Banner Uhamka
Rabu, September 30, 2020
Banner Uhamka

Aliansi Dua Jenderal?

Menteri Lukman dan Politik Takfir

Munculnya selebaran, pamflet, dan spanduk di beberapa masjid di Jakarta yang mengancam tidak akan menyolatkan atau membantu mengurus jenazah mereka yang mendukung calon gubernur...

Raja Juli, Anak Muda yang Menantang Garuda Merah

Bagi awam, kemunculan Raja Juli ini terkesan mendadak dan mencengangkan karena ia langsung memilih lawan kelas berat saat terlibat konfrontasi secara langsung dengan polisi...

Lalat Pengganggu Bernama Rocky Gerung

Adalah sebuah keluguan jika seseorang mempercayai pemerintahan, yang diisi oleh tokoh-tokoh politik idola mereka, dengan membabi buta. Sebijak apa pun pemerintahan tersebut, sehebat apa...

Fadli Zon dan Pahitnya Gula Belanda

Tahun politik di Indonesia dan atmosfirnya yang kian panas menjadi ajang bagi para simpatisan, baik pemerintah maupun oposisi, untuk melakukan manuver pelemparan isu kepada...
Avatar
Abdillah Toha
Pengusaha, mantan politisi, pemerhati politik, ekonomi, sosial, dan keagamaan. Pendiri dan Komisaris Utama Grup Mizan.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) melakukan salam komando dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) seusai mengadakan pertemuan tertutup di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7). ANTARA FOTO/Kiki

Persiapan “perang” Pemilihan Presiden 2019 sudah dimulai. Dua jenderal bertemu di Cikeas, lengkap dengan serdadu-serdadunya pada Kamis, 27 Juli 2017. Berunding untuk mengatur strategi dan menjajaki aliansi.

Jenderal yang satu sulit menerima kekalahannya di tahun 2014, apalagi dikalahkan oleh kerucuk sipil yang tidak bersenjata. Jenderal ini juga ingin melanjutkan dinasti Cendana dan menghidupkan kembali bangkai Orde Baru. Jenderal yang pernah dipecat karena kasus penculikan dan perilaku indisipliner ini juga tumbuh kembali semangatnya ketika taktik membakar sentimen ras dan agama pada Pilkada DKI belum lama ini berhasil memenangkan calon pasangan gubernur dan wakil gubernur yang diusungnya.

Jenderal tuan rumah yang dikunjungi rupanya merasa bahwa sepuluh tahun tinggal di istana belum cukup. Kalaupun harus keluar dari istana, dia tidak boleh diwariskan kecuali kepada ahli waris yang sah. Apalagi sang ahli waris sudah telanjur menganggur karena mengundurkan diri dari jabatannya di TNI dan eksperimen sang bapak untuk memberi hadiah kepada puteranya sebagai gubernur DKI gagal berantakan. 

Mantan presiden yang mempopulerkan istilah Lebaran Kuda ini barangkali juga gusar karena beberapa kelompok usaha yang berkiprah selama masa pemerintahannya seperti mafia minyak Petral telah dikubur hidup-hidup oleh presiden penggantinya. Begitu pula sumber konstituennya pada kelompok fundamentalis yang dibiarkan membesar pada masa jabatannya kini sedang dipereteli satu per satu oleh pemerintah.

Usai pertemuan, kedua jenderal bersuara lantang menyatakan keberatan pada UU Pemilu yang baru dan menuduh yang berkuasa sekarang sebagai tidak demokratis dan otoriter. Padahal UU itu disahkan dalam sebuah sidang terbuka oleh mayoritas anggota DPR. Lagi pula, bila masih ada keberatan, terbuka jalur hukum untuk menggugat di Mahkamah Konstitusi.

