Sabtu, Januari 16, 2021

Mantan Napi Korupsi Paska Putusan MK

Selalu Ada yang Pertama

Seragam berwarna mencolok tapi cantik itu, mungkin salah satu yang tercantik di sepakbola dunia, muncul lagi di halaman koran-koran, di foto-foto di laman sepakbola...

Bersalaman

Pada hari menjelang Lebaran, dua tokoh bersalaman di TMP Kalibata, Jakarta, 2 Juni 2019. SBY sedang berduka. Di lokasi pemakanan, penghormatan terakhir diberikan kepada...

Menolak Modernisasi Bukan Ketertinggalan

Sejumlah wartawan memotret unjuk rasa Aliansi Masyarakat Peduli Tata Ruang Yogyakarta berjudul "Manusia Semen" di DPRD DIY, Senin (29/2). Massa meminta Pemerintah Yogyakarta memperhatikan...

Hari AIDS Sedunia, Kondom, dan Kemunafikan Kita

1 Desember adalah Hari AIDS Sedunia (World AIDS Day) dan tahun ini adalah peringatan yang ke-28. Tema yang diusung WHO tahun ini adalah "Hands...
Avatar
Pramono U Tanthowi
Komisioner KPU RI 2017-2022 dan Wakil Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah 2015-2017.

Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang ditunggu-tunggu oleh banyak pihak soal status hukum pencalonan mantan narapidana (korupsi) dalam Pilkada. Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 itu pada intinya mengatur sebagai berikut.

Pertama, semua mantan napi (kecuali pelaku tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik) dapat diajukan sebagai calon kepala daerah setelah melewati batas waktu lima tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, bagi mantan napi tersebut wajib secara jujur dan terbuka (melalui media cetak) mengumumkan jati dirinya sebagai mantan napi.

Secara tekstual Putusan MK atas uji materi yang diajukan Perludem dan ICW ini memang tidak menyebut secara spesifik mantan napi koruptor. Namun mantan napi koruptor tidak termasuk yang dikecualikan. Yang dikecualikan hanya tiga: pelaku tindak pidana kealpaan, tindak pidana politik, dan kejahatan berulang. Artinya mantan napi korupsi termasuk yang terkena dampak putusan MK ini. Bagi saya, Putusan ini dibacakan pada waktu yang tepat dan menjadi kata akhir dari silang sengketa politik-hukum selama ini mengenai pencalonan mantan napi korupsi.

Dikatakan tepat waktu karena Putusan MK ini dibacakan sebelum dimulai tahapan pencalonan, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan.

Coba bayangkan seandainya Putusan itu dibacakan ketika proses pencalonan telah dimulai dan kebetulan ada mantan napi korupsi yang dicalonkan di suatu daerah. Kalau sudah terlanjur diajukan ke KPU, tentu calon tersebut merasa dirugikan secara materiil maupun non-materiil dengan keluarnya Putusan ini.

Kedua, dikatakan mengakhiri silang sengketa karena sejak proses pencalegan dalam Pemilu 2019 yang lalu status mantan napi korupsi menjadi bahan perdebatan politik hukum yang tidak pernah tuntas. Ketika KPU berinisiatif untuk melarang mantan napi korupsi diajukan sebagai Caleg, banyak pihak yang memuji, meski tidak kurang banyak pula yang mencela.

Kelompok-kelompok masyarakat sipil mengapresiasi KPU karena berani mengambil terobosan hukum padahal tidak ada satu pasal atau ayat pun di UU Pemilu yang melarangnya. Selain itu KPU juga tidak bersedia memenuhi desakan DPR dan pemerintah (dalam hal ini Kemendagri dan Kemenkumham) yang tidak setuju KPU mengatur larangan tersebut dalam Peraturan KPU.

Di sisi lain, ada banyak pihak yang tidak setuju dengan inisiatif KPU ini, dengan mengatakan bahwa KPU telah melampaui kewenangan. Sebab (1) UU dan MK tidak melarang mantan napi koruptor dicalonkan sebagai Caleg; (2) mantan napi korupsi juga memiliki hak politik untuk dicalonkan; dan (3) pembatasan hak politik hanya bisa dilakukan melalui UU atau Putusan Pengadilan.

Yang lebih menggelikan lagi, tidak sedikit pihak yang melihat inisiatif KPU dengan sinis. Mereka mengatakan bahwa KPU sedang bermain politik atau, lebih buruk lagi, sedang mencari sensasi. Saya berfikir, entah apa yang merasuki fikiran orang-orang seperti itu, yang selalu melihat orang lain sebagai makhluk politik dan setiap tindakan orang selalu punya motif politik.

Apakah dalam kamus hidup orang-orang seperti itu tidak ada lema “idealisme”? Pertanyaannya, apakah kita dapat mencapai demokrasi konstitusional dengan sekedar
memenuhi prosedur-prosedur demokrasi dan aturan-aturan hukum formal, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai etis dan kebaikan bersama?

Untuk melarang mantan napi korupsi maju dalam pilkada sebetulnya ada banyak jalan yang bisa ditempuh. Secara regulasi, sekurangnya ada tiga pihak yang punya peluang mengambil peran.

Pertama, KPU sebagai penyelenggara teknis dapat mengaturnya melalui PKPU. Ini jalan paling mudah. Toh, KPU mau melakukannya. Tapi risikonya juga besar: dibatalkan MA. Kedua, Revisi UU Pilkada merupakan jalan paling baik. Tapi syaratnya berat: pemerintah dan DPR harus memiliki komitmen yang sama. Dan ketiga, MK dapat mengeluarkan Putusan jika ada pihak yang mengajukan permohonan uji materi. Ini jalan paling memberi kepastian hukum, karena mengikat semua pihak.

