Rabu, Oktober 21, 2020

Menunggu Langkah Baru Jokowi untuk Papua

Profesor Bahtiar adalah Api dalam Sekam

Saya mengenal dua tokoh Muhammadiyah dengan baik, bahkan boleh dikatakan cukup dekat. Pertama, Andi Mapetahang Fatwa atau yang lebih populer dengan nama AM Fatwa,...

Siapa Mengabadikan Stigma Papua

Sikap rasisme terhadap mahasisawa Papua barangkali hanya salah satu faktor yang memicu munculnya kemarahan bagi orang Papua. Merujuk Dom Helder Camara, jika cara pandang...

Fatwa MUI yang Salah dan Tidak Perlu

Baru-baru ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang tidak perlu dan salah. Fatwa atau petuah itu berjudul "hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim." Fatwa...

Ancaman Terorisme dan Paradoks Perlindungan Data

Warga memperlihatkan sejumlah foto dan nama daftar pencarian orang (DPO) tindak pidana terorisme yang disebar melalui internet di Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Jumat (22/1). ANTARA...
Avatar
Amiruddin al-Alrahab
Pemerhati masalah sejarah politik. Saat ini aktif di INRISE dan Papua Resource Center - YLBHI.
jokowi-papua
Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Papua, Mei 2016. [Foto Antara]

Risiko politik dari berbagai permasalahan yang mencuat di Papua ada pada pemerintah pusat (Presiden Joko Widodo), bukan pada unsur-unsur pemerintah daerah. Oleh karena itu, inisiatif penyelesaian permasalahan Papua secara politik mesti datang dari Presiden Jokowi.

Ada dua alasan untuk itu. Pertama, isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua sudah menjadi isu regional di Pasifik, bukan lagi mainan isu NGO. Jika terlambat, RI akan terus kerepotan dalam menanggulangi masalah Papua di fora internasional.

Kedua, kapasitas pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tidak bisa berkembang dalam menjalankan Undang-Undang Otonomi Khusus. Secara kelembagaan kemampuannya masih belum memadai dihadapkan pada tantangan yang kian berat dan dibebani oleh kondisi politik yang tidak stabil. Hal itu tampak dari belum bisa diisi sepenuhnya DPR Papua dengan anggota dari utusan adat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Juga tertundanya pemilihan anggota baru Majelis Rakyat Papua (MRP) hampir setahun.

Persoalan pokok Papua adalah persoalan sosial-politik. Persoalan politik tersebut merupakan akar dari berbagai permasalahan yang selama ini ada di Papua. Berbagai isu yang selama ini muncul pada dasarnya merupakan turunan dari berlarutnya persoalan politik tersebut. Terutama permasalahan kejahatan pelanggaran HAM. Karenanya, kemunculan aspirasi untuk memisahkan diri dari Indonesia oleh sebagian kalangan di Papua tidak cukup diselesaikan secara sektoral.

Di sisi lain, dari persoalan sosial-politik yang tak kunjung selesai itu adalah persoalan sosial-ekonomi, yang secara serampangan kerap diringkus menjadi permasalahan kesejahteraan. Singkatnya, persoalan sosial-ekonomi adalah akibat dari persoalan sosial-politik, bukan sebaliknya.

Persoalan sosial-politik dan sosial-ekonomi yang sudah kronis itu pada gilirannya menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) masyarakat Papua kepada berbagai lembaga negara dan pemerintah. Di sisi lain, lembaga-lembaga pemerintah melihat masyarakat juga dengan penuh kecurigaan. Implikasinya adalah sikap saling tidak percaya berkembang sedemikian rupa. Dalam situasi tidak saling percaya yang berkembang dalam waktu panjang mengakibatkan berbagai bentuk program pemerintah tidak punya dampak positif kepada kondisi sosial-politik.

Maka, langkah-langlah perbaikan untuk Papua perlu dimulai dengan menumbuhkan sikap saling percaya. Salah satunya adalah memulai komunikasi yang intensif secara terstruktur dengan komponen-komponen masyarakat Papua. Sementara itu, pemerintah juga perlu menunjukkan adanya kepaduan sikap dari berbagai elemen negara dalam menyikapi perkembangan situasi Papua.

