Kamis, Januari 21, 2021

Mahkamah Partai Politik

Kharisma Jati dan Komedi yang “Sakit”

Jika Marquis de Sade harus ditahan berpuluh-puluh tahun di penjara dan rumah sakit jiwa sebagai pesakitan karena karya-karyanya yang dianggap tidak bermoral, seperti yang...

Dari Presiden Inter Milan menuju Presiden RI 2024-2029

Untuk berkonsentrasi memenangkan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Erick Thohir mundur dari jabatan Presiden Inter Milan yang dijalaninya sejak November 2013. Pemilihan Presiden 2019 akan...

Sekolah Desa dan Anggaran (SADAR) di Kebumen, Pulau Harapan Indonesia

Saya sudah cukup lama memendam keinginan pergi ke Kabupaten Kebumen, Jateng. Meski kulinernya terkenal enak dan tradisi budayanya sangat kuat, hasrat ke kota tersebut...

Jokowi dan Negara Demokrasi Abal-abal

Demokrasi adalah bentuk negara yang paling buruk dalam pandangan Plato. Sebab, menurutnya, bentuk negara terbaik bukan negara yang dipimpin oleh banyak orang melainkan cukup...
Avatar
Khairul Fahmi
Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), pengajar Hukum Tata Negara, peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO), Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

golkarKetua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (tengah) didampingi Wakil Ketua Umum Agung Laksono (kedua kanan), Ketua DPP Yorrys Raweyai (kedua kiri), tokoh senior partai Theo L Sambuaga (kanan), dan Agun Gunajar Sudarsa (kiri) memimpin pertemuan dengan Barisan Muda Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari.

Mahkamah Partai Politik bukan makhluk baru dalam perpolitikan Indonesia. Keberadaannya diakui dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Namun ia belum menunjukkan taringnya sehingga publik belum merasakan arti dan fungsinya.

Peran lembaga ini kian terasa penting dalam satu tahun terakhir. Terutama ketika sejumlah partai politik didera konflik internal serius. Pembelahan partai politik menjadi dua koalisi besar seusai Pemilu 2014 menjadi salah satu pemicu retaknya hubungan internal partai politik. Bahkan kondisi tersebut berujung pada terbelahnya kepengurusan partai politik. Sebagian menghendaki berada di barisan oposisi, yang lain ingin mendukung pemerintah.

Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar adalah contoh nyata. Sampai saat ini konflik internal keduanya makin meruncing. Dalam penyelesaian konflik, jalur pengadilan justru menjadi pilihan utama pihak-pihak bersengketa. Ini menunjukkan, Mahkamah Partai ternyata belum menjadi pilihan pertama yang dinilai lebih efektif.

UU 2/2011 sesungguhnya telah menentukan apa saja kewenangan Mahkamah Partai Politik. Pasal 32 ayat (2) pada pokoknya mengatur, penyelesaian perselisihan internal partai politik dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.

Ketentuan tersebut menegaskan, yurisdiksi Mahkamah Partai adalah menyelesaikan perselisihan internal partai. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Partai Politik memerinci apa saja jenis perselisihan internal partai politik, yaitu: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota partai politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan partai politik.

Dengan kewenangan itu, tak ada alasan menempatkan mekanisme penyelesaian sengketa oleh Mahkamah Partai sekadar pelengkap dari sistem penyelesaian perselisihan internal partai. Sebab, mekanisme itu disediakan untuk memastikan penyelesaian perselisihan lebih mengedepankan semangat seperti tertuang dalam AD/ART partai.

Dengan demikian, eksistensi Mahkamah Partai sebagai lembaga yang akan memastikan kedaulatan partai politik terjaga dengan baik. Mahkamah Partai berkedudukan sebagai institusi yang akan mengawal dihormatinya kekuasaan tertinggi di dalam partai dan memastikan semua proses internal sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Bahkan, mahkamah ini dapat dinilai sebagai institusi tumpuan dalam rangka memastikan keutuhan sebuah partai politik.

Mengapa perselisihan internal di PPP dan Partai Golkar justru seperti tak berujung? Mengapa kehadiran Mahkamah Partai seperti ada dan tiada?

