in

Jalan Terjal Khofifah di Pilkada Jatim 2018


Vokalis Slank Kaka (kiri) bernyanyi bersama Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (kanan) saat menggelar konser musik bertajuk Silaturahmi Merajut Kebangsaan di Ponpes Amanatul Ummah Pacet, Mojokerto, Jawa Timur, Minggu (17/9). ANTARA FOTO/Syaiful Arif/Spt/17

Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU, sampai saat ini belum memberikan kepastian dan keterangan secara terbuka untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur Tahun 2018. Meski demikian, sinyal dia akan mencalonkan kembali sudah ada. Hal ini terlihat dari manuver politik yang sudah dia tunjukkan ketika bertemu dengan elite-elite partai politik dan turun ke daerah-daerah di Jawa Timur. Tapi sepertinya sinyal ini belum jelas dan masih kabur. Ibarat sketsa wajah, guratan sudah tampak namun belum sempurna.

Pertanyaannya kemudian, apa yang menyebabkan Khofifah menunggu? Bukankah dari gerak dan manuver politik yang ditunjukkan ada pesan politik yang kuat bahwa Khofifah akan mencalonkan kembali. Tentu jawaban pasti ada pada Khofifah dan tim. Tapi setidaknya melalui pembacaan situasi politik yang berkembang di Jawa Timur dan sejarah kontestasi Pilkada Jatim sebelumnya, kita akan menemukan beberapa jawaban yang dapat memberikan gambaran kenapa Khofifah sangat hati-hati dalam Pilkada Jatim yang akan berlangsung tahun depan.

Pengalaman Kalah

Pilkada Jatim 2008 dan 2013 menjadi pelajaran penting bagi Khofifah untuk mengevaluasi seluruh proses politik sebelum memastikan benar-benar maju pada Pilkada 2018. Sebagaimana kita tahu, Khofifah mengalami kekalahan beruntun dan harus takluk dengan pasangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf selama dua kali pilkada. Pengalaman–untuk tidak dikatakan trauma—kekalahan ini sangat membekas di Khofifah.

Pada Pilkada Jatim 2008 Khofifah berpasangan dengan Brigjen TNI Mudjiono dan mendapat julukan Kaji. Pasangan ini didukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan 11 partai non-parlemen. Putaran pertama pasangan Kaji mendapat 24,82 persen suara, sedangkan Soekarwo-Syaifullah Yusuf (Karsa) mendapat 26,44 persen suara.

Baca Juga :   Saya Islam, Saya Indonesia, Saya Pancasila!

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mencalonkan Achmady-Soehartono memperoleh 8,21 persen suara, PDI-P yang mencalonkan Sutjipto-Ridwan Hisjam memperoleh 21,19 persen suara, dan Partai Golkar yang mencalonkan Soenarjo-Ali Maschan Moesa hanya memperoleh 19,34 persen suara. Praktis yang lolos ke putaran kedua hanya pasangan Karsa dan Kaji.

Awalnya, orang menduga pasangan Khofifah yang akan menang di putaran kedua. Salah satu faktornya adalah ketokohan Khofifah lebih populer daripada Pakde Karwo dan Gus Ipul. Namun hasil pemilihan putaran kedua justru dimenangkan oleh pasangan Karsa dengan perolehan suara 50,20 persen, dan pasangan Kaji hanya memperoleh 49,20 persen. Beda tipis tetapi tetap saja Khofifah harus menerima kekalahan.


Khofifah dan tim juga sempat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dan putusan MK mengabulkan sebagian permohonan Khofifah dan memerintahkan KPUD Jatim untuk melakukan pemilihan ulang di Kabupaten Sampang dan Bangkalan. Tapi tetap saja, hasil coblos ulang tidak berpengaruh signifikan. Pasangan Karsa tetap unggul dan memenangi kontestasil Pilkada Jatim 2008.

Kekalahan di Pilkada Jatim 2008 tak membuat Khofifah mundur dari perhelatan memperebutkan kursi Jatim satu. Dia kembali mencalonkan diri di Pilkada Jatim 2013 berpasangan dengan Herman Sumawiredja, mantan Kapolda Jawa Timur (2005-2009). Dengan dukungan PKB dan beberapa partai non-parlemen, Khofifah diprediksi akan menang. Namun, ternyata, meski didukung PKB yang memiliki basis pendukung utama di Jawa Timur, Khofifah lagi-lagi kalah.

Khofifah juga sempat mengajukan gugatan ke MK dengan alasan adanya pelanggaran sistematis, terstruktur, dan massif selama pelaksanaan pilkada yang dilakukan kubu Karsa. Namun MK menolak permohonan Khofifah seluruhnya karena tuduhan tersebut tidak terbukti.

