Kamis, Maret 4, 2021

Negara dan Etika yang Terabaikan

Sjahrir Mengisi Kemerdekaan Bersama Sosial Demokrasi

Kepergian Sjahrir ke Belanda menjadi harapan baru baginya untuk meraih pendidikan yang lebih bermartabat ketimbang di Hindia Belanda. Tujuannya adalah Fakultas Hukum Universitas Amsterdam....

Setelah Juru Bicara ISIS Muhammad Al-Adnani Terbunuh

Milisi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) memang tengah terpojok di basis pertahanan mereka di Irak, Suriah. Puncak kejayaan mereka yang mereka raih dua...

Nalar Pusing Pak Moeldoko

“Lembaga KPK bisa menghambat upaya investasi. Ini yang tidak dipahami masyarakat.” Begitu ucapan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (Kompas.com, 23/09/2019). Jangan-jangan pernyataan ini jadi salah...

Mas Bahtiar Effendy: Penasihat Politik Kami

Saya memanggil dia Mas: Mas Bahtiar. Karena dia memang lebih tua dari saya, dan sebagai orang Jawa saya diajarkan dari kecil untuk tidak njangkar:...
Avatar
Abd. Rohim Ghazali
Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah

Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/1). Dalam aksinya mereka mendesak KPK agar tidak tebang pilih dalam kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Sumatera Utara. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc/16.
Aliansi Masyarakat untuk Keadilan (AMUK) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/1). Mereka mendesak KPK tidak tebang pilih dalam kasus korupsi dana Bantuan Sosial Sumatera Utara. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc/16.

Manusia (rakyat) membutuhkan negara, dan negara membutuhkan rakyat. Antara keduanya terdapat jalinan yang diatur dengan etika tertentu sehingga terjalin hubungan simbiosis mutualistis. Sayangnya dalam praktik, kerap terjadi hubungan eksploitatif: (pejabat) negara mengeksploitasi rakyat, atau rakyat (yang punya kuasa) mengeksploitasi yang tunakuasa.

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna. Kesempurnaan itu ditunjang terutama oleh akal, di samping naluri, rasa, nyawa, dan aspek-aspek lain yang juga dimiliki oleh binatang. Akal menjadi pembeda antara manusia dan makhluk lainnya. Ketika mampu memfungsikan akalnya secara benar, derajat manusia bisa melejit, jauh lebih tinggi atau lebih mulia dari makhluk-makhluk lainnya. Tapi saat gagal memfungsikan akalnya secara benar, manusia terjerambab, bahkan bisa lebih hina dari binatang.

Dengan akalnya manusia menemukan etika, yakni pengetahuan tentang kususilaan, atau dalam bahasa Romo Franz Magnis-Suseno, prinsip-prinsip dasar yang berlaku bagi segenap tindakan manusia. Etika inilah yang menjadi pedoman bersama kehidupan antar-manusia, atau antar-makhluk yang ada di alam raya ini, juga yang mengatur hubungan antara manusia (rakyat) dengan negara.

Dengan etika, dapat dibangun keselarasan, keadilan, rasa saling menghormati satu sama lain, dan bersedia menerima imbalan (baik-buruk) dari apa pun yang telah dan akan dilakukannya.

Pada saat etika dijunjung tinggi dan ditaati semua orang, maka keselarasan, keadilan, rasa saling menghormati, dan hukum sebab akibat, akan bisa berjalan dengan baik. Untuk menjaga agar etika tetap dijunjung tinggi, dibuatlah hukum dalam arti aturan main dalam bentuk perintah dan larangan, yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam hubungan-hubungan manusia. Juga untuk mengatur hubungan manusia dengan makhluk lainnya, dan negaralah yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum ini.

Dalam praktik, etika banyak diabaikan sehingga sekarang ini sedang musim manusia-manusia tunaetika, yakni manusia-manusia yang tidak menghormati hukum, berbuat sekehandak hatinya, sekadar untuk memenuhi hasrat dan keinginan-keinginan nafsunya. Bahwa perbuatan itu merugikan orang lain, sama sekali tidak menjadi pertimbangan. Bagi manusia tunaetika, yang menjadi pertimbangan hanyalah keuntungan, atau capaian kenikmatan, dari apa pun yang sudah dan akan dilakukannya.

Tunaetika menjadi wabah yang menyebar di kalangan elite politik, para pejabat publik (pemangku kepentingan pemerintah dan negara), juga mereka yang mengaku dirinya kalangan intelektual, yang seyogianya merepresentasikan manusia-manusia terpelajar dan pembelajar.

Para elite politik yang sekarang mendekam di tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah mereka yang benar-benar tunaetika. Para intelektual yang mencari-cari dalih untuk membenarkan tindakan-tindakan yang tidak selayaknya dibenarkan, juga tergolong tunaetika. Atau menggunakan kepintarannya untuk menipu, untuk merendahkan atau menghina kekurangan orang lain.

Termasuk tunaetika juga para pejabat negara yang dipilih rakyat untuk memimpin dengan memangku jabatan tertentu, tapi memanfaatkan jabatannya justru untuk mengkhianati rakyat, mengeruk kekayaan negara untuk diri dan keluarganya. Juga para hakim yang menetapkan hukuman tanpa berpijak pada rasa keadilan, semata-mata demi kepentingan kekuasaan dan kekayaan.

