

Pilu-Kasih di Medan Aksi

Malam itu menjadi momen yang tak terlupakan. Saya kira, saya hanya akan menghabiskan malam dengan makan atau nongkrong di kafe favorit bersama sang kekasih....

Pendidikan di Era Disrupsi (Catatan Karya Yudi Latif)

Yudi Latif lebih muda 10 tahun dari saya. Dan walau saya, tentunya, lebih awal menulis, Yudi jelas jauh lebih produktif. Dua bulan lalu, saya diminta...

ARTIKEL TERPOPULER

Sandiwara Dibalik Pernikahan Raja Majapahit Bali

Belakangan di Bali ramai pemberitaan mengenai acara pertunangan Raja Majapahit Bali bernama lengkap Abhiseka Ratu Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Pendidikan di Era Disrupsi (Catatan Karya Yudi Latif)

Yudi Latif lebih muda 10 tahun dari saya. Dan walau saya, tentunya, lebih awal menulis, Yudi jelas jauh lebih produktif. Dua bulan lalu, saya diminta...

Pemuda, Agama Sipil, dan Masa Depan Indonesia

Sejarah sangat berguna untuk mengetahui dan memahami masa lampau, dalam rangka menatap masa depan, ungkap Ibnu Khaldun (1332-1406 M). Semestinya tidak hanya dibaca sebagai...

Pandangan 2 Mazhab Hukum Terhadap Putusan MA Soal Eks Napi Koruptor

Pertengahan tahun 2018 ini publik dikagetkan dengan hadirnya PKPU No. 20/2018 yang dalam Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa Pengajuan daftar bakal calon anggota...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.