Minggu, November 29, 2020

Kolom: Kekuasaan Konstitusional Basuki

Juara Lagi, Tapi…

Jika Anda adalah adalah pencinta sepakbola yang memulainya dari pesona dan masa jayanya Serie A, dan kemudian menjatuhkan hati kita kepada tim selain Juventus,...

Surat Al-Maidah Itu Ayat-Ayat Polemik

Surat al-Maidah menjadi begitu populer dalam beberapa hari terakhir. Selain dikutip karena mengandung ayat yang sering dipahami sebagai larangan memilih pemimpin non-Muslim, surat al-Maidah...

Mengkafirkan Pahlawan, Menistakan Indonesia

Saya melihat tahun 2016 yang baru lewat adalah masa-masa yang tidak menyenangkan bagi para pahlawan nasional kita. Masih membekas dalam ingatan, bagaimana pada Mei 2016,...

Subur Simbolnya, Gersang Rohaninya

Sejarah Islam pernah mencatat goresan luka dalam sikap kaum ulama menghadapi kekuasaan. Sebagian besar ulama menunduk di hadapan Sultan dan bersedia menjadi, ibarat kata,...

Foto udara kawasan pemukiman padat di bantaran Sungai Ciliwung kawasan Kampung Pulo dan Bukit Duri, Jakarta Timur, Kamis. ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo
Foto udara kawasan pemukiman padat di bantaran Sungai Ciliwung kawasan Kampung Pulo dan Bukit Duri, Jakarta Timur, Kamis. ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo

Pada saat kolom ini ditulis, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tengah menjadi pembicaraan publik karena baru saja melakukan eksekusi penertiban penduduk Kampung Pulo, Kampung Melayu, Jakarta Timur, yang setiap musim hujan menjadi langganan banjir. Karena langkah itu, Basuki muncul dalam berbagai meme di media sosial, yang secara umum mendiskreditkan dirinya.

JJ Rizal, sejarawan muda yang banyak bertutur tentang sejarah Betawi, menuduh Basuki inkonsisten, bertindak tidak adil terhadap rakyat kecil. Jika mau konsisten, jika mau bertindak adil, seharusnya yang digusur bukan hanya warga Kampung Pulo, tapi juga warga Pluit, Jakarta Utara, tempat tinggal Basuki, yang menurut Rizal, juga daerah resapan air yang seharusnya dibebaskan dari permukiman penduduk. Tapi, bukan Basuki jika menerima tuduhan begitu saja. Mantan Bupati Belitung Timur ini balik menyerang. Dan seperti biasa, ungkapan yang ia gunakan, menurut standar etika ketimuran dianggap tidak pantas.

Basuki adalah manusia penuh kontroversi. Sebagai pemimpin ia dinilai tidak layak diteladani karena kerap mengumbar kata-kata kasar, terutama untuk menyerang lawan-lawannya. Karena caranya yang dinilai tidak tepat, substansi yang disampaikannya terkadang kabur, gagal menjadi perhatian karena publik lebih fokus pada gaya bicaranya ketimbang isinya. Uniknya, sudah tahu seperti itu, Basuki tetap bergeming mempertahankan gayanya, meski sudah dihujani saran, kritik, bahkan kecaman.

Begitulah trademark Basuki saat ini. Kontroversial, pemarah, dan tidak sensitif. Ia, misalnya, tidak segan-segan mengancam memecat bawahannya yang dianggap tidak becus bekerja. Ungkapan-ungkapan yang menurut skala umum sangat sensitif, disampaikannya di muka umum dengan suara lantang. Tujuan tindakannya bagus, tapi karena dianggap sudah melampaui batas kewajaran, menjadi dianggap kurang patut.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama memberikan keterangan usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo membahas hak angket yang akan diajukan DPRD DKI di Istana Merdeka, Jakarta. ANTARA FOTO/Yudhi MahatmaTapi, di luar itu semua, ada sisi lain yang kurang mendapat perhatian publik, yaitu Basuki bertumpu pada kekuasaan konstitusional. Mungkin akan banyak kalangan tidak setuju dengan ungkapan ini, tapi mari kita lihat. Dalam banyak kesempatan, Basuki menegaskan dirinya rela mati demi (menegakkan) konstitusi.

Ada dua ciri utama pemimpin yang berpijak pada kekuasaan konstitusional. Ciri pertama, lebih mementingkan kepentingan jangka panjang. Ia rela dibenci atau bahkan dicaci maki oleh sebagian kecil rakyat untuk membela yang lebih besar. Ia rela mengorbankan kepentingan jangka pendek (dipilih dalam pemilu) untuk kepentingan jangka panjang.

Pejabat yang mengutamakan kepentingan jangka pendek akan berpikir seribu kali untuk melakukan penggusuran yang memunculkan caci maki publik. Pejabat yang ingin dipilih kembali dalam pemilu berikutnya pasti akan berusaha menyenangkan semua pendukung, bahkan lawan-lawan politik. Popularitas dan elektabilitas akan lebih dipertimbangkan ketimbang hasil pembangunan jangka panjang yang mungkin baru bisa dinikmati publik pada saat dirinya sudah tidak lagi menjabat, atau bahkan sesudah dirinya meninggal.

