Kamis, Oktober 29, 2020

PKI dan Narasi Sejarah Indonesia

(Bukan) Ekonomi Berbagi: Catatan untuk Rhenald Kasali

Ketika para sopir taksi dan kendaraan umum memarkir kendaraan di berbagai sudut Jakarta Selasa (22/3) lalu, dan kemudian terlibat tindakan-tindakan anti-sosial dan destruktif, di...

Covid-19 dan Kepedulian Parpol

Gegap gempita pesta demokrasi pada pemilu 2019 lalu, masih belum beranjak dari ingatan kita. Seluruh partai politik hampir pasti tidak ada yang diam. Semuanya...

Setelah Kematian Santoso

Satuan Tugas Tinombala sukses melumpuhkan gembong teroris Santoso alias Abu Wardah, Senin (18/7). Capaian tersebut laik diapresiasi mengingat Satgas sebelumnya yang sejak 2015 menjalankan...

Sabuga dan Duta Wacana: Di Bawah Apeknya Ketiak KDRT Islam-Kristen

Setelah Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) Natal 2016 di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB, Bandung, dibubarkan paksa oleh ormas Islam, tagar #BandungIntoleran menjadi trending...
Israr Iskandar
Dosen Sejarah Fakultas IImu Budaya Universitas Andalas Padang

Bagaimanakah kita menyikapi narasi PKI dalam sejarah Indonesia? Sejarah resmi mencatat PKI adalah organisasi politik yang telah menorehkan “tinta hitam” dalam lembaran sejarah nasional, khususnya sejak Indonesia merdeka. Setidaknya sudah dua kali PKI melakukan gerakan makar terhadap Republik, yakni Pemberontakan Madiun tahun 1948 dan Gerakan 30 September  1965.

Walaupun dalam Peristiwa Madiun PKI dituduh terlibat, melakukan tindakan “menusuk dari belakang” serta serangkaian aksi kekejaman terhadap para kiyai misalnya, namun secara organisasi PKI ternyata tidak dilarang untuk terus eksis. Hanya beberapa tokohnya saja yang dihukum atau dibunuh. Situasi revolusi dan darurat mengharuskan otoritas politik dan militer masa itu lebih fokus menghadapi agresi Belanda.

Latar situasi seperti itulah yang memungkinkan PKI bangkit lagi. Perkembangannya bahkan tergolong pesat. Pada Pemilu 1955 PKI berhasil masuk empat besar dengan perolehan suara sekitar 16 persen, di bawah PNI  22 persen, Masyumi 21 persen, dan NU 18 persen. Di daerah basis politik Islamis sekalipun, seperti Sumatera Barat, PKI juga memperoleh dukungan cukup signifikan, menduduki tempat ketiga dengan 7 persen suara, di bawah Masyumi (49 persen) dan Perti (28 persen).

Hasil pemilu pertama dalam sejarah Indonesia itu membuat posisi PKI makin kuat. PKI makin berkibar lagi pasca dibubarkannya Masyumi dan PSI, sebagai musuh-musuh politik PKI, karena sejumlah tokoh kedua partai terlibat dalam pemberontakan PRRI. Pada tahun 1962, PKI bahkan masuk ke dalam “Kabinet Nasakom”, sebagai realisasi konsepsi lama Soekarno. Secara pengaruh, PKI kemudian menjadi satu dari tiga kekuatan utama masa itu, selain militer (Angkatan Darat) dan Soekarno sendiri.

Membesarnya pengaruh PKI di zaman Demokrasi Terpimpin, bahkan melampaui PNI dan NU, tak terlepas juga dari efek atmosfir Perang Dingin antara Blok Barat (demokrasi liberal) versus Blok Timur (sosialis komunis) di mana Indonesia di bawah Soekarno memang “condong” ke blok pimpinan Uni Soviet. Sejarah dalam konteks lebih luas pun menunjukkan bahwa dinamika politik domestik akhir 1950-an dan awal 1960-an dalam batas tertentu adalah pencerminan perang “proxy” antara Blok Barat versus Blok Sosialis itu.

Namun pada bulan Oktober 1965 terjadi semacam arus balik sejarah bagi PKI. Salah satu partai komunis terbesar di dunia itu dituduh sebagai dalang tragedi pembunuhan sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah Angkatan Darat pada malam 30 September atau dinihari 1 Oktober 1965 itu.  Militer di bawah kendali Soeharto dengan cepat menumpas dan menghalau gerakan bersenjata tersebut dan segera menguasai keadaan.

Peristiwa “malam jahanam” itu tak hanya menjadi akhir petualangan PKI, tetapi juga menandai proses peralihan kekuasaan pada tingkat pemerintahan nasional. Penguasa baru tak hanya membubarkan PKI dan menjadikan komunisme, Marxisme dan Leninisme sebagai paham dan ajaran terlarang, tetapi secara sistematis kemudian juga membangun narasi yang mengontraskan pemerintahan “Orde Baru” (Soeharto) dengan “Orde Lama” (Soekarno).

Sebenarnya yang tak kalah tragis sekaligus juga meninggalkan luka mendalam di tubuh bangsa adalah aksi-aksi pembalasan terhadap orang-orang PKI dan simpatisannya pasca Oktober 1965. Jika tindakan militer dan kebijakan politik terhadap PKI dan ajaran komunisme dilakukan atas nama negara, maka aksi-aksi pembalasan terhadap mereka yang dituduh komunis banyak dilakukan warga sipil juga, sekalipun sering dikatakan “difasilitasi” tentara. Aksi balas dendam itu bahkan menurut sejumlah sumber (yang terus diperdebatkan akurasi datanya) menewaskan ratusan ribu orang di seluruh Indonesia.