Kedua jenderal yang keberatan terhadap ketentuan ambang batas baru yang telah disahkan itu barangkali lupa atau pura-pura lupa bahwa sebenarnya itu bukan hal baru. Prabowo maju pada Pilpres 2014 dan Susilo Bambang Yudhoyono pada pilpres periode keduanya pada tahun 2009 dengan menggunakan aturan ambang batas yang sama. Bedanya kali ini perhitungan ambang batas itu diambil dari jumlah perolehan kursi atau suara pada pemilu sebelumnya karena adanya kesepakatan baru yang mengharuskan pemilu legislatif dan presiden dilaksanakan serentak dan bersamaan waktu.

Ke Mana Arahnya?

Kita belum tahu persis apakah pertemuan kedua jenderal itu ujungnya akan benar-benar mewujudkan sebuah aliansi pada pilpres mendatang. Yang sudah pasti, tidak ada satu partai pun saat ini dapat mengajukan calon sendirian tanpa bergabung dengan partai lain. Jumlah kursi tertinggi hasil pemilu legislatif tahun 2014 diraih PDI Perjuangan. Namun itu pun masih di bawah ambang batas 20% sesuai ketentuan UU Pemilu yang baru.

Dengan alasan yang sama, baik Gerindra maupun Demokrat tidak mungkin sendirian mengusung calonnya. Gerindra yang kursinya di DPR sebesar 11.81% dan Demokrat 10.19% saling membutuhkan dukungan satu sama lain. Diperkirakan Gerindra hampir pasti akan maju bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengulang suksesnya di Pilkada DKI yang lalu. Namun, bila itu terjadi masih belum cukup untuk mencapai ambang batas karena PKS jumlah kursinya hanya 6.79%. Dengan demikian, masih perlu tambahan kursi dari partai lain.

Dengan asumsi bahwa Jokowi akan dicalonkan kembali oleh partai-partai koalisi kecuali PAN, maka Prabowo akan memenuhi syarat sebagai calon presiden bila didukung Partai Amanat Nasional (PAN) atau Demokrat atau keduanya.

Bagaimana dengan demokrat? Dapatkah dia mengusung kandidatnya sebagai calon nomor satu? Kemungkinannya kecil dan lebih mungkin Demokrat maju bersama Gerindra dengan kandidatnya sebagai calon nomor dua atau mengulang posisinya pada Pilpres 2014 dengan tidak mencalonkan dan mendukung siapa pun.

Meski demikian, tampaknya cukup banyak faktor yang bisa menjadi halangan bagi bergabungnya dua jenderal ini. Pertama, ini adalah dua jenderal yang berbeda tabiat. Yang satu jenderal lapangan yang banyak bermasalah, cenderung bertempramen tinggi dan impulsif, sedang SBY adalah jenderal yang lebih banyak di belakang meja, santun, dan sangat hati-hati bahkan cenderung ragu-ragu dalam mengambil keputusan dan bertindak.

Kedua, pandangan politik kedua jenderal itu juga tidak sama. Keduanya pernah bersaing pada Pilpres 2009. Dan pada Pilpres 2014, ketika Hatta Rajasa yang besan SBY berpasangan dengan Prabowo, SBY justru tidak mendukung dan berposisi netral.

Ketiga, meski sangat tidak realistis, SBY bisa saja berharap maju dengan putra mahkotanya sebagai calon presiden, bukan wakil.

Keempat, andai Gerindra dengan PKS dan Demokrat dengan PAN, masing-masing akan merasa lebih kuat untuk mencoba membujuk salah satu partai kecil anggota koalisi Jokowi untuk bergabung dengan mereka guna memenuhi ambang batas dengan tawaran posisi yang menarik.

Jangan lupa juga bahwa pada tahun 1998 Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono adalah salah satu penandatangan keputusan Dewan Kehormatan Perwira yang merekomendasikan pemecatan Prabowo. Di samping itu, antara sekarang dan saat pendaftaran calon presiden masih terbentang waktu yang lama. Dinamika politik masih akan bisa berubah.

Dengan demikian, meski tidak mudah, opsi masih terbuka baik bagi Gerindra maupun Demokrat untuk mengatasi ketentuan ambang batas tanpa harus bergabung.

