Rabu, Maret 3, 2021

Menjaga Intergritas Demokrasi dari Daerah

Kolom: Jokowi, El Nino, dan Impor Beras

El Nino dengan tingkat moderat diperkirakan akan terjadi tahun ini. Ditilik dari indikator indeks El Nino, menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), tahun...

Krisis Layanan, Bukan Krisis Air (Hari Air Sedunia)

Negara Indonesia belum punya mimpi mengelola air yang membuat air keran di rumah dan di jalan-jalan bisa langsung diminum. Atau memiliki teknologi water used...

2017, Jawa Tetaplah Kunci

Menjelang akhir tahun 2016, sebuah hajatan diselenggarakan di hotel terkemuka sudut paling strategis Jakarta. Anda tak akan mengatakannya sebagai hajatan kecil atau biasa-biasa saja. Para...

Budaya Bacot di Tengah Banjir Data

Setiap hari kita dibanjiri distorsi data. Informasi baru terus berdatangan dari hari ke hari ke kepala kita seakan tanpa titik dan bahkan tanpa koma....

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahap ketiga berlangsung 27 Juni 2018 di 171 daerah, dengan rincian 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Ini merupakan salah satu peristiwa penting, terutama dalam menjaga integritas demokrasi dari daerah.

Dari sisi jumlah daerah, Pilkada kali ini masih kalah jumlah dibandingkan Pilkada tahap pertama tahun 2015 lalu yang berlangsung di 269 daerah. Tapi dari sisi keterlibatan pemilih, jauh lebih banyak, bahkan jika dibandingkan dengan gabungan dua tahap sebelumnya. Ada 152 juta lebih pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang artinya sama dengan sekitar 80 persen dari seluruh daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu 2019 yang berjumlah 186 juta lebih.

Keterlibatan tiga provinsi jumbo, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, menjadikan Pilkada tahap ketiga ini sangat signifikan pengaruhnya bagi keberlangsungan demokrasi lokal. Karena faktor keterlibatan pemilih yang besar, dan jadwal yang berdekatan dengan Pemilu 2019, maka keberhasilan Pilkada kali ini akan menjadi awal dari keberhasilan Pemilu –termasuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Bahkan ada yang berpendapat bahwa Pilkada kali ini betul-betul memiliki rasa dan aroma seperti Pilpres.

Setidaknya ada empat masalah krusial yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi keberhasilan Pilkada, pertama, kuatnya oligarki politik yang dibuktikan dengan proses pencalonan Pilkada yang masih bertumpu sepenuhnya pada kebijakan pimpinan partai politik. Proses ini berakibat pada minimnya partisipasi publik dalam proses kandidasi, dan munculnya banyak pasangan tunggal dalam Pilkada. Jika pada Pilkada tahap pertama (2015) terdapat tiga calon tunggal, dan pada tahap kedua (2017) meningkat menjadi sembilan, maka pada tahap ketiga ini meningkat kembali menjadi 16 pasangan calon tunggal atau setara 10 persen dari total jumlah pasangan yang ikut Pilkada.

Kedua, merebaknya politisasi etnis dan agama. Etnis dan agama merupakan dua isu yang sangat rawan dijadikan alat politik. Pernyataan-pernyataan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang mengharuskan warga Sumatera Utara untuk memilih putra daerah, atau memilih pemimpin yang didukung para ulama di Jawa Barat adalah contoh nyata dari politisasi etnis dan agama. Contoh lain adalah ajakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memilih pemimpin seperti memilih imam shalat di Jawa Tengah.

Ketiga, soal netralitas penyelenggara (KPU-Bawaslu) dan aparatur sipil negara (ASN) termasuk aparat keamanan dan prajurit TNI. Banyaknya pengaduan masyarakat ke Bawaslu di daerah-daerah, terutama yang melibatkan petahana dalam Pilkada membuktikan masih rawannya masalah ini. Bukti lain adalah keluhan mantan presiden yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tentang netralitas TNI-Polri yang ia sampaikan berkali-kali hingga memunculkan kontroversi.

Keempat, soal politik uang. Dibandingkan ketiga masalah sebelumnya, ini merupakan yang paling masif karena melibatkan banyak kalangan, termasuk para pemilih. Modus operandinya juga sangat beragam, dari pemberian uang cash sampai barang-barang kebutuhan primer dan tertier yang secara harfiah bisa dianggap bukan bagian dari pelanggaran politik uang. Dari segi waktunya juga bisa macam-macam, ada yang dari jauh-jauh hari sudah dieksekusi, pada masa kampanye, dan pada saat minggu tenang menjelang pemilihan yang biasanya populer dengan sebutan serangan fajar.

Keempat masalah krusial ini harus menjadi perhatian kita semua. Soal kuatnya oligarki politik mungkin hal yang paling sulit dicarikan jalan keluar karena berkaitan erat dengan sistem kepartaian dan Pemilu kita yang berbasis pada pencalonan melalui partai politik berikut syarat-syaratnya. Di sini terdapat dilema akut antara penguatan partai politik atau meruntuhkannya yang berarti merusak salah satu pilar demokrasi. Pilihan terbaik adalah menyeimbangkan antara penguatan fungsi partai politik dengan peningkatan aspirasi masyarakat terutama dalam proses kandidasi pejabat publik.

