Minggu, Oktober 25, 2020

Demokrasi, Hoax, dan Media Sosial

Sumpah atau Sampah Pemuda?

  Konon, pada zaman kolonialisme, pemuda menjadi tonggak penting yang dapat diberdayakan untuk meraih kemerdekaan dari negeri penjajah. Tidak tanggung-tanggung, para pemuda Indonesia menyatukan niat...

UU Ormas dan Pedang Keadilan Kenshin

Sampai detik ini penetapan Perppu Ormas menjadi UU Ormas masih menyisakan kegaduhan. Sampai-sampai Susilo Bambang Yudhoyono menyempatkan sowan ke Presiden Joko Widodo untuk membahas...

Khalifah Al-Muhtadi: Umar bin Abdul Azis-nya Dinasti Abbasiyah

Khalifah ketiga belas Dinasti Abbasiyah, al-Mu’tazz, dipaksa lengser dan kemudian disekap dan disiksa hingga wafat (Al-Mu’tazz: Khalifah yang Bangkrut dan Disiksa Pasukannya). Sesaat sebelum...

Merindu Kedipan Mata Najwa

Mata Najwa yang kembali di layar kaca pertelevisian kita, Rabu, 10 Januari 2018, spontan menggugurkan kecurigaan saya bahwa presenternya akan alih profesi. Ya, dulu saya...
Avatar
Muhammad Ja'far
Ketua Pusat Kajian Strategis Hubungan Indonesia-Timur Tengah

Aktivis yang tergabung dalam Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) membentangkan poster yang berisi penolakan penyebaran berita bohong (hoax) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (22/1). Aksi tersebut digelar untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar berhati-hati dan menyaring informasi yang tidak benar atau hoax. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/pd/17
Aktivis yang tergabung dalam Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) membentangkan poster yang berisi penolakan penyebaran berita bohong (hoax) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (22/1). ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/pd/17

Penemuan mesin cetak Gutenberg berjasa besar memperkuat demokrasi di Eropa. Tapi ia pula yang digunakan Nazi untuk menyebar fasisme melalui koran-korannya. Radio dimanfaatkan secara cerdas oleh Presiden Franklin D. Roosevelt untuk menyelamatkan demokrasi Amerika Serikat. Tapi ia juga digunakan Joseph Goebbels, propagandis Hitler, untuk menyebar kebencian dan fasisme.

Ketika pemerintahan tiran Slobodan Milosevic di Beograd menutup sebuah stasiun radio oposisi, kelompok itu kemudian mengunggah siarannya melalui internet dan akhirnya di-relay oleh stasiun lain seperti Radi Free Europe dan Deutzche Welle (Leslie David Simon: 2003)

Sebagai produk teknologi yang secara filosofis bebas nilai, internet menjadi berwajah ganda ketika berada di jagat pragmatisme politik: digunakan sebagai oksigen demokrasi, tapi secara kontradiktif juga digunakan untuk “membunuh” demokrasi.

Kita bisa memahami ambivalensi internet melalui sejarah kelahirannya. Internet lahir dari kantor Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada 1969. Cukup anomalis: instrumen media yang bebas tanpa batas ini diciptakan justru oleh departemen yang paling rigid dalam perkara pembatasan.

Pertanyaan fundamental yang muncul: internet akan menjadi kawan atau lawan demokrasi? Ada 3 (tiga) aliran: pesimistik, optimistik, dan realistik. Aliran pertama tak yakin internet bisa menjadi kawan setia demokrasi, malah sebaliknya: menusuk dari belakang. Aliran optimistik percaya betul internet akan memperkuat demokrasi di tataran global maupun lokal. Aliran ketiga mencoba berdiri seimbang di antara dua titik ekstrem: mendorong sisi demokratis internet, sembari tetap mengakui sekaligus memininalisasi sisi antidemokrasinya (Anthony G. Wilhelm: 2003)

Internet memiliki 9 (sembilan) karakteristik khusus yang mampu mengikis otoritarianisme, yaitu: menembus batas fisik, nirkontrol, meningkatkan kemampuan kekuatan sipil untuk berserikat secara bebas, meminimalisasi kontrol negara atas warganya, membuat negara dilema (menggunakannya atau tidak), kekuatannya tak terbendung, memaksa pemerintah untuk lebih demokratis, memberdayakan kekuatan sipil, dan memperluas akses edukasi publik (Simon: 2003).

Ketika awal mula kelahirannya, karakter inilah yang diyakini akan mengangkat demokrasi analog ke level yang lebih tinggi kualitasnya, yaitu demokrasi digital.

