Banner Uhamka
Senin, September 21, 2020
Banner Uhamka

Menghapus Diksi Bolos

Pak Jokowi, Mohon Bentuk Kabinet Keberlanjutan Indonesia

Pak Jokowi yang terhormat, Tinggal beberapa hari ke depan Bapak akan kembali dilantik menjadi pimpinan cabang kekuasaan eksekutif negeri ini. Bapak akan kembali menjadi Presiden...

Libido, Tubuh, dan Akal Pencerahan

Layar merah tua pelan terbuka. Irama musik India mengalun dinamis. Satu persatu, dewi-dewi dalam mitologi India muncul dari balik panggung yang berseni dan berteknologi...

Nasib Isu Kesehatan dalam Pilkada 2018

Juni mendatang akan dilangsungkan Pilkada 2018 di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Para kandidat sudah mulai mensosialisasikan visi misi dan program kerja...

Irman Gusman dan Mimpi Penguatan DPD

Penangkapan Irman Gusman terkait suap kuota gula menyeret Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada situasi yang "pahit". Penangkapan itu membuat rencana penguatan DPD menjadi tabu...
Bandung Mawardi
Kuncen Bilik Literasi

Dulu, orang-orang sempat mengandaikan keberadaan birokrasi bakal membuat tata kehidupan berbangsa dan bernegara jadi rapi, beres, dan membahagiakan. Para pelamun itu tentu membaca khatam buku Max Weber. Pengandaian agak berubah saat mereka membaca tulisan-tulisan Mochtar Lubis, Arief Budiman, Onghokham, Selo Soemardjan, Goenawan Mohamad, dan Mahbub Djunaidi. Birokrasi di Indonesia memiliki sejarah buruk, bentukan dari warisan feodal-kolonial. Indonesia memang merdeka tapi birokrasi bergerak lamban, malas, macet, dan ribut. Birokrasi sulit sesuai penjelasan di halaman-halaman buku apik mengenai tata cara mengelola dan memuliakan pemerintah. Birokrasi “mustahil” berarti mengabdi pada warga.

Urusan birokrasi biasa memunculkan persepsi atas jenis pekerjaan mentereng. Pekerjaan itu jadi idaman jutaan orang di Indonesia. Sejak awal abad XX, kaum bumiputra bermimpi jadi pegawai di naungan pemerintah. Mereka bersekolah dan menjalani magang demi gaji, martabat, dan kemodernan. Mereka ingin jadi pegawai, sebutan keren saat kolonialisme belum berakhir. Pada 1945, negara Indonesia disusun secara tergesa dan heroik. Birokrasi mesti ada agar revolusi dan pembangunan bisa berjalan. Orang-orang menjadi pegawai pemerintah, bekerja demi kemajuan bangsa dan negara. Mereka memiliki tugas-tugas besar agar segala hal bisa diselesaikan secara tertib, efektif, efisien, dan memuaskan.

Episode kemunculan birokrasi di Indonesia mendapat sindiran dalam film berjudul Lewat Djam Malam (1954). Skenario oleh Asrul Sani dan Usmar Ismail. Orang-orang selesai perang, berlanjut menunaikan kerja sebagai pegawai. Mereka masuk ke kantor. Tokoh bernama Iskandar, bekas pejuang, diharuskan bekerja di gubernuran. Ia tak betah dan cekcok dengan orang-orang di kantor. Etos pejuang tak cocok bekerja sebagai pegawai di kantor (JB Kristanto, Katalog Film Indonesia 1926-2007, 2007). Pegawai bukan impian muluk saat orang-orang berhasrat jadi orang di dinas-dinas pemerintah.

Pada masa berbeda, Goenawan Mohamad (20 September 2009) membahasakan dengan ironis: “Ia hadir tapi asing di kantor itu: seorang bekas gerilyawan di kehidupan yang ditentukan oleh daftar absen, oleh pukul 8-13, oleh lajur lurus di permukaan kertas.” Dulu, presensi masih manual. Pegawai datang mengisi daftar hadir di buku besar dan bertanda tangan.

Presensi di buku atau kertas itu kuno! Birokrasi di Indonesia pada abad XXI berlagak ingin canggih dan tertib. Pemerintah mengusahakan presensi elektronik. Mesin menentukan nasib pegawai. Mereka tak boleh terlambat atau membolos jika emoh mendapat hukuman. Masuk ke kantor itu wajib. Sadar waktu jadi modal agar bekerja sesuai amanah dan bertanggung jawab. Di kantor, mereka bekerja, bukan “bersandiwara kerja” dengan tekun menonton televisi, bergosip, melamun, atau tidur. Cerita tentang membolos, keterlambatan, dan kemalasan PNS sudah hampir klasik, sulit mendapat bantahan.

