in

Anies Baswedan dan Nostalgia PKS di Putaran Kedua


anies-pks-detik
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno [Foto: detiknews.com]
Lolosnya Anies Baswedan ke putaran kedua Pilkada Jakarta adalah berkat jasa besar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menopang gaya kampanye senyap Gerindra memanaskan mesin-mesin politiknya, termasuk mengetuk pintu kelompok akar rumput Muslim konservatif yang pernah mendukung Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden 2014.

 

PKS juga yang meyakinkan Anies untuk mendekatkan diri dengan Front Pembela Islam (FPI) melalui bujukan Hidayat Nur Wahid. Meski dikecam, nyatanya kehadirannya di Petanburan menghapus keraguan kelompok Islam konservatif yang memandang Anies berpandangan liberal atau pro-Syiah. Paduan strategi ini berhasil menjaring ceruk pemilih Muslim di Pilkada DKI.

Namun di atas strategi jitu itu, acungan jempol mesti diberikan kepada ketua tim pemenangan Mardani Ali dari PKS yang sempat digadang-gadang menjadi wakil jika Sandiaga Uno menjadi Gubernur atas kerja kerasnya mengamankan perolehan suara Anies. Dialah yang memastikan seluruh kader PKS di Jakarta untuk memilih pasangan nomor 3 dan berhasil.

Romansa 2007

Militansi kader yang berprinsip sami’na wa atho’na (kami mendengar dan kami taat) adalah kekuatan PKS sejak partai ini berdiri sampai sekarang. Kehebatan kadernya selalu dikenang lewat kejutan PKS di tahun 2007. Tahun itu adalah pertama kali DKI menggelar pilkada langsung. PKS, yang menguasai 18 kursi di DPRD atau peringkat dua setelah Partai Demokrat, menggebrak dengan mengajukan calonnya sendiri, yakni Adang Daradjatun, bekas pembesar polisi, bersama Dani Anwar tanpa dukungan partai lain.

PKS tidak gentar menghadapi keroyokan 19 partai yang kala itu mendukung Fauzi Bowo. Di atas kertas, PKS seharusnya terhempas karena partai ini hanya punya massa 23,3 persen penduduk Jakarta. Sementara gabungan 19 partai mempunyai massa 72,4 persen.

Keberanian PKS ini menjadi pusat perhatian publik di dalam maupun luar negeri. Sampai-sampai negarawan Singapura mendiang Lee Kuan Yew menyebut PKS adalah partai yang bisa mengubah Indonesia lebih baik dalam naungan nilai-nilai Islam. Pandangan ini tidak berlebihan karena ketika itu PKS citranya adalah partai yang bersih dan jujur; PKS adalah oase bagi pencari keadilan dan pelindung rakyat kecil lewat sejumlah aturan di DKI yang mengedepankan pendidikan dan perbaikan etika serta moral rakyat Jakarta.

Jadi, meski PKS akhirnya kalah, semua orang bertepuk tangan atas perjuangan partai ini . PKS berhasil meraih suara 42,1 persen, sementara Foke memperoleh 57,9%. Kontribusi terbesar perolehan suara tersebut adalah karena militansi kadernya, yang meskipun PKS digoyang isu miring kesetiaan, tidak pernah padam.

Banyak pengamat yang mengatakan kekalahan PKS di tahun 2007 adalah karena partai ini gagal menampilkan wajah yang mereka inginkan. Di satu sisi, PKS ingin dilihat sebagai “partai dakwah Islam” yang bersih dan perduli. Namun ketika kampanye Pilkada DKI 2007, PKS menolak memberlakukan Perda-perda Syariah hingga mengecewakan ormas Islam lainnya, termasuk FPI. Tapi di saat bersamaan, PKS juga ditolak oleh kalangan moderat karena strateginya berdekatan dengan organisasi non-Muslim dipandang sebagai sandiwara belaka.


Persepsi ini akhirnya mengantar Fauzi Bowo dan Prijanto sebagai Gubernur yang gencar “menghajar” PKS dengan isu bahwa jika menang PKS akan memimpin Jakarta seperti Taliban di Afghanistan,

Kisruh 2012

Setelah Pilkada DKI 2007, PKS gagal memanfaatkan momentum kekalahan yang mengagumkan untuk membuat partai ini besar. Malahan, PKS dilanda konflik internal yang menyeret sekjennya Anis Matta dan bendahara Luthfi Hasan Ishaaq. Salah satu pendiri partai ini, Yusuf Supendi, yang dipecat atas tuduhan selingkuh, balik melaporkan keduanya ke Badan Kehormatan DPR karena Anis yang ketika itu wakil Ketua DPR dan Hasan Ishaaq anggota DPR Komisi I. Keduanya dituduh menerima uang Rp 40 miliar dari Adang Daradjatun. Konflik ini mengotori citra PKS yang bersih.

Kisruh internal tersebut kemudian membuat PKS tidak kompak dalam Pillkada DKI 2012. PKS berusaha merangkul berbagai partai, termasuk PDI-P dan Demokrat. Tri Wisaksana ditawarkan PKS untuk mendampingi Fauzi Bowo yang diusung Partai Demokrat atau Jokowi Widodo yang didukung PDI-P. Namun dua partai ini menolak.

