Minggu, Januari 24, 2021

Munir dan Negara yang Akrab dengan Kehilangan dan Menghilangkan

Gubernur Anies Memang Beda

Beda gubernur adalah ujian yang sama bagi masyarakat Jakarta. Itu adalah citra yang muncul usai pelantikan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan...

Jokowi dan Hukuman Mati

Pemerintah Indonesia akan mengeksekusi 15 orang terpidana mati kasus narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba). Eksekusi tersebut untuk melanjutkan eksekusi jilid I sebanyak delapan orang...

“Bisnis Pengungsi” Angela Merkel

Perang saudara di Suriah, yang dimulai sejak tahun 2011, sepertinya tidak menunjukkan tanda akan berhenti. Keterlibatan negara adikuasa seperti Amerika Serikat (yang mendukung oposisi)...

SBY yang Sudah Bukan Korban (Lagi)

Twit seruan kepada “Allah, Tuhan YME” mendadak banjir komentar pedas-pedas sedap. Pasalnya, netizen yang sedang bergairah untuk berkomentar pun membuncah energinya dengan sasaran empuk...
Rahadian Rundjan
Penulis dan peneliti sejarah. Berdomisili di Bogor.

aksi-kamisan466
Anggota Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) Sumarsih menggelar aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (3/11). JSKK meminta Presiden Jokowi konsisten menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu dan menghapus nama mantan Presiden Soeharto dari daftar calon pemberian gelar pahlawan. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ama/16.

Saat itu saya tengah asyik menikmati sesi diskusi dengan Jan Breman, sosiolog Universitas Amsterdam, yang kebetulan tengah bertandang ke Historia, majalah sejarah tempat saya pernah bekerja. Di hadapan redaksi, Jan dengan antusias menceritakan tentang bukunya yang baru terbit di Indonesia, Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa, sebuah kajian sosial dan sejarah tentang sistem tanam paksa oleh VOC dan pemerintah kolonial Hindia Belanda di Priangan, Jawa Barat, pada kurun 1720-1870.

Kami melontarkan banyak pertanyaan kepada Jan terkait penelitiannya ini dan dijawab dengan apik olehnya. Ia kemudian menyinggung bagaimana tesis penelitiannya yang gamblang menyatakan bahwa “cultuurstelsel pangkal kemelaratan koloni”, tidaklah populer di kalangan sejarawan tradisional Belanda yang masih meyakini bahwa “cultuurstelsel pangkal kemakmuran koloni”.

Jan kemudian menceritakan pertemuannya dengan salah satu sejarawan kolonial (entah sesama almamaternya atau dari Universitas Leiden, saya lupa) yang juga tengah meneliti cultuurstelsel untuk mendiskusikan tesisnya. Keduanya ternyata menemukan sebuah dokumen sejarah yang sama.

Sederhananya, dokumen tersebut menyajikan data-data primer yang menguatkan tesis Jan, bahwa memang benar cultuurstelsel bukannya memakmurkan Priangan, justru menimbulkan tragedi bagi kaum pribumi yang tenaga dan tanahnya tereksploitasi oleh sistem kolonial.

Saya bertanya kenapa sang sejarawan tidak menggunakan sumber primer tersebut. “Entahlah,” ujar Jan bernada kesal. Tapi kami sama-sama tahu, bahwa sang sejarawan telah memilih untuk tidak mengindahkan eksistensi sumber yang berbahaya bagi idealismenya sebagai sejarawan pendukung citra positif sistem kolonial.

Baginya, dokumen tersebut tidak dihitung, dihilangkan dari alam pikir akademisnya untuk mendukung sejarah versinya. Hal itu cukup awam di kalangan sejarawan, karena memang sulit sekali untuk bertindak 100% objektif. Toh, sejarawan juga manusia.

Namun, apakah etis untuk bersikap tak acuh terhadap sebuah dokumen penting yang mengungkapkan fakta dan memiliki imbas terhadap pemahaman kita akan suatu masalah? Terlebih jika masalah itu bukan di masa lalu, tapi masa sekarang.

Yang saya maksud adalah masih simpang siurnya keberadaan dokumen resmi laporan dari Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir, aktivis hak asasi manusia yang tewas dibunuh di pesawat kala tengah menuju Amsterdam pada tahun 2004. Kematiannya menuai kontroversi, karena Munir adalah salah satu aktivis HAM yang paling vokal, dan terdengar isu bahwa ada keterlibatan oknum-oknum pemerintah dalam kasus pembunuhan tersebut.

Itulah alasan mengapa TPF melakukan penyelidikan. Namun berita kehilangan dokumen laporan tersebut menunjukkan keengganan pemerintah bersikap serius dalam menuntaskan kasus Munir. Mungkin benar bahwa pemerintah tengah menyembunyikan sesuatu.

Jelasnya, negara ini cukup familiar dengan masalah kehilangan, dan keengganan akut untuk mencari kebenaran dalam kasus-kasus berimplikasi sosial politik yang serius, seakan menjadi bara api yang enggan disentuh oleh para pelaku instansi negara.

Misalnya saja pencarian Surat Perintah Sebelas Maret yang perkembangannya jalan di tempat, padahal benda tersebut bukti penting untuk memahami lembaran hitam Tragedi 1965 dan mungkin dapat mempercepat proses rekonsiliasi yang seakan terjadi berlarut-larut di masa kini.

