OUR NETWORK

Gonjang Ganjing Golkar dan Kepemimpinan Airlangga

Imunitas Golkar pasti ada batasnya. Bukan tidak mungkin bila gonjang ganjing ini terus dibiarkan, Golkar tidak hanya akan menjadi partai nomor tiga, namun justru masuk ke dalam barisan partai gurem.

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar akhirnya secara resmi mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai nahkoda partai berlambang pohon beringin.  Airlangga mendapatkan dukungan penuh dari keseluruhan 34 Dewan Pimpinan Daerah tingkat I, 514 DPD tingkat II, dan 10 Ormas pendiri dan yang didirikan oleh Golkar. Inilah yang kemudian membuat Airlangga terpilih secara aklamasi.

Secara substantif, ada empat poin penting yang menjadi harapan seluruh kader Golkar terhadap kepemimpinan baru Airlangga Hartarto. Pertama, soal revitalisasi kepengurusan Golkar. Selain berfungsi untuk penyegaran, revitalisasi kepengurusan diharapkan mampu menghadirkan semangat rekonsiliasi di tubuh Golkar pasca-kepemimpinan Setya Novanto.

Pasalnya, di era kepemimpinan Setya Novanto, sejumlah pengurus teras partai sempat meradang lantaran dipecat secara sepihak. Akibatnya, saling serang di internal tubuh Golkar terjadi. Faksionalisme pun kembali mengkristal. Inilah yang harus diselesaikan oleh kepemimpian baru Golkar.

Kedua, memperkuat soliditas. Seperti disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka munaslub, Golkar merupakan partai yang terdiri dari grup-grup besar. Sejumlah grup besar itu misalnya grup Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, Luhut Binsar Panjaitan, Akbar Tanjung, maupun Agung Laksono. Tentu tidak ada yang salah dengan grup-grup tersebut. Adanya kelompok-kelompok di Golkar bisa terjadi karena pernah dalam satu kepengurusan. Setiap mantan ketua umum biasanya punya para “loyalis”. Kelompok loyalis inilah yang kemudian secara alamiah menciptakan grup-grup di tubuh partai.

Sebagai ketua umum baru, Airlangga punya tugas berat menyatukan kelompok-kelompok di Golkar dalam satu frekuensi. Ini artinya, berbeda pandangan boleh saja dalam konteks demokrasi partai namun harus tetap dalam frame dan visi yang sama untuk memajukan Golkar dan membangun Indonesia.

Ketiga, menyambut tahun politik. Sebagaimana termaktub dalam poin hasil munaslub, Airlangga diberikan kewenangan melakukan penyesuaian program umum Partai Golkar untuk mempercepat persiapan menjelang pemilihan kepala daerah 2018, pemilihan legislatif, dan Pemilihan Presiden 2019.

Sebagai contoh, tahun 2018 merupakan tahun di mana 171 daerah menggelar pilkada secara serentak. Dari 171 daerah tersebut, 17 di antaranya merupakan pilkada tingkat provinsi, 39 tingkat kota, dan 115 tingkat kabupaten. Bahkan di antara 17 provinsi tersebut, tiga di antaranya—yakni Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah—merupakan provinsi babon dengan ceruk pemilih terbanyak. Di sini, Airlangga dihadapkan pada pekerjaan yang tidak ringan karena harus memenangkan tiga hajatan akbar dengan resonansi dan ingar-bingar politik cukup kencang.

Keempat, memulihkan citra Golkar. Harus diakui bahwa Golkar saat ini adalah partai dengan citra menghawatirkan. Temuan survei nasional Poltracking Indonesia yang dipublikasikan pada November 2017 lalu bahkan menyebutkan elektabilitas Golkar turun di posisi ketiga. Posisi pertama diduduki Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan angka 23,4 persen, posisi kedua Partai Gerindra dengan mengantongi angka 13,6 persen, sementara elektabilitas Golkar berada di angka 10,9 persen.

Turbulensi

Kasus korupsi yang menimpa Ketua Umum Golkar Setya Novanto merupakan salah satu penyebab kenapa Golkar mengalami turbulensi elektabilitas.  Ini terkonfirmasi dalam temuan riset media oleh Monitor Indonesia yang dirilis Selasa (19/20) lalu. Terkait tema partai politik, Golkar (32%) menjadi partai politik yang paling banyak diberitakan media setelah Perindo (36%) selama periode 10 Agustus – 25 November 2017. Namun, sayangnya,  konten atau isi berita tersebut lebih banyak mengangkat kasus hukum yang menyeret nama kader dan ketua umum.

Selain soal korupsi, faktor lain penyebab turbulensi elektabilitas Golkar lantaran sejumlah kebijakan Golkar selama ini kerap tidak segaris dengan cita-cita kepartaian. Elitisme dan pragmatisme kepartaian justru makin mengental. Sebagai akibatnya, wajah kepartaian Golkar dianggap tak lagi aspiratif terhadap berbagai masukan yang justru muncul dari kantong-kantong konstituennya.

Di saat yang sama, watak kepemimpinan elite Golkar cenderung satu arah. Pola pengambilan keputusan di internal Golkar selama ini, merujuk pada teori Robert Michels dalam Political Parties: A Sociological Study of  the Oligarchical Tendency of Modern Democracy (1968), masih kental dengan nuansa oligarki. Kebijakan partai kerap bertumpuk pada kekekuasaan elite partai dan di tangan segelintir ”orang kuat” saja, sehingga selalu menimbulkan gejolak dan pertentangan bagi sejumlah kader.

Kita juga melihat kerja-kerja kepartaian Golkar sejauh ini terlalu fokus pada kerja politik, bukan kerja publik. Elite Golkar lebih sibuk melakukan manuver dan tarik-menarik politik ketimbang turun ke bawah menyambangi konstituennya. Akibatnya, yang terlihat di permukaan adalah Golkar identik dengan partai yang pekat dengan dinamika internal ketimbang kerja-kerja kekaryaan yang berbasis khalayak.

Sebagai partai yang berkali-kali menjadi jawara pemilu, berkuasa selama 32 tahun dan telah melahirkan para politisi ulung di negeri ini, Golkar merupakan partai dengan tingkat institusionalisasi atau pelembagaan sangat kuat dibandingkan partai-partai lainnya (Tomsa, 2008). Sekencang apa pun turbulensi dan faksionalisasi di dalamnya, Golkar biasanya sudah memiliki cara tersendiri untuk mengatasinya.

Akan tetapi, imunitas Golkar pasti ada batasnya. Bukan tidak mungkin bila gonjang ganjing ini terus dibiarkan, Golkar tidak hanya akan menjadi partai nomor tiga, namun justru masuk ke dalam barisan partai gurem. Karena itu, estafet kepemimpinan Airlangga diharapkan mampu mengatasi berbagai turbulensi yang menimpa Golkar selama ini.

Kolom terkait:

Golkar Pasca Setya Novanto

Menunggu Golkar Masuk Kubur di Jawa Barat

Nemanja Matic, Kang Dedi, dan Wacana Munaslub Golkar

Ketika Golkar Kembali Mendengar Suara Rakyat

Saatnya Golkar Menjadi Partai Modern

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia

TINGGALKAN KOMENTAR

Loading...

Hey there!

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…