Di atas puing-puing PKI dan Demokrasi Terpimpin itulah rezim “militer” Soeharto — didukung banyak elemen sipil lainnya dan juga (jangan lupa) negara-negara asing tertentu — meletakkan dan membangun basis legitimasi kekuasaannya. Memang banyak yang mengkritik bagaimana Orde Baru membangun narasi tentang PKI dan “Orde Lama”, antara lain lewat buku-buku pelajaran sejarah sampai pembuatan film Penumpasan G30S PKI dan lainnya. Bahkan Orde Baru tak jarang juga menggunakan lensa pasca 1965 dalam menyikapi sejarah komunis Indonesia secara umum, termasuk perannya melawan kolonialisme.

Namun kalau dilihat bagaimana konteks “jiwa zaman”nya maka dalam batas tertentu hal itu bisa “dipahami”. Termasuk juga “memahami” rangkaian kebijakan diskriminatif terhadap anak keturunan PKI, tindakan “pengendalian” terhadap elemen-elemen  pengikut Soekarnoisme, dan bahkan pembungkaman (represi) terhadap kelompok-kelompok kritis yang dianggap mengancam idiologi Pancasila.  Termasuk juga “memahami” betapa solidnya narasi antikomunis Orde Baru, sekalipun Uni Soviet runtuh dan komunisme dianggap “bangkrut” pada awal 1990-an.

Setelah lengsernya Presiden Soeharto situasinya sudah berbeda. Angin demokrasi tak hanya mengharuskan rezim reformasi membebaskan eks tapol, termasuk tapol PKI, tetapi juga membuka ruang bagi munculnya aneka narasi “alternatif” mengenai Peristiwa 1965 dan bahkan sejarah PKI secara umum. Negara dalam batas tertentu bahkan juga mengakomodasi aspirasi yang menuntut “kebenaran” dan “keadilan” sejarah, misalnya tidak lagi memutar film “G30S/PKI”  di saluran televisi pemerintah, sekalipun tidak bisa pula melarang ketika (seperti sejak 2017 lalu) lembaga militer, TV swasta atau kelompok masyarakat tertentu menayangkannya.

Demikianlah tragedi 1965, sejarah PKI dan aneka sejarah politik kontemporer lainnya masih terus menyisakan polemik dan kontestasi yang terkadang (mengutip Buya Ahmad Syafii Maarif, 2017) membosankan. Memang pengaruh pemaknaan Orde Baru terhadap sejarah komunis masih sangat kuat sampai sekarang, sehingga tak heran isu kebangkitan PKI pun masih sering digulirkan, namun untuk kepentingan lebih luas, sikap “berdamai” dengan sejarah akan jauh lebih bijak, alih-alih menyikapi potongan-potongan tragedi penuh luka di masa lalu sekedar untuk kepentingan politik masa kini.

Israr Iskandar
Dosen Sejarah Fakultas IImu Budaya Universitas Andalas Padang
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Pendidikan di Era Disrupsi (Catatan Karya Yudi Latif)

Yudi Latif lebih muda 10 tahun dari saya. Dan walau saya, tentunya, lebih awal menulis, Yudi jelas jauh lebih produktif. Dua bulan lalu, saya diminta...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

Kelamnya Dunia Politik di Thailand

Apa yang kalian bayangkan tentang negara Thaiand? Ya, negara gajah putih tersebut sangat dikenal dengan keindahannya. Apalagi keindahan pantai yang berada di Krabi dan...

Anak Muda dan Partai Politik

Tak dapat disangkal, gelombang demokratisasi seiring dengan gerakan reformasi 1998 telah mengantarkan kita pada suatu elan kehidupan publik yang terbuka, egaliter, dan demokratis. Reformasi...

Machiavelli: Pemikir yang Banyak Disalah Pahami

Dalam kajian Ilmu Politik, nama Nicollo Machiavelli dipandang sebagai penggagas teori politik modern. Tentu hal tersebut sangat beralasan, mengingat posisi Machiavelli yang secara tegas...

ARTIKEL TERPOPULER

Sandiwara Dibalik Pernikahan Raja Majapahit Bali

Belakangan di Bali ramai pemberitaan mengenai acara pertunangan Raja Majapahit Bali bernama lengkap Abhiseka Ratu Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Dialog Sang Penyemangat

Ketika Sang Penyemangat datang kepadaku untuk memberikan tausiyah yang membarakan kalbu, Jiwaku begitu menggebu-gebu. Setiap kudengar tausiyah suci itu rangkai katanya merona dikalbu dan...

Pandangan 2 Mazhab Hukum Terhadap Putusan MA Soal Eks Napi Koruptor

Pertengahan tahun 2018 ini publik dikagetkan dengan hadirnya PKPU No. 20/2018 yang dalam Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa Pengajuan daftar bakal calon anggota...

Pendidikan di Era Disrupsi (Catatan Karya Yudi Latif)

Yudi Latif lebih muda 10 tahun dari saya. Dan walau saya, tentunya, lebih awal menulis, Yudi jelas jauh lebih produktif. Dua bulan lalu, saya diminta...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.