Senin, November 30, 2020

Khilafah: Tujuan atau Sarana? [Bagian I]

Muhammadiyah dan NU: Mitos Islam Berkemajuan dan Pluralisme

Sebuah hasil riset menyebutkan bahwa pluralisme di NU hanya mitos. Hanya elitenya. Tapi NU akar rumput adalah intoleran yang eksklusif. Tidak menerima keragaman bahkan...

Pendidikan Karakter Kita

Ivan Illich (1926 – 2002) pernah menyampaikan sindiran, “Nenekku ingin saya berpendidikan, maka beliau melarangku pergi ke sekolah”. Sedangkan dalam Sceptical Essays, Bertrand Russell...

Nasib Orang Asli Usai Perjuangan dan Pesta Pora Jokowi

Setiap 9 Agustus komunitas Bangsa Minoritas dan kelompok-kelompok Orang Asli di seluruh dunia merayakan World Indigenous Day. Di Indonesia, perayaan ini justru terasa begitu...

Mengukur Eskalasi Konflik Azerbaijan-Armenia

Konflik terbuka Armenia-Azerbaijan kembali terjadi dan memakan korban jiwa di kedua belah pihak. Perang disebabkan sengketa perbatasan kedua negara di wilayah Nagorno-Karabakh. Kedua negara...
Avatar
Akhmad Sahal
Kandidat PhD, University of Pennsylvania, Amerika Serikat. Pengurus Cabang Istimewa NU Amerika.

Seberapa sentral ide tentang khilafah dalam doktrin politik Islam? Apakah institusi khilafah merupakan tujuan pada dirinya sendiri yang kewajibannya berlaku permanen? Atau keberadaannya tak lebih bersifat instrumental saja, yang bisa diganti dengan institusi politik lain?

Ada baiknya kita menyimak Al-Ahkam al-Sulthaniyyah karya Abu Hasan Ali Al-Mawardi ( w. 450/1058), karya klasik perihal khilafah dalam khazanah politik Sunni. Di situ Al-Mawardi menyebutkan khilafah adalah kepemimpinan politik yang berperan menggantikan Nabi Muhammad dalam memelihara agama dan mengatur dunia (khilafah al-nubuwwah fi hirasah al-din wa siyasah al-dunya).

Baginya, khilafah merupakan sistem politik yang dirancang demi tegaknya fundasi agama (qawa’id al-millah) dan kemaslatan umat (mashalih al-umma). Mawardi secara khusus menekankan kenisacayaan keberadaan khilafah demi kelangsungan umat dan tegaknya syariah.

Dalam konsepsi Al-Mawardi tentang imamah (kepemimpinan politik), keabsahan seorang khalifah ditentukan melalui pemilihan yang dilakukan oleh komite penyeleksi, disebut ahlul halli wal ’aqdi, terhadap sejumlah kandidat yang dianggap memenuhi sejumlah persyaratan tertentu, untuk kemudian mendapatkan persetujuan umat melalui bai’at.

Di sini posisi Mawardi berseberangan dengan pandangan Syiah mengenai imamah yang seleksinya tidak berdasar pemilihan (ikhtiyar), melainkan sudah ditentukan oleh nash. Masyhur diketahui bahwa dalam perspektif Syiah, imamah merupakan hak eksklusif Ali bin Abu Thalib dan keturunannya atas dasar penunjukan oleh Nabi sendiri untuk mewarisi perannya sebagai pemegang otoritas politik dan keagamaan sepeninggal beliau.

Karena itu, dalam pandangan Syiah, seorang imam juga mempunyai karakter yang sama dengan Nabi, yakni ma’shum (tak bisa salah). Khalifah dalam konsepsi Mawardi bukanlah sosok yang ma’shum.

Namun di sisi lain, dengan menempatkan institusi khilafah sebagai khilafah al-nubuwwah, pengganti kenabian, Mawardi, disadari atau tidak, memposisikan khilafah sebagai penguasa yang otoritas dan legitimasi politiknya bersumber langsung dari Tuhan. Seorang khalifah dalam konsepsi Mawardi adalah sosok yang bisa mengklaim kedaulatan dirinya sebagai manifestasi dari kedaulatan Tuhan. Dengan kata lain, khalifah dipandang sebagai wakil atau agen Tuhan di bumi.