Tapi kenyataan tak seindah harapan. Faktanya, rezim di beberapa negara ternyata juga sukses memanfaatkan internet untuk memperkuat kuasa totaliternya. Mereka memanfaatkan media sosial untuk kapitalisasi ekonomi saja, namun membungkamnya ketika masuk domain politik. Benar yang dikatakan David Gompert (1998), teknologi informasi adalah sine qua non dari globalisasi dan kekuatan. Teknologi mengintegrasikan ekonomi dunia dan menyebarkan kebebasan, tapi pada saat yang sama menjadi faktor penting bagi militer dan bentuk-bentuk kekuatan lainnya.

Ambivalensi internet membuat setiap negara memiliki respons berbeda terhadap internet atau media sosial: ada yang memberi ruang karena menyadari manfaat ekonominya, ada yang cemas dengan potensi politiknya, dan ada yang menghadapi dilema antara ingin menikmati manfaat ekonomi dari internet tetapi masih mengontrol kontennya untuk mengantisipasi dampak politisinya. Internet mempengaruhi jalannya demokrasi dan pertumbuhan ekonomi secara simultan. Tapi sebagian negara mencoba mengambil satu manfaatnya, dan mengeleminasi manfaat lainnya (Simon: 2003).

Wajah ganda internet ini terasa hingga era media sosial, salah satu “bayi” yang dilahirkannya sekarang ini. Jika bukan karena media sosial, Arab Spring tak akan pernah jadi kenyataan. Tapi, “berkat” media sosial pula kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) bisa menyebarkan ideologi dan produk terornya ke seantero dunia (Abdel Bari Atwan, ISIS, The Digital Caliphate: 2015).

Dalam The New Digital Age (2013), Eric Schmidt dan Jared Cohen, dua punggawa Google, mengkhawatirkan terjadinya kebangkitan teroris peretas. Kelompok ini sangat tertolong dengan adanya platform digital untuk merencanakan, mengerahkan, mengeksekusi, dan yang terpenting merekrut anggota kelompoknya. Di sisi lain, Schmidt dan Cohen melihat cerahnya masa depan dunia dengan kehadiran teknologi digital.

Pada wilayah politik, faktanya semakin anomalis: Barack Obama yang moderat dan proglobalisasi lahir dari rahim media sosial, tapi Donald Trump yang konservatif dan proteksionis juga lahir dari “ibu” yang sama. Bahkan, dalam batas tertentu, Trump dimenangkan oleh “hoax” (berita bohong), sisi gelap dari media sosial itu sendiri. Lihat, betapa ambivalesinya media sosial.

Fenomena “hoax” ada dalam konteks ambivalen ini. Karenanya, membedah hoax dengan fokus pada instrumen atau alatnya rasanya kurang tepat. Ini sesuatu yang integral dalam teknologi komunikasi-informasi, dan tidak bisa dipecah-pecah ketika demokrasi mengakomodasinya sebagai instrumennya.

Yang perlu kita lakukan adalah mengantisipasi sisi gelap media sosial (hoax), sekaligus memaksimalkan sisi terangnya (demokrasi). Karena media sosial hanyalah satu instrumen di antara sekian banyak instrumen yang mewarnai sejarah panjang perjalanan demokrasi. Sebelumnya telah lahir instrumen teknokratis lain, dan ke depan juga akan digantikan oleh yang lebih inovatif. Black campaign marak terjadi di era awal munculnya media cetak dan televisi. Namun, dengan kedua media itu demokrasi mencapai kematangannya dan memperluas area partisipasi publiknya.

Media sosial juga demikian: dimanfaatkan secara kreatif oleh pemilih sebagai alat partisipasi politik yang baru. Hoax merupakan implikasi tak terpisahkan dari alat partisipasi politik baru yang bernama media sosial ini. Potensi terjadinya konflik sosial-politik semakin mudah karena difasilitasi secara maya. Media sosial alat yang sangat potensial untuk memperkuat sekaligus memperluas demokrasi yang mengalami krisis partisipasi.

Media sosial juga telah menjadi energi baru yang membuat kekuatan sipil tumbuh menjadi “Daud” sosial-politik yang mampu menandingi supremasi “Goliath” kekuasaan. Media sosial membuat masyarakat sipil lebih mudah menjalankan perannya sebagai kekuatan penyeimbang kekuasaan dan penyangga negara.