Ada pula beberapa naskah penting negara ini yang sempat hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali dalam koleksi-koleksi perseorangan. Misalnya saja, naskah Proklamasi versi ketikan Sayuti Melik yang diselamatkan dan disimpan oleh suami istri Yuliarso dan Soejati Surowidjojo sejak tahun 1948 atas usulan Adam Malik, saat kondisi Republik tengah terdesak oleh agresi Belanda. Naskah tersebut baru diserahkan kembali kepada negara tahun 1960, 12 tahun kemudian.

Naskah Proklamasi versi tulisan tangan Sukarno justru lebih lama disimpan secara pribadi sebelum dikembalikan kepada negara. Penyimpannya adalah B.M. Diah, wartawan senior dan saksi perumusan naskah Proklamasi. Diah menyimpan naskah tertulis yang sempat dibuang oleh para perumusnya tersebut selama 47 tahun sebelum dikembalikan kepada negara tahun 1992.

Dari contoh-contoh tersebut kita dapat melihat bagaimana sistem administrasi dan pengarsipan negara ini masih jauh dari kata memuaskan. Padahal kita sering menggembar-gemborkan diri sebagai bangsa dan negara yang besar, namun untuk mengurus dokumen-dokumen kenegaraan yang vital saja masih kelimpungan. Mentalitas aparatur negara yang buruk, dan juga tendensi oknum-oknum dalam pemerintahan untuk menguasai informasi-informasi sensitif membuat keadaan menjadi jauh lebih runyam dan membingungkan publik luas.

Sikap setengah hati dan pembiaran terhadap hal-hal yang hilang ini merupakan gelagat tidak baik. Apakah pemerintah telah memutuskan untuk tutup buku terhadap kasus Munir, mengingat eksekutornya, Pollycarpus Budihari Priyanto, sudah diadili? Itu sikap yang konyol dan hanya dapat diterima oleh mereka yang berpikiran pendek. Sayang, hilangnya laporan TPF berkesan bahwa pemerintah ingin mengamini kekonyolan tersebut.

Mungkinkah pemerintah sengaja menghilangkan dokumen TPF? Yang jelas, soal hilang-menghilangkan ini bukan hal baru di Indonesia. Tan Malaka yang dieksekusi tentara pada tahun 1949 di Kediri, Jawa Timur, makamnya sengaja disembunyikan. Wikana, tokoh pemuda pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia juga menghilang setelah dijemput tentara saat huru-hara Tragedi 1965.

Belum nama-nama lain yang menjadi korban dalam kasus-kasus penculikan aktivis HAM di masa Orde Baru yang sampai sekarang tak jelas keberadaannya. Sejarah membuktikan bahwa negara kita memang berpengalaman dalam urusan “menghilangkan”, baik benda maupun nyawa.

Terakhir, saya berharap pemerintah tidak sekadar membangun opini di sekitar masalah kehilangan dokumen laporan TPF ini, namun benar-benar fokus menuntaskan misteri pembunuhan Munir demi keadilan dan catatan positif sejarah penegakan HAM Indonesia.

 

Rahadian Rundjan
Penulis dan peneliti sejarah. Berdomisili di Bogor.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

The Social Dilemma: Logika Eksploitatif Media Sosial

Seorang teman baru bebas dari dunia gelap. Mengkonsumsi narkoba menjadi gaya hidupnya. Padalah kehidupannya tak terlalu suram bagi ukuran kelas menengah. Tapi kehidupannya itu...

Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan

Kasus KDRT khususnya terhadap perempuan masih banyak terdengar di wilayah Indonesia. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (6/03/20) juga meluncurkan catatan tahunan (CATAHU) yang...

Capitol, Trump, dan Biden

Menjelang pelantikan Joe Biden sebagai Presiden AS, 20 Januari ini (Rabu malam waktu Indonesia), Washington kembali tegang. Penyerbuan gedung Capitol, Washington -- simbol demokrasi...

Pelantikan Joe Biden dan Pembangkangan Trump

Pelajaran Demokrasi untuk Dunia yang Terus Berubah Washington tegang menjelang pelantikan Presiden Joe Biden dan Kemala Harris, 20 Januari 2021. Kondisi ini terbentuk akibat pembangkangan...

Proyeksi OPEC, Konsumsi Migas Dunia akan Meningkat

Senin (18/1) penulis berkesempatan untuk memberikan kuliah umum secara daring dengan adik-adik di Politeknik Akamigas Cepu, Jawa Tengah. Maraknya pemberitaan mengenai kendaraan listrik dan...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Menyerupai Suatu Kaum: Hadits, Konteks Budaya, dan Tahun Baru 2018

Hanya dengan satu hadits ini, “Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka” (HR Abu Daud dan Ahmad), banyak ustaz yang lantang...

The Social Dilemma: Logika Eksploitatif Media Sosial

Seorang teman baru bebas dari dunia gelap. Mengkonsumsi narkoba menjadi gaya hidupnya. Padalah kehidupannya tak terlalu suram bagi ukuran kelas menengah. Tapi kehidupannya itu...

Menilik Pencekalan Panglima Gatot

Insiden diplomatik antara Amerika Serikat dan Indonesia terjadi hari Sabtu lalu, (21/10/2017) di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Kejadiannya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dicekal untuk...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.