Sabtu, Desember 5, 2020

Jurus Akhlak Erick Thohir Membenahi BUMN

Feminis dan Moderat, Pak Yunahar yang Disalahpahami

Prof. Dr. Yunahar Ilyas salah seorang tokoh Muhammadiyah secara pribadi saya tidak punya interaksi yang intensif. Selama ini saya tak banyak bertatap muka, apalagi...

Senjakala Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus

Belakangan ini hingga sekarang, kampus-kampus ternama di negeri ini sedang mengadakan rangkaian penerimaan mahasiswa baru. Rangkaian penerimaan ini biasanya berjenjang mulai dari tingkat Universitas,...

Menghormati Pilihan Basuki

Pada awalnya, Gubernur (petahana) DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berada dalam dilema antara memilih jalur perseorangan atau jalur partai politik. Setelah dilakukan silaturahmi antar...

Ujian Independensi Basuki

Calon independen (perseorangan) dalam pemilu kepala daerah (pilkada) sah menurut undang-undang. Tetapi, mengapa ada upaya terus-menerus, terutama dari kalangan aktivis partai politik, untuk mempersepsikan...
Endang Tirtana
Endang Tirtana
Si Anak Kampung yang merantau di Jakarta dan Alumni Pesantren Kulliyatul Muballigien Muhammadiyah Padangpanjang

Dalam rentang seratus hari pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo, gebrakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menjadi sorotan publik.

Kasus penyelundupan onderdil Moge Harley Davidson dan Sepeda Brompton yang melibatkan petinggi direksi maskapai Garuda Indonesia menjadi pintu masuk bagi Erick. Tanpa membuang waktu, Erick memecat jajaran direksi Garuda termasuk direktur utama, I Gusti Ngurah Akshara. Kasus penyelundupan menambah daftar karut-marut maskapai pelat merah tersebut, setelah sebelumnya didera skandal rekayasa laporan keuangan.

Sudah jamak bahwa praktik bisnis BUMN kerap tersandung persoalan, dari isu korupsi hingga dijadikan sapi perah bagi politisi dan partai politik. Setiap pergantian rezim selalu diiringi pengisian jajaran komisaris dan direksi dari para pendukung partai berkuasa.

Jika kita kilas balik pada awal berdirinya BUMN, sebagian besar didominasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang menjadi sasaran nasionalisasi semasa komando pembebasan Irian Barat pada 1958. Ada pula yang dinasionalisasi pada masa awal kemerdekaan, termasuk maskapai Garuda.

Bisa dikatakan bahwa sejarah BUMN lekat dengan semangat nasionalisme, kemandirian dari modal kolonial yang menguasai perekonomian Indonesia pasca-kemerdekaan. Meskipun secara resmi telah mengakui kemerdekaan Republik, perusahaan-perusahaan milik Belanda tetap beroperasi di Indonesia.

Momentum dekolonisasi Papua membakar semangat anti-neokolonialisme di Tanah Air. Keengganan Belanda melepas Papua kepada Republik dijawab dengan mobilisasi massa dan sukarelawan, disertai aksi-aksi pendudukan oleh serikat-serikat buruh atas perusahaan-perusahaan Belanda.

Sayangnya, cerita tentang korupsi di tubuh BUMN nyaris setua usia BUMN itu sendiri. Isu mafia migas di Pertamina misalnya terus berlangsung hingga memasuki era reformasi. Masih lekat dalam ingatan, bagaimana Jokowi memutuskan membubarkan anak usaha Petral sebagai bagian dari reformasi tata kelola migas.

Di tangan Jokowi, BUMN menjadi ujung tombak dalam berbagai proyek infrastruktur yang masif digeber di penjuru negeri. Pada kenyataannya, warisan persoalan dari masa-masa sebelumnya tetap membayangi kiprah BUMN, seperti tecermin dari kasus Garuda.

Penunjukan Erick sebagai menteri BUMN menjadi pertaruhan besar bagi Jokowi untuk melakukan pembenahan besar-besaran. Erick adalah figur dari kalangan swasta yang sukses membangun bisnis media hingga olahraga. Langkah Erick membeli klub Inter Milan mengundang decak kagum dunia.

Erick didaulat untuk memimpin gelaran Asian Games 2018, setelah sebelumnya Indonesia sekali menjadi tuan rumah pada masa Bung Karno. Keberhasilan di ajang olahraga tingkat Asia itu mengantarkan Erick ke jalur politik, dengan didapuk menjadi ketua tim kampanye nasional (TKN) pada Pilpres 2019 lalu.

