Senin, Januari 18, 2021

Kolom: Jokowi dan Upaya Membungkam Kritik

Dahulu dan Kini Sastra Bencana

“Vaksin masih belum tersedia 12-18 bulan ke depan,” tulis Akmal Nasery Basral, mengutip Dr. Anthony Fauci, Direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular AS,...

Yang Cerdas dan Yang Atheis

Benarkah orang yang cerdas, makin atheis? Prof. Richard Lynn, akan mengulasnya. Pakar psikologi dari Universitas Ulster Inggris, Prof. Richard Lynn, belum lama ini – melalui...

Sulitnya Mengganti Ketua Umum [Catatan Sepakbola Indonesia 2016]

Merenovasi 50 ribu stadion barangkali jauh lebih mudah ketimbang mereformasi struktur kepengurusan FIFA. Lalu, sebuah serbuan ke tempat menginap para pejabat FIFA di Swiss...

Tiga Kado Terindah di Hari Santri 2019

Lima tahun lalu, di awal-awal menjadi presiden untuk pertama kalinya, Joko Widodo memberikan kado terindah bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar berciri dan bermental...
Avatar
Khairul Fahmi
Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), pengajar Hukum Tata Negara, peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO), Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Presiden-Hari-Kejaksaan-220715-wsj-1-e1437539815868[1]
Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) dan Ibu Negara Ny. Iriana Joko Widodo (kiri) didampingi Jaksa Agung M. Prasetyo (keempat kiri) dan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi (kedua kiri) berjalan menuju lapangan upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa Ke-55 Tahun 2015 di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (22/7). ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
Melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 terkait pengujian Pasal 134 dan 136 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi menyatakan delik penghinaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Norma tersebut dinilai sebagai norma elastis yang tidak berkepastian dan dapat disesuaikan dengan selera siapa yang sedang berkuasa, sehingga rawan disalahgunakan untuk membungkam suara-suara kritis terhadap pemerintah.

Pada saat yang sama, demi menjaga kehormatan seorang presiden, berbagai norma lainnya di dalam KUHP–seperti aturan makar, pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan–dinilai sudah lebih dari cukup guna membentengi agar kebebasan berpendapat setiap warga negara tak menabrak batas demarkasi kehormatan seorang presiden.

Jika ditelaah lebih jauh, dengan putusan tersebut sesungguhnya MK telah meletakkan garis batas yang seimbang antara kewajiban konstitusional menghormati hak kebebasan berpendapat warga negara dan keinginan agar kehormatan presiden tidak dilecehkan.

Di satu sisi, kebebasan berpendapat tak boleh dibatasi, kecuali untuk tujuan menghormati hak asasi manusia yang lain. Di sisi lain, kehormatan presiden sebagai kepala pemerintahan juga harus dijaga oleh siapa pun. Dalam konteks ini, kebebasan berpendapat harus dilaksanakan secara bertanggung jawab: kutub kebebasan dan kehormatan presiden diletakkan secara seimbang.

Untuk menjaga keseimbangan tersebut, apakah delik penghinaan harus diadopsi ke dalam Rancangan Undang-Undang KUHP sebagaimana terdapat dalam draf yang diajukan Presiden kepada DPR pada Juli lalu? Apakah norma penghinaan dalam Pasal 236 ayat (1) RUU KUHP memang harus ada agar kesimbangan tetap terpelihara?

Dalam pasal tersebut dinyatakan, setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Frasa “di muka umum menghina” merupakan rumusan yang amat elastis.

Maksud penghinaan dalam rumusan dimaksud akan sangat bergantung pada subjektifitas seseorang yang merasakannya. Apa pun ucapan atau tindakan yang dirasa menyinggung perasaan seorang presiden, norma itu dapat digunakan sebagai palu godam membungkam siapa yang melontarkan ucapan atau sikap tersebut. Pada gilirannya, norma dimaksud justru akan dijadikan pasal keranjang sampah guna menghadapi kelompok atau individu yang menghadapkan kritiknya kepada presiden atau wakil presiden.

Dengan begitu, bagaimana mungkin ketentuan dimaksud akan dijadikan sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara menghormati kebebasan warga dan kehormatan presiden? Alih-alih dapat menyeimbangkan keduanya, rumusan delik penghinaan justru akan menjauhkan KUHP baru dari upaya melindungi hak-hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

Lebih dari itu, jika ketentuan dimaksud tetap hendak dipertahankan, sesungguhnya Indonesia tengah memilih jalan kemunduran demokrasi. Kembali ke kondisi di mana kebebasan dikekang sedemikian rupa, sementara sang pemegang tampuk kekuasaan diberi proteksi berlebihan. Rezim berkuasa berupaya menjadikan hukum sebagai alat mempertahankan kekuasaan dari berbagai kelompok kritis yang dinilai membahayakan kelanggengan kuasa yang tengah dipegang.

