in

Bukan Fundamentalisme yang Menguat


Setelah Pilkada DKI Jakarta 2017, muncul perbincangan publik mengenai dugaan semakin menguatkan kelompok anti-demokrasi berbasis agama. Demokrasi dianggap berada di dalam ancaman menyusul semakin solidnya kelompok fundamentalis. Hasil Pilkada DKI Jakarta ditengarai sebagai kemenangan kelompok tersebut.

Kesimpulan ini muncul menyusul beberapa praktik intimidasi dalam proses pilkada, antara lain bertebarannya spanduk-spanduk tentang larangan memilih pemimpin berbeda agama, bahkan ancaman tidak menyalatkan jenazah pendukung calon lain agama. Kampanye dengan menggunakan rumah ibadah dalam acara-acara peribadatan rutin menambah besar kekhawatiran tersebut.

Apakah kekalahan Basuki Thahaja Purnama atau Ahok bisa serta merta dipakai sebagai bukti tentang semakin menguatkan kelompok fundamentalis, bahkan radikal agama? Tulisan ini mengajukan analisa yang relatif skeptis pada kesimpulan semacam itu.

Kekalahan Ahok memang mengejutkan mengingat besarnya tingkat kepuasan publik atas kinerjanya sebagai gubernur maupun wakil gubernur. Dari semua lembaga survei terpercaya, tingkat kepuasan publik pada petahana (incumbent) lebih dari 70 persen, bahkan dua minggu sebelum pemilihan tahap kedua, tingkat kepuasan itu ada di angka 76 persen. Dengan approval rating setinggi itu, memang sulit dipercaya bahwa publik tidak akan memilihnya kembali.

Namun demikian, faktor kepuasan pada kinerja memang tidak pernah bisa benar-benar berdiri sendiri. Ada sejumlah faktor lain yang juga harus dipertimbangkan, misalnya faktor kualitas personal, demografis, identitas partai, termasuk agama.

Dalam studi yang dilakukan Saiful Mujani, Thomas B. Pepinsky, dan R. William Liddle (2012) ditemukan bahwa pertimbangan utama pemilih menentukan pilihan di Indonesia adalah platform. Agama menjadi penting ketika masing-masing kandidat dipersepsi relatif setara dalam hal platform dan tawaran program kerja.

Baca Juga :   Fitra Apresiasi Ahok Ihwal Evaluasi Rancangan Anggaran DKI

Dalam survei-survei opini publik menjelang hari pencoblosan Pilkada DKI putaran kedua, ditemukan bahwa baik Basuki maupun Anies dipersepsi relatif setara dalam hal platform dan tawaran program.

Betul bahwa Ahok memiliki approval rating yang tinggi sebagai petahana, tapi pada saat yang sama, publik menilai Anies Baswedan juga berada pada persepsi positif yang sama. Dalam hal kualitas personal, misalnya, survey SMRC pada April 2017 menunjukkan bahwa Ahok dan Anies sama-sama dipersepsi positif.

Dalam hal perhatian pada rakyat, kejujuran, ketegasan, dan kemampuan memimpin, Ahok kala itu memang dipersepsi lebih unggul dari Anies Baswedan. Tapi keunggulan itu tidak terpaut begitu jauh. Sementara dalam hal persepsi atas kepintaran dan berwawasan luas, kedua kandidat kala itu dianggap seimbang. Anies dipersepsi sedikit unggul dalam hal enak dipandang. Sementara keunggulan telak Anies ada pada persepsi atas kesopanan.


Penilaian publik pada performa debat-debat calon, baik yang diselenggarakan secara resmi oleh KPUD maupun beberapa stasiun televisi, juga tidak menunjukkan perbedaan cukup mencolok antara Ahok dan Anies. Dalam semua debat, Ahok memang diunggulkan dalam banyak segi, tapi keunggulannya tidak beda jauh dari Anies Baswedan. Sementara Agus Yudhoyono memang sejak awal tidak terlalu mendapat apresiasi positif dalam semua debat yang diikutinya.

Dalam kondisi yang demikian, publik akhirnya harus melihat aspek lain yang membedakan pasangan calon, terutama pada putaran kedua. Di sini agama menjadi penting. Hal ini dipahami dengan baik oleh tim kampanye Anies-Sandi yang kemudian mengkapitalisasi aspek agama ini melalui sejumlah kampanye, pilihan busana, juga statemen yang mencoba membuat diferensiasi yang semakin jelas bahwa dia berasal dari kelompok Islam.

