Minggu, Oktober 25, 2020

MK dan Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2015

Sesat Pikir “Bukan Negara Agama, Bukan Negara Sekuler”

"Sistem hukum di Indonesia 'terlalu liberal'," demikian Hakim Konstitusi Patrialis Akbar dalam sidang pendahuluan uji materi tiga pasal KUHP No. 1 Tahun 1964 pada...

Betapa Kejamnya Memanggil Seseorang Kafir

Politik kita memang paling menyebalkan. Ia bisa membuat kita membenci dengan mudahnya. Dalam sebuah khutbah Jum’at, saya pernah mendengar ulasan yang membicarakan tentang kaum...

Tanpa Oposisi, Apa Artinya Demokrasi

Pemilu legislatif dan pemilihan presiden sudah berlalu. Tahun politik yang keras dan brutal bagi masyarakat kita. Kabar hoaks dan ujaran kebencian mencapai titik didihnya. Kala...

Grace Natalie dan Jawaban Politik Generasi “Y”

Tepat dua hari sebelum Lebaran, 4 juli 2016 lalu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie merayakan ulang tahun yang ke-34. Di hari...
Avatar
Fadli Ramadhanil
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Jakarta

dom-1456389919Ketua MK Arief Hidayat (kiri) berbincang dengan Hakim Anggota MK Patrialis Akbar (kanan) dalam sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/2). ANTARA FOTO/Rosa Panggabean

Mahkamah Konstitusi akhirnya memutus dua proses perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan perintah pemungutan suara ulang. Putusan ini dibacakan pada Senin (22/2) pekan lalu untuk dua daerah: Kabupaten Membaramo Raya, Provinsi Papua, dan Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.

MK memutus dan memerintahkan pemungutan suara ulang di 10 TPS di Kecamatan Membaramo Tengah Timur, Kabupetan Membaramo Raya, Papua. Sementara untuk Kabupetan Halmahera Selatan, Maluku Utara, perintah pemungutan suara ulang diperuntukkan di Kecamatan Binca sebanyak 20 TPS.

Khusus di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, perintah pemungutan suara ulang ini merupakan tindak lanjut dari putusan sela MK pada 22 Januari lalu, yang memerintahkan penghitungan suara ulang di 20 TPS di Kecamatan Binca. Namun, proses penghitungan suara ulang tak bisa dilaksanakan, karena surat suara yang akan dihitung ulang sudah tidak ditemukan.

Atas dasar itu, MK mengeluarkan perintah pemungutan suara ulang di 20 TPS di Kecamatan Binca. Perintah pemungutan suara ulang mesti dilaksanakan oleh KPU daerah selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan MK dibacakan.

Dari putusan MK ini terungkap satu fakta kunci yang menjadi pangkal persoalan: Minusnya integritas dan kapasitas penyelenggara pemilihan di tingkat TPS dan Petugas Pemungutan Suara (PPS). Untuk fakta yang terungkap di Kabupaten Membaramo Raya, Papua, misalnya, terjadi kecurangan sistemik dan disengaja oleh penyelenggara pemilihan di tingkat TPS dan PPS.  Setidaknya di 10 TPS yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kecamatan Membaramo Tengah Timur, terbutki mencoblos surat suara sisa.

Selain mencoblos surat suara sisa, juga terdapat pencatatan hasil penghitungan suara yang berbeda antara yang ada di form plano dengan apa yang dicatat di sertifikat C1-KWK. Pelanggaran lain yang terbukti di forum sidang MK, dan menjadi pertimbangan di dalam putusan adalah, terdapatnya pemalsuan nama dan tanda tangan saksi pasangan calon yang dilakukan oleh anggota KPPS.

Persoalan menarik lainnya terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Kotak suara beserta isinya sudah hilang, sehingga tidak mungkin penghitungan suara ulang sebagaimana putusan sela yang pernah diperintahkan MK bisa dilaksanakan. Penghitungan suara ulang tentu saja untuk mengkonfirmasi kebenaran dalil kesalahan penghitungan suara yang disampaikan pemohon. Namun, ketika kotak suara beserta isinya sudah hilang, mustahil penghitungan ulang bisa dilaksanakan.

Dari dua putusan perselisihan hasil pilkada yang dibacakan MK, tampak jelas bahwa yang dijawab oleh MK dalam putusannya bukan lagi soal kesalahan belaka, tetapi pelanggaran yang terjadi dalam rangkaian proses pilkada. Mencoblos surat suara sisa, menghilangkan kotak suara, memalsukan tanda tangan, dan tidak memberikan form hasil penghitungan kepada saksi pasangan calon adalah perbuatan yang haram dilakukan oleh penyelenggara pemilihan. Karena prinsip netralitas, imparsialitas, dan kejujuran adalah tiga hal penting yang senantiasa harus dipegang teguh oleh siapa saja yang menjadi penyelenggara pemilu/pilkada.

