Sabtu, Desember 5, 2020

Mendukung lewat Kritik

Nahdlatul Ulama Pasca Wafatnya KH Maimoen Zubair

Usia KH Maimoen Zubair memang sudah sepuh. Sembilan puluh tahun adalah usia yang panjang. Namun tetap saja berita wafatnya beliau di tanah suci Mekkah...

Daging Qurban untuk Siapa?

Idul Adha, dikenal pula dengan Lebaran Haji atau Hari Raya Qurban, telah tiba. Qurban berarti menyembelih hewan ternak seperti unta, lembu, sapi, atau kamping,...

Desain Pembangunan Kawasan Perdesaan

Gemuruh pembangunan desa yang terjadi pasca-terbitnya UU Desa No. 6/2014 dan afirmasi fiskal dalam wujud Dana Desa (DD) telah mengubah banyak tatanan “politik” desa. Pertama,...

“Kiri” Tak Harus Komunis

Menjadi kiri tidak harus membawa memori kekerasan dan perang di masa lalu. Pertanyaannya bukan mengapa orang membenci komunis, tapi apa yang bisa kita lakukan...
Avatar
Abdillah Toha
Pengusaha, mantan politisi, pemerhati politik, ekonomi, sosial, dan keagamaan. Pendiri dan Komisaris Utama Grup Mizan.

Cukup sudah kampanye dukung mendukung yang panjang dan melelahkan pada masa pemilu presiden yang lalu. Masing-masing kita telah menumpahkan sentimen untuk mendukung calon presiden favorit kita, terkadang dengan cara yang berlebihan.
Saatnya kita kembali ke kehidupan normal, bekerja dan memusatkan perhatian pada profesi kita masing masing dan pembangunan bangsa ke depan.

Sebagai warga negara kita juga diharapkan memberi kontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan bangsa dalam kapasitas masing masing. Presiden terpilih sudah tak dapat diubah, paling tidak selama lima tahun ke depan. Pemilih dan bukan pemilih Jokowi-Ma’ruf, terpaksa atau tidak terpaksa, tidak punya pilihan lain kecuali menerimanya sebagai kenyataan.

Bagi yang tidak memilih Jokowi, pilihannya mendukung atau mengambil posisi sebagai oposisi dan pengkritik. Yang fanatik barangkali masih terus berharap dan berupaya untuk menggoyang pemerintahannya. Syukur kalau bisa sampai memakzulkan sang presiden sebelum masa jabatannya berakhir.

Bagi yang memilih Jokowi tentunya terus mendukung dan berharap pemerintah berhasil mencapai prestasi gemilang. Bagi pendukung fanatik, bila perlu dengan terus-menerus memuji, memuja, dan membela apa pun yang dilakukan pemerintah. Bahkan bila perlu menutupi kekeliruan kebijakan dan jalannya pemerintahan dengan berbagai dalih.

Demokrasi Akal Sehat

Di luar cara cara ekstrem di atas, ada jalan yang lebih masuk di akal. Cara yang akan menjamin perkembangan demokrasi yang sehat. Berbeda kubu dan pandangan tidak perlu menjadi sumber kekhawatiran bila sistem demokrasi diterima sebagai sebuah konsensus yang patut dipelihara bersama dengan damai.

Siapa pun pemenang dalam pemilu presiden akan dihadapkan kepada sebuah tantangan besar yang tidak bisa dihadapi sendirian. Di negeri multietnis dengan 17.000 pulau, 270 juta penduduk, 99.000 kilometer panjang garis pantai (nomor dua terpanjang di dunia), dan terbentang sepanjang 8,245 km dari ujung barat ke ujung timur (setara Jakarta –  Seoul), tidak seorang superman pun yang mampu menyelesaikan semua permasalahan bangsa ini tanpa dukungan rakyatnya.

