Minggu, Oktober 25, 2020

Menangani Bencana Palu-Donggala, Memulai dari Para Penyintas

Tribute untuk Profesor A. Malik Fadjar

Dalam dua dasawarsa terakhir, nomenklatur kelembagaan pendidikan tinggi Islam Indonesia diperkaya dengan istilah UIN, singkatan dari Universitas Islam Negeri. Kemunculan istilah UIN secara resmi...

Hei Orangtua, Anak Bukan Samsak Tinju! [Hari Anak Nasional]

Banyak anak banyak rezeki mungkin bukan idiom yang dipercaya Kasda, 32 tahun. Warga Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, itu dua hari lalu menghabisi dua anaknya,...

Idul Fitri: Melampaui Toleransi

Ada dua makna Idul Fitri, ritual dan sosial. Secara ritual, Idul Fitri bersifat eksklusif, hanya dilakukan oleh umat Islam yang benar-benar menjalankan perintah agamanya....

Konvensi PSI dan Disrupsi Politik

Hari ini dan besok, saya diundang menjadi panelis independen, non-partai, untuk konvensi proses nominasi calon walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI),...
Nurhady Sirimorok
Peneliti isu-isu perdesaan; Pegiat di komunitas Ininnawa, Makassar.

Semua orang yang belajar dasar studi kebencanaan pasti tahu rumusan sederhana ini: bencana adalah gabungan antara ancaman dan kerentanan. Tanpa kerentanan, bencana tidak akan terjadi atau bisa diatasi dengan cepat. Pelbagai ancaman seperti getaran gempa atau luapan air bisa mendatangi kawasan minim penduduk, atau mengunjungi mereka yang sudah siap untuk menghadapinya sehingga tidak memunculkan dampak berarti.

Sebagian orang memang lebih rentan daripada yang lain, dan itu berhubungan dengan ketimpangan. Tapi tingkat ekonomi tidak serta-merta membuat orang lolos dari bencana. Dalam banyak kejadian bencana, semua orang di satu kawasan terkena dampaknya. Artinya tingkat kerentanan seseorang atau satu keluarga tidak secara langsung mencerminkan tingkat kesejahteraan. Tetapi, keduanya masih berhubungan erat setidaknya lewat dua hal.

Pertama, tingkat kesiapsiagaan (preparedness). Sebagian orang lebih siap karena punya banyak cara untuk mengakses informasi dan fasilitas untuk bertindak atas informasi tersebut. Sebaliknya, kaum miskin (di kota maupun desa), kalaupun mereka dapat mengakses informasi, mereka punya lebih sedikit pilihan karena tak punya aset untuk segera bertindak. Misalnya, mereka terpaksa tinggal di tempat yang rentan karena kekurangan aset untuk mengakses hunian di kawasan lain atau harus tinggal dekat tempat mereka mencari nafkah demi mengurangi ongkos transportasi.

Sebagian korban longsor tahun 2006 di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, membangun kembali rumah mereka di tempat semula, yang sudah amblas atau tertimbun lumpur, atau hanya bergeser sedikit. Mereka tidak dapat pindah dari kawasan rawan longsor itu karena tingginya harga tanah pekarangan di desa itu.

Kedua, hubungan tingkat kerentanan dan tingkat ekonomi dapat terekspresikan lewat kemampuan seseorang atau satu keluarga pulih dengan cepat setelah kejadian bencana. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa efek jangka menengah Badai Mitch di Honduras memang berbeda menurut tingkat kemakmuran rumah tangga. Mereka yang lebih makmur dapat kembali membangun sebagian dari rumah mereka dalam tiga tahun setelah bencana. Sedangkan kelompok keluarga pada tingkat kesejahteraan terendah merasakan efek badai tersebut lebih lama dan merasakannya dalam tingkatan lebih parah. Mereka, misalnya, lebih banyak kehilangan aset produktif ketimbang keluarga yang lebih makmur.

Jadi, perbedaannya lebih terletak pada kemampuan pulih daripada sensitifitas terhadap ancaman. Semua orang bisa terkena bencana, tetapi tidak semua bisa pulih dengan cepat.

***

Merefleksikan gagasan ini untuk melihat kejadian bencana di Sulawesi Tengah, kita bisa membangun bayangan ke depan tentang apa yang perlu kita lakukan, setidaknya untuk menutup ketimpangan dalam hal kesiapsiagaan dan kemampuan pulih dari bencana.