Para elite politik saat ini, meminjam istilah Buya Syafii Maarif, banyak yang menderita rabun ayam. Hanya mampu melihat benda-benda pada jarak dekat dan tidak bisa melihat sesuatu yang jauh kecuali fatamorgana. Jika kegelapan datang (pada malam hari), tidak bisa melihat apa-apa dan berbuat apa-apa kecuali melangkah mengikuti kegelapan. Para politikus rabun ayam, jika berada di tengah-tengah para koruptor, tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengikuti langkah mereka.

Ciri kedua, lebih memilih dukungan rakyat ketimbang elite. Basuki, setidaknya untuk saat ini, menjadi satu-satunya kepala daerah yang berani bercerai dari partai-partai pendukungnya untuk menjadi pemimpin yang benar-benar independen. Basuki tidak ingin disandera oleh kepentingan (sekelompok elite) partai yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat.

Saya yakin banyak kalangan yang tidak tahu bahwa lebih memilih dukungan rakyat ketimbang dukungan elite adalah salah satu butir nasihat Niccolo Machiavelli (1469-1527) yang lebih dikenal sebagai penganjur paham politik menghalalkan segala cara. Kata Machiavelli, orang yang menjadi penguasa karena dukungan para bangsawan (elite) akan menghadapi kesulitan yang lebih besar daripada orang yang diangkat menjadi penguasa oleh dukungan rakyat, karena ia selalu dikelilingi orang-orang yang merasa sama derajatnya dan karena itu ia tak dapat memerintah atau mengatur menurut keinginannya.

Mengapa nasib Presiden Jokowi seperti sekarang ini, tidak bisa menerapkan hak prerogatifnya secara independen, karena ia “berutang budi” pada para elite (partai politik), dan mereka selalu mengelilinginya, memaksakan keinginan-keinginannya, sehingga ketentuan-ketentuan yang seharusnya dijalankan sesuai konstitusi tidak bisa dieksekusi. Maka wajar jika publik menuntut Jokowi tampil sebagai presiden, bukan sebagai “petugas partai”. Kekuasaan presiden diatur dalam konstitusi, sedangkan petugas partai bisa bertentangan dengan konstitusi.

Pada situasi seperti sekarang ini, kekuasaan konstitusional menjadi opsi penting karena bisa menjadi satu-satunya pegangan (landasan) di tengah ketidakpastian. Tanpa berpegang pada kekuasaan konstitusional, pemimpin (pada level mana pun) akan terombang-ambing oleh beragam kepentingan, terutama kepentingan mereka yang merasa berjasa mengantarkannya pada kursi kekuasaan. Kalaulah harus berpegang pada kepentingan itu, maka satu-satunya kepentingan yang harus diutamakan adalah kepentingan rakyat, karena pada kepentingan rakyat itulah kekuasaan konstitusional berpihak.

Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Nostalgia Dinasti Politik Pemimpin Negara

Pasca bergulirnya reformasi 1998, khususnya dengan terbitmya UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah serta peraturan-peraturan pemerintah yang...

Tebet, Megamendung, dan Petamburan

Pandemi corona makin liar. Jika sebelumnya cluster penyebaran corona menyeruak di rumah sakit, perkantoran, sekolah, pesantren, perumahan, restoran, dan RT/RW -- kini tengah ramai...

Messi Adalah Nabi dan Maradona Adalah Tuhan

Paus Francis tersenyum. Ia juga berasal dari Argentina. Saat itu Ia mengunjungi klub sepokbola di Buienes Aires, Argentina: the Sportivo Pereyra de Barracas FC. Di...

Pentingnya Vitamin bagi Tubuh Di Era New Normal

Daya tahan tubuh atau imunitas menjadi benteng untuk mencegah virus masuk dan menyerang tubuh kamu. Dengan dimulainya aktivitas di luar rumah lagi di masa...

Saatnya Mempertanyakan Amatiran Politik Sumatera Barat

..."Kami simpulkan sedikit inti tulisan sebelumnya. Menurut data BPS, Sumatera Barat hari ini memiliki kue ekonomi kecil, produktivitasnya rendah, dan kesejahteraannya yang tidak sedang...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

Beberapa Kesalahan Berpikir Kita

Proses berpikir merupakan salah satu komposisi dari pola aktifitas manusia dalam kehidupan, sekaligus menjadikan nya sebagai prestise seseorang agar terhindar dari segala bentuk keterasingan...

“Pilkada Pandemi” dan Pertanyaan Soal Substansi Demokrasi

Pilkada sebagai sebuah proses politik di negara demokrasi adalah salah satu wujud terpenuhinya hak politik warga negara, selain terjadinya sirkulasi elite penguasa. Namun di...

Messi Adalah Nabi dan Maradona Adalah Tuhan

Paus Francis tersenyum. Ia juga berasal dari Argentina. Saat itu Ia mengunjungi klub sepokbola di Buienes Aires, Argentina: the Sportivo Pereyra de Barracas FC. Di...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.