Keputusan Jokowi mengambil orang-orang seperti Erick ke dalam jajaran pemerintah merupakan bagian dari upaya mereformasi birokrasi. Selama ini mesin birokrasi identik dengan kerja-kerja yang lambat dan miskin inovasi, tidak sejalan dengan semangat perubahan zaman yang serba cepat saat ini.

Terbukti, langkah cepat Erick untuk melakukan restrukturisasi dan memangkas birokrasi di Kementerian BUMN memberikan harapan baru bagi kebangkitan BUMN. Pengalaman Erick sebagai pengusaha menjadi modal kuat untuk memimpin perubahan besar pada institusi BUMN.

Kuatnya kepemimpinan (strong leadership) ditunjukkan Erick dengan sikap tegas untuk merampingkan birokrasi dan membubarkan anak-anak usaha BUMN yang tidak sesuai dengan core bisnis dan BUMN yang merugi.

Dalam sejumlah kesempatan, Erick menekankan bahwa akhlak menjadi kunci dari pengelolaan BUMN. Akhlak merupakan sumber dari moral, integritas, dan kejujuran. Dengan menjadikan akhlak sebagai panduan dalam mengelola sumber daya BUMN, praktik sapi perah dan korupsi dapat dihilangkan.

Buya Ahmad Syafii Maarif mengapresiasi pikiran dan langkah genuine Erick Thohir menjadikan akhlak sebagai kunci dan pondasi dalam pengelolaan BUMN.

Dalam satu kesempatan ketika penulis berbincang bersama Buya Syafii di kediamannya, Buya menyampaikan, Erick Thohir adalah sosok yang tepat untuk membenahi BUMN. Pikiran Erick Thohir tentang akhlak sebagai panduan moral dalam mengelola BUMN adalah pikiran yang bernas. Erick Thohir, sosok pemimpin muda yang tulus membenahi dan mengabdi kepada bangsa dan negaranya.

Sejatinya, perubahan dari budaya menjilat dan aji mumpung menjadi pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan tumbuh dari BUMN. Maka, penunjukkan direksi dan komisaris harus tepat, agar BUMN benar-benar menjadi kekuatan ekonomi Indonesia. Ini adalah pembuktian Erick kepada rakyat Indonesia. Jika berhasil, maka bangsa ini telah menemukan generasi bangsa yang akan membawa perubahan Indonesia ke depan.

Generasi muda selalu tampil menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Pada setiap masa, selalu lahir para pemimpin baru.

Endang Tirtana
Endang Tirtana
Si Anak Kampung yang merantau di Jakarta dan Alumni Pesantren Kulliyatul Muballigien Muhammadiyah Padangpanjang
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Kerusakan Lingkungan Kita yang Mencemaskan

Menurut data dari BPS, pada tahun 2018 jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 146.858.759 unit, jumlah tersebut meliputi mobil pribadi, mobil barang, bis dan...

Pilkada yang Demokratis

Tidak terasa pergelaran pemilihan kepada daerah yang akan dilaksankan pada 9 Desember mendatang sebentar lagi akan dijalankan. Pilkada serentak dilaksanakan di 270 daerah di...

DPRD DKI; Kembalilah Menjadi Wakil Rakyat!

Saya terhenyak ketika mendapat informasi perihal naiknya pendapatan langsung dan tidak langsung anggota DPRD DKI Jakarta tahun anggaran 2021. Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Tahunan...

Meneguhkan Keindonesiaan di Tengah Pandemi

Sejak diumumkannya kasus pertama covid 19 di Indonesia pada bulan Maret 2019 silam, perjalanan kasus ini tidak pernah surut. Memasuki bulan Oktober 2020 justru...

Upah Minimum atau Upah Maksimum?

Belakangan ini demo buruh tentang upah minimum mulai sering terdengar. Kenaikan upah minimum memang selalu menjadi topik panas di akhir tahun. Kini menjadi semakin...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

Luasnya Kekuasaan Eksekutif Menurut Undang-Undang

Proses demokrasi di Indonesia telah memasuki tahap perkembangan yang sangat penting. Perkembangan itu ditandai dengan berbagai perubahan dan pembentukan institusi atau lembaga baru dalam...

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

“Pilkada Pandemi” dan Pertanyaan Soal Substansi Demokrasi

Pilkada sebagai sebuah proses politik di negara demokrasi adalah salah satu wujud terpenuhinya hak politik warga negara, selain terjadinya sirkulasi elite penguasa. Namun di...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.