PKS akhirnya memutuskan mengajukan calonnya sendiri. Meski Hidayat Nur Wahid setuju, calon wakilnya sempat mengalami bongkar pasang. SemulaTri Wisaksana, kemudian diganti Anis Matta. Namun, Anis menolak hingga PKS “mencomot” kader PAN Didik J. Rachbini.

Sebagaimana diketahui, PKS hancur lebur di Pilkada DKI di putaran pertama yang diikuti enam calon. Hidayat-Didik hanya memperoleh 11,8 persen suara, Fauzi Bowo-Nachrowi dan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lolos ke putaran kedua.

Kekalahan itu begitu menyakitkan kader PKS hingga sempat muncul pernyataan lebih baik golput ketimbang memilih Foke atau Joko Widodo. Namun belakangan PKS mendukung Fauzi Bowo. Namun, sial bagi PKS, Fauzi Bowo tersungkur di bawah kaki Joko Widodo-Ahok karena memainkan isu agama dan rasial. Lagi-lagi ini bukti bahwa isu agama akan menghempaskan calon mana pun yang menggunakannya, dan dalam konteks Pilkada DKI Jakarta 2012, PKS kena imbasnya.

Sejak kekalahan itu, skandal demi skandal mendera partai itu. Aib korupsi sapi ketua PKS Luthfi Hasan Ishaaq mengakibatkan kursi PKS di DPRD DKI hasil Pemilu Legislatif 2014 terpangkas dari 18 kursi menjadi 11 kursi. Perolehan suara di DPR juga turun dari 57 menjadi 40 kursi. Bertahannya PKS di tengah badai skandal lagi-lagi disebabkan karena kesetiaan kadernya.

Tunggangan Nasionalis

Sadar posisinya sebagai parrtai yang tidak lagi menentukan, PKS bertindak rasional. Dia terpaksa harus “mengekor” partai nasionalis, seperti Gerinda. Karena posisi ini, PKS tidak lagi keras menyuarakan slogan-slogan keislaman. PKS seolah traumna dengan pengalaman buruknya yang sejak 2007 selalu menemui kegagalan karena mengusung citra partai Islam

Banyak mungkin yang sudah lupa bahwa PKS sebenarnya ingin melepaskan identitas partai Islam. Di tahun 2008, PKS menyatakan sebagai partai terbuka. Jadi, dalam konteks ini bisa dimengerti mengapa PKS sekarang tanpa ragu mendukung calon pemimpin non-Muslim di lima daerah tahun 2017 dan setidaknya 2 calon Kristen di 2015. Kadernya tidak protes sama sekali karena doktrin “kami mendengar dan kami taat” yang melekat kuat, meski mereka tahu langkah itu melanggar larangan Muslim memilih pemimpin non-Muslim.

Sampai sekarang PKS tidak berani terang-terangan menyebut dirinya sebagai partai terbuka. Mungkin jajaran pemimpinnya sadar bahwa predikat partai Islam masih laku dijual. Di setiap pilkada, partai nasionalis selalu mengeksploitasi aspek keislaman hingga memerlukan pembenaran dengan menggandeng partai bernuansa Islam.

Di antara partai yang ada, PKS masih memiliki nilai jual yang tinggi karena citranya yang “lebih Islam”  dibanding PKB, PAN atau PPP. Selain itu, menggandeng PKS berarti juga jaminan mendapatkan massa yang tunduk sepenuhnya tanpa protes terhadap perintah pimpinan partai, termasuk di tingkat ranting sekalipun.

PKS dipastikan akan berjuang mati-matian mendukung Gerindra memenangkan Anies dan Sandi di putaran kedua, namun tidak akan bersuara lantang memainkan unsur sentimen agama. PKS paham bahwa sentimen agama adalah racun yang melumpuhkan semua strategi kampanye partai mana pun di Indonesia. Jikapun ada sentimen agama, maka itu akan dicitrakan dilakukan oleh kelompok di luar koalisi pemenangan Anies dan PKS, namun membiarkannya karena bisa menguntungkan menjaring suara.

Bagi sebagian orang, sikap PKS ini laksana bunglon yang bermain-main di belantara sentimen agama. Namun, bagi PKS, apa boleh, inilah cara bertahan hidup yang terbaik untuk saat ini sampai Pemilu 2019, meski harus menahan sakit dituduh sebagai partai yang plin-plan.

Bagi PKS, kemenangan Anies di putaran kedua akan membuka jalan untuk bangkit kembali sekaligus menciptakan rasa bangga bagi kadernya yang selalu setia sambil bernostalgia akan kejayaan partainya di Jakarta zaman dulu.

Tapi jika Anies kalah, PKS bisa kerdil selamanya yang hanya hidup mengandalkan kesetiaan total para kadernya yang berpotensi redup menjadi partai gurem dan digerus massa.


Written by Budi Setiawan

Budi Setiawan

Pengamat Sosial dan Hubungan Internasional, tinggal di Jakarta

Tinggalkan Balasan

Loading…

TINGGALKAN KOMENTAR