Rabu, Oktober 21, 2020

Jokowi dan Kaderisasi Partai

Covid-19, Agama, dan Sains

Agama mempunyai peran yang cukup penting dalam menghadapi segala aspek kehidupan. Dalam situasi apapun, kegiatan keagamaan menjadi wujud dari eksistensi komunitasnya. Belum lama ini,...

Tatkala Didik Kempot Tiada dan Nasib Seniman Jalanan

Terus terang saya tidak bisa membayangkan seperti apa nasib tim manajemen Didi Kempot setelah pencipta dan penyanyi itu -- dulu ia seorang pangamen --...

Ketika Taman dan Sungai Memikat Hati Warga

Usai salat Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta, pekan lalu, belasan ribu massa umat Islam yang didominasi Front Pembela Islam (FPI) berpawai di jalan-jalan ibukota....

Sikap Diam Israel dalam Krisis Suriah

Kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) selalu membangun narasi jihad bahwa Israel merupakan target utamanya. Mereka mengklaim peperangan ISIS di Suriah digemborkan...
Avatar
Fadli Ramadhanil
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Jakarta

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) menghadiri acara pelantikan pengurus Badan Pemenangan Pemilu dan Badan Saksi Pemilu Nasional PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (27/8). Pelantikan pengurus kedua badan dalam tubuh partai politik berlambang Banteng Moncong Putih tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya memenangkan pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2015. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/aww/15.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) menghadiri acara pelantikan pengurus Badan Pemenangan Pemilu dan Badan Saksi Pemilu Nasional PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (27/8).  ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf.

Apa yang terjadi dalam pencalonan pemilihan kepala daerah di beberapa daerah memberi sinyal bahaya dalam kaderisasi pemimpin politik ke depan. Sangat mungkin persoalan keringnya kaderisasi partai politik akan berdampak tidak hanya pada pilkada, tetapi juga dalam kontestasi pemilihan lainnya, seperti pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

Jika ini terjadi, praktik pencalonan yang berasal dari kader cabutan akan semakin meluas. Kebiasaan partai untuk mengusung figur yang (hanya) populer, modal berlimpah, dan bagian dari oligarki partai akan semakin mewabah. Jika dibiarkan, praktik ini akan pelan-pelan menggerus tujuan dan fungsi partai sesungguhnya.

Menguak tantangan demokrasi ke depan, pembenahan institusi partai politik mesti menjadi salah satu prioritas pemerintahan Joko Widodo. Salah satu tantangannya adalah bagaimana memaksa partai untuk melakukan kaderisasi politik dengan sungguh-sungguh, sehingga tak terjadi lagi krisis kepemimpinan daerah maupun kepemimpinan nasional.

Ada satu bagian penting yang dapat dimaksimalkan untuk memaksa partai politik melakukan kaderisasi dan pendidikan politik. Yakni, mendesaian ulang konsep peningkatan bantuan keuangan untuk partai politik. Tetapi prasyarat ketat dan pertanggungjawaban keuangan partai mesti dibenahi terlebih dahulu.

Dalam banyak kesempatan, partai politik mengungkapkan bahwa bantuan keuangan dari negara yang berjumlah Rp 108,- per suara masih jauh dari kebutuhan partai. Salah satu kekurangan yang dimaksud oleh partai adalah tidak berjalannya aktivitas kaderisasi dan pendidikan politik secara konsisten dan berkelanjutan.

Atas dasar itu, peningkatan bantuan keuangan dari negara untuk partai politik bisa sangat berasalan. Tetapi, salah satu fokus kewajiban adalah partai mesti melakukan kaderisasi politik secara berkelanjutan.

Andai pilihan ini diambil, negara bisa mengajukan beberapa syarat. Pertama, partai politik wajib membuka secara transparan apa kebutuhan mereka, setidaknya dalam satuan waktu tahunan. Dari kebutuhan tersebut dapat diketahui berapa kebutuhan partai politik dalam menjalankan aktivitasnya sebagai intitusi. Di dalam rincian kebutuhan tersebut, pelaksanaan fungsi kaderisasi dan pendidikan politik menjadi suatu hal yang mesti dilakukan oleh partai.

Dari total kebutuhan partai, negara bisa menentukan sikap, berapa nominal bantuan keuangan yang akan diberikan kepada partai politik. Pilihannya dapat menggunakan persentase dari total kebutuhan partai, atau memilih fokus pada aktivitas yang mesti dilakukan partai. Salah satunya tentu memastikan partai menjalankan fungsi kaderisasi dan pendidikan politik sebaik-baiknya.