Baca Juga :   Tekanan Massa dan Vonis 2 Tahun Ahok

Peluang Khofifah?

Berdasarkan survei Poltracking Indonesia yang dilakukan pada 19-25 Mei 2017, Khofifah masuk dalam salah satu kandidat potensial dalam Pilkada Jatim 2018. Kandidat lainnya antara lain Syaifullah Yusuf atau biasa disapa Gus Ipul, Tri Rismaharini, dan Abdullah Azwar Anas. Sedangkan untuk elektabilitas kandidat, dari hasil survei tersebut Gus Ipul menempati yang tertinggi (32,29 persen), disusul Risma di urutan kedua (27,08 persen), Khofifah (19,11 persen) dan Abdullah Azwar Anas (8,47 persen). Seandainya Pilkada Jatim dilaksanakan sekarang, Gus Ipul berpotensi unggul menjadi gubernur (Kompas.com, 11/06/2017).

Dari survei tersebut dapat dilihat bahwa jika benar Khofifah dipastikan maju, maka dia berhadapan dengan Gus Ipul yang memiliki elektabilitas tinggi dibanding kandidat lain. Gus Ipul sudah bisa dipastikan maju dalam perhelatan Pilkada Jatim 2018. Dia juga sudah mendapat tiket dari PKB, parpol pemenang pileg Jatim tahun 2014 dengan perolehan 20 kursi.

PDIP-P juga memberikan sinyal positif terhadap pencalonan Gus Ipul. Dengan begitu, peluang Khofifah untuk merapat ke PKB kemungkinannya sangat kecil. Sementara itu, dukungan parpol terhadap Khofifah masih belum jelas. Beberapa parpol yang memberikan tanda positif ke Khofifah antara lain PPP, Nasdem, dan Gerindra. Formasi dukungan ini belum final dan masih sangat dinamis.

Dukungan dari kiai juga tidak sepenuhnya solid ke Khofifah. Hanya KH Salahudin Wahid alias Gus Sholah (Pesantren Tebuireng Jombang) yang secara terbuka sudah mendukung Khofifah. Sedangkan kiai-kiai pemimpin pesantren NU di Jawa Timur mayoritas menyatakan diri mendukung Gus Ipul, sebagaimana ditegaskan Ketua PWNU Jawa Timur, KH Hasan Mutawakkil Alallah, yang menyampaikan aspirasi kiai-kiai NU agar PKB mendukung Gus Ipul (Tempo.co, 25/05/2017).

Baca Juga :   Menteri Khofifah, Seks Bebas, dan Asrama tanpa Pintu

Dukungan ini tentu tidak bermaksud menghambat Khofifah menjadi cagub. Namun demikian, pesan yang dapat ditangkap adalah usaha untuk membuat warga NU satu suara dalam pilkada yang akan datang.

Lalu, pelajaran apa yang dapat diambil dari Pilkada Jatim sebelumnya. Pertama, parpol yang mengusung calonnya tanpa berkoalisi kemungkinan menang sangat kecil, sebagaimana terjadi pada Partai Golkar, PDI-P, dan PKB ketika Pilkada Jatim 2008. PDI-P mencoba mengulang kembali mengusung Bambang DH dan Said Abdullah di Pilkada Jatim 2013 tanpa berkoalisi, namun hanya memperoleh 12,69 persen suara. Lagi-lagi kader PDI-P kalah.

Kedua, kandidat independen juga kurang populer di Jawa Timur. Terbukti pasangan Eggi Sudjana dan Muhammad Sihat di Pilkada Jatim 2013 hanya memperoleh suara 2,44 persen. Ketiga, agar peluang menang besar di Pilkada Jatim, selain faktor popularitas dan elektabilitas kandidat, dukungan koalisi parpol (lintas ideologi) dibutuhkan agar dapat bekerja efektif dalam pemenangan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kenapa Khofifah belum terbuka ke publik untuk maju di Pilkada Jatim 2018? Saya kira dia masih menghitung sejauhmana dukungan yang dia peroleh, baik dari parpol, pengusaha, kiai, maupun tokoh-tokoh berpengaruh di Jawa Timur. Tentu dia tidak mau mengulangi kekalahan untuk ketiga kalinya. Seperti kata pepatah, dia tidak mau jatuh ke jurang yang sama.

Baca juga:

Bloomberg Sebut Khofifah Simbol Kesuksesan Perempuan di Politik

Pilkada Serentak Momentum Perempuan Turut Berdemokrasi

Menanti Replikasi DKI


Written by Romel Masykuri

Romel Masykuri

Alumni UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sedang menempuh Program Pascasarjana Ilmu Politik di Universitas Airlangga, Surabaya.

Tinggalkan Balasan

Loading…

TINGGALKAN KOMENTAR