Jumat, Februari 26, 2021

Membumikan Bunyi Pancasila (1)

Berempati kepada Awkarin dan Alvin Faiz

Terhenyak dengan judul ini? Apa yang kalian pikirkan tentang artikel ini? Artikel ini adalah sebuah jembatan. Jembatan untuk Awkarin dan Alvin Faiz, jembatan kepada...

Ekofeminisme: Berharap Pluralisme dari Agama yang Erotis

Waktu kuliah, saya punya senior laki-laki yang mesum sekali. Maksud saya mesum adalah dia menyambungkan topik apa pun pada hal-hal yang berbau seksual. Dari...

Tragedi 11 September Setelah 15 Tahun

Tak ada peristiwa yang memilukan dalam sejarah modern Amerika Serikat daripada serangan teroris yang menghancurkan menara kembar Pentagon dan World Trade Center (WTC) pada...

Pusaran Kegilaan Eka Kurniawan

Andai saya Eka Kurniawan, saya pasti dengan bangga menerima "Anugerah Kebudayaan dan Maestro Seni Tradisi 2019". Banyak alasan saya untuk bangga. Paling tidak, secara...
Andar Nubowo
Andar Nubowo
Sekjen Public Virtue Institute (PVI) Jakarta, Mahasiswa S3 Filsafat dan Epistemologi Ecole Normale Superieure (ENS) Lyon Perancis

Pancasila adalah sebuah narasi agung. Ia menjadi falsafah negara, yang kepadanya setiap perilaku dan tindak-tanduk kehidupan berbangsa dan bernegara ini merujuk.

Pancasila merupakan peraman dari berbagai prinsip, nilai, adat istiadat bangsa yang telah hidup sejak ratusan bahkan ribuan tahun silam. Pancasila merupakan tiang pancang yang mengikat kemajemukan dan perbedaan dalam satu nafas, perasaan, pikiran, dan pandangan untuk bersama-sama menuju satu cita dan asa, yakni mewujudkan Indonesia yang berketuhanan yang maha esa, berkemanusiaan, bersatu padu, bermusyawarah hikmat dalam pengambilan keputusan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai sebuah teks yang menyejarah, tentu Pancasila perlu intervensi kreatif dan inovatif manusia Indonesia untuk menafsirkan dan membumi-bunyikan prinsip-prinsip luhur dan universal yang terkandung dalam Pancasila. Kelima sila Pancasila adalah prinsip-prinsip universal yang bersifat mujmal, global, yang perlu kontekstualisasi selaras dengan tempus dan locus yang selalu berubah dan berbeda satu sama lain. Sebagai teks agung, tentu Pancasila tidak perlu untuk dirubah, tetapi nilai-nilainya yang perlu tafsir.

Pembakuan tafsir atas Pancasila menjadi sebuah ideologi tertutup akan berakibat pada “sakralisasi” yang justru menyebabkan oligarki. Selain itu, sakralisasi tersebut juga akan menyebabkan Pancasila bisu dan tuli di tengah keramaian dan hiruk pikuk modernitas dan globalisasi. Kita pernah menyaksikan “ketulian” dan “kebisuan” Pancasila pada rejim sebelum Reformasi, di mana kelima sila disalahtafsirkan untuk kepentingan penguasa. Hak tafsir adalah hak penguasa. Kewajiban untuk mengamini tafsir tunggal adalah kewajiban rakyat.

Akibatnya, tindak-tanduk dan perilaku penguasa dianggap sebagai sebuah pengejewantahan hakiki dari Pancasila. Sedangkan, stigma “anti Pancasila”, “anti NKRI”, “tidak pancasilais”, dan “tidak cinta Indonesia” layak ditahbiskan kepada mereka yang berbeda dengan penguasa.

Keruntuhan sang penafsir tunggal beserta perangkat-perangkat kekuasaannya empat belas tahun silam turut melahirkan skeptisisme dan refusionisme atas Pancasila. Gerakan skeptik dan refusionik ini tak percaya lagi dengan keampuhan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa dan negara. Mereka menilai Pancasila hanya menciptakan paradoks-paradoks : kekayaan dan kemiskinan, kenyamanan dan keprihatinan, kemudahan dan kesulitan, kesatuan dan perpecahan.

Untuk itu, di mata mereka, Pancasila perlu diganti dengan falsafah dan ideologi lainnya seperti sekularisme, liberalisme, kapitalisme, teokrasi dan khilafah. Kecenderungan-kecenderungan ideologis ini, tampaknya, adalah fenomena yang kini tengah mewarnai kehidupan pasca Reformasi gara-gara pelbagai anomali yang terjadi dewasa ini.

Anomali dan Amok

Semua orang berharap reformasi menghadirkan sebuah tatanan yang memungkasi ketidakteraturan politik, ekonomi, dan hukum sebagai warisan dari Orde Baru. Namun, harapan itu meluruh tatkala Reformasi justru menggerogoti dan menghapus perasaan dan kenikmatan kita sebagai bangsa.

Singkat kata, meminjam istilah psikoanalisisnya Jacques Lacan dalam l’Etourdit (1973), kita tak lagi mengalami “persetubuhan” sebagai bangsa. Tak ada lagi perasaan seia dan sekata untuk mencapai “kenikmatan puncak” secara bersama-sama. Masing-masing dari kita terjebak pada pencarian dan pencapaian kepuasan pribadi atas nama kepentingan agama dan suku, hasrat ekonomi, dan libido politik yang paling jalang. Singkat kata, egoisme-feodalistik telah sempurna mengerangkeng setiap kita pada pencapaian tujuan kuasi-nyata.

