Selasa, Oktober 20, 2020

Jokowi dan Nasib Pertanian 2015

Fahri Hamzah dan Rontoknya Narasi Besar Status Quo Politik

Fahri Hamzah pada Milad Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Graha Bina Praja, Sumatera Selatan, Selasa (5/4). ANTARA FOTO/Feny Selly Konstelasi politik Partai Keadilan...

Mengapa Soeharto dan Sarwo Edhie Bukan Pahlawan

Dalam film dokumenter Ridding the Tiger, saya melihat seorang bapak tua bilang, “Saya berjuang agar tidak dijajah.” Saya juga pernah dengar lagu "Pahlawan yang...

Sihir Medsos dan Kesalehan Berinformasi

Media sosial (medsos) telah menyihir sebagian besar umat manusia. Berdasarkan penelitian Hootsuite, sampai tahun 2019, ada sekitar 4,3 miliar manusia sudah terhubung dengan internet,...

Ujian Independensi Basuki

Calon independen (perseorangan) dalam pemilu kepala daerah (pilkada) sah menurut undang-undang. Tetapi, mengapa ada upaya terus-menerus, terutama dari kalangan aktivis partai politik, untuk mempersepsikan...
Avatar
Khudori
Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI). Anggota Kelompok Kerja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat (2010 - sekarang). Penulis 6 buku dan menyunting 12 buku. Salah satunya buku ”Ironi Negeri Beras” (Yogyakarta: Insist Press, 2008)

Sejumlah petani menanam bibit padi di lahan pertanian Trucuk, Klaten, Jawa Tengah, Senin (14/12). Kementerian Pertanian bekerjasama dengan TNI Angkatan Darat mencanangkan tanam padi serentak guna mewujudkan program swasembada pangan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. ANTARA FOTO/ Aloysius Jarot Nugroho/nz/15.
Sejumlah petani menanam bibit padi di lahan pertanian Trucuk, Klaten, Jawa Tengah, Senin (14/12). Pemerintah mencanangkan tanam padi serentak guna mewujudkan program swasembada pangan.  ANTARA FOTO/ Aloysius Jarot Nugroho/nz/15.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla belum sepenuhnya bisa melepaskan diri dari model pembangunan pendahulunya, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Di sektor pertanian pendekatan swasembada berbasis komoditas masih diadopsi. Target-target ambisius dicanangkan: swasembada beras, jagung, dan kedelai dalam tiga tahun (2017). Swasembada gula dan daging pada 2019. Lebih setahun berjalan, capaian-capaian itu belum menggembirakan.

Pada 2015, produksi padi, jagung, dan kedelai masing-masing diperkirakan 74,99 juta ton gabah kering giling (naik 5,85% dari tahun 2014), 19,83 juta ton pipilan kering (4,34%), dan 982,97 ribu ton biji kering (2,93%). Produksi gula dan daging pada 2015 diperkirakan masing-masing 2,72 juta ton (naik 3,4% dari tahun 2014), dan 409 ribu ton (5,23%).

Melihat angka-angka itu semestinya kita bersyukur karena lima komoditas pangan semua naik produksinya. Namun, angka-angka ini seringkali menjadi biang masalah.

Jantung masalahnya terletak pada rendahnya akurasi data pangan. Ini penyakit menahun yang belum juga dicarikan obatnya. Selama ini sebagian besar data pangan dikumpulkan mereka yang kinerjanya diukur dari data yang dihasilkan sendiri. Konflik kepentingan tak terhindarkan. Akurasi data rendah karena metode yang dipakai tergolong primitif dan tak bisa diuji ulang secara statistik.

Data hanya deretan angka. Masalahnya, jika data itu bias karena dikumpulkan lewat cara-cara yang tidak reliable lalu dijadikan batu pijak sebuah kebijakan, output-nya bisa menyesatkan dan juga menyengsarakan.

Sejak awal tahun 2015, otoritas di bidang pangan puyeng oleh harga beras yang naik di atas kewajaran: 30%. Instabilitas harga juga terjadi pada daging sapi. Harga yang biasanya turun setelah Idul Fitri justru tidak terjadi. Sepanjang tahun harga daging bertahan tinggi.

Hal serupa terjadi pada jagung dan daging ayam. Yakin pasokan cukup atau produksi naik, serta-merta pemerintah memangkas impor. Padahal data tidak akurat. Aspek sosial-ekonomi produsen tiap-tiap komoditas juga amat khas. Respons pemerintah yang menggampangkan masalah membuat instabilitas harga tak menemukan solusi jitu.

