Selasa, Maret 9, 2021

Pak Jokowi, KPK Menjelang Ajal

Saad bin Ubadah dan Absennya Politik Representasi dalam Khilafah Rasyidah (Bagian 2)

Negara Madinah itu didirikan di atas jasa, pertolongan, dan kedermawanan para penduduk aselinya, yakni kelompok Anshar. Mereka telah mengorbankan segala upaya, tenaga, harta, keringat...

Risma dan Pembangunan Berkelanjutan

Seiring mendekatnya Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017, perhatian publik yang digiring media terhadap topik ini juga semakin meningkat. Tak cuma partai, aliansi masyarakat...

Di Balik Silaturahmi Syekh Al-Azhar dan Paus

Senin lalu (23 Mei) pemimpin tertinggi Al-Azhar, Syekh Ahmad Muhammad al-Tayyib, mengunjungi Vatikan dan bertemu dengan Paus Fransiskus. Silaturahmi pemimpin umat Sunni dan Katolik...

Munir dan Negara yang Akrab dengan Kehilangan dan Menghilangkan

Saat itu saya tengah asyik menikmati sesi diskusi dengan Jan Breman, sosiolog Universitas Amsterdam, yang kebetulan tengah bertandang ke Historia, majalah sejarah tempat saya...
Avatar
Hariman Satria
Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

dom-1454499915Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri) didampingi Wakil Ketua Laode M Syarif memberikan keterangan pers tentang revisi UU KPK di Jakarta, Rabu (3/2). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Serangan badai dan pelemahan terhadap Komisi Pemberantsan Korupsi sepertinya belum akan berhenti, paling tidak hingga setahun ke depan. Kini, skenario pelemahan itu secara perlahan bergulir dari Istana ke Parlemen.

Identifikasi pelemahan itu lebih mudah diendus setalah mengamati draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU KPK) yang dinisiasi oleh pemerintah. Padahal, masih hangat perdebatan di tengah khalayak soal komposisi pimpinan KPK yang belum lama ini dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Ketika itu ada perdebatan tentang perlu tidaknya komisioner yang berlatar belakang jaksa atau polisi.

Isu yang juga terus menggelinding adalah mengenai nasib penyidik KPK Novel Baswedan yang akan segera disidangkan di pengadilan atas dugaan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Meskipun tidak dapat dinafikan bahwa kasus Novel adalah bagian dari kriminalisasi yang dirancang oleh orang-orang tertentu yang sasarannya jelas mengamputasi KPK.

Harus diakui, problem-problem tersebut sedikit-banyak jelas mempengaruhi performa KPK dalam memberantas korupsi. Belum lagi jika melihat secara komprehensif episode pelemahan terhadap KPK dilakukan oleh sekelompok orang (baca: mafia) yang berusaha memojokkan dan mereduksi KPK baik secara institusional maupun personal.

Aroma pelemahan terhadap KPK akan semakin kental terasa ketika kita mencermati draf revisi UU KPK yang saat ini hangat diberitakan media. Bergulirnya RUU tersebut ikut memetakan pola relasi kuasa di internal parlemen. Mayoritas fraksi hampir menyepakati draf RUU KPK, kecuali Fraksi Gerindra yang tegas menolak.

Jika ditelisik, paling tidak ada empat hal krusial yang akan menggerogoti nasib KPK dalam draf RUU KPK tersebut. Bukan mustahil ini tanda-tanda kiamat bagi KPK.

Pertama, perihal Dewan Pengawas KPK. Poin ini dalam draf RUU KPK diatur pada Pasal 37A-37F. Hal yang menarik adalah logika yuridis pembentuk undang-undang yang mengintegrasikan ketentuan ini dalam RUU KPK. Bisa dibayangkan tanpa raison de’etre yang jelas tiba-tiba Dewan Pengawas akan dibentuk, yang salah satu kewenangannya adalah mengevaluasi kinerja pimpinan KPK.

Hal ini bisa menjadi blunder bagi KPK. Sebab, secara internal KPK telah memiliki Komite Etik yang ditugaskan menegakkan kode etik di internal KPK. Keberadaan Dewan Pengawas akan tumpang tindih dengan Komite Etik. Tidak hanya itu, Dewan Pengawas justru akan menjadi duri dalam daging bagi KPK ketika melakukan pemberantasan korupsi.

Keanehan yang lain adalah Dewan Pengawas yang akan dibentuk pada KPK justru tidak ditemukan pada lembaga penegak hukum yang lain, seperti Kejaksaan dan Kepolisian. Meskipun di Kepolisian ada organ yang bernama Profesi dan Pengamanan (Propam), hakikatnya adalah sebagai penegak kode etik.

Pendeknya, penyusun draf RUU KPK membangun logika terbalik. Selama KPK berdiri belum ada satu bukti kuat yang menunjukkan bahwa ada tindak pidana yang dilakukan oleh pimpinan KPK dan pegawainya, kecuali aksi kriminalisasi yang menimpa mantan pimpinan KPK seperti Bambang Widjojanto, Abraham Samad, dan terakhir Novel Baswedan, penyidik KPK.

Bandingkan dengan oknum-oknum di instansi Kepolisian dan Kejaksaan yang ditangkap karena melakukan kejahatan. Artinya, urgensi pembentukan Dewan Pengawas bukan di KPK tetapi di penegak hukum yang lain.