Kedua, partai politik diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan bantuan keuangan negara secara akuntabel dan transparan. Syarat ketat mesti dibangun oleh negara. Laporan pertanggungjawaban diwajibkan tidak hanya meliputi laporan keuangan saja, tapi juga laporan aktivitas partai yang mesti dilampirkan.

Selain itu, pemberian sanksi yang tegas juga perlu diciptakan. Misalnya, jika partai politik yang sudah diberikan bantuan tidak melaksanakan kewajibannya melakukan kaderisasi partai, mesti ada sanksi tegas terhadap partai tersebut. Jika dikaitkan dengan kontestasi pemilu, partai politik bisa diberikan sanksi tidak boleh mengikuti pemilu di daerah yang proses kaderisasinya tidak berjalan.

Basis pemberian sanksinya dapat mengikuti daerah pemilihan (dapil). Artinya, jika di salah satu provinsi partai politik tidak melaksanakan kaderisasi politik, maka dapil di mana tempat provinsi tersebut berada harus diberikan sanksi.

Sanksinya bisa berupa larangan menjadi peserta pemilu di dapil tersebut. Rumusan sanksi juga dapat didasarkan atas alasan partai politik tersebut tidak menyerahkan laporan keuangan dan laporan aktivitas atas bantuan keuangan yang telah diberikan negara. Jika tidak berkaitan dengan kontestasi pemilu, rumusan sanksi dapat berupa pemotongan dan penghapusan bantuan keuangan kepada partai politik dari negara. Sanksi ini juga dapat dipertegas dengan melarang partai politik tersebut ikut pada pemilu berikutnya.

Perbaikan institusi partai secara utuh harus segera dilakukan. Tabiat partai yang menyandarkan kebutuhan akan pendanaan pada ketua umum, pengusaha, ataupun pihak yang tidak jelas keterangannya mesti ditertibkan. Setiap orang berhak menyumbang untuk partai politik. Namun, harus ada kewajiban untuk mencatat dan melaporkan siapa penyumbang tersebut. Langkah ini juga diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk menyicil pembenahan partai politik kita secara institusi.

Avatar
Fadli Ramadhanil
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Jakarta
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Membereskan Pembukuan Tanpa Menguras Kantong

Pernahkah Anda mengalami sulitnya membereskan pembukuan dengan cepat dan mendapatkan laporan keuangan berhari-hari? Seringkali pebisnis hanya fokus cara meningkatkan omset bisnisnya saja, namun tidak menyadari cara...

Mengenal Sosok Tjokroaminoto

Tjokroaminoto merupakan orang yang pertama kali meneriakkan Indonesia merdeka, hal ini membuatnya sosok yang ditakuti oleh pemerintah Hindia-Belanda. De Ongekroonde Van Java atau Raja...

Mengapa Banyak Abdi Negara Muda Pamer di Media Sosial?

Apakah kamu pengguna Twitter yang aktif? Jika iya, pasti kamu pernah melihat akun @txtdrberseragam berseliweran di timeline kamu. Sebagaimana tercantum di bio akun ini,...

Flu Indonesia

“Indonesia sedang sakit, tapi cuma flu biasa....” Di pojok gemerlapnya kota metropolitan, jauh dari bising suara knalpot kendaraan, dan bingar-bingar musik dugem, tentu ada masyarakat...

K-Pop dalam Bingkai Industri Budaya

Budaya musik Korea atau yang biasa kita sebut K-Pop selalu punya sisi menarik di setiap pembahasannya. Banyak stigma beredar di masyarakat kita yang menyebut...

ARTIKEL TERPOPULER

Tanggapan Orang Biasa terhadap Demo Mahasiswa dan Rakyat 2019

Sudah dua hari televisi dihiasi headline berita demonstrasi mahasiswa, hal yang seolah mengulang berita di TV-TV pada tahun 1998. Saya teringat kala itu hanya...

Hitam Putih Gemerlap Media Sosial

“Komunikasi adalah inti dari masyarakat kita. Itulah yang menjadikan kita manusia.” Setidaknya begitulah yang dikatakan Jan Koum, pendiri aplikasi Whatsapp yang kini telah mencapai...

Cara Mahasiswa Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Teknologi selalu mengalami perubahan-perubahan seakan tidak pernah ada ujungnya. Seperti halnya saat ini teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat terutama dalam bidang teknologi informasi...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Jangan Bully Ustazah Nani Handayani

Ya, jangan lagi mem-bully Ustazah Nani Handayani “hanya” karena dia salah menulis ayat Al-Qur’an dan tak fasih membacakannya (dalam pengajian “Syiar Kemuliaan” di MetroTV...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.