Kamis, Januari 21, 2021

Munculnya Orde Baru Jilid II

Mensterilkan Haji dari “Bising” Politik?

Perpolitikan Timur Tengah sedang ramai soal rencana Republik Islam Iran memboikot pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Tahun ini Teheran tidak akan mengirimkan jemaah hajinya....

Upaya Megawati Meredam Mega Golput

Di Indonesia, golput selain dinyatakan haram dan mendapat cemooh. Juga distempel sebagai pemalas, benalu, dan bahkan sakit jiwa! Lebih dari itu, seorang menteri sampai...

Menata-nata Kekurangan Big Data

Kehadiran data besar (big data) tidak dapat dipungkiri sangat membantu peneliti, pebisnis, dan pengambil keputusan dalam melaksanakan tugasnya. Data besar kini semakin banyak tersedia....

Ahok, Kalijodo, dan Resep Risma Menutup Dolly

  Di setiap kota yang tumbuh gigantik, kehadiran kawasan prostitusi, perjudian, preman, dan berbagai masalah sosial lain sesungguhnya adalah keniscayaan. Kehadiran lokalisasi seperti Dolly di...
Avatar
Hendra Try Ardianto
Pelajar politik, fokus dalam kajian ekologi-agraria. Aktif di Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FN-KSDA).

Sejumlah siswa SMA mengikuti aksi Kamisan ke-417 di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/10). Dalam aksinya mereka mengajak anak muda zaman sekarang untuk peduli terhadap kasus-kasus Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. ANTARA FOTO/M. Ali Wafa/foc/15.
Sejumlah siswa SMA mengikuti aksi Kamisan ke-417 di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/10). Dalam aksinya mereka mengajak anak muda zaman sekarang untuk peduli terhadap kasus-kasus Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. ANTARA FOTO/M. Ali Wafa.

Rasa-rasanya, reformasi yang terjadi 17 tahun lalu kini telah mengalami titik balik. “Orba Jilid II” (tanpa Soeharto di dalamnya) seakan bersemi kembali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Beberapa pertanda mulai muncul, persisnya ketika pelarangan bersuara sudah mulai menjadi kemahfuman lagi. Bahkan beberapa di antaranya telah diinstitusionalisasikan ulang. Sungguh menyedihkan!

Agustus lalu, kita tersentak mendengar revisi RUU KUHP yang berencana akan mencantumkan pasal penghinaan presiden. Bukan berarti saya sepakat bahwa presiden boleh dihina, toh itu juga presiden kita. Namun, dampak politik riil yang terjadi bakal begitu merisaukan. Ingat, ada berapa orang yang dulu ditangkap, melarikan diri dan menjadi buron, juga berbagai pers yang dibredel, saat Soeharto tidak berkenan hati dengan suara-suara yang mengkritiknya. Ini riil, bukan asumsi normatif bahwa hukum pasti netral (benar).

Beranjak Oktober, kita menjadi semakin galau akibat Surat Edaran Polri No. SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech). Sebuah surat edaran yang mampu menersangkakan orang dengan ancaman pidana penjara selama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Mengerikan sekali! Apa sebenarnya batasan ujaran kebencian. Jangan-jangan, dalam praktiknya nanti, setiap usaha kritik dan berbeda pendapat, kalau seseorang semisal pejabat tak suka dengan isi kritik itu, bisa dikenakan pasal ujaran kebencian.

Ingat, negara ini sedang porak-poranda dari segala lini. Rakyat teriak-teriak bukan karena mereka membenci pemimpinnya, namun keabaian sang pemimpin yang sudah tuli akan suara rakyatnya sendiri. Kalau mereka yang mengkritik dengan pedas para pejabat lalu bisa mudah dimasukkan bui, bisa penuh semua lapas di Indonesia. Wong rakyat bawah sekarang sedang marah-marahnya akibat asap, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hendak dikerdilkan, hingga yang paling kasat mata ketika tanah-tanahnya direbut oleh korporasi.

Belum genap seminggu memasuki November, Provinsi DKI Jakarta ternyata ikut ketularan virus serupa, dengan terbitnya  Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Titik baliknya sama, meski intensitasnya agak lebih kecil (hanya Pergub), yakni bersuara itu harus dibatasi–kalau perlu ditakut-takuti agar tak bersuara.

Gejala-gejala semacam ini adalah salah satu indikator yang saya pahami ada dalam rezim Orba dulu. Saat masih kuliah ilmu politik, nyaris seluruh buku pegangan kuliah yang mengupas rezim Orde Baru meletakkan rezim ini sebagai rezim: Anti-kritik dan Alergi-protes.

Apakah keberadaan regulasi-regulasi di atas adalah pertanda akan lahirnya Orba Jilid II? Saya kira iya. Mari kita lihat kejadian di lapangan.  Di wilayah pers, berulang kali terjadi pembungkaman dan pembredelan atas kegiatan mahasiswa yang bersendi pada praktik jurnalisme ini. Pers Mahasiswa (selanjutnya persma) Dianns, tercatat pernah dilarang diskusi dan nonton film oleh pihak Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.