Kita juga tidak dapat mengharapkan seluruh warga negara berpihak kepada pemerintah tanpa reserve. Tidaklah realistis dan tidak pula menguntungkan rakyat bila semua kekuatan politik bergabung ke dalam pemerintah. Rakyat memerlukan pihak yang selalu kritis meluruskan jalannya pemerintahan bila ada yang perlu diluruskan.

Sebaliknya, presiden sebagai kepala pemerintah juga dirugikan bila pendukungnya tidak kritis. Almarhum Ali Sadikin pernah mengatakan bahwa kritik adalah nasihat gratis. Sahabat yang tulus bukan sahabat yang membiarkan kawannya terjerumus dengan terus memuji, tapi mau mengkritik, menasihati, dan menawarkan solusi bila dilihat ada yang tidak beres dalam perilakunya.

Begitu pula dalam penyelenggaraan negara. Pendukung presiden akan berguna baginya dan bagi bangsa bila dalam hal tertentu memberi dukungan dalam bentuk kritik. Ikut mengawasi jalannya pemerintah dan sekaligus melapor, baik secara diam-diam atau terbuka, bila ada kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat atau implementasi kebijakan yang macet.

Yang perlu diperhatikan adalah cara dan bentuk dari kritik. Kritik dapat mengambil berbagai bentuk. Kritik logis, kritik negatif, kritik destruktif, kritik konstruktif, kritik positif, kritik estetik, kritik spekulatif, kritik teoritik, kritik faktual, kritik religius, kritik moral, kritik tertutup, kritik terbuka, kritik radikal, dan banyak lagi.

Jelas yang harus dihindari adalah kritik jenis negatif dan destruktif yang bertujuan menjatuhkan dan menghancurkan yang dikritik. Kritik model ini seringkali diarahkan pada sisi pribadi lawan, seringkali tidak faktual dan tidak didukung oleh kerangka berpikir yang logis. Kritik seyogianya diarahkan pada yang bersifat konstruktif.

Kritik selalu menyangkut dua sisi. Substansi dan cara mengkritik, fakta dan opini. Manusia umumnya cenderung cepat membela diri (self defensive). Kritik dengan substansi yang bagus dan relevan akan hilang menguap, tak ditanggapi, bila cara penyampaiannya salah. Umpamanya dengan menyerang pribadi atau bahasa yang kasar. Opini yang tak didukung fakta juga akan sia-sia.

Kritik konstruktif adalah kritik positif yang mengakui bagian yang benar dari yang dikritik sambil menunjukkan sisi kesalahan konsep dan faktual dengan argumen yang meyakinkan. Atau menawarkan jalan alternatif yang akan memperbaiki atau mempercepat pencapaian sasaran. Ketika mengkritik tujuan atau sasaran yang akan dicapai dan menawarkan sasaran baru, pengkritik harus bisa membawa bukti bahwa sasaran yang sekarang akan menjauhkan negeri dari tujuan jangka panjang dalam mewujudkan kesejahteraan sesuai konsensus konstitusi.

Presiden seperti Jokowi yang sering mengecek sendiri implementasi kebijakannya di lapangan dengan kebiasaannya blusukan, saya yakin akan sangat menghargai bila ada kritik yang menyampaikan macetnya pelaksanaan kebijakan presiden di lapangan. Pengkritik menjadi mata dan telinga presiden. Kesalahan asumsi karena statistik atau informasi yang keliru juga merupakan lahan untuk kritik yang dapat membantu pemerintah.

Dalam kehidupan demokrasi, sebuah kebijakan akan efektif bila dipahami dengan benar dan didukung oleh warganya. Seorang kepala pemerintahan harus selalu mengikuti dinamika aspirasi masyarakat. Kritik layak diarahkan ke pemerintah bila kebijakannya tak lagi sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat sehingga pemerintah bisa mengoreksi dan kembali ke jalur yang benar tanpa harus menjadi populis. Aspirasi yang dianggap tidak tepat dapat diatasi dengan komunikasi publik yang efektif dalam menjelaskan tujuan dan pemikiran di balik kebijakan yang dirancang.