Di luar soal regulasi, tentu parpol menjadi pihak paling berotoritas untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan atau tidak dicalonkan. Lalu masyarakat sipil punya peran untuk melakukan advokasi. Kemudian rakyat adalah pemilik kedaulatan tertinggi untuk menentukan siapa yang akan dipilih sebagai pemimpin di suatu daerah. Dan jangan lupa, kekuatan pro-demokrasi punya tanggung jawab untuk terus mengkampanyekan isu ini sehingga menjadi kesadaran publik. Tentu bagi yang setuju untuk melarang pencalonan mantan napi koruptor. Bagi yang tidak setuju, sih, ada seribu alasan yang tersedia untuk membenarkan pecalonan mereka.

Namun ternyata, MK telah menjadi penentu akhir. Dan jalan keluar yang diberikan MK telah memberi jalan tengah paling adil. Hak konstitusional mantan napi (korupsi) untuk diajukan sebagai calon kepala daerah tidak dihapuskan sama sekali.

MK hanya mengatur jeda lima tahun, yang setara dengan lama siklus penyelenggaraan Pilkada. MK mengatur pembatasan ini dengan pertimbangan nilai-nilai dalam masyarakat demokratis, antara lain: kepantasan, kesalehan, kewajaran, kemasukakalan, dan keadilan. Sehingga MK berkesimpulan bahwa hak konstitusional publik untuk mendapatkan calon pemimpin daerah yang berkualitas harus didahulukan (hal. 61-62).

Dengan keluarnya Putusan MK ini, setidaknya kita punya tiga pelajaran penting. Pertama, kita diperlihatkan bagaimana gerakan masyarakat sipil seperti ICW dan Perludem, alih-alih institusi-institusi demokrasi formal, telah ikut mengambil tanggung jawab dalam menyelamatkan pemilu dari pelaku dan perilaku korupsi. Mereka proaktif untuk melakukan advokasi dengan cara mengajukan uji materi pasal-pasal dalam UU yang potensial menciderai integritas pemilu kita.

Kedua, dengan keluarnya Putusan ini, sekali lagi MK memperlihatkan peran pentingnya dalam menyelamatkan demokrasi konstitusional. Di saat produk legislasi tidak lagi sesuai dengan tuntutan keadilan dan kemaslahatan umum, dan pada saat yang sama para pemilik kewenangan legislasi enggan untuk merevisi produk legislasinya, maka MK merespon tuntutan publik dengan putusan yang lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Ketiga, demokrasi Indonesia akan terus mengalami tantangan dari berbagai kekuatan non-demokratis. Dan sayangnya tidak semua institusi demokrasi punya visi yang sama soal nilai-nilai kebaikan bersama (common good). Dalam isu mantan napi korupsi, misalnya, ada beberapa institusi demokrasi yang berlindung di balik argumen legal-formal untuk secara sadar menghadang dan membatalkan inisiatif KPU. Ini tentu harus menjadi kewaspadaan dari semua kekuatan pro-demokrasi.

Semua pihak mungkin tahu bahwa korupsi itu buruk. Namun ternyata tidak semua menyadari bahwa korupsi telah membawa dampak sangat buruk bagi demokrasi di Indonesia, negara yang kita cintai ini.

Avatar
Pramono U Tanthowi
Komisioner KPU RI 2017-2022 dan Wakil Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah 2015-2017.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Fisika dan Kemajuan Teknologi Bidang Transportasi

Era globalisasi telah mengubah kehidupan manusia di muka bumi ini akibat dari Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan penemuan internet pada akhir–akhir Revolusi Industri...

Menilik Proses Pembentukan Hukum Adat

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dikaruniai Tuhan Yang Maha Kuasa kekayaan yang begitu melimpah di segala bidang. Segala jenis tumbuhan maupun binatang...

Milenial Menjawab Tantangan Wajah Baru Jatim

Tahun berganti arah berubah harapan baru muncul. Awal tahun masehi ke-2021 terlihat penuh tantangan berkelanjutan bagi Jawa Timur setelah setahun penuh berhadapan dengan Covid-19...

Menghidupkan Kembali Pak AR Fachruddin

Buku Pak AR dan jejak-jejak bijaknya merupakan buku biografi yang ditulis oleh Haidar Musyafa. Buku ini dicetak pertama kali pada bulan April 2020 dengan...

Menata Kinerja Buzzer yang Produktif

  Buzzer selalu hadir membingkai perdebatan carut-marut di ruang media sosial atau paltform digital lainnya. Seperti di twitter, facebook, instagram, dan media lainnya. Buzzer memiliki...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Bagaimana Menjadi Muslim Moderat

Pada tahun 2017 saya pernah mengikuti Halaqah Ulama ASEAN yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Kampanye yang digaungkan Kemenag masih seputar moderasi beragama. Dalam sebuah diskusi...

Narkoba Menghantui Generasi Muda

Narkoba telah merajalela di Indonesia .Hampir semua kalangan masyarakat positif menggunakan Narkoba. Bahkan lebih parahnya lagi adalah narkoba juga telah merasuki para penegak hukum...

“HUTRI72 – Makna ‘Dari Sabang sampai Merauke’: Pesan untuk Pemimpin dan Generasi Muda”

“HUTRI72 – Makna ‘Dari Sabang sampai Merauke’: Pesan untuk Pemimpin dan Generasi Muda” Oleh Ali Romdhoni   “…’Dari Sabang sampai Merauke’, empat perkataan ini bukanlah sekedar satu...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.