Rabu, Maret 3, 2021

Menimbang KPK Daerah

Bagaimana Rentetan Penelitian Menggoyang Bangunan Sosial Mapan

Siang itu terjadi ketegangan menjelang peresmian saluran air di sebuah desa. Acara akan digelar malam hari, sebagian penganan sudah siap, tamu undangan dari luar...

Kartini Antikorupsi

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengunjungi Museum Kartini setelah menghadiri pencanangan Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marjinal (GP3M) di Jepara, Jawa Tengah, Sabtu (16/4)....

Mau ke Mana Kebijakan Transportasi Anies-Sandi?

  Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017-2022, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, melontarkan gagasan yang memicu kontroversi di masyarakat terkait dengan masalah transportasi di...

Nalar Realis Memahami Sains, Respons atas Interupsi F. Budi Hardiman terhadap GM dan A.S. Laksana

Menyadari bahwa diskusi yang berlangsung antara Goenawan Mohamad (GM) dan A.S. Laksana (ASL) masih di luar gelanggang perdebatan sains, baik dalam “the context of...
Avatar
Reza Syawawi
Peneliti Hukum dan Kebijakan Transparency International Indonesia

kpk-polriKetua KPK Agus Rahardjo dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti berbincang saat jumpa pers kegiatan Latihan Bersama Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Bandung, Jawa Barat, Senin (18/4). ANTARA FOTO/Novrian Arbi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membentuk satuan tugas di 6 (enam) provinsi, yaitu Aceh, Papua, Papua Barat, Sumatera Utara, Riau, dan Banten. Keenam provinsi ini dipilih sangat terkait erat dengan tingginya tingkat korupsi di daerah tersebut, baik karena menjadi daerah otonomi khusus maupun intensitas kepala daerah yang bermasalah secara hukum (korupsi).

Secara hukum, wilayah kerja KPK sebetulnya tidak dibatasi oleh sekat-sekat administrasi kewilayahan tetapi meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Maka, apakah pembentukan satuan tugas ini adalah cikal bakal perwakilan KPK di daerah?

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, pembentukan perwakilan KPK di daerah provinsi memang dimungkinkan (pasal 19 ayat 2). Namun perlu diingat bahwa pembentukan perwakilan KPK di daerah adalah dalam konteks penguatan kerja-kerja KPK, bukan justru menjadi pintu masuk untuk mengamputasi kinerja KPK.

Desain Kelembagaan
Jika dibandingkan dengan lembaga quasi negara yang lain seperti Ombudsman Republik Indonesia (ORI), pembentukan perwakilan memang menjadi keniscayaan. Sebab, dalam konteks kebutuhan dan sesuai kewenangan yang melekat pada Ombudsman, pelayanan publik justru lebih banyak berada di daerah.

Pembentukan perwakilan ini juga mewajibkan adanya analisa kebutuhan sehingga tidak serta merta di setiap provinsi dibentuk perwakilan. Secara struktural dan fungsi, kedudukan dan batasan kewenangan perwakilan Ombudsman juga sangat jelas diatur, baik dalam undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya.

Dalam konteks KPK, keberadaan perwakilan tidak diatur lebih rinci bagaimana kedudukan, struktur, maupun batasan kewenangan/fungsi. Oleh karena itu, hal ini perlu diperjelas dengan membentuk peraturan pelaksanaan, baik dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan presiden.

Pembentukan perwakilan KPK di daerah tentu saja harus didasarkan pada konteks kebutuhan untuk meningkatkan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Baik dari segi/konteks pencegahan maupun penindakan (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan).

Terkait dengan pembentukan perwakilan, hal yang paling penting adalah bagaimana memilah tugas dan kewenangan KPK yang akan diberikan kepada perwakilan di daerah. Secara umum, tugas KPK dibagi dalam dua hal. Pertama, hal-hal yang terkait penindakan (koordinasi, supervisi, penyelidikan/penyidikan/penuntutan). Kedua, hal-hal yang terkait pencegahan dan monitoring penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut saya, perwakilan KPK di daerah hanya diberikan tugas dan kewenangan yang terbatas pada pencegahan, bukan di penindakan. Ada beberapa alasan. Pertama, penindakan telah menjadi kewenangan paling strategis bagi KPK. Sesuai UU KPK telah disebutkan bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak efektif dan tidak efisien, sehingga dibutuhkan KPK (konsideran menimbang huruf b).