Merujuk kepada dua putusan MK yang memerintahkan pemungutan suara ulang di Membaramo Raya, Papua, dan Halmahera Selatan, Maluku Utara, ada dua benang merah yang mesti ditarik ke permukaan. Pertama, integritas dan kapasitas penyelenggara di tingkat KPPS dan PPS menjadi pekerjaan rumah serius bagi KPU dalam setiap pemilu/pilkada yang mesti dituntaskan segera. Ini menjadi tantangan berat, karena jalan keluar dari persoalan ini diharapkan sudah bisa dilaksanakan pada Pilkada 2017 nanti.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah memberikan pengaturan bahwa untuk rekrutmen penyelenggara ad hoc (KPPS dan PPS) dilakukan langsung di bawah koordinasi KPU Kabupaten/Kota. Mekanismenya bisa seperti proses seleksi yang memberikan indikator dan prasyarat yang harus dipenuhi oleh calon penyelenggara pemilihan ad hoc.

Pertimbangannya jelas, intergitas dan kapasitas menjadi penilaian utama. Mekanisme ini tentu saja sama sekali tidak dimaksudkan untuk membatasi partisipasi masyarakat sebesar-besarnya untuk menjadi penyelenggara pemilihan dalam setiap pemilu/pilkada. Tetapi, KPU juga tidak bisa berkompromi terhadap kebutuhan integritas dan kapasitas setiap orang yang akan menjadi penyelenggara pemilihan.

Kedua, mencermati apa yang diputus MK, khususnya putusan yang memerintahkan pemungutan suara ulang, MK jelas tidak hanya membenarkan atau menyalahkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU belaka. Tetapi, memutus dan mempertimbangkan hal yang jauh lebih substansial, yakni electoral process yang berlangsung dalam tahapan pilkada.

Atas dasar itu, syarat selisih suara yang menjadi pertimbangan utama MK dalam menyatakan banyak permohonan perselisihan hasil pilkada tidak dapat diterima menjadi tidak relevan. Sebab, ada beberapa daerah yang memiliki persoalan substansial dalam proses pelaksanaan pilkada lalu, namun tidak memenuhi syarat selisih suara.

Jika merujuk pada persoalan KPPS dan PPS yang tidak profesional, hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, dan Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua. Oleh sebab itu, persoalan ini mesti dijawab dalam revisi UU Pilkada yang sedang disiapkan oleh pemerintah dan DPR. Hajatan terdekat tentu saja regulasi yang jauh lebih baik dapat digunakan dalam proses pelaksanaan Pilkada 2017 mendatang.

Avatar
Fadli Ramadhanil
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Jakarta
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Sastra, Dildo dan Evolusi Manusia

Paling tidak, berdasarkan catatan tertulis, kita tau bahwa sastra, sejak 4000 tahun lalu telah ada dalam sejarah umat manusia. Hari ini, catatan yang ditulis...

Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia

Di dalam buku Huntington yang 600-an halaman yang berjudul Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia mengatakan bahwasanya masa depan politik dunia akan...

Di Bawah Erdogan Turki Lebih Tidak Demokratis dari Indonesia

Turki di bawah kepemimpinan Erdogan sering dibanding-bandingkan dengan Indonesia di bawah Jokowi. Perbandingan dan penghadap-penghadapan antara Erdogan dan Jokowi yang sering dilakukan oleh kelompok...

Refleksi Bulan Bahasa: Apa Kabar Perpres 63/2019?

Oktober adalah bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pada bulan inilah, 92 tahun silam terjadi peristiwa Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak lahirnya...

Berlindung di Balik Topeng Kaca, Public Figure juga Manusia

Ketika Candil lewat Grup Band Seurieus, salah satu Band Rock Kenamaan tahun 2000-an awal ini menyuarakan pendapatnya lewat lagu Rocker juga Manusia, saya seratus...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Cara Mahasiswa Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Teknologi selalu mengalami perubahan-perubahan seakan tidak pernah ada ujungnya. Seperti halnya saat ini teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat terutama dalam bidang teknologi informasi...

Memperkuat Peran Politik Masyarakat

Salah satu kegagalan konsolidasi demokrasi elektoral adalah tidak terwujudnya pemilih yang cerdas dalam membuat keputusan di hari pemilihan. Menghasilkan pemilih cerdas dalam pemilu tentu...

10 Profesi Keren di Sektor Pertanian

Saudara saya tinggal di sebuah desa lereng Gunung Sindoro. Dari hasil pertanian, dia sukses menyekolahkan salah satu anaknya hingga lulus paska-sarjana (S2) dalam bidang...

Refleksi Bulan Bahasa: Apa Kabar Perpres 63/2019?

Oktober adalah bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pada bulan inilah, 92 tahun silam terjadi peristiwa Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak lahirnya...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.