Bila akhirnya ada kesepakatan antara Gerindra dan Demokrat memasangkan Prabowo dan Agus Yudhoyono, sedangkan Jokowi akan maju dengan calon wakil presiden sipil, maka Pilpres 2019 akan merupakan pemilu presiden pertama yang akan sepenuhnya mempertarungkan (mantan) tentara dengan sipil.

Di luar berbagai kemungkinan di atas, ada satu hal penting yang patut menjadi concern kita semua. Dengan merasa bahwa strategi Pilkada DKI Jakarta dianggap efektif, apakah taktik pecah belah dan eksploitasi sentimen agama, ras, dan ideologi akan berulang diterapkan oleh para jenderal itu pada pilpres mendatang?

Bila itu yang terjadi, maka bersiap-siaplah tim Jokowi untuk menghadapi kampanye anti-PKI, anti-asing, anti-kafir, anti-liberal, anti-Islam, anti-sekuler, dan sejenisnya. Hanya saja, bila Prabowo cs akan mengulangi taktik yang sama, kali ini belum tentu akan efektif karena Indonesia bukan Jakarta, dan rakyat pemilih sudah paham dan belajar dari liku-liku manipulasi opini di masa yang baru lalu.

Semoga itu tidak terjadi dan pemilu presiden mendatang akan menyajikan persaingan yang damai dan terhormat.

Jakarta, 2 Agustus 2017

Baca juga:

Peluang Prabowo Pasca Pilkada Jakarta

Kampanye Hitam dalam Pilkada Jakarta

Jokowi, Amien Rais, dan Tuduhan Komunis Itu

Avatar
Abdillah Toha
Pengusaha, mantan politisi, pemerhati politik, ekonomi, sosial, dan keagamaan. Pendiri dan Komisaris Utama Grup Mizan.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Pengkhianatan Cinta

''Pernahkah Anda melihat orang yang berbuat jahat terhadap orang yang amat dicintainya?'' seseorang bertanya pada Abu Dzar al-Ghiffari, sahabat Rasulullah SAW. ''Pernah, bahkan sering,''...

Minang, Tan Malaka dan Dialektikanya

Minang kembali diperbincangkan di panggung politik nasional. Kali ini bukan karena tokoh dan pemikirannya, melainkan karena ucapan “Semoga Sumatera Barat mendukung Pancasila.” Tulisan ini tidak...

Optimasi Peran Wakil Rakyat di Tengah Pandemi

Mengutip pendapat Cicero dalam Phoebe E. Arde-Acquah (2015), terdapat sebuah adagium hukum yang menyatakan bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Secara konstitusional, adagium hukum...

Miskonsepsi Seks dengan Persetujuan

Pada 13 September 2020 lalu, terunggah sebuah kiriman di Instagram yang berjudul “Kupas Tuntas Pakta Integritas UI dan Pendidikan Sex dengan Persetujuan” yang di...

Jika Cantik Hanya Mengikuti Standar Industri

Belakangan ini perbincangan mengenai bagaimana diri kita maupun bagaimana industri mendefinisikan standart kecantikan kembali ramai diperdebatkan. Mulai dari gerakan perempuan dukung perempuan yang dianggap...

ARTIKEL TERPOPULER

Pengakuan Pak Harto: Malam Jahanam itu Bernama Kudeta

RAUT wajah Presiden Sukarno tampak menahan kesal teramat sangat. Sambil duduk, ia dihadapkan pada selembar kertas yang harus ditandatangani. Di sisi kanan Bung Besar,...

Pengantar Ilmu Komunikasi

Selain menjadi makhluk individual, manusia pun sebagai makhluk sosial yang senatiasa ingin berinteraksi dengan manusia lainnya. Disisi lain, manusia yang berinteraksi tidak hanya ingin...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

Menyerupai Suatu Kaum: Hadits, Konteks Budaya, dan Tahun Baru 2018

Hanya dengan satu hadits ini, “Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka” (HR Abu Daud dan Ahmad), banyak ustaz yang lantang...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.