Minggu, Oktober 25, 2020

Jokowi, Orang Rimba, dan Kekerasan Kultural

Jokowi dan Kontradiksi Akhir Tahun

Penutup tahun 2015 ini, buat saya, sedikit agak menyebalkan. Di waktu yang hampir bersamaan, terjadi dua kejadian yang sungguh kontradiktif. Mungkin bagi sebagian kalangan...

Sudan dan Tragedi Tiada Akhir

“Selama 11 hari, sejak saya pertama kali di sini, saya menyiapkan teh, kopi, dan zalabya untuk para revolusioner. Mereka tak memiliki sesuatu untuk dimakan...

Jokowi, Vladimir Putin, dan Partai Baru

Akun Twitter @kurawa pernah iseng mengadakan polling, yang hasilnya mayoritas mutlak mendukung Presiden Joko Widodo untuk mendirikan partai politik baru. Sementara itu, Ormas Pro-jo...

Haruskah Aktivisme Mengikuti Zaman?

Berada di tengah situasi sulit karena pandemi ini, mungkin kita semua merasakan bahwa banyak hal yang perlu kita hadapi dan benahi bersama-sama. Tentu dengan...
Avatar
Roy Thaniago
Peneliti di Remotivi, sedang menempuh studi kajian media di Lund University, Swedia

Koleksi Tropen Museum digunakan di bawah lisensi Creative Common. Sumber Wikimedia.
Koleksi Tropen Museum digunakan di bawah lisensi Creative Common. Sumber Wikimedia.

Dengan menggunakan helikopter TNI AU, Presiden Jokowi menemui Suku Anak Dalam di Sorolangun, Jambi, pada 30 Oktober 2015. Di tengah tragedi asap, menemui kelompok masyarakat adat secara langsung seperti yang dilakukan Jokowi ini adalah langkah yang positif. Gestur Jokowi ini bisa dibaca sebagai bentuk pengakuan terhadap Suku Anak Dalam sebagai warga negara yang haknya juga patut mendapat perhatian.

Setelah pertemuan itu, di depan wartawan Jokowi menyatakan keinginannya agar Orang Rimba—sebutan lain untuk Suku Anak Dalam—tidak lagi hidup nomaden. Tepat di sinilah masalahnya, karena kepedulian itu diterjemahkan dalam cara pikir yang keliru dan bias modernitas.

Buat saya, ungkapan ingin merumahkan Orang Rimba adalah bentuk kekerasan kultural. Ini adalah sebuah sikap paradigmatik yang dilatari oleh mentalitas superior terhadap bangsa atau kelompok lain. Akibatnya, pemahaman jenis ini percaya bahwa cara menempuh hidup cuma ada satu, yakni cara hidup “kami”, dan itu lebih baik dari cara hidup “kalian”, dan sudah seharusnya “kalian hidup seperti kami”.

Ketika dilakukan negara, maka ia menjadi kekerasan kultural-struktural. Ini persis seperti apa yang dilakukan pemerintah Australia (pendatang dari Eropa) terhadap suku Aborigin, kelompok pendatang yang tiba jauh lebih dulu—untuk tidak mengatakannya “suku asli”, “pribumi”, dan sebagainya.

Lantas apa yang dilakukan pemerintah Australia? Yakni dengan memisahkan anak-anak Aborigin dari orangtuanya untuk tinggal dan dididik di keluarga kulit putih. Alasannya adalah untuk memudahkan proses integrasi orang Aborigin ke kehidupan modern—selain juga alasan untuk melindungi anak. Tentu, selalu ada alasan berkesan “mulia” untuk menjustifikasi arogansi modernitas, yang ujung-ujungnya, kita tahu, sebenarnya untuk mendominasi.

Mentalitas superior kulit putih terhadap penduduk jajahannya telah merampas hak anak-anak tersebut untuk hidup bersama keluarganya. Mereka dikenal sebagai “stolen generation”, sejak istilah itu dipakai pertama kali oleh sejarawan Peter Read pada 1981. Pada 2008, pemerintah Australia meminta maaf karena kebijakan masa lalunya ini.

Negara modern yang berpondasikan perasaan superior terhadap mereka yang liyan menerbitkan kebijakan-kebijakan dengan cirinya yang anti-keberagaman. Ada kegagalan dalam memahami mereka yang berbeda. Misalnya dengan kebijakan yang memaksa mengonsumsi beras bagi masyarakat pengonsumsi sagu atau memaksa berpakaian dalam standar budaya tertentu bagi masyarakat dari latar belakang sosio-kultural berbeda.

Maka, kalau saya punya pendapat begini, ini bukan perkara romantisme. Ini juga bukan tentang heroisme budaya ala Taman Mini Indonesia Indah dan turunannya, dengan slogan-slogannya yang lugu sekaligus konyol seperti “save our heritage” atau “lestarikan budaya asli”. Saya bukan penganut paham demikian—apalagi pandangan yang mengobjektivikasi masyarakat adat dengan mengekang “keasliannya” atau “ke-eksotisan-nya” untuk tujuan dagang turisme.

Dalam konteks ini, saya percaya, perubahan adalah keniscayaan. Tiap masyarakat akan terus berubah. Tapi perubahan adalah pilihan dan konsensus. Dan tidak berubah pun bukan berarti “terbelakang”. Sebaliknya, yang harus negara lakukan adalah menjamin hak masyarakat adat, dengan memfasilitasi kebutuhan tempat tinggal, termasuk kebutuhan mengekspresikan budaya sekolompok masyarakat.