Ada dua problem serius terkait Mahkamah Partai Politik. Pertama, partai politik masih gagap dengan keberadaan mahkamah ini. Partai politik belum punya desain jelas ihwal penempatan Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal. Partai politik masih meraba-raba bagaimana Mahkamah Partai bekerja dan bagaimana putusan dan pelaksanaannya ditindaklanjuti.

Dalam kasus PPP, Mahkamah Partai dinilai melampaui kewenangan, sehingga putusannya dikesampingkan. Dalam kasus Golkar, putusan Mahkamah Partai justru dinilai membingungkan. Dengan komposisi hakim yang hanya efektif empat orang, Mahkamah Partai mengambil keputusan dalam keraguan. Dua hakim memenangkan kubu Agung Laksano dan dua orang lainnya malah melimpahkan penyelesaian perselisihan pada proses kasasi di Mahkamah Agung.

Dua pengalaman tersebut membuktikan betapa partai politik masih gagap dengan kehadiran Mahkamah Partai.

Kedua, ada sejumlah norma UU Partai Politik yang menimbulkan banyak tafsir dan menyulitkan bagi eksekusi putusan Mahkamah Partai. UU menentukan ada putusan yang bersifat final dan mengingat, dan ada pula yang tidak. Adapun rumusan yang ada justru terbuka ruang bagi banyak penafsiran. Selain itu, jenis perselisihan yang semestinya diatur dalam batang tubuh undang-undang justru hanya diletakkan pada bagian penjelasan.

Untuk mengatasinya, UU Partai Politik perlu diubah. Perubahan mesti dilakukan ke arah memperkuat posisi dan kewenangan, mengatur komposisi dan pengisian keanggotaan Mahkamah Partai yang lebih objektif (tapi tetap dari internal partai) dan menentukan secara tegas alur penyelesaian sengketa internal oleh Mahkamah Partai hingga keterlibatan pengadilan negara dalam penyelesaian sengketa internal partai.

*Peneliti Pusat Studi Konstitusi, Universitas Andalas, Padang

Avatar
Khairul Fahmi
Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), pengajar Hukum Tata Negara, peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO), Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Proyeksi OPEC, Konsumsi Migas Dunia akan Meningkat

Senin (18/1) penulis berkesempatan untuk memberikan kuliah umum secara daring dengan adik-adik di Politeknik Akamigas Cepu, Jawa Tengah. Maraknya pemberitaan mengenai kendaraan listrik dan...

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Towards Success: Re-evaluating Indonesia Ecological Development

Indonesia has long been an active participant of the environmental policy formation and promotion. Ever since 1970, as Dr Emil Salim appointed as the...

Apa Itu Teo Demokrasi dan Nasionalisme?

Apa itu Konsep Teo Demokrasi? Teo demokrasi terdiri dari gabungan kata yaitu teologi yang berarti agama dan demokrasi yang terdiri dari kata demos berarti rakyat dan...

Menilik Superioritas Ras dalam Film Imperium

Film Imperium yang ditulis dan disutradarai oleh Daniel Ragussis adalah sebuah film thriller yang menampilkan usaha seorang karakter utama yang mencoba untuk “masuk” ke...

ARTIKEL TERPOPULER

Pandangan Mochtar Lubis Terhadap Kemunafikan Manusia Indonesia

Pernyataan Mochtar Lubis dalam naskah pidato Manusia Indonesia (kemudian diterbitkan menjadi buku) sampai sekarang pidato ini masih relevan untuk dibahas, baik kalangan awam maupun...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Bencana Alam: Paradigma Ekologi dan Aktivisme

Ekologi sebagai kajian ilmiah tentang hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup telah memberikan perspektif baru tentang sistem keterkaitan. Namun, sebagian besar pemerhati...

Bagaimana Masa Depan Islam Mazhab Ciputat?

Sejak tahun 80-an Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jakarta dikenal "angker" oleh sebagian masyarakat, pasalnya mereka menduga IAIN Jakarta adalah sarangnya orang-orang Islam liberal,...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.