Namun, di sisi lain, potensi positifnya ini paralel dengan potensi negatfinya untuk mencederai dan melemahkan demokrasi. Lihat saja bagaimana Amerika Serikat marah bukan kepalang menuduh Rusia telah mengintervensi pemilihan presiden dan mendorong kemenangan Trump. Negeri punggawa demokrasi dengan sistem pemilihan umum paling aman dan canggih teryata bisa dibobol dengan kecanggihan tekhnologi. Tekhnologi yang oleh Gedung Putih digunakan sebagai pagar mengamankan penyelengagran pilpres, teryata menjadi kuda Troya yang merusaknya dari dalam.

Ini sisi gelap media sosial yang bukan hanya mengancam Indonesia, tapi juga negara-negara besar. Gerakan antihoax harus dijalankan sebagai bagian dari tanggung jawab gerakan sipil.

Sejak era klasik demokrasi selalu memiliki cara beradaptasi dengan perubahan zaman, termasuk revolusi teknologi komunikasi-informasi. Demokrasi terbukti memiliki cara, pola pendekatan, dan energi khas untuk memaksimalkan sisi positif sebuah instrumen baru, sekaligus meminimalisasi sisi negatifnya. Dan pada setiap era baru teknologi komunikasi-informasi, demokrasi selalu membuka dirinya untuk dikoreksi kelemahan-kelemahannya, direvisi kesalahannya, dan “disulam” bagian-bagiannya yang “bolong”. Ini energi subtil demokrasi yang membuatnya bisa bertahan melewati bermacam era peradaban.

Gerakan-gerakan sipil antihoax yang kini digalakkan adalah bagian dari cara demokrasi beradaptasi dengan instrumen baru yang bernama media sosial. Pada akhirnya akan terbentuk sebuah fatsun berdemokrasi di dunia digital (media sosial hanya salah satunya), sebagaimana dahulu sudah dialami era media cetak dan elektronik. Demokrasi akan dapat menciptakan keseimbangan baru dalam korelasinya dengan instrumen baru yang digunakannya, baik dengan cara melihat ke dalam dirinya maupun mempengaruhi ke luar dirinya.

Avatar
Muhammad Ja'far
Ketua Pusat Kajian Strategis Hubungan Indonesia-Timur Tengah
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Berlindung di Balik Topeng Kaca, Public Figure juga Manusia

Ketika Candil lewat Grup Band Seurieus, salah satu Band Rock Kenamaan tahun 2000-an awal ini menyuarakan pendapatnya lewat lagu Rocker juga Manusia, saya seratus...

Lelaki Dilarang Pakai Skin Care, Kata Siapa?

Kamu tahu penyakit lelaki: mau menunjukkan kegagahan! (Ayu Utami, Maya) Sering kali, drama dari negeri ginseng menampilkan para aktor maskulin dengan wajah glowing (bersinar) yang menggunakan skin care (perawatan kulit...

Digitalisasi Bisnis Saat Pandemi

Pandemi Covid-19 telah mengubah secara drastis dunia usaha. Dari pasar, proses bisnis, sumber pendanaan, konsumen, tenaga kerja, tempat kerja, hingga cara bekerja, semuanya berubah...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Bisnis di Indonesia

Sejak COVID-19 memasuki wilayah Indonesia pada Maret 2020, pemerintah mencanangkan regulasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) alih-alih menerapkan lockdown. PSBB itu sendiri berlangsung selama...

Disrupsi Perbankan Perspektif Ekonomi Islam

Disrupsi berasal dari bahasa inggris disruption yang memiliki arti sebagai: gangguan, kekacauan atau permasalahan yang kemudian mengganggu aktivitas, peristiwa ataupun proses. Sedangkan inovasi disruptif yaitu...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Cara Mahasiswa Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Teknologi selalu mengalami perubahan-perubahan seakan tidak pernah ada ujungnya. Seperti halnya saat ini teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat terutama dalam bidang teknologi informasi...

Tanggapan Orang Biasa terhadap Demo Mahasiswa dan Rakyat 2019

Sudah dua hari televisi dihiasi headline berita demonstrasi mahasiswa, hal yang seolah mengulang berita di TV-TV pada tahun 1998. Saya teringat kala itu hanya...

10 Profesi Keren di Sektor Pertanian

Saudara saya tinggal di sebuah desa lereng Gunung Sindoro. Dari hasil pertanian, dia sukses menyekolahkan salah satu anaknya hingga lulus paska-sarjana (S2) dalam bidang...

Mengapa Pancasila Membolehkan Paham Ateisme?

Dalam pasal 156a KUHP disebutkan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.