Dalam hal membangun kesiapsiagaan, memang dibutuhkan investasi besar. Tapi investasi semacam ini tidak akan sia-sia. Sebuah studi mencontohkan, ketika Badai George datang pada 1998, Republik Dominika dan Haiti kehilangan 589 jiwa, sementara Kuba ‘hanya’ kehilangan 6 orang. Perbandingan lain, Peru dan Jepang. Keduanya menghadapi guncangan gempa dalam tingkatan magnitude yang nisbi setara, tetapi gempa di Peru memakan korban rata-rata 2.900 jiwa per tahun, sedangkan Jepang rata-rata 63 orang.

Yang membedakan negara-negara tersebut ialah tingkat investasi terhadap kesiapsiagaan baik dalam bentuk teknologi, mekanisme, maupun manusia  (penyediaan teknologi, membangun mekanisme penanganan bencana yang ekstensif, dan melatih warga untuk tahu apa yang harus dilakukan dan mampu memobilisasi tindakan kolektif yang terkoordinasi.)

Sementara untuk proses pemulihan pascabencana dibutuhkan berlapis-lapis kebijakan negara serta kekuatan pranata dan jejaring lokal warga. Misalnya, kebijakan sekolah dan kesehatan gratis yang berjalan baik di Kabupaten Sinjai pada masa kejadian longsor 2006, sangat membantu setidaknya untuk perawatan korban dan kelanjutan sekolah anak-anak korban yang kehilangan orang tua mereka.

Selepas gempa Yogyakarta tahun 2006, warga menyaksikan iring-iringan truk dari kabupaten-kabupaten tetangga berdatangan membawa bahan bangunan berikut pekerja dan bekal sendiri untuk membantu membangun ulang rumah-rumah yang runtuh. Hal ini bersambut dengan warga sebagian desa terdampak yang telah membentuk kelompok-kelompok kerja untuk melancarkan proses rekonstruksi hunian.

***

Demi mewujudkan kesiapsiagaan dan kemampuan pulih dengan cepat secara merata, dalam konteks Indonesia, jelas dibutuhkan institusi pemerintah dan pranata warga yang kuat—serta kerjasama di antara keduanya.

Ada banyak pekerjaan rumah sudah menunggu: pemetaan kawasan rawan bencana perlu diperjelas, aturan-aturan dan kebijakan perlu dibuat, sosialisasi dan pendidikan perlu dilakukan, dan yang paling mendasar pengorganisasian warga perlu diperkuat. Semua ini sulit dicapai bila pemerintah mengabaikan kompetensi kerja kolektif dan pengetahuan warga setempat—yang biasanya dirawat oleh pranata lokal.

Kasus Kuba bisa menjadi inspirasi dalam penanganan bencana. Kuba bukan negara kaya seperti Jepang, tetapi mereka punya semua yang dibutuhkan untuk bersiap menghadapi bencana: tenaga SAR dengan peralatan lengkap, sistem peringatan dini yang kuat, persediaan barang untuk keadaan darurat yang memadai, dan sumber-sumber daya lainnya.

Selain ‘perangkat keras’ itu, mereka pun punya ‘perangkat lunak’ berupa kemampuan mobilisasi diri yang terlatih, rasa solidaritas tinggi, komitmen politik yang kuat untuk menyelamatkan nyawa, dan penduduk yang ‘sadar-bencana’.

Semua itu wajar mengingat orang-orang Kuba memang rata-rata “sangat berpendidikan dengan rasa solidaritas dan kohesi sosial yang tinggi, punya pengalaman panjang dalam hal mobilisasi warga dan sangat terorganisir melalui organisasi-organisasi massa, kelompok-kelompok profesional, dan struktur politik.”

Kuba mencapai kondisi ini lewat kebijakan pembangunan yang baik: akses universal terhadap layanan sosial dasar, kebijakan ekonomi dan sosial yang diarahkan untuk menutup ketimpangan, investasi infrastruktur dan pembangunan manusia yang tinggi, serta dukungan terhadap organisasi-organisasi sosial yang mempromosikan solidaritas, kohesi sosial dan kerjasama.