Dalam mencapai sasaran yang ingin dicapai, pemerintah tidak dibenarkan mengambil jalan apa saja yang bisa dianggap melanggar moral. Kritik harus disampaikan ketika cara pencapaian tujuan atau tujuan itu sendiri cenderung tidak bermoral. Membangun bendungan atau infrastruktur dengan merusak lingkungan atau tidak memperhatikan kompensasi yang wajar kepada pemilik lahan. Pembangunan ekonomi yang hanya menguntungkan kelompok mapan dan melupakan kelompok marginal, melanggar moral keadilan dan harus menjadi sasaran kritik.

Kritik pertama kepada Jokowi dalam pemerintahan periode keduanya nanti bisa jadi dalam susunan kabinet barunya. Presiden yang sudah tidak akan menghadapi pemilu lagi ini akan dianggap lemah bila terlalu banyak mengakomodasi tekanan partai politik dan tidak mengisi kabinetnya dengan sebanyak mungkin profesional yang cakap dan berintegritas.  

Walhasil, pengawasan dan kritik terhadap pemerintah bukanlah hanya tugas pihak yang beroposisi. Pendukung pemerintah juga harus selalu kritis bila pendukung menghendaki yang didukung sukses dalam mencapai cita-cita yang disepakati bersama. Pihak yang menjadi sasaran kritik juga harus legawa dan menganggap kritik sebagai sumbangan pemikiran yang positif.

Demokrasi akal sehat adalah demokrasi di mana kritik bukan sekadar hobi atau untuk menjatuhkan yang dikritik, tetapi kritik sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara dalam kehidupan bernegara guna mencapai tujuan bersama.

Baca juga

Pidato Revisionis* Presiden Terpilih [Visi Keberlanjutan Indonesia]     

Mengurai Logika Kebijakan Gubernur

Makar dan Senyum Presiden

Saatnya Jokowi Menyusun Kabinet Antikorupsi

Ketika Regenerasi Politik Kita Terancam Oligarki

Avatar
Abdillah Toha
Pengusaha, mantan politisi, pemerhati politik, ekonomi, sosial, dan keagamaan. Pendiri dan Komisaris Utama Grup Mizan.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Kerusakan Lingkungan Kita yang Mencemaskan

Menurut data dari BPS, pada tahun 2018 jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 146.858.759 unit, jumlah tersebut meliputi mobil pribadi, mobil barang, bis dan...

Pilkada yang Demokratis

Tidak terasa pergelaran pemilihan kepada daerah yang akan dilaksankan pada 9 Desember mendatang sebentar lagi akan dijalankan. Pilkada serentak dilaksanakan di 270 daerah di...

DPRD DKI; Kembalilah Menjadi Wakil Rakyat!

Saya terhenyak ketika mendapat informasi perihal naiknya pendapatan langsung dan tidak langsung anggota DPRD DKI Jakarta tahun anggaran 2021. Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Tahunan...

Meneguhkan Keindonesiaan di Tengah Pandemi

Sejak diumumkannya kasus pertama covid 19 di Indonesia pada bulan Maret 2019 silam, perjalanan kasus ini tidak pernah surut. Memasuki bulan Oktober 2020 justru...

Upah Minimum atau Upah Maksimum?

Belakangan ini demo buruh tentang upah minimum mulai sering terdengar. Kenaikan upah minimum memang selalu menjadi topik panas di akhir tahun. Kini menjadi semakin...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

Luasnya Kekuasaan Eksekutif Menurut Undang-Undang

Proses demokrasi di Indonesia telah memasuki tahap perkembangan yang sangat penting. Perkembangan itu ditandai dengan berbagai perubahan dan pembentukan institusi atau lembaga baru dalam...

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

“Pilkada Pandemi” dan Pertanyaan Soal Substansi Demokrasi

Pilkada sebagai sebuah proses politik di negara demokrasi adalah salah satu wujud terpenuhinya hak politik warga negara, selain terjadinya sirkulasi elite penguasa. Namun di...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.