Kinerja KPK di bidang penindakan dianggap cukup baik, di mana hampir seluruh kasus korupsi yang ditangani KPK terbukti bersalah di persidangan. Kalau pelimpahan ini diberikan kepada perwakilan, potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan di daerah menjadi sangat terbuka.

Perwakilan KPK di daerah akan saling berhadapan dengan instansi di daerah, gubernur, bupati, wali kota, maupun instansi vertikal seperti kepolisian daerah, kejaksaan negeri/tinggi, kantor wilayah kementerian, dan seterusnya. Secara kelembagaan (struktural), perwakilan KPK akan mengalami “disfungsi” atau bahkan bisa mengarah kepada manipulasi penindakan. Sehingga problem soal “tidak efektif dan tidak efisien” dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi akan kembali terulang.

Kedua, kewenangan di bidang pencegahan perlu dioptimalkan. Keberadaan perwakilan KPK di daerah sebaiknya diarahkan untuk memperkuat pencegahan, misalnya terkait (i) penguatan kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), (ii) pelaporan gratifikasi, (iii) serta program pendidikan/kampanye antikorupsi di daerah.

Selain itu, yang terkait dengan monitoring penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah akan jauh lebih efektif dan efisien, apalagi ada kerjasama, dengan perwakilan Ombudsman maupun lembaga quasi lainnya yang ada di daerah. Dalam konteks ini, perwakilan KPK akan diarahkan untuk memastikan hasil kajian dan rekomendasi atas pengelolaan administrasi di semua level pemerintahan di daerah telah dilaksanakan. Jadi, konsep perwakilan di daerah juga dalam konteks memudahkan kerja-kerja KPK di daerah.

Terakhir, seperti yang telah disampaikan di awal tulisan, bahwa tetap perlu ada kajian lebih komprehensif bagaimana desain yang paling tepat untuk membentuk perwakilan KPK di daerah. Apakah cukup melalui pembentukan satuan tugas di setiap daerah, atau membentuk kantor perwakilan dengan tugas dan kewenangan yang terbatas. Semua ini tentu akan berpulang pada kebutuhan KPK untuk menyokong kinerjanya, serta dukungan politik, baik dari presiden dan DPR, khususnya dalam hal ketersediaan sumber daya (anggaran).

Avatar
Reza Syawawi
Peneliti Hukum dan Kebijakan Transparency International Indonesia
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Polwan Yuni Purwanti yang Terjebak Mafia Narkoba

Publik terkejut. Jagad maya pun ribut. Ini gegara Kapolsek Astana Anyar, Kota Bandung, Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi terciduk tim reserse antinarkoba Polda Jabar....

Stop Provokasi, Pelegalan Miras? Mbahmu!

Lampiran Perpres yang memuat izin investasi miras di daerah tertentu, baru saja dicabut oleh Presiden. Ini disebabkan karena banyak pihak merasa keberatan. Daripada ribut...

Beragama di Era Google, Mencermati Kontradiksi dan Ironi

Review Buku Denny JA, 11 Fakta Era Google: Bergesernya Pemahaman Agama, dari Kebenaran Mutlak Menuju Kekayaan Kultural Milik Bersama, 2021 Fenomena, gejala, dan ekspresi...

Artijo dan Nurhadi di Mahkamah Agung

In Memoriam Artijo Alkostar Di Mahkamah Agung (MA) ada dua tokoh terkenal. Artijo Alkostar, Hakim Agung di Kamar Pidana dan Nurhadi, Sekjen MA. Dua tokoh MA...

Gangguan Jiwa Skizofrenia

Kesehatan jiwa adalah kondisi dimana individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan social sehingga individu tersebut menyadari kemampuan diri sendiri. Dapat mengatasi tekanan,...

ARTIKEL TERPOPULER

Common Sense dalam Filsafat Ilmu

Ilmu filsafat selalu merumuskan tentang pertanyaan – pertanyaan kritis atas kemapanan jawaban yang sudah dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang ilmu pendidikan tidak...

Artidjo Alkostar, Sebuah Kitab Keadilan

Gambaran apa yang muncul di benak Anda setiap mendengar profesi pengacara dan kepengacaraan? Apapun citra itu, Artidjo Alkostar menghancurkannya berkeping-keping. Sebagai pengacara hingga akhir 1990an,...

Ziarah Ke Media Sosial

Meminjam istilah masyarakat industrial Kuntowijoyo dalam masyarakat tanpa masjid (2001), merupakan kondisi masyarakat yang terkungkung oleh rasionalisasi, komersialisasi dan monetisasi. Mengutip pendapat Robert Bala,...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.