Selasa, Oktober 20, 2020

Jokowi dan Ide Mencabut Status WNI Pro ISIS

Upaya Memidanakan Pelaku Kekerasan Seksual, Negara tak Berdaya?

Membaca berita-berita media online arus utama belakangan ini, saya kok semakin miris, ya, kasus kekerasan seksual semakin "mengotori" kehidupan sosial kita. Sebenarnya saya tidak tega,...

Anang Eko Priyono

Mengenal AE Priyono adalah sebuah kehormatan besar. AE turut mengisi pengetahuan formatif saya di Jogja pada 1998-2004. Dialah yang mengenalkan Kuntowijoyo secara luas, melalui...

Sekolah Kebudayaan dan Kemanusiaan Buya Syafii Perspektif Anak Muda

Pemikiran penting lainnya dari Buya Syafii adalah ide tentang Pancasila sebagai dasar negara. Bagi Buya, Pancasila adalah konsensus kebangsaan yang memungkinkan masuknya sinar wahyu,...

Yang Muda yang Radikal

Acara Halaqoh Bahaya Narkoba, Terorisme, dan Radikalisme yang digelar oleh Nahdlatul Ulama (NU) di Genteng, Banyuwangi, Jawa timur, Senin (11/1). ANTARA FOTO/ Budi Candra...
Avatar
Iqbal Kholidi
Penulis adalah pemerhati terorisme dan politik Timur Tengah

dom-1454078701Sejumlah barang miliik pria berinisial CH yang diduga sebagai pendukung ISIS berhasil diamankan di Kodim 0701/Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (29/1). ANTARA FOTO/Idhad Zakaria.

Wacana pemerintah mencabut status kewarganegaraan warga negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) kembali mencuat. Ini bukan pertama kali. Pada 2014, usulan ini pernah diwacanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Lalu, pada pertengahan 2015, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (saat itu) Tedjo Edhy Purdijatno juga kembali mengemukakan wacana tersebut. Beberapa tokoh sontak lantang mendukungnya, antara lain Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj. Bahkan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof. Jimly Asshiddiqie meminta sikap tegas pemerintah untuk mencabut paspor dan kewarganegaraaan WNI yang ikut perang di negara lain.

Sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Prancis, dan Australia memang telah mengeluarkan aturan pencabutan warga negara. Status warga negara Amerika dapat dicabut jika terbukti bergabung dengan kelompok ekstrim seperti Al-Qaidah dan NAZI. Sementara Inggris menyita paspor warganya yang terang-terangan mendukung ISIS, seperti dialami tokoh aktivis pro-ISIS Inggris Anjem Choudary (47).

Belakangan Tajikistan, negara berpenduduk mayoritas muslim, meloloskan rancangan undang-undang yang mencabut kewarganegaraan penduduk yang bergabung dengan ISIS. Parlemen Tajikistan secara bulat mengundang-undangkan RUU itu. Saat ini ada sekitar 400 penduduk Tajikistan bergabung ISIS di Suriah dan Irak. Termasuk Kolonel Gulmurod Halimov, mantan komandan Polisi Khusus “Densus” Tajikistan, yang muncul dalam video propaganda ISIS pada Mei 2015.

Terlepas dari ancaman sejumlah negara akan mencabut paspor warganya jika bergabung ke ISIS, ISIS tercatat tiga kali merilis video yang menampilkan sejumlah pejuang asing ISIS membakar paspor negara asalnya beramai-ramai. Selama ini warga asing adalah salah satu kekuatan yang diandalkan ISIS. Salah satu alasannya adalah mereka dikenal loyal dan memiliki peran vital di medan perang.

Banyak warga asing bersedia melakukan aksi bom bunuh diri dalam setiap penaklukan kota yang diincar ISIS. ISIS tak segan-segan menyita rumah-rumah penduduk di Suriah dan dibagikan ke petempur asing untuk dijadikan tempat tinggalnya. ISIS menyebut mereka kaum Muhajirin (orang-orang yang hijrah) yang layak mendapat perlakuan istimewa.

Peran warga asing, khususnya dari Barat, dinilai berpengaruh besar dalam membangun ISIS sebagai organisasi militan yang lebih modern dibanding militan lain. ISIS juga memanfaatkan petempur asing yang telah bergabung dengannya sebagai “magnet” untuk menarik lebih banyak warga asing agar bergabung ke ISIS.

ISIS terbukti ingin memperluas perekrutan tak hanya sebatas dijadikan petempur, tapi juga ingin merekrut warga asing profesional seperti dokter, insinyur, atau akuntan untuk dipekerjakan di wilayah kekuasaan ISIS dengan iming-iming gaji tinggi. Kepada dunia internasional ISIS ingin menunjukkan bahwa langkah apa pun yang dilakukan terhadapnya tidak akan berpengaruh, termasuk pencabutan paspor anggotanya.

ISIS selama ini mengklaim dirinya sebagai sebuah negara. Di Suriah dan Irak, ISIS menguasai wilayah setara luas negara Belgia, membawahi 11 juta penduduk, mengklaim memiliki 100 ribu tentara, dan terbukti menerapkan wajib militer. ISIS juga mengklaim menerapkan pajak dan menerbitkan kartu identitas penduduk. Yang terbaru ISIS mulai memberlakukan mata uangnya sendiri, yakni dinar dan dirham.

Sebelum ada “negara” ISIS, dulu militan Taliban juga pernah memproklamirkan sebuah negara yang mereka sebut Emirat Islam Afghanistan yang dipimpin oleh Mullah Omar. Ketika itu Taliban menguasai sebagian wilayah Afghanistan. Negara bentukan Taliban ini menerapkan hukum syariat secara brutal seperti ISIS.

Bedanya dengan ISIS, negara bentukan Taliban ini mendapat pengakuan diplomatik dari beberapa negara seperti Kerajaan Arab Saudi, Pakistan, dan Uni Emirat Arab. Pemerintahan Taliban berkuasa pada tahun 1996 dan berhasil digulingkan oleh koalisi Amerika Serikat pada tahun 2001 atas alasan melindungi Osama bin Laden, petinggi Al-Qaeda. Taliban memang tumbang, tapi Talibanisme tetap ada sampai sekarang.

Kembali pada masalah pencabutan kewarganegaraan. Di Indonesia, wacana ini kembali menguat menyusul tragedi teror bom Sarinah beberapa waktu lalu. Pemerintah akan memasukkan poin pencabutan paspor warga negara Indonesia dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme.

Sebenarnya soal pencabutan status warga negara sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam pasal 23 disebutkan sembilan