Banner Uhamka
Kamis, Oktober 1, 2020
Banner Uhamka

Menanti Pembuktian Jenderal Tito

Masyarakat Kian Terbelah dan Elite Politik Terus Tertawa-Tawa

Tontonan segerombolan orang berkaos #2019GantiPresiden yang mengacung-ngacungkan sejumlah uang kepada orang lain berkaos #DiaSibukKerja, sambil menyoraki “bong” atau “cebong bayaran” di Car Free Day...

Membantu Kaum Ibu Mandiri Secara Ekonomi adalah Keniscayaan Berbangsa

Bagi seorang anak perempuan, ayah menjadi sosok pria pertama yang dicintai dalam hidup. Begitu juga denganku. Aku mencintai dan mengagumi ayahku demi apapun. Dan...

Pak Jokowi, KPK Menjemput Maut

192 orang lulus seleksi administrasi calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Seluruh perwira dan pensiunan polisi lulus seleksi tersebut. Kelulusan itu kian mendekati dugaan bahwa...

Ahok dan Penggusuran: Dibenci dan Dirindu

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari masa ke masa tidak pernah luput dari kontroversi penggusuran. Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2017, isu penggusuran semakin meluas...
Avatar
Hariman Satria
Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

tito-haiti
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian (kiri) berjabat tangan dengan Kapolri sebelumnya Jenderal Polisi Badrodin Haiti (kanan) seusai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/7). ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

Presiden Joko Widodo kemarin melantik Jenderal Tito Karnavian sebagai Kepala Polri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang memasuki masa purna bakti. Itu artinya tongkat komando beserta ornamen-ornamennya di tubuh korps baju coklat berpindah dari Badrodin ke Tito.

Bila ditarik ke belakang, Tito Karnavian memang sejak awal disiapkan oleh Jokowi untuk memimpin Polri setelah Badrodin pensiun. Hal ini terkofirmasi setelah Jokowi mengirim surat ke Komisi III DPR yang hanya memasukkan nama Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri. Dengan demikian, DPR tidak punya pilihan lain selain menyetujui keputusan Presiden.

Langkah mulus Tito terbukti setelah melewati proses fit and proper test yang boleh dikatakan berjalan sesuai skenario dan tanpa hambatan-hambatan berarti. Komisi III DPR akhirnya menyatakan bahwa Tito lolos fit and proper test sehingga tinggal menunggu pelantikan oleh Presiden.

Penujukan Tito sebagai Kapolri sebelumnya sempat menimbulkan pro dan kontra di tengah khalayak. Pendapat publik terbagi dua, yakni setuju dan tidak setuju. Pihak yang tidak setuju berdalih bahwa Tito masih terlalu muda dan melewati beberapa seniornya di tubuh Tribrata. Penunjukan ini dikhawatirkan akan memicu instabilitas di tubuh Polri atau setidak-tidaknya akan muncul matahari kembar. Ini akan berdampak pada kinerja Polri secara umum karena terkait dengan kepemimpinan.

Sedangkan yang setuju secara heroik membela keputusan Presiden berdalih, meskipun masih muda, Tito berbekal pengalaman dengan rekam jejak yang cemerlang, dan sosok yang tepat menggantikan Badrodin. Pertanyaan kemudian adalah mengapa Presiden Jokowi menunjuk Tito sebagai Kapolri?

Presiden Jokowi menyadari sepenuhnya bahwa di institusi kepolisian saat ini terdapat banyak perwira tinggi yang berpotensi menjadi Kapolri. Tetapi keyakinan dan ketegasan Jokowi menyiapkan Tito sebagai Kapolri memupuskan harapan para perwira itu. Bila dilihat dari rekam jejak Tito, pilihan Jokowi pada Tito bukan tanpa alasan. Tito dianggap mampu menjalankan amanah Presiden sejak ditunjuk sebagai Kapolda Papua, Kapolda Metro Jaya hingga menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Tito juga menjadi simbol polisi bersih, meski ada sedikit “cacat” saat dia menjadi Kepala BNPT. Ketika itu pasukan Tito (Densus 88) mengamankan seseorang yang bernama Siyono tetapi berakhir tragis; Siyono tewas di tangan Densus. Ini tentu mempengaruhi citra Tito di mata publik dan ia berkewajiban untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan elementer itu. Kita membutuhkan polisi yang tegas tetapi kita tidak membutuhkan polisi yang sewenang-wenang.

Bayangan saya, di mata Jokowi, Tito adalah sosok polisi yang merupakan kombinasi antara ketegasan, berintegritas, dan cakap atau mampu memahami perintah Presiden. Hal ini penting bagi Jokowi. Sebab, untuk memuluskan program Nawa Cita-nya, ketertiban dan keamanan negara amat dibutuhkan dan itu menjadi tanggung jawab Kapolri. Dengan kata lain, Jokowi membutuhkan Kapolri yang mampu memberi jaminan bahwa program pemerintah akan berjalan tanpa hambatan.

Selain itu, Tito dianggap mampu mengendalikan senior-seniornya di tubuh Tribrata sehingga aroma perpecahan dapat dihindari. Tito akan menunjukkan pada publik bahwa Polri tetap solid, meski Kapolrinya dianggap masih terlampau muda. Karena itu, menunjuk Tito sebagai Kapolri adalah pilihan rasional dan logis bagi Jokowi.