Gambaran Mawardi tentang khilafah tersebut tampaknya berbeda dengan apa yang berkembang pada masa Khulafa’ur Rasyidin. Pada saat Abu Bakar diangkat menjadi khalifah pertama setelah Nabi wafat, beliau dengan tegas menyatakan diri sebagai khalifatu Rasulillah (pengganti Rasulullah).

Dalam pidatonya, ia antara lain mengatakan: “Jika aku berlaku adil dalam urusanku, sokonglah. Akan tetapi jika aku menyimpang, luruskanlah aku… Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi kalau aku melanggar perintah-Nya, jangan kalian ikuti aku.”

Demikian juga Umar bin Khattab. Ketika seseorang berkata kepada Umar, “Engkaulah khalifah Rasulullah,” Umar menjawab: “atau lebih tepatnya khalifah (pengganti) Abu Bakar, dan Abu Bakar adalah pengganti Rasulullah.”

Kesan yang muncul dari sebutan khalifatu Rasulillah yang dipakai Abu Bakar: seorang khalifah dianggap semata-mata sebagai pengganti Nabi, di luar kapasitasnya sebagai Nabi. Perannya lebih sebagai ra’iy (gembala) bagi umat. Khalifah lebih merepresentasikan diri sebagai sosok yang bertindak atas nama umat ketimbang sebagai pemegang kedaulatan absolut Tuhan. Apabila ia menyimpang, umat berhak mengingatkan dan meluruskannya kembali.

Pandangan tentang khalifah sebagai ra’iy (gembala) ini bisa kita temukan pada karya sejumlah ulama sebelum Mawardi. Abu Yusuf, misalnya, dalam Kitab al-Kharaj, menampilkan citra khalifah ebagai ra’iy (shepherd). Tulisnya: ”Pagi dan malam paduka bekerja membangun untuk rakyat. Tuhan telah menjadikanmu sebagai ra’iy (gembala), memasrahkan agar urusan rakyat menjadi urusan paduka. Janganlah paduka menyalahgunakan wewenang yang telah Tuhan anugerahkan ke paduka.”

Di mata Abu Yusuf, khalifah berkewajiban menegakkan keadilan dan mewujudkan terciptanya kebahagiaan bagi gembalaannya. ”Penggembala yang paling bahagia di hadapan Allah di hari kiamat adalah mereka yang membikin rakyat gembalaannya bahagia.”

Namun, sebutan khalifatu Rasulillah perlahan-lahan bergeser digantikan oleh gelar lain, yakni khalifatullah. Ini terjadi terutama pada periode pasca Khulafa’ur Rasyidin. Naiknya Dinasti Umayyah mengubah watak dan struktur institusi khilafah itu sendiri. Khilafah tampil dalam bentuk kerajaan/monarki, di mana takhta diwariskan secara turun temurun.

Para khalifah dari Bani Umayyah dan Abbasiyah lebih condong untuk menyebut diri sebagai khalifatullah. Tujuannya untuk memantapkan legitimasi politiknya di hadapan umat. Begitulah, pendiri dinasti Umayyah, Mu’awiyah bin Abu Sufyan, pun menggunakan titel khalifatullah, ketimbang khalifatu Rasulillah. Ini, misalnya, terekam dalam surat Abu Bakrah ke Mu’awiyah yang menyebutnya sebagai halifatullah fi khalqih (deputi Allah atas makhlukNYA). Penyair Marwan bin Abul Janub menyebut Khalifah Mu’tashim sebagai khalifatullah.

Seiring dengan perjalanan waktu, gambaran tentang khalifah sebagai wakil Tuhan menjadi semakin kokoh manakala kekuasaan Islam meluas ke wilayah non- Arab, khususnya Persia. Satu hal yang perlu dicatat, penguasa dalam perspektif Sasanid (Persia Kuno) dilihat sebagai perwujudan bayang-bayang Tuhan di bumi. Seorang raja berkuasa berdasar mandat dari Tuhan, dan bertanggung jawab langsung kepada Tuhan.