Pada dasarnya, ketika fase demokrasi sudah pada posisi seperti saat ini, yang mesti dilakukan adalah merawat kebebasan yang ada agar ia dapat dimanifestasikan secara lebih beradab. Pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat harus dikawal sedemikian rupa agar ia dilakukan secara lebih bijaksana. Mengambil langkah yang bertujuan membatasi kebebasan berpendapat melalui kriminalisasi menggunakan pasal-pasal karet merupakan sikap anti kebebasan berpendapat.

Inilah sesungguhnya tantangan Presiden Jokowi. Sebagai Presiden yang lahir dalam atmosfir kebebasan berpendapat, menjadi utang sejarah bagi Presiden Jokowi untuk merawatnya. Dalam konteks itu, mengambil langkah legislatif yang berlawanan dengan semangat menghormati hak atas kebebasan sama artinya Jokowi tengah membakar jembatan yang mengantarkannya ke kursi kekuasaan pemerintahan.

Karena itu, agar kelak Presiden Jokowi tidak tercatat sebagai kepala pemerintahan yang kembali menghidupkan pasal-pasal intimidatif, berbagai norma dalam KUHP–termasuk delik penghinaan yang dirumuskan dengan frasa-frasa elastis–haruslah dihindarkan. Kalaupun misalnya pemerintah tak punya maksud tidak baik, namun dengan rumusan yang ada justru terlihat sangat buruk. Kalau bukan sedang menghidupkan kembali rezim hukum kolonial, setidaknya pemerintah sedang menentang apa yang telah diputuskan inkonstitusional oleh MK sebelumnya.

Atas alasan itu, sesungguhnya pemerintah tak punya pilihan selain menarik kembali usulan delik penghinaan presiden. Jika ketentuan dalam KUHP hari ini masih dinilai belum cukup untuk memproteksi kehormatan seorang presiden, sebaiknya norma yang diusulkan harus dijauhkan dari sifatnya yang multitafsir dan elastis.

Jalan inilah sesungguhnya yang bisa menjauhkan pemerintah dari fitnah, bahwa ia tengah memberangus kebebasan berpendapat demi menjaga keutuhan kekuasaannya melalui proses legislasi KUHP baru.

Avatar
Khairul Fahmi
Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), pengajar Hukum Tata Negara, peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO), Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
Berita sebelumnyaJauhnya Jalan Menuju Rumah
Berita berikutnyaThe Geo Times Edisi 21
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

China-Indonesia, Lahir dari Rahim Bulutangkis

Olahraga bukan sekedar cara untuk menjaga kesehatan, juga bukan sebagai hobi yang dinikmati dan sebuah kewajiban rutinitas untuk mencegah berbagai penyakit. Lebih dari itu,...

Penguatan Kebijakan Pelaksanaan Akreditasi RS di Masa Covid-19

Kasus Pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kian meningkat dan telah memengaruhi berbagai aspek kesehatan termasuk memengaruhi upaya dalam meningkatkan kualitas layanan fasilitas kesehatan....

Memaknai Syair Lagu Jika Surga dan Neraka Tak Pernah Ada

Lagu yang diciptakan oleh musisi terkenal di Indonesia yaitu Ahmad Dhani, melahirkan Sebuah mahakarya lagu yang begitu indah dan memiliki makna yang dalam. Lagu...

Soe Hok Gie, Perihal PKI dan Humanity

Soe Hok Gie sendiri adalah salah satu tokoh kunci dalam gerakan anak muda yang kemudian berujung dengan kejatuhan Orde Lama. Ia memainkan peran yang...

Ihwal Teori Keadilan John Rawls

Keadilan merupakan salah satu diskursus dalam filsafat yang paling banyak dibahas, bahkan menjadi topik utama dalam dunia global saat ini. Para filsuf sejak zaman...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Mengapa Banyak Abdi Negara Muda Pamer di Media Sosial?

Apakah kamu pengguna Twitter yang aktif? Jika iya, pasti kamu pernah melihat akun @txtdrberseragam berseliweran di timeline kamu. Sebagaimana tercantum di bio akun ini,...

Narkoba Menghantui Generasi Muda

Narkoba telah merajalela di Indonesia .Hampir semua kalangan masyarakat positif menggunakan Narkoba. Bahkan lebih parahnya lagi adalah narkoba juga telah merasuki para penegak hukum...

Ihwal Teori Keadilan John Rawls

Keadilan merupakan salah satu diskursus dalam filsafat yang paling banyak dibahas, bahkan menjadi topik utama dalam dunia global saat ini. Para filsuf sejak zaman...

Soe Hok Gie, Perihal PKI dan Humanity

Soe Hok Gie sendiri adalah salah satu tokoh kunci dalam gerakan anak muda yang kemudian berujung dengan kejatuhan Orde Lama. Ia memainkan peran yang...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.