Rabu, Desember 2, 2020

Memangkas Masa Jabatan Pimpinan DPD

Civil Society, Pariwisata Nasional, dan Dikotomi Ekonomi Vs Kesehatan

Dalam beberapa tahun terakhir, pariwisata telah menjadi sumber pendapatan devisa terbesar nomor dua (280 triliun Rupiah pada 2019) di Indonesia untuk kategori non-migas. Ini...

Demokrat Tetap di Jalur Politik Kebangsaan

Partai Demokrat (PD) sampai hari ini terus disangsikan mendukung secara penuh Prabowo-Sandiaga, disebut masih bersikap abu-abu. Tidak benar. Karena PD dari tingkat desa sampai...

Game of Thrones vs Ghost Fleet: Ketika Pembela Prabowo Bolos Pelajaran Bahasa

Kian hari, saya kian merasa yakin bahwa banyak kericuhan politik rakyat jelata di Indonesia pada era pasca-2014 terjadi karena seringnya kita dulu membolos pada...

Rusaknya Payung Umat

Hari-hari belakangan ini gejala keretakan umat di negeri Indonesia tercinta ini kian mengkhawatirkan. Saling hina dan caci maki antar mereka seolah telah menjadi menu...
Avatar
Feri Amsari
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO), Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

irman-gusmanKetua DPD RI Irman Gusman (dokumentasi dpdri.dream.co.id)

Keributan pemangkasan masa jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) masih menyisakan pertanyaan tak berjawab. Pertanyaan itu adalah: apakah memangkas masa jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun menjadi 2 tahun 6 bulan merupakan pilihan yang sah menurut Undang-Undang Dasar 1945? Apakah pemangkasan masa jabatan itu dapat dilakukan melalui pembentukan tata tertib DPD yang baru?

Pertanyaan tersebut perlu dijawab agar DPD terhindar dari risiko parlemen terbelah. Meskipun belum maksimal berkerja, peran DPD diperlukan untuk “menutupi” kelemahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang hanya bekerja demi partai. Membiarkan DPD terbelah dalam perebutan kursi pimpinan hanya akan merusak bangunan parlemen dua kamar yang saling mengimbangi (cheks and balances) sebagaimana dikehendaki UUD 1945.

Dasar Hukum
Bagi pimpinan DPD, pembentukan tata tertib baru yang mengatur pemangkasan masa jabatan pimpinan DPD bertentangan dengan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Pendapat pimpinan DPD itu seolah-olah perihal masa jabatan pimpinan diatur dalam UU MD3.

Padahal pendapat itu tidak benar. Faktanya, UU MD3 tidak mengatur batasan masa jabatan pimpinan DPD. Namun ketiadaan dasar hukum itu tidak hanya bagi pimpinan DPD saja. UUD 1945 dan UU MD3 tidak pula mengatur masa jabatan pimpinan MPR dan DPR.

Meski tidak diatur secara eksplisit, batasan masa jabatan pimpinan MPR dan DPR dapat ditafsirkan melalui Pasal 17 dan Pasal 87 UU MD3. Menurut pasal tersebut, pimpinan MPR dan DPR hanya dapat berhenti apabila memenuhi tiga kondisi berikut: (a) meninggal dunia; (b) mengundurkan diri; dan (c) diberhentikan.

Jika ketiga kondisi tersebut tidak terjadi, maka pimpinan MPR dan DPR tidak dapat diberhentikan sampai terpilihnya anggota MPR dan DPR yang baru melalui pemilu berikutnya. Dengan ketentuan tersebut, masa jabatan pimpinan MPR dan DPR tidak perlu diributkan.

Hal itu juga memperlihatkan bahwa pengaturan masa jabatan pimpinan legislatif pada UU MD3 bersifat timpang. Masa jabatan pimpinan MPR dan DPR dibatasi dengan tiga kondisi tersebut di atas, namun ketentuan seperti itu tidak diberlakukan bagi pimpinan DPD.

Jadi, tidak satu pasal pun dalam UU MD3 yang dapat dimaknai sebagai ketentuan untuk membatasi masa jabatan pimpinan DPD, baik bertugas hingga 5 tahun atau 2 tahun 6 bulan. Tanpa dasar hukum yang jelas dalam UUD 1945 dan UU MD3, pemangkasan terhadap masa jabatan pimpinan DPD dapat bersifat inkonstitusional.

Inkonstitusional pemangkasan masa jabatan pimpinan DPD itu semakin terasa ketika diatur berdasarkan tata tertib DPD yang baru. Tata tertib DPD hanya berkaitan dengan mekanisme pemilihan pimpinan berdasarkan Pasal 260 ayat (7) UU MD3. Pemangkasan masa jabatan pimpinan DPD bukanlah bagian dari konsep mekanisme pemilihan.