Dari masyarakat di luar Papua diperlukan solidaritas agar masyarakat Papua dalam memulihkan kepercayaannya kepada pemerintah tidak bergerak sendirian.

Secara politik saat ini Presiden Jokowi memiliki modal lebih dari cukup untuk membuka pintu masuk penyelesaian Papua: pemerintahan yang relatif stabil, dukungan di DPR yang mulai kokoh, dan adanya kecendrungan membaiknya ekonomi nasional.

Oleh karenanya, Presiden Jokowi pertama-tama perlu segera menunjuk Tim Komunikasi untuk menjajalin komunikasi politik atau berdiaog secara seksama dengan berbagai unsur masyarakat Papua, baik di dalam mau pun di luar negeri.

Kedua, Presiden Jokowi perlu segera membentuk Tim Gabungan Penanganan Masalah Pelanggaran HAM dengan melibatkan tokoh-tokoh yang kompeten dalam bidang HAM. Sejalan dengan ini segala bentuk kekerasan bersenjata perlu dihentikan oleh semua pihak.

Ketiga, Presiden Jokowi perlu mengeluarkan dasar kebijakan baru, berupa Peraturan Presiden untuk membentuk Badan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Papua guna merancang langkah-langkah perbaikan bagi masa depan Papua yang lebih baik.

Tiga langkah itu perlu ditempuh secara serius dan simultan agar kebijakan dan hasilnya tidak sporadis. Dengan demikian, risiko politik dari permasalahan Papua bisa diminimalisasi dan diselesaikan. Semoga!

Avatar
Amiruddin al-Alrahab
Pemerhati masalah sejarah politik. Saat ini aktif di INRISE dan Papua Resource Center - YLBHI.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Mengapa Banyak Abdi Negara Muda Pamer di Media Sosial?

Apakah kamu pengguna Twitter yang aktif? Jika iya, pasti kamu pernah melihat akun @txtdrberseragam berseliweran di timeline kamu. Sebagaimana tercantum di bio akun ini,...

Flu Indonesia

“Indonesia sedang sakit, tapi cuma flu biasa....” Di pojok gemerlapnya kota metropolitan, jauh dari bising suara knalpot kendaraan, dan bingar-bingar musik dugem, tentu ada masyarakat...

K-Pop dalam Bingkai Industri Budaya

Budaya musik Korea atau yang biasa kita sebut K-Pop selalu punya sisi menarik di setiap pembahasannya. Banyak stigma beredar di masyarakat kita yang menyebut...

Hitam Putih Gemerlap Media Sosial

“Komunikasi adalah inti dari masyarakat kita. Itulah yang menjadikan kita manusia.” Setidaknya begitulah yang dikatakan Jan Koum, pendiri aplikasi Whatsapp yang kini telah mencapai...

Mahasiswa Dibutakan Doktrin Aktivisme Semu?

Aktivisme di satu sisi merupakan “alat” yang bisa digunakan oleh sekelompok orang untuk melakukan reformasi atau perbaikan ke arah baru dan mengganti gagasan lama...

ARTIKEL TERPOPULER

Tanggapan Orang Biasa terhadap Demo Mahasiswa dan Rakyat 2019

Sudah dua hari televisi dihiasi headline berita demonstrasi mahasiswa, hal yang seolah mengulang berita di TV-TV pada tahun 1998. Saya teringat kala itu hanya...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Cara Mahasiswa Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Teknologi selalu mengalami perubahan-perubahan seakan tidak pernah ada ujungnya. Seperti halnya saat ini teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat terutama dalam bidang teknologi informasi...

Hitam Putih Gemerlap Media Sosial

“Komunikasi adalah inti dari masyarakat kita. Itulah yang menjadikan kita manusia.” Setidaknya begitulah yang dikatakan Jan Koum, pendiri aplikasi Whatsapp yang kini telah mencapai...

Jangan Bully Ustazah Nani Handayani

Ya, jangan lagi mem-bully Ustazah Nani Handayani “hanya” karena dia salah menulis ayat Al-Qur’an dan tak fasih membacakannya (dalam pengajian “Syiar Kemuliaan” di MetroTV...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.