Pancasila sebagai “meja statis” seperti kata Bung Karno tak lagi dijadikan sebagai medium kehangatan dan sambung rasa. Meja itu dianggap sudah tua dan tak berguna. Kelima pilar-pilarnya telah menjadi hunian rayap-rayap jahat, sehingga rapuh dan keropos. Meja yang menghampar luas tak lagi dianggap patut untuk membicarakan persoalan-persoalan bersama dalam kehangatan prinsip gotong royong dan kekeluargaan (family principle).

Malah, meja itu dijadikan sebagai gelanggang pelembagaan budaya korupsi, kolusi, nepotisme, intoleransi, kekerasan, radikalisme, egoisme, primordialisme dan tribalisme. Terang benderang, jika keadaan ini dilanggengkan, maka prinsip-prinsip spiritualitas dan kesatuan jiwa dan perasaan sebagai bangsa—seperti yang disaratkan Ernest Renan dalam artikelnya berjudul Qu’est-ce qu’une nation? akan memudar.

Pudarnya prinsip-prinsip spiritualitas, kesatuan jiwa dan perasaan dalam bingkai kejuangan “satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa” ini adalah sebuah tragedi kebangsaan yang perlu segera disikapi. Kita perlu kembali membangun sambung rasa dan empati untuk mencurahkan “rasa sakit”, “kecewa”, “keraguan” dan juga “harapan”, “keberanian”, “nyali” serta “kepercayaan”.

Kita perlu membangun arah komunikasi timbal balik yang adil untuk membangun jembatan antara energi pesimisme dan optimisme dalam menatap biduk kebangsaan dan kenegaraan itu. Kita juga perlu secara jujur mengakui bahwa selama ini Pancasila masih belum dijadikan sebagai sumber referensial utama dalam mengisi pembangunan Indonesia.

Meski para elit negara fasih mengidungkan Pancasila dalam setiap nafasnya, tetapi, pikiran dan tindakan mereka tak lain dan tak bukan adalah sebuah hipokritisme dan pengkhianatan. Hal ini terefleksikan dari produk-produk perundangan dan kebijakan negara yang ternyata masih “menyelingkuhi” prinsip dan nilai-nilai Pancasila. Sebut saja UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas, yang di dalamnya memuat pasal dan ayat yang mendorong liberalisasi industri migas dan penyingkiran secara serius partisipasi rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam dan mineral.

Produk liberal dan kapitalis dalam UU Migas ini secara telanjang bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33. Selain itu, postur APBNP 2012 juga dinilai masih menjauhkan kesejahteraan dari rakyat banyak, sebab APBNP itu dikhidmatkan bagi kepentingan elit dan penguasa.

Dalam soal ini, Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y. Thohari (2009-2014) mengatakan APBN 2012 adalah produk kolonial yang memang didedikasikan untuk birokrasi dan elite, bukan untuk rakyat. Walhasil, katanya, APBN yang tidak ”…untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” berarti tidak sejalan dengan UUD 1945 Pasal 23 Ayat (1). (Bersambung).

Andar Nubowo
Andar Nubowo
Sekjen Public Virtue Institute (PVI) Jakarta, Mahasiswa S3 Filsafat dan Epistemologi Ecole Normale Superieure (ENS) Lyon Perancis
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Kenapa Saya Mengkritik Mas Anies?

Dua hari yang lalu saya mengkritik Gubernur DKI Jakarta Mas Anies Baswedan melalui unggahan akun Instagram. Soalnya Mas Anies melempar kesalahan pada curah hujan dan...

Berpegangan Tangan dengan Leluhur

Oleh: Arlita Dea Indrianty, SMAN 36 Jakarta Esai favorit lomba: Mengenal Indonesia, Mengenal Diri Kita Bicara tentang Indonesia tidak akan membawa seseorang pada titik...

Penguatan Kultur Demokrasi di Indonesia

Sebagian persoalan dalam praktik demokrasi di Indonesia muncul dari kalangan elite yang membajak sistem. Masyarakat sebagai pemilik sah kedaulatan tertinggi dalam demokrasi hanya dijadikan...

Buntara Kalis

Oleh: Queen Vega Latiefah, SMAN 76 Jakarta Esai favorit lomba: Mengenal Indonesia, Mengenal Diri Kita Seperti cahaya rembulan di malam hari, seperti itu bayangan orang orang...

Sejarah Palestina dan Hubungannya dengan Kita

Usai Kekalahan Ottoman pada perang dunia 1 yakni pada (1914 - 1918) wilayah Palestina - Israel sejak 1922 berada di bawah mandat Inggris. Peluang...

ARTIKEL TERPOPULER

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Menilik Pencekalan Panglima Gatot

Insiden diplomatik antara Amerika Serikat dan Indonesia terjadi hari Sabtu lalu, (21/10/2017) di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Kejadiannya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dicekal untuk...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Sejarah Palestina dan Hubungannya dengan Kita

Usai Kekalahan Ottoman pada perang dunia 1 yakni pada (1914 - 1918) wilayah Palestina - Israel sejak 1922 berada di bawah mandat Inggris. Peluang...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.