Tanpa dasar hukum yang tegas itu, keributan terkait pemangkasan masa jabatan pimpinan DPD harus dihentikan. Jika keributan itu berlarut, bukan tidak mungkin publik mulai gusar dan mempertanyakan kinerja DPD. Jangan sampai DPD berakhir sama dengan DPR: dianggap gagal mewakili aspirasi masyarakat.

Masa Jabatan dan Komunikasi
Dalam UUD 1945, satu-satunya ketentuan tentang masa jabatan berada pada Pasal 7 tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Presiden dan wakilnya hanya dapat menjabat lima tahun (untuk dua kali periode). Sepanjang Presiden dan/atau wakilnya tidak melanggar konstitusi berdasarkan Pasal 7B ayat (1) UUD 1945, maka masa jabatannya tidak dapat dipangkas. Ketentuan itu disebut sebagai masa jabatan tetap (fixed term of office) yang dianut dalam sistem pemerintahan presidensiil.

Konsep masa jabatan tetap itu juga dianut Senat (baca: DPD). Bahkan untuk masa jabatan pimpinan Senat di Amerika, periodenya otomatis disamakan dengan berakhirnya masa jabatan kepresidenan. Hal itu karena pimpinan Senat (presiding officer) dirangkap langsung oleh Wakil Presiden.

Kondisi berbeda akan ditemui pada konsep masa jabatan pimpinan Parlemen dan Perdana Menteri di Inggris, Australia, Jepang, dan Kanada yang menganut sistem parlementer. Pada negara-negara tersebut masa jabatan pimpinan lembaga legislatif dan eksekutif dapat dipangkas jika partai pendukungnya mengajukan mosi tidak percaya.

Bagi Indonesia yang cenderung menganut sistem presidensiil yang mengedepankan stabilitas politik, pemangkasan masa jabatan pimpinan Lembaga Legislatif dan Lembaga Eksekutif tidak diperkenankan. Ketika sebagian besar anggota DPD berkeinginan memangkas masa jabatan pimpinannya, tindakan itu tidak hanya pertanda perubahan konstelasi politik di DPD tetapi juga sebagai upaya menggeser sistem pemerintahan. DPD harus menghentikan keributan itu sebelum dituduh menyimpangi UUD 1945.

Di sisi berbeda, keributan itu harus dimaknai positif oleh pimpinan DPD. Bukan tidak mungkin keributan itu berpangkal dari komunikasi politik yang berjarak antara pimpinan dan anggota DPD. Jika tidak ingin berumur pendek, pimpinan DPD harus lebih “membumi” dan tidak “bersolo karir” dalam menjalankan kewenangan seremonial kelembagaannya.

Avatar
Feri Amsari
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO), Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Mengapa RUU Minol Harus Disahkan

Pada zaman yang serba modern seperti sekarang ini apa saja dapat dilakukan dan didapatkan dengan mudah karena teknologi sudah semakin canggih. Dahulu untuk mendapatkan...

Pay It Forward Merespon Dampak Pandemi Covid-19

Sinopsis Film Pay It Forward Pay It Forward merupakan sebuah film asal Amerika Serikat yang sarat pesan moral. Film ini dirilis pada tahun 2000, yang...

Senyum Ekonomi di Tengah Pandemi

Pandemi tak selamanya menyuguhkan berita sedih. Setidaknya, itulah yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Berita apa itu? Sri Mulyani, menyatakan, kondisi ekonomi Indonesia tidak terlalu...

Dubes Wahid dan Jejak Praktek Oksidentalisme Diplomat Indonesia

Pada 5 Oktober 2000 di Canberra dalam forum Australian Political Science Association, pakar teori HI terkemuka Inggris, Prof. Steve Smith berpidato dengan judul, “The...

Gejala ‌Depresi‌ ‌Selama‌ ‌Pandemi‌ ‌Hingga‌ ‌Risiko‌ Bunuh Diri

Kesehatan mental seringkali diabaikan dan tidak menjadi prioritas utama seseorang dalam memperhatikan hal yang di rasakannya. sementara, pada kenyataannya kesehatan mental sangat mempengaruhi banyak...

ARTIKEL TERPOPULER

Luasnya Kekuasaan Eksekutif Menurut Undang-Undang

Proses demokrasi di Indonesia telah memasuki tahap perkembangan yang sangat penting. Perkembangan itu ditandai dengan berbagai perubahan dan pembentukan institusi atau lembaga baru dalam...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.