Merebaknya tunaetika, baik bagi para elite politik (pejabat negara) atau kalangan intelektual, adalah bencana kemanusiaan dalam suatu negara. Karena itulah para peletak dasar etika sejak era sangat dini zaman Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles hingga pada abad ke-20 seperti Jean Paul Sartre dan Emmanuel Levinas, sudah berupaya merumuskan konsep-konsep dasar bagaimana seharusnya negara dibangun dan untuk apa, serta bagaimana interaksi antar manusia yang ada dalam negara itu.

Negara dibangun untuk tujuan mulia dan untuk kebahagiaan manusia. Sedangkan manusia (rakyat) yang ada di dalamnya harus memiliki tanggung jawab, baik pada dirinya sendiri maupun pada seluruh umat manusia. Pada saat manusia bertindak mengatasnamakan negara untuk kepentingan dirinya sendiri, atau memperlakukan orang lain tidak seperti dia memperlakukan diri sendiri, maka pada saat itulah terjadi pengabaian etika baik dalam bernegara maupun dalam pergaulan sesama manusia.

Ada dua kemungkinan mengapa banyak pejabat negara, juga para intelektual, bertindak mengabaikan etika. Pertama, karena tidak pernah belajar sehingga tidak tahu apa itu etika dan bagaimana menerapkannya; dan yang kedua, karena akal yang menjadikan dirinya manusia telah hilang atau tidak berfungsi. Satu saja dari dua sebab ini terjadi, rusaklah kehidupan bernegara, apalagi jika kedua-duanya terjadi.

Untuk penyebab pertama rasanya tidak mungkin. Para pejabat negara dan intelektual adalah mereka yang umumnya menempuh pendidikan tinggi yang niscaya belajar etika. Sementara sebab yang kedua sangat mungkin terjadi, mereka gagal mengendalikan tuntutan materialis dan hodonis yang bergejolak dalam dirinya sehingga menutup atau mengalahkan akal sehatnya. Yang lebih tragis lagi, tindakan-tindakan tuna etika kadang dilegitimasi dengan dalil-dalil agama yang dipilih sesuai dengan seleranya.

Negara yang dikuasai dan dipenuhi manusia-manusia tunaetika adalah negara tanpa masa depan. Pada situasi seperti ini, menumbuhkan kesadaran etika dimulai dari diri sendiri menjadi pilihan yang paling mungkin, antara lain dengan menggagas dan mengamalkan inisiatif-inisitif kebajikan dari yang paling sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, menyingkirkan duri/paku dari jalan raya, hingga yang paling rumit seperti menumbuhkan kesadaran kolektif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Harapan kita, yang rumit akan menjadi mudah pada saat dimulai dari yang sederhana dengan komitmen dan terus-menerus dilakukan hingga menjadi kebiasaan dan membudaya.

Avatar
Abd. Rohim Ghazali
Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Tanah dan Transmigrasi

Peliknya urusan pertanahan dipadukan dengan samarnya transmigrasi di Indonesia menjadikan perpaduan masalah yang sulit diurai. Pasalnya permasalahan terkait tanah bukan sekedar konflik kepemilikan dan...

Idealisme Mati Sejak Mahasiswa, Apa Jadinya Bangsa?

Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Tampaknya sudah sangat sering mahasiswa mendengar slogan perjuangan tersebut. Apalagi mahasiswa dengan cap "organisatoris" dan "aktivis". Organisatoris dan aktivis adalah...

Demitologisasi SO 1 Maret

Menarik bahwa ada kesaksian dari Prof. George Kahin tentang SO 1 Maret 1949. Menurutnya, SO 1 Maret bukanlah serangan balasan pertama dan terbesar dari...

Polwan Yuni Purwanti yang Terjebak Mafia Narkoba

Publik terkejut. Jagad maya pun ribut. Ini gegara Kapolsek Astana Anyar, Kota Bandung, Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi terciduk tim reserse antinarkoba Polda Jabar....

Stop Provokasi, Pelegalan Miras? Mbahmu!

Lampiran Perpres yang memuat izin investasi miras di daerah tertentu, baru saja dicabut oleh Presiden. Ini disebabkan karena banyak pihak merasa keberatan. Daripada ribut...

ARTIKEL TERPOPULER

Ziarah Ke Media Sosial

Meminjam istilah masyarakat industrial Kuntowijoyo dalam masyarakat tanpa masjid (2001), merupakan kondisi masyarakat yang terkungkung oleh rasionalisasi, komersialisasi dan monetisasi. Mengutip pendapat Robert Bala,...

Common Sense dalam Filsafat Ilmu

Ilmu filsafat selalu merumuskan tentang pertanyaan – pertanyaan kritis atas kemapanan jawaban yang sudah dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang ilmu pendidikan tidak...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Artidjo Alkostar, Sebuah Kitab Keadilan

Gambaran apa yang muncul di benak Anda setiap mendengar profesi pengacara dan kepengacaraan? Apapun citra itu, Artidjo Alkostar menghancurkannya berkeping-keping. Sebagai pengacara hingga akhir 1990an,...

Demitologisasi SO 1 Maret

Menarik bahwa ada kesaksian dari Prof. George Kahin tentang SO 1 Maret 1949. Menurutnya, SO 1 Maret bukanlah serangan balasan pertama dan terbesar dari...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.