Goenawan Mohamad (18 Oktober 2009) membuat catatan lakon pemimpin dan kaum pegawai berlatar abad XXI: “Seorang wali kota juga mengeluh. Atau mungkin lebih tepat terenyak. Ia seorang mantan pengusaha sukses yang dipilih dengan penuh harapan oleh rakyat di kota di Jawa Tengah itu. Tapi pada hari pertama ia masuk kantor balai kota, ia lihat ratusan orang duduk di dalamnya: para pegawai. Sebagian besar baca koran. Sebagian lagi main catur. Bahkan ada seorang pegawai perempuan asyik merajang sayur.” Fantastis! Dramatis! Ironis! Kalimat-kalimat itu tak perlu masuk dalam laporan resmi untuk Kementerian Dalam Negeri atau laporan formal ke publik.

Kini, legenda membolos, telat, dan malas belum jua usai. Pada suasana Lebaran, berita-berita mulai mengajukan diksi bolos. Diksi mengarah ke lakon aparatur sipil negara (ASN), sebutan pengganti PNS. Sebelum Lebaran, Kementerian Dalam Negeri, para pejabat, dan tokoh publik berbarengan sudah mengabarkan agar para ASN menikmati mudik dan liburan tapi memenuhi janji untuk masuk kerja dengan gembira sesuai jadwal resmi: Senin, 10 Juni 2019. Himbauan itu pengulangan dari tahun-tahun lalu. Kini, himbauan masih kurang manjur meski sudah disampaikan bakal ada sanksi bagi ASN terbukti membolos. Seribu argumentasi dimiliki untuk mencipta lakon ASN tertib, disiplin, dan bertanggung jawab. Seribu argumentasi pun dimiliki para ASN saat terlambat masuk kerja atau membolos. Sekian orang malah memutuskan mengajukan izin tak masuk kerja. Surat izin ada.

Kita bakal kehabisan kata jika mengingat Lebaran dan membolos. Puluhan tahun berita-berita membolos terus ada di televisi, koran, dan majalah. Kita ingin menghapus diksi bolos agar tahun-tahun bakal datang semakin cerah. Publik berharap berhak memberi pujian kepada para ASN dengan kesanggupan menghilangkan berita membolos. Kita diajak berpikir tentang kebijakan-kebijakan pemerintah berkaitan jumlah hari libur bersama atau hak cuti. Hari-hari itu dianjurkan jadi jeda bagi para pegawai agar tak jenuh atau tersiksas oleh kerja. Tanggal-tanggal berwarna merah di kalender sering diharapkan di luar hari Minggu, agar liburan selama setahun bisa memicu girang dan tepuk tangan.

Segala tuduhan dan ejekan ke para ASN wajib diakhiri! Kita ingin diksi dan peristiwa bolos berakhir di tahun 2019. Jutaan orang di Indonesia “wajib” berdoa bersama dan rajin memberi nasihat-nasihat bijak ke para ASN demi kesuksesan gerakan menghapus diksi bolos. Diksi itu jangan digunakan lagi di hari-hari setelah Lebaran. Kita ingin di “hari kemenangan”, para ASN juga menang dalam jihad menghapus diksi bolos sampai di akhir masa. Begitu.

Bandung Mawardi
Kuncen Bilik Literasi
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Berperang Melawan Infodemi

Menurut (Eshet-Alkalai, 2004) ruang maya atau cyberspace bukan hanya desa global atau global village melainkan hutan belantara yang lebat dengan segala informasi. Informasi tersebut bisa jadi...

Religion in Academic Study; An Introduction

"Religion" in relation to ritual practice became an item in an inventory of cultural topics that could be presented either ethnographically in terms of...

Optimisme di Tengah Ketidakbersatuan ASEAN

Optimisme ASEAN yang memasuki usia 53 tahun pada 8 Agustus lalu harus dihadapkan pada kenyataan pahit dan diliputi keprihatinan. Negara-negara anggota ASEAN dipaksa atau...

Investasi dalam Bidang SDA dan Agenda Neoliberal

Hari telah menuju sore, dengan wajah yang elok Presiden Joko Widodo membacakan naskah pidatonya saat dilantik untuk kedua kalinya pada tahun 2019 lalu. Sepenggal...

PKI, Jokowi, dan Tertusuknya Syekh Jaber

Syekh Ali Jaber ditusuk AA, Ahad malam (13/9/2000) di Lampung. Siapa AA? Narasi di medsos pun gonjang-ganjing. Konon, AA adalah kader PKI. Partai yang berusaha...

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.