Kedua, perihal penyadapan yang dalam draf RUU KPK diatur pada Pasal 12A-12F. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pengungkapan kasus korupsi lebih mengandalkan penyadapan, karena sifat dan karakter kejahatan korupsi yang sistematis dan menggunakan modus operandi yang sulit. Karena itu, penanganan kasus korupsi membutuhkan extra ordinary measures.

Jika kewenangan penyadapan itu harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas, ini menunjukkan ada upaya untuk menyabotase kewenangan penyidik melalui Dewan ini.  Apalagi tidak ada jaminan bahwa Dewan Pengawas adalah lembaga yang steril. Sebab, Pasal 37D draf RUU KPK menyebutkan bahwa Dewan Pengawas diangkat oleh Presiden. Artinya, keberadaan Dewan Pengawas membawa misi terselubung yang rawan disusupi oleh kepentingan tertentu.

Hal lain yang patut menjadi perhatian adalah terkait dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Izin penyadapan melalui Dewan Pengawas tidak pernah dikenal, baik dalam KUHAP maupun dalam hukum pidana formil yang lain. Jadi, draf RUU KPK ini kelak berpotensi menciptakan disharmoni penegakan hukum karena tidak bersesuaian dengan peraturan yang lain.

Ketiga, ihwal surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang diatur pada Pasal 40 draf RUU KPK. Rupanya pembentuk draf RUU KPK lupa bahwa KPK berada pada level yang berbeda dalam menangani kasus korupsi bila dibandingkan dengan aparat penegah hukum lain. Logika yuridisnya adalah jika KPK diberi kewenangan mengeluarkan SP3, itu berarti merontokkan keseriusan dan kematangan KPK pada saat menyidik perkara korupsi.

Selama ini sudah terbukti tak satu pun perkara korupsi yang dituntut KPK di mana terdakwa divonis bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum di meja hijau. Jadi, jika kewenangan SP3 diberikan kepada KPK, itu artinya KPK tidak lebih dari Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas korupsi. Padahal, tidak dapat dinafikan bahwa KPK lahir di tengah suasana kebatinan memberantas korupsi.

Keempat, larangan merekrut penyidik independen yang diatur pada Pasal 43 draft RUU KPK. Mencermati rumusan RUU ini, kita patut mengernyitkan dahi sebab KPK tak boleh lagi mengangkat penyidik independen sebagaimana dilakukan selama ini. Secara tersirat ini akan menempatkan KPK dalam posisi yang lemah dan sulit, sebab ia akan bergantung pada Polri.

Jika KPK menangani kasus korupsi yang ditengarai melibatkan orang dalam Polri, tentu hal ini akan mempengaruhi kinerja penyidik di internal KPK. Apalagi mekanisme pemberhentian penyidik KPK harus atas usul Polri itu sendiri. Intinya, draf RUU ini justru berpotensi menempatkan KPK dan Polri untuk head to head alias duel bukan duet bareng memberantas korupsi.

Jadi, mustahil membayangkan KPK berlari mengejar koruptor dengan tenaga kuda tetapi pemerintah menyuntikkan KPK dengan tenaga ayam. Walhasil, KPK di ambang ajal.

Avatar
Hariman Satria
Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Harap-Harap Cemas Putusan MK pengujian Perubahan UU KPK

Sudah setahun lebih setelah UU No. 19 Tahun 2019 (perubahan UU KPK) disahkan dan bentuk penolakan pun masih senantiasa digulirkan. Salah satu bentuk penolakan...

Mereformulasi Pengaturan Hukum Mitigasi Bencana

Bencana alam seringkali tidak dapat diprediksikan. Dimana jenis bencana alam yang terjadi tersebut turut menimbulkan korban jiwa, kerugian materil ataupun kerugian imateril kepada masyarakat...

Apresiasi dan Masalah Tersisa Pencabutan Perpres Miras

Kita patut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas tindakan berani dan jujur Presiden Jokowi untuk mencabut lampiran Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Investasi...

Amuk Leviathan Hobbesian dalam Konflik Partai Demokrat

Tahun 1651, Thomas Hobbes menerbitkan buku berjudul “Leviathan”. Nama leviathan merujuk kepada monster sangat ganas dalam mitologi Yunani. Makhluk yang hidup di lautan ini...

Dialektika Hukum Kepemiluan

Dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan, hukum dan politik merupakan dua hal yang memiliki keterikatan secara timbal balik. Hubungan timbal balik antara hukum dan politik tersebut...

ARTIKEL TERPOPULER

Amuk Leviathan Hobbesian dalam Konflik Partai Demokrat

Tahun 1651, Thomas Hobbes menerbitkan buku berjudul “Leviathan”. Nama leviathan merujuk kepada monster sangat ganas dalam mitologi Yunani. Makhluk yang hidup di lautan ini...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Euforia Bahasa Arab

(Ilustrasi) Pameran busana tradisional Arab dalam Pekan Kebudayaan Saudi Arabia di Jakarta, Minggu (27/3). ANTARA FOTO/Rosa Panggabean. Entah apa yang ada di dalam pikiran sejumlah...

Injil Muslim: Kontroversi Barnabas Revisited

Minggu ini saya mengajar topik "A Muslim Gospel" (Injil Muslim) dalam mata kuliah "Islam and Christian Theology". Saya menugaskan mahasiswa untuk membaca The Gospel...

Madinah, Tinjauan Historis

Yatsrib atau yang sekarang dikenal dengan nama Madinah merupakan salah satu daerah yang subur di Jazirah Arab pada masa itu. Penduduk Madinah sebelum Islam...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.