Era Jokowi-JK ditandai oleh keinginan yang kuat untuk memangkas impor lewat pengendalian kuota. Sayangnya, keinginan itu tidak ditopang oleh kemampuan produksi domestik yang memadai. Ketika instabilitas harga terjadi, sementara produksi domestik memble, serta-merta impor menjadi jalan keluar. Meskipun ada kecenderungan menurun, dari Januari-Oktober 2015 impor sejumlah komoditas pangan masih cukup tinggi: jagung 2,98 juta ton, kedelai 5,24 juta ton, gula 2,7 juta ton, dan daging sapi 38,17 ribu ton.

Seperti SBY-Boediono, era Jokowi-JK masih dicirikan oleh program subsidi atau bantuan, seperti benih, pupuk dan alat-mesin pertanian. Bedanya, skala subsidi/bantuan jauh lebih besar. Misalnya, bantuan traktor naik dari 4.000 menjadi 80 ribu unit. Namun, masih perlu waktu apakah bantuan massif semacam ini efektif menggenjot produksi dan pendapatan petani. Sebab, tidak semua daerah perlu dan cocok diberi bantuan traktor.

Yang menggembirakan, Jokowi-JK tidak hanya sibuk mengurus masalah-masalah jangka pendek. Tetapi juga memulai membangun fondasi penting untuk pembangunan pertanian jangka panjang: membangun waduk plus jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi tersier skala besar, membangun 1.000 Desa Mandiri Benih, dan mencetak 23 ribu hektare sawah.

Apabila langkah ini bisa dilakukan konsisten sampai tahun 2019, termasuk membagikan 9 juta hektare lahan ke petani dan menambah kepemilikan lahan dari 0,3 hektare menjadi 2 hektare per keluarga petani, ada peluang Indonesia untuk mandiri dan berdaulat pangan.

Avatar
Khudori
Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI). Anggota Kelompok Kerja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat (2010 - sekarang). Penulis 6 buku dan menyunting 12 buku. Salah satunya buku ”Ironi Negeri Beras” (Yogyakarta: Insist Press, 2008)
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Mahasiswa Dibutakan Doktrin Aktivisme Semu?

Aktivisme di satu sisi merupakan “alat” yang bisa digunakan oleh sekelompok orang untuk melakukan reformasi atau perbaikan ke arah baru dan mengganti gagasan lama...

Prekariatisasi Global dan Omnibus Law

"Setuju", dengan intonasi panjang penuh kebahagiaan peserta sidang secara serentak merespons pimpinan demi ketukan palu UU Cipta Kerja atau akrab dikenal sebagai Omnibus Law. Tok,...

Perang dan Cerita

Demonstrasi tolak RUU Cipta Kerja terjadi pada 8 Oktober 2020. Seperti aksi-aksi lainnya, kita barangkali bisa mulai menebak, bahwa sepulangnya nanti, hal-hal yang menarik...

Adakah Yahudi yang Baik di Mata Islam?

Yahudi, selain Kristen, adalah agama yang paling tidak disukai oleh kita, umat Islam di Indonesia atau di mana saja. Entah karena motif politik atau...

Legacy Jokowi, UU Cipta Kerja dan Middle Income Trap

“Contohlah Jokowi. Lihatlah determinasinya. Visinya. Ketegasannya ketika berkehendak menerapkan UU Cipta Kerja. Ia tak goyah walau UU itu ditentang banyak pihak. Ia jalan terus...

ARTIKEL TERPOPULER

Legacy Jokowi, UU Cipta Kerja dan Middle Income Trap

“Contohlah Jokowi. Lihatlah determinasinya. Visinya. Ketegasannya ketika berkehendak menerapkan UU Cipta Kerja. Ia tak goyah walau UU itu ditentang banyak pihak. Ia jalan terus...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Cara Mahasiswa Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Teknologi selalu mengalami perubahan-perubahan seakan tidak pernah ada ujungnya. Seperti halnya saat ini teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat terutama dalam bidang teknologi informasi...

Tanggapan Orang Biasa terhadap Demo Mahasiswa dan Rakyat 2019

Sudah dua hari televisi dihiasi headline berita demonstrasi mahasiswa, hal yang seolah mengulang berita di TV-TV pada tahun 1998. Saya teringat kala itu hanya...

Hakikat Demokrasi

Demokrasi bagi bangsa Indonesia sendiri adalah istilah baru yang dikenal pada paruh abad ke-20. Dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, demokrasi dalam bentuknya yang modern...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.