Persma Aksara pernah diancam akan dibubarkan jika menulis tentang keburukan Fakultas Ilmu Keagamaan (FIK) Universitas Trunojoyo, Madura. Yang terbaru, majalah Lentera dibredel oleh kepolisian dan Rektorat Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga. Belum berakhir dengan kejadian-kejadian tersebut, beberapa minggu lalu muncul lagi aksi sweeping pihak Rektorat Universitas Mataram terhadap persma Media beserta pengusiran seluruh awak redaksi dari sekertariat mereka.

Di wilayah konflik agraria, saya kira catatannya sudah tak terhitung lagi. Mulai dari sekadar menyobek iklan korporasi hingga masalah mencabut patok pembatas yang dilakukan korporasi, semua masalah remeh-temeh yang tak menyenangkan korporasi semacam itu bisa berakhir dengan urusan polisi dan pengadilan. Ironis!

Adapun rekor terbesar kasus kriminalisasi atas “perbuatan yang tidak menyenangkan kepada pihak lain” adalah wilayah media sosial (medsos). Tak terhitung lagi jumlahnya orang yang dikasuskan lantaran perkara note, status, atau sekedar twit di jejaring internet. Mulai dari kasus yang menkritik pelayanan hingga kasus yang sangat tidak masuk akal sekalipun, semacam status cemooh atas kehidupan sebuah kota, Florence Sihombing sungguh bernasib sial dalam hal ini. Juga polemik sastra yang seharusnya otonom sebagai proses berkebudayaan, ternyata mengisahkan cerita Iwan Soekri dan Saut Situmorang yang dikriminalisasi oleh pasal karet penghinaan dan pencemaran nama baik.

Dari semua ini, apalagi yang bisa dikatakan kecuali Indonesia ke depan akan mengarah pada kemunculan tatanan Orbais babak kedua. Regulasi yang menakut-nakuti orang bersuara sudah dibuat, praktik di lapangan sudah ratusan bahkan ribuan kasus, maka ini adalah pertanda nyata bahwa spirit “anti kritik dan elergi protes” yang disemai oleh Soeharto selama 32 tahun lamanya kembali menjamah kehidupan kita sehari-hari sekarang. Tinggal menunggu saja, kapan giliran Anda sekalian akan tersangkut persoalan semacam ini. Waspadalah!

Kadang saya pernah berpikir nakal, andaikan “perbuatan tidak menyenangkan” dan “pencemaran nama baik” ini di balik logikanya, bukan para pejabat yang mengkriminalisasikan rakyatnya, apa yang akan terjadi? Sebab, saya sering melihat rakyat merasa tidak senang dan merasa dipojokkan oleh statemen pejabat/pemimpin daerahnya. Bisakah rakyat mengadukan ke polisi kalau sang pejabat melakukan perbuatan tidak menyenangkan pada rakyatnya? Menurut logika, itulah yang ideal jika kita taat nalar supremasi hukum, bahwa siapa pun di hadapan hukum adalah setara.

Di luar ini semua, saya harus memberikan peringatan pada khalayak publik akan kelahiran Orba Jilid II yang mengancam kehidupan kita mendatang. Mari kita serempak menghadang laju perkembangan Orba Jilid II ini. Untuk itu, saya hendak mengatakan: “Awas Bahaya Laten Orbais!” Atau dengan sebuah plesetan: “Waspada Orbais Gaya Baru!”

 

Avatar
Hendra Try Ardianto
Pelajar politik, fokus dalam kajian ekologi-agraria. Aktif di Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FN-KSDA).
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Proyeksi OPEC, Konsumsi Migas Dunia akan Meningkat

Senin (18/1) penulis berkesempatan untuk memberikan kuliah umum secara daring dengan adik-adik di Politeknik Akamigas Cepu, Jawa Tengah. Maraknya pemberitaan mengenai kendaraan listrik dan...

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Towards Success: Re-evaluating Indonesia Ecological Development

Indonesia has long been an active participant of the environmental policy formation and promotion. Ever since 1970, as Dr Emil Salim appointed as the...

Apa Itu Teo Demokrasi dan Nasionalisme?

Apa itu Konsep Teo Demokrasi? Teo demokrasi terdiri dari gabungan kata yaitu teologi yang berarti agama dan demokrasi yang terdiri dari kata demos berarti rakyat dan...

Menilik Superioritas Ras dalam Film Imperium

Film Imperium yang ditulis dan disutradarai oleh Daniel Ragussis adalah sebuah film thriller yang menampilkan usaha seorang karakter utama yang mencoba untuk “masuk” ke...

ARTIKEL TERPOPULER

Pandangan Mochtar Lubis Terhadap Kemunafikan Manusia Indonesia

Pernyataan Mochtar Lubis dalam naskah pidato Manusia Indonesia (kemudian diterbitkan menjadi buku) sampai sekarang pidato ini masih relevan untuk dibahas, baik kalangan awam maupun...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Bencana Alam: Paradigma Ekologi dan Aktivisme

Ekologi sebagai kajian ilmiah tentang hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup telah memberikan perspektif baru tentang sistem keterkaitan. Namun, sebagian besar pemerhati...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.