Reformasi Polri
Mantan Presiden Abdurrahman Wahid dengan setengah bercanda pernah berkata, hanya ada tiga polisi yang dapat dipercaya, yakni patung polisi, polisi tidur, dan Hoegeng. Meskipun ini hanya guyonan, ada pesan mendalam yang hendak disampaikan Gus Dur bahwa masyarakat tengah mengalami krisis kepercayaan pada Polri, paling tidak hingga awal reformasi bergulir. Hal ini diperkuat dengan penyebutan nama Hoegeng (mantan Kapolri) yang mana sosoknya dianggap sebagai polisi bersih, berintegritas, anti-suap, dan berdedikasi pada pekerjaannya.

Dalam bayangan saya, hingga saat ini belum ada lagi Kapolri yang mendekati karakter Hoegeng tersebut. Semoga Tito Karnavian mampu mengikuti jejak seniornya itu dan mengubah pesimisme publik terhadap polisi menjadi optimisme.

Ketika reformasi bergulir pada tahun 1998, salah satu isu yang mengemuka adalah reformasi penegakan hukum, khususnya di tubuh kepolisian. Hal ini tidak terlepas dari problem kronis di institusi kepolisian yang memungkinkan terjadinya praktik-praktik korup sejak zaman Orde Baru yang kemudian terus diwarisi hingga saat ini.

Reformasi bahkan dianggap masih gagal mereformasi Polri. Masih ditemukan oknum-oknum kepolisian yang terjerembab dalam kubangan korupsi, permainan perkara, bahkan ada yang terlibat dalam kejahatan narkotika. Hal ini tentu menjadi alarm bagi masyarakat dan tak terkecuali Presiden Jokowi bahwa mereformasi Polri membutuhkan komitmen dan konsistensi kepemipinan.

Paling tidak ada tiga hal yang disematkan Jokowi pada pundak Tito Karnavian sebagai Kapolri: mereformasi menyeluruh di tubuh Tribrata, memerangi kejahatan-kejahatan serius seperti terorisme dan narkotika, dan memberantas korupsi yang dimulai dari dalam. Berbicara tentang reformasi Polri pada intinya bisa dimulai dari rekrutmen, mutasi, dan promosi hingga reward and punishment.

Memulai perbaikan di tubuh Polri hal pertama yang mesti menjadi perhatian Tito adalah memperbaiki rekrutmen anggota Polri. Rekrutemen harus dilakukan secara terbuka oleh tim independen, terukur, dan dapat diakses oleh publik sehingga publik bisa memberi kritik dan masukan yang ujungnya menjadi bahan evaluasi. Selama ini proses rekrutmen dianggap masih belum transparan dan belum terukur; panitia seleksi dianggap masih terlalu loyo sehingga mudah diintervensi.

Kondisi tersebut tanpa sadar ikut berkontribusi melahirkan oknum “polisi nakal” di institusi kepolisian. Demikian pula mutasi dan promosi harus tetap diperbaiki sehingga anggota Polri yang berdedikasi, berintegritas, dan memiliki komitmen dipastikan memiliki karir yang cemerlang. Sebaliknya, oknum “polisi nakal” harus dihukum dengan tegas, termasuk memperkecil peluangnya untuk dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Jadi, ada semacam reward and punishment yang menjadi standar penilaian. Pada titik ini Presiden Jokowi tampaknya melihat sosok Tito sebagai jenderal yang mampu melaksanakan misi reformasi Polri tersebut. Tentu saja ini semua harus dibuktikan Tito dengan sungguh-sungguh. Selamat bertugas, Jenderal Tito!

Avatar
Hariman Satria
Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

PKI, HMI, dan NU

Saya pernah membuka kliping koran Kedaulatan Rakyat (KR) tahun 1965-an, dari Januari sampai 30 September di Perpus DIY, Malioboro, tahun 2018. Waktu itu saya...

Dua Perwira di Bawah Pohon Pisang (Kenangan Kekejaman PKI di Yogya)

Yogya menangis. Langit di atas Kentungan muram. Nyanyian burung kutilang di sepanjang selokan Mataram terdengar sedih. What's wrong? Ono opo kui? Rakyat Ngayogyakarta risau, karena sudah...

Pilkada dan Pergulatan Idealisme

Invasi Covid-19 memang tak henti-hentinya memborbardir aspek kehidupan manusia secara komprehensif. Belum usai kegamangan pemerintah terkait preferensi mitigasi utama yang harus didahulukan antara keselamatan...

Menimbang Demokrasi di Tengah Pandemi

Dibukanya pendaftaran peserta pilkada dari tanggal 4 – 6 September lalu diwarnai oleh pelbagai pelanggaran yang dilakukan oleh bakal calon peserta pilkada. Pelanggaran yang...

The Social Dilemma, Algoritma Media Sosial Manipulasi Pengguna

Di masa pandemi virus corona, kita sangat bergantung pada perangkat-perangkat lunak agar kita tetap bisa berhubungan dengan teman, keluarga dan rekan kerja yang tidak...

ARTIKEL TERPOPULER

Pengakuan Pak Harto: Malam Jahanam itu Bernama Kudeta

RAUT wajah Presiden Sukarno tampak menahan kesal teramat sangat. Sambil duduk, ia dihadapkan pada selembar kertas yang harus ditandatangani. Di sisi kanan Bung Besar,...

Pengantar Ilmu Komunikasi

Selain menjadi makhluk individual, manusia pun sebagai makhluk sosial yang senatiasa ingin berinteraksi dengan manusia lainnya. Disisi lain, manusia yang berinteraksi tidak hanya ingin...

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

Narasi – Narasi Seputar G-30S 1965

Hingga hari ini, masih banyak masyarakat awam yang percaya bahwa dalang utama dibalik peristiwa G30S adalah PKI. Kepercayaan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kampanye...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.