Untuk politisasi etnis dan agama, lambat laun akan hilang dengan sendirinya sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran politik masyarakat. Masalah ini boleh saja menguat sebagai akibat dari kegagalan para kandidat menghadirkan visi, misi, dan strategi yang relevan dengan perkembangan zaman, tapi penguatan itu apakah sejalan dengan perolehan suaranya, saya kita tidak.

Kampanye penggunaan isu etnis dan agama akan hanya melingkar-lingkar di mulut para jurkam dan tidak akan dibeli oleh masyarakat pemilih yang semakin rasional dan hanya mau memilih berdasarkan pada alasan-alasan yang objektif. Hasil Pilkada di daerah-daerah yang terdapat kandidat pengeksploitasi etnis dan agama menjadi bukti semakin tidak relevannya politisasi etnis dan agama. Apalagi dengan adanya koalisi “campuran” antara partai-partai nasionalis dengan yang agamis, penggunaan etnis dan agama dalam kampanye akan semakin tidak realistis, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk masalah netralitas dan politik uang, cara yang paling efektif untuk mengatasinya adalah dengan memberikan hukuman yang berat bagi para pelanggarnya melalui pengawasan yang ketat dengan melibatkan berbagai pihak. Khusus untuk politik uang, hukuman harus melibatkan semua pihak yang terlibat, pemberi, penerima, dan pihak-pihak yang menjadi perantara (para operator) yang bergerak di lapangan.

Menjaga integritas demokrasi merupakan upaya terus menerus yang mungkin tidak akan pernah selesai. Masalah-masalah krusial sebagaimana yang disebutkan di atas, bisa saja terjadi di negara-negara yang demokrasi sudah mapan. Bahkan di negara-negara maju pun, misalnya penggunaan etnis dan agama, masih dipraktikkan oleh para politisi.

Menjaga integritas demokrasi menjadi suatu keharusan dalam membangun bangsa dan negara. Sulit membayangkan adanya negara yang maju dan berkembang di era sekarang tanpa menjunjung tinggi integritas demokrasi. Karena itulah, negara-negara non-demokratis seperti Kerajaan Saudi Arabia dan Korea Utara pun sudah mulai membuka diri dan menyerap nilai-nilai demokrasi meskipun pada aspek yang masih terbatas.

Bagi Indonesia yang majemuk, dengan unsur kedaerahan yang kompleks, integritas demokrasi harus dijaga mulai dari daerah-daerah. Semakin tinggi integritas demokrasi di daerah akan semakin baik pelaksanaan otonomi daerah yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses penegakkan sistem demokrasi secara umum.

Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Polwan Yuni Purwanti yang Terjebak Mafia Narkoba

Publik terkejut. Jagad maya pun ribut. Ini gegara Kapolsek Astana Anyar, Kota Bandung, Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi terciduk tim reserse antinarkoba Polda Jabar....

Stop Provokasi, Pelegalan Miras? Mbahmu!

Lampiran Perpres yang memuat izin investasi miras di daerah tertentu, baru saja dicabut oleh Presiden. Ini disebabkan karena banyak pihak merasa keberatan. Daripada ribut...

Beragama di Era Google, Mencermati Kontradiksi dan Ironi

Review Buku Denny JA, 11 Fakta Era Google: Bergesernya Pemahaman Agama, dari Kebenaran Mutlak Menuju Kekayaan Kultural Milik Bersama, 2021 Fenomena, gejala, dan ekspresi...

Artijo dan Nurhadi di Mahkamah Agung

In Memoriam Artijo Alkostar Di Mahkamah Agung (MA) ada dua tokoh terkenal. Artijo Alkostar, Hakim Agung di Kamar Pidana dan Nurhadi, Sekjen MA. Dua tokoh MA...

Gangguan Jiwa Skizofrenia

Kesehatan jiwa adalah kondisi dimana individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan social sehingga individu tersebut menyadari kemampuan diri sendiri. Dapat mengatasi tekanan,...

ARTIKEL TERPOPULER

Common Sense dalam Filsafat Ilmu

Ilmu filsafat selalu merumuskan tentang pertanyaan – pertanyaan kritis atas kemapanan jawaban yang sudah dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang ilmu pendidikan tidak...

Artidjo Alkostar, Sebuah Kitab Keadilan

Gambaran apa yang muncul di benak Anda setiap mendengar profesi pengacara dan kepengacaraan? Apapun citra itu, Artidjo Alkostar menghancurkannya berkeping-keping. Sebagai pengacara hingga akhir 1990an,...

Ziarah Ke Media Sosial

Meminjam istilah masyarakat industrial Kuntowijoyo dalam masyarakat tanpa masjid (2001), merupakan kondisi masyarakat yang terkungkung oleh rasionalisasi, komersialisasi dan monetisasi. Mengutip pendapat Robert Bala,...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.