Kepatuhan rakyat terhadapnya tidak hanya dianggap sebagai keharusan, tapi juga merupakan sesuatu yang sudah semestinya. Citra khalifah sebagai ”bayang-bayang Tuhan” ini lalu merasuk dalam nomenklatur politik kekhalifahan Abbasiyah, di antaranya melalui karya-karya yang berisi nasihat dan saran untuk penguasa yang lazim dinamakan sebagai ”cermin-untuk-raja” atau ”nasihat-untuk-raja.” Dari sinilah berkembang visi tentag khalifah sebagai dzillullah fil ardl (bayang-bayang Tuhan di bumi).

Berbeda dengan gelar khalifatu Rasulillah yang menempatkan khalifah lebih sebagai gembala (ra’iy) bagi umat, sebutan khalifatullah memunculkan kesan bahwa sang khalifah adalah sosok yang mewakili Tuhan sekaligus memanifestasikan keabsolutan kedaulatan Tuhan.

Gambaran tentang khalifah sebagai agen Tuhan dengan kekuasaan absolut inilah saya kira yang secara kuat terpancar dari pandangan Mawardi tentang khilafah. Perlu diketahui, sejatinya Mawardi dalam kitabnya mengakui bahwa ia lebih condong dengan sebutan khalifatu Rasulillah ketimbang khalifatullah. Namun kalau dilihat bagaimana ia melukiskan betapa absolutnya kekuasaan khalifah, Mawardi tampaknya tak beranjak jauh dari konsepsi Umayyah dan Abbasiyah tentang khalifah sebagai wakil Tuhan.

Apakah pandangan Mawardi tentang khilafah ini merepresentasikan konsepsi Islam klasik tentang tatanan politik Islam? Bagaimana konsepsi tentang khalifah dengan kekuasaan absolut ini ketika berhadapan dengan realitas politik zamannya? (Bersambung)

(Arsip yang ditayangkan ulang)

Baca juga: 

Khilafah itu Institusi Politik, Bukan Agama!

Pemisahan Khilafah dan Otoritas Agama

Avatar
Akhmad Sahal
Kandidat PhD, University of Pennsylvania, Amerika Serikat. Pengurus Cabang Istimewa NU Amerika.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Nostalgia Dinasti Politik Pemimpin Negara

Pasca bergulirnya reformasi 1998, khususnya dengan terbitmya UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah serta peraturan-peraturan pemerintah yang...

Tebet, Megamendung, dan Petamburan

Pandemi corona makin liar. Jika sebelumnya cluster penyebaran corona menyeruak di rumah sakit, perkantoran, sekolah, pesantren, perumahan, restoran, dan RT/RW -- kini tengah ramai...

Messi Adalah Nabi dan Maradona Adalah Tuhan

Paus Francis tersenyum. Ia juga berasal dari Argentina. Saat itu Ia mengunjungi klub sepokbola di Buienes Aires, Argentina: the Sportivo Pereyra de Barracas FC. Di...

Pentingnya Vitamin bagi Tubuh Di Era New Normal

Daya tahan tubuh atau imunitas menjadi benteng untuk mencegah virus masuk dan menyerang tubuh kamu. Dengan dimulainya aktivitas di luar rumah lagi di masa...

Saatnya Mempertanyakan Amatiran Politik Sumatera Barat

..."Kami simpulkan sedikit inti tulisan sebelumnya. Menurut data BPS, Sumatera Barat hari ini memiliki kue ekonomi kecil, produktivitasnya rendah, dan kesejahteraannya yang tidak sedang...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

Luasnya Kekuasaan Eksekutif Menurut Undang-Undang

Proses demokrasi di Indonesia telah memasuki tahap perkembangan yang sangat penting. Perkembangan itu ditandai dengan berbagai perubahan dan pembentukan institusi atau lembaga baru dalam...

Bukankah Allah Menegaskan Dunia Ini Tak Akan Pernah Sama?

Kenapa ada orang yang bersikeras mengharuskan umat manusia berada di bawah satu panji atau berprilaku dengan satu cara (manhaj). Apakah demikian yang diajarkan Al-Quran?...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.