Baca Juga :   Ahok, Kartini, dan Kebangkitan Perempuan dalam Politik

Pada saat yang sama, di tengah masyarakat, kelompok-kelompok konservatif menyambut situasi ini dengan menambah porsi propaganda Islamis, bahkan sampai pada intimidasi.

Walaupun demikian, kemenangan Anies-Sandi perlu dibaca secara hati-hati. Sekalipun kampanye mereka semakin kental dengan warna Islamis dan diamplifikasi oleh kekuatan-kekuatan Islam fundamentalis menjelang hari pencoblosan, hal ini tidak serta merta bisa dianggap sebagai kebangkitan kelompok Islam fundamentalis.

Sebaliknya, jika dilihat secara keseluruhan, Pilkada Jakarta justru menunjukkan semakin melemahnya kelompok tersebut. Indikator utamanya adalah tidak munculnya satu pun figur dari kelompok Islam fundamentalis yang secara meyakinkan bisa menantang petahana. Walaupun kampanye anti-pemimpin non-Muslim berlangsung berbulan-bulan, pada akhirnya tak satu pun tokoh dari kelompok ini yang berhasil meyakinkan partai-partai politik, termasuk partai-partai Islam.

Yang muncul kemudian adalah dua calon yang sama sekali tidak berasal dari kelompok Islam politik atau fundamentalis agama. Agus Harimurti Yudhoyono adalah anak Jenderal Susilo Bambang-Yudhoyono pemilik partai nasionalis, Partai Demokrat. Agus adalah seorang tentara yang kehidupan pribadi dan keluarganya jauh dari gerakan fundamentalisme agama.

Anies Baswedan juga tidak berasal dari kelompok Islam politik. Anies adalah seorang akademisi yang selama ini bahkan sangat dekat dengan kelompok Muslim demokrat, progresif, bahkan liberal. Dia adalah rektor Universitas Paramadina yang menggantikan posisi pelopor Islam liberal Indonesia, Prof. Nurcholish Madjid.

Nampak jelas bahwa sebetulnya kelompok Islam politik kalah sejak dini dalam Pilkada Jakarta. Mereka sudah terdiskualifikasi dari bursa pencalonan di hari pertama.

Baca Juga :   Mitos Pemilih Rasional di Antara Ahokers, Agusers, dan Aniesers

Indikator kedua adalah hasil Pilkada DKI. Ada sekitar 42 persen pemilih ibukota yang menjatuhkan pilihan pada Basuki Tjahaja Purnama. Angka ini fantastis mengingat Basuki berasal dari minoritas etnik dan agama. Di tengah gelombang kampanye SARA dan intimidasi dunia dan akhirat, 30% pemilih Muslim ibu kota yang menggunakan hak pilihnya menjatuhkan pilihan padanya. Ini mengejutkan. Bisa dibayangkan jika pilkada berlangsung normal dan jauh dari kampanye SARA dan intimidasi, besar kemungkinan Ahok tidak akan terkalahkan.

Bukti terakhir adalah dukungan publik pada Ahok setelah pilkada. Gerakan rakyat terjadi di mana-mana. Dimulai dari gerakan karangan bunga, lalu lilin solidaritas, balon, kartu ucapan, sampai doa lintas iman. Massa dalam jumlah besar berkumpul di pusat-pusat kota seluruh Indonesia menyatakan dukungan pada Ahok dan meminta ia dibebaskan dari kasus penistaan agama. Belum pernah terjadi gerakan perlawanan terhadap praktik diskriminasi agama semasif ini.

Lebih jauh, di tengah masyarakat, muncul perlawanan serius terhadap gerakan fundamentalisme agama dan Islam politik. Kampanye pembubaran ormas pengusung khilafah dan negara Islam muncul di pelbagai tempat. Apel siaga pembela NKRI dan Pancasila juga terjadi.

Pada hari kelahiran Pancasila, media sosial didominasi gerakan mengganti profile picture dan avatar dengan gambar Garuda Pancasila, bendera merah putih, dan pernyataan “Saya Indonesia, Saya Pancasila”. Lagi-lagi gerakan perlawanan masif ini belum pernah terjadi sebelumnya. Gerakan semacam ini sebelumnya hanya terjadi di kelompok-kelompok kecil masyarakat.

Dengan demikian, alih-alih gerakan Islam fundamentalis menguat, yang terjadi justru bangkitnya kesadaran nasionalisme di tengah masyarakat.


Written by Saidiman Ahmad

Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting. Alumnus Crawford School of Public Policy, Australian National University. Lulusan Aqidah Filsafat Universitas Islam Negeri Jakarta.

Tinggalkan Balasan

Loading…

TINGGALKAN KOMENTAR