Nomaden, bagi Orang Rimba, sejauh yang saya tahu, bisa dimaknai sebagai wujud ekspresi budaya. Hal ini terkait dengan melangun, yakni tradisi berpergian jauh dalam waktu lama ketika ada sanak keluarga yang meninggal. Melangun dilakukan untuk membuang sial dan mengusir kesedihan karena kematian. Waktunya tak menentu, dan ketika selesai Orang Rimba akan memilih lokasi yang baru untuk ditinggali. Hari ini, masa melangun tidak bisa lama karena semakin kecilnya wilayah mereka akibat pembukaan lahan perkebunan, selain juga adanya kekhawatiran dijarahnya tempat tinggal mereka oleh para bedebah.

Maka, yang mesti dilakukan Jokowi bukan meminta Orang Rimba hidup menetap dan berumah, tapi melindungi hak mereka dengan menjamin ruang hidupnya agar tidak terusir (dan terasapi), salah satunya, oleh perusahaan sawit.

Merumahkan Orang Rimba bisa dibaca sebagai bentuk kekerasan kultural dan pengabaian indigenous rights, karena ini bisa jadi bukan sedang memfasilitasi kebutuhan tempat tinggal, malah melainkan memisahkan mereka dengan kosmologi ruang hidupnya. Hutan dan hidup nomaden adalah cara Orang Rimba membentuk ikatannya dengan ruang hidupnya.

Merumahkan Orang Rimba adalah bentuk pemisahan dari ruang hidupnya yang melemahkan ikatan terhadapnya. Dengan lemahnya ikatan Orang Rimba atas hutan atau ruang hidupnya, maka jalan perusahaan untuk mengekspansi lahan bisnisnya akan semakin mulus, misalnya.

Catatan di berbagai tempat di dunia telah menunjukkan tentang bagaimana kolonialisme berhasil melakukan dominasi atas sumber daya alam masyarakat adat dengan pertama memprimitifkan dan kemudian dengan arahan untuk mengubah cara hidup mereka. Ini, misalnya, dialami oleh orang Dayak yang dicerabut dari kehidupan komunalnya di rumah betang (rumah besar yang ditinggali puluhan hingga ratusan orang) menuju “rumah modern” (satu rumah satu keluarga). Dengan begitu, ada yang perlahan dilenyapkan: kesadaran kolektif.

Ngomong-ngomong, ungkapan Jokowi tersebut sebenarnya tidak saja mewakili cara pemerintah dalam memandang keberadaan masyarakat adat, tapi juga mewakili kebanyakan masyarakat yang mabuk modernitas. Cara pandang itu setara dengan Trans TV lewat programnya “Primitive Runaway” beberapa tahun lalu, yang kemudian berubah menjadi “Ethnic Runaway” setelah diserbu protes. Singkat kata, ini sebuah tayangan yang memboyong selebritas ibu kota ke sebuah komunitas masyarakat adat untuk mengolok kehidupan si liyan tapi dengan kemasan filantropis.

Arogansi modernitas memang selalu punya cara untuk membuat dirinya tampak sebagai juru selamat.

Avatar
Roy Thaniago
Peneliti di Remotivi, sedang menempuh studi kajian media di Lund University, Swedia
Berita sebelumnyaPanggung Sunyi Pak Raden
Berita berikutnyaTelanjang
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Berlindung di Balik Topeng Kaca, Public Figure juga Manusia

Ketika Candil lewat Grup Band Seurieus, salah satu Band Rock Kenamaan tahun 2000-an awal ini menyuarakan pendapatnya lewat lagu Rocker juga Manusia, saya seratus...

Lelaki Dilarang Pakai Skin Care, Kata Siapa?

Kamu tahu penyakit lelaki: mau menunjukkan kegagahan! (Ayu Utami, Maya) Sering kali, drama dari negeri ginseng menampilkan para aktor maskulin dengan wajah glowing (bersinar) yang menggunakan skin care (perawatan kulit...

Digitalisasi Bisnis Saat Pandemi

Pandemi Covid-19 telah mengubah secara drastis dunia usaha. Dari pasar, proses bisnis, sumber pendanaan, konsumen, tenaga kerja, tempat kerja, hingga cara bekerja, semuanya berubah...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Bisnis di Indonesia

Sejak COVID-19 memasuki wilayah Indonesia pada Maret 2020, pemerintah mencanangkan regulasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) alih-alih menerapkan lockdown. PSBB itu sendiri berlangsung selama...

Disrupsi Perbankan Perspektif Ekonomi Islam

Disrupsi berasal dari bahasa inggris disruption yang memiliki arti sebagai: gangguan, kekacauan atau permasalahan yang kemudian mengganggu aktivitas, peristiwa ataupun proses. Sedangkan inovasi disruptif yaitu...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Cara Mahasiswa Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Teknologi selalu mengalami perubahan-perubahan seakan tidak pernah ada ujungnya. Seperti halnya saat ini teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat terutama dalam bidang teknologi informasi...

Tanggapan Orang Biasa terhadap Demo Mahasiswa dan Rakyat 2019

Sudah dua hari televisi dihiasi headline berita demonstrasi mahasiswa, hal yang seolah mengulang berita di TV-TV pada tahun 1998. Saya teringat kala itu hanya...

10 Profesi Keren di Sektor Pertanian

Saudara saya tinggal di sebuah desa lereng Gunung Sindoro. Dari hasil pertanian, dia sukses menyekolahkan salah satu anaknya hingga lulus paska-sarjana (S2) dalam bidang...

Mengapa Pancasila Membolehkan Paham Ateisme?

Dalam pasal 156a KUHP disebutkan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.