in ,

Perkosaan dan ”Kebangkitan Nasional” Bangsa Patriarkis


perkosaanBerita perkosaan kian jadi santapan sehari-hari kini. Masih hangat nasib miris Yuyun, menyusul berita bocah 2,5 tahun yang diperkosa hingga tewas. Tak lama, ada Eno yang diperkosa dan dibunuh 3 lelaki. Disusul hebohnya Sony Koko yang ketahuan sudah memperkosa 58 anak di Kediri. Ada apa dengan bangsa ini? Semakin biadabkah? Atau memang sejak dulu sama saja?

Jadi, muncul pertanyaan, apakah kita masih layak memperingati Hari Kebangkitan Nasional setiap 20 Mei? Terlalu jauhkah mengaitkan aneka kasus perkosaan dengan Harkitnas? Bisa ya, bisa tidak.

Yang pasti, nama Budi Utomo dipilih Dr Wahidin Sudirohusodo bukan tanpa alasan. Maknanya, kita harus mengutamakan budi pekerti. Kendati Budi Utomo digagas sebagai gerakan di bidang pendidikan dan kebudayaan, fokusnya bukan sekadar akademik, melainkan membangun budi pekerti luhur.

108 tahun sudah berlalu. Budi Utomo sudah lama tiada. Yang tersisa hanya beragam seremonial dan slogan-slogan absurd, dikumandangkan tiap kalender tiba di angka 20 Mei. Sementara bangsa ini belum jua mencapai keutamaan budi. Merdeka yang sekadar merdeka secara fisik, bangkit pun sekadar bangkit basa-basi.

Di mana keutamaan budi jika para pria, muda atau tua, masih menganggap wanita adalah obyek yang layak dipaksa melakukan sesuatu. Obyek yang boleh diperkosa. Entah jiwa atau raga. Perkosaan terhadap 58 anak oleh pengusaha asal Kediri berlangsung dalam periode panjang. Mustahil warga tidak tahu. Intimidasi, ancaman, membuat mereka bisu.

Baca Juga :   Yuyun dan Logika Pemerkosaan Masyarakat

Ironis, di mana gerangan budi pekerti dan moral ketika begitu banyak orang kompak untuk membiarkan kejahatan seksual berlangsung bertahun-tahun lamanya? Sebuah persekongkolan kriminal yang luar biasa.

Tingginya kasus perkosaan di suatu negara merupakan hasil dari ketidakseimbangan peran pria dan wanita. Ketimpangan fungsi antar gender. Wanita masih diasumsikan sebagai subordinat pria.

Dalam paper bertajuk Rape: Social & Cultural Reasons, St. Rosemary Educational Institution menulis bahwa sejak awal pria dan wanita dikondisikan berbeda. Pria cenderung agresif, wanita cenderung pasif. Kita sudah terkondisikan untuk menerima nilai-nilai yang membenarkan pria untuk menggoda wanita, bertutur kata kasar. Sementara wanita harus sopan, bertutur kata halus. Kalau ada wanita agresif, akan dianggap kurang ajar, melanggar norma-norma.

Perkosaan, di satu sisi, merupakan isu kemanusiaan, tapi di sisi lain menjadi semacam propaganda patrarki. Sehebat-hebatnya wanita, tetap saja tidak akan berdaya jika sudah berhubungan dengan adu fisik dengan pria. Berita perkosaan yang belakangan begitu bertubi-tubi layak dicurigai, benarkah membawa misi kemanusiaan atau propaganda patrarkis? Sebab, pada akhirnya kaum wanitalah yang paling terancam dengan semua propaganda itu.

Jujur, saya jadi takut dengan fenomena gempuran pemberitaan soal perkosaan di banyak media. Takut kalau-kalau para pembacanya menjadi kebal, merasa bahwa perkosaan itu hal rutin dan biasa. Takut mereka justru jadi terangsang dan termotivasi untuk memperkosa. Terlebih beberapa media menuliskannya dengan gaya main-main, seperti penggunaan kata “digilir” dan sejenisnya.

Baca Juga :   MK dan Plebisit Calon Tunggal

Apakah dengan maraknya berita perkosaan di media, maka negara akan makin peduli dan membuka mata?

Kita tidak bisa berharap negara bisa adil menghukum pemerkosa, selama pengambil keputusan masih didominasi pola pikir patriarkis, baik yang dianut wanita atau pria. Pria, dalam hal ini, akan berusaha berargumen. Mereka bisa saja berujar, “Lho, kami juga anti-pemerkosaan, kami memikirkan istri, anak perempuan, adik perempuan, teman-teman perempuan kami.” Atau ada yang bersuara nyinyir, “Wanita kan juga bisa memperkosa pria, memangnya cuma wanita aja yang bisa jadi korban perkosaan?”

Belum lagi celotehan pejabat-pejabat atau figur publik yang terkesan menggampangkan isu perkosaan. “Ah, kan, korbannya menikmati”, atau “Salah korban kenapa jalan di tempat sepi sendirian.”

Perkosaan semestinya dipandang sebagai isu politik, bukan sekadar pelanggaran moral dan kejahatan semata. Semua wanita, setinggi apa pun pendidikannya, sesukses apa pun kariernya, tetap berpotensi untuk jadi korban perkosaan. Perkosaan bukan masalah wanita belaka, bukan masalah mereka yang tinggal di lingkungan terpencil, miskin, atau kumuh saja. Perkosaan merupakan problem bangsa yang katanya sudah mengalami “Hari Kebangkitan Nasional”, tapi faktanya budi pekerti dan moralnya masih dipertanyakan.

Melawan kebrutalan perkosaan adalah perjuangan melawan dominasi patriarki yang tak ada habisnya.

Kolom Terkait:

Siapa Mengajari Mereka Memperkosa?

Korban Perkosaan: Diam dalam Dendam


Baca Juga :   Tragedi Yuyun dan Potret Kemiskinan Bengkulu

Written by Merry Magdalena

Founder & CEO PoliTwika.Com

Tinggalkan Balasan

Loading…

TINGGALKAN KOMENTAR