Seperti disarankan banyak peneliti kebencanaan: kebijakan dan praktik pembangunan yang baik akan secara signifikan mengurangi kerentanan.

***

Kebijakan-kebijakan pembangunan yang baik dapat menutupi ketimpangan yang berdampak langsung pada berkurangnya kerentanan warga. Kebijakan di sini bukan hanya soal pengadaan teknologi dan mekanisme formal, tetapi juga menyangkut bagaimana negara memfasilitasi penguatan solidaritas, kohesi sosial, dan kemampuan kerja kolektif warga. Dari sanalah kita bisa berharap munculnya kesiapsiagaan dan percepatan pemulihan setelah kejadian bencana.

Di Sulawesi Tengah, bibit untuk menuju ke sana sudah mulai tampak. Kini, warga terdampak secara swadaya telah membangun sangat banyak pusat pengungsian. Bekerjasama dengan para relawan yang datang, mereka menyalurkan bantuan, menyiapkan makanan dan pengobatan, mencari korban, mengatur arus informasi, dan fungsi-fungsi lainnya.

Gejala ini mengatakan kepada kita bahwa atas prakarsa sendiri para penyintas dapat mengorganisir diri untuk mengerahkan apa yang mereka punya. Mereka tahu sumber daya apa yang bisa dikerahkan, mereka tahu bagaimana dan ke mana mendistribusikannya. Mereka tahu siapa korban, tahu siapa paling membutuhkan apa di mana—dan setiap saat mereka menyebarkan perihal ini lewat beraneka media. Kemampuan semacam ini jelas sangat penting untuk menjamin pemerataan penanganan bencana.

Karena itu, memulai dari mereka untuk melanjutkan proses pemulihan dan kelak membangun kesiapsiagaan adalah hal yang sangat masuk akal. Dari pengalaman saat ini—yang masih terus bertambah, dipadu dengan pengetahuan lokal dari masa sebelum bencana, mereka berada dalam posisi yang tepat membereskan pekerjaan.

Nurhady Sirimorok
Peneliti isu-isu perdesaan; Pegiat di komunitas Ininnawa, Makassar.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Sastra, Dildo dan Evolusi Manusia

Paling tidak, berdasarkan catatan tertulis, kita tau bahwa sastra, sejak 4000 tahun lalu telah ada dalam sejarah umat manusia. Hari ini, catatan yang ditulis...

Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia

Di dalam buku Huntington yang 600-an halaman yang berjudul Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia mengatakan bahwasanya masa depan politik dunia akan...

Di Bawah Erdogan Turki Lebih Tidak Demokratis dari Indonesia

Turki di bawah kepemimpinan Erdogan sering dibanding-bandingkan dengan Indonesia di bawah Jokowi. Perbandingan dan penghadap-penghadapan antara Erdogan dan Jokowi yang sering dilakukan oleh kelompok...

Refleksi Bulan Bahasa: Apa Kabar Perpres 63/2019?

Oktober adalah bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pada bulan inilah, 92 tahun silam terjadi peristiwa Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak lahirnya...

Berlindung di Balik Topeng Kaca, Public Figure juga Manusia

Ketika Candil lewat Grup Band Seurieus, salah satu Band Rock Kenamaan tahun 2000-an awal ini menyuarakan pendapatnya lewat lagu Rocker juga Manusia, saya seratus...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Cara Mahasiswa Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Teknologi selalu mengalami perubahan-perubahan seakan tidak pernah ada ujungnya. Seperti halnya saat ini teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat terutama dalam bidang teknologi informasi...

Memperkuat Peran Politik Masyarakat

Salah satu kegagalan konsolidasi demokrasi elektoral adalah tidak terwujudnya pemilih yang cerdas dalam membuat keputusan di hari pemilihan. Menghasilkan pemilih cerdas dalam pemilu tentu...

10 Profesi Keren di Sektor Pertanian

Saudara saya tinggal di sebuah desa lereng Gunung Sindoro. Dari hasil pertanian, dia sukses menyekolahkan salah satu anaknya hingga lulus paska-sarjana (S2) dalam bidang...

Refleksi Bulan Bahasa: Apa Kabar Perpres 63/2019?

Oktober adalah bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pada bulan inilah, 92 tahun silam terjadi peristiwa Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak lahirnya...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.