Sabtu, Desember 5, 2020

Pemerintah Sebaiknya Izinkan Keluarga Eks Kombatan dan Simpatisan ISIS Pulang

Kiat Sukses Belajar di Luar Negeri

"Bukan lembaga pendidikan yang menjadikan kamu sukses, tapi diri kamu sendiri." Itulah kalimat yang diucapkan bapak saat saya utarakan niat kuliah di luar negeri....

Logoterapi Pandemik, Makna Hidup di Bawah Bayang-bayang Covid-19

Indonesia situasinya kian mencemaskan. Kita saksikan pemberitaan media dan data gugus Covid-19 meningkatnya jumlah korban. Belum lagi dampak yang ditimbulkan. Selain kesehatan, dampak ekonomi...

Pancasila: Pengisahan dan Pengeramatan

Mohammad Hatta menampik jika ada orang atau institusi melakukan penghapusan atau pengaburan nama Soekarno dari kesejarahan Pancasila. Situasi Orde Baru telah memperlihatkan arogansi melalui...

Menimbang KPK Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti berbincang saat jumpa pers kegiatan Latihan Bersama Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak...
Avatar
M. Syafii
Anggota Komisi III DPR RI, Ketua DPP Gerindra

Belakangan beredar berita yang dilansir Tirto.Id tentang keluarga eks kombatan dan simpatisan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Suriah asal Indonesia yang mengaku ingin pulang. Mereka yang kini berada di pengungsian milik Pasukan Demokratik Suriah (SDF) setelah basis pertahanan terakhir ISIS di Baghouz luluh lantah, mengaku hidup dalam kondisi sengsara.

Menurut saya, pemerintah Indonesia harus serius menanggapi permintaan mereka. Pemerintah harus mengizinkan mereka kembali. Karena sejauh mereka belum terbukti melanggar Undang-undang kewarganegaraan, maka masih berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak kembali dan tinggal di negara ini.

Seseorang dapat dikatakan kehilangan status WNI apabila menjadi anggota militer negara lain dan menyatakan sumpah setia kepada negara lain. Sementara, dalam kasus ini belum ada bukti nyata demikian. Mereka adalah keluarga kombatan. Harus dibedakan dengan kombatan. Mereka juga belum terbukti menyatakan sumpah setia kepada negara lain atau dalam hal ini jika ISIS memang dianggap sebagai negara berdaulat.

Karena, kita tidak bisa mengeneralisasi dalam menilai niat mereka bergabung ke ISIS. Ada yang benar-benar militan, mereka itulah kombatan yang rela mati di sana dan tidak mau kembali. Ada pula yang berangkat karena tertipu, ketidaktahuan, paksaan, sampai alasan ekonomi semata. Golongan kedua ini tidak bisa dikatakan telah sukarela bersumpah setia pada ISIS, sehingga masih WNI.

Justru dalam kasus ini permintaan agar dapat kembali pulang mengindikasikan mereka masih mengakui Indonesia sebagai negaranya.

Menurut saya, sebagai bangsa besar dengan ideologi yang sudah teruji menang melawan serangkaian upaya makar di masa lalu, semestinya tidak perlu takut menerima mereka kembali. Lagi pula, kita mempunyai badan bernama Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) yang telah diperkuat fungsi dan wewenangnya dengan UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme.

Melalui BNPT, negara bisa mengevaluasi kembali mereka setelah tiba di Indonesia. Menanyakan secara langsung alasan mereka pergi ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Seandainya ternyata mereka pergi lantaran paksaan atau hal lain yang tidak berhubungan dengan militansi ideologi ISIS, maka bisa dilakukan upaya deradikalisasi guna memperkuat komitmen mereka pada Pancasila untuk kemudian mengembalikannya ke masyarakat seperti saat sebelum berangkat.

Sebaliknya, jika di antara mereka terbukti penganut militan ideologi ISIS dan kembali semata guna mengubah ideologi Pancasila atau melakukan tindakan teror, maka bisa diambil tindakan hukum kepada mereka sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita sudah memiliki seluruh instrumennya dalam UU Pemberantasan Terorisme.

Jadi, poin yang ingin saya tekankan di sini adalah, pemerintah mesti merespons permintaan mereka secara konstitusional dan intelektual. Jangan baper duluan. Jangan mengedepankan prasangka buruk dan langsung menghakimi mereka sepihak. Mereka ini kan cuma ibu-ibu yang ingin membawa keluarganya pulang.

Saya kira pemerintah harusnya lebih mengkhawatirkan bahaya persebaran ideologi komunisme ketimbang para WNI keluarga eks kombatan dan pendukung ISIS. Komunisme jelas menjadi ideologi terlarang di negeri ini sesuai dengan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1996 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

Kenyataannya, meskipun penyebaran ideologi komunisme telah dilarang, tapi penganutnya kini semakin banyak. Sampai jutaan. Mereka semua pun bebas-bebas saja menyebarkan ideologinya di ruang publik tanpa mendapat tindakan dari pemerintah. Berbeda dengan umat Islam yang sedikit bersuara membela agamanya langsung dicap radikal, teroris.

Padahal, yang terbukti telah melakukan dua kali upaya pemberontakan di negeri ini dan mengakibatkan banyak warga jadi korban adalah para penganut ideologi komunisme. Bukan umat Islam yang justru menerima ideologi Pancasila.

Pertanyaannya, kenapa pemerintah tidak gelisah dengan hal itu? Apa jangan-jangan itu masuk bagian agenda mereka? Ini harus dijawab oleh pemerintahan saat ini.

Sekali lagi, jangan khawatir terhadap sesuatu yang sebenarnya masih ada dalam jangkauan kita untuk menanganginya. Sementara ada sesuatu yang benar-benar terlarang dan hadir dalam jumlah jutaan tidak dipersoalkan. Saya kira ini harus menjadi catatan penting bagi pemerintah.

Avatar
M. Syafii
Anggota Komisi III DPR RI, Ketua DPP Gerindra
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Kerusakan Lingkungan Kita yang Mencemaskan

Menurut data dari BPS, pada tahun 2018 jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 146.858.759 unit, jumlah tersebut meliputi mobil pribadi, mobil barang, bis dan...

Pilkada yang Demokratis

Tidak terasa pergelaran pemilihan kepada daerah yang akan dilaksankan pada 9 Desember mendatang sebentar lagi akan dijalankan. Pilkada serentak dilaksanakan di 270 daerah di...

DPRD DKI; Kembalilah Menjadi Wakil Rakyat!

Saya terhenyak ketika mendapat informasi perihal naiknya pendapatan langsung dan tidak langsung anggota DPRD DKI Jakarta tahun anggaran 2021. Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Tahunan...

Meneguhkan Keindonesiaan di Tengah Pandemi

Sejak diumumkannya kasus pertama covid 19 di Indonesia pada bulan Maret 2019 silam, perjalanan kasus ini tidak pernah surut. Memasuki bulan Oktober 2020 justru...

Upah Minimum atau Upah Maksimum?

Belakangan ini demo buruh tentang upah minimum mulai sering terdengar. Kenaikan upah minimum memang selalu menjadi topik panas di akhir tahun. Kini menjadi semakin...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

Luasnya Kekuasaan Eksekutif Menurut Undang-Undang

Proses demokrasi di Indonesia telah memasuki tahap perkembangan yang sangat penting. Perkembangan itu ditandai dengan berbagai perubahan dan pembentukan institusi atau lembaga baru dalam...

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

“Pilkada Pandemi” dan Pertanyaan Soal Substansi Demokrasi

Pilkada sebagai sebuah proses politik di negara demokrasi adalah salah satu wujud terpenuhinya hak politik warga negara, selain terjadinya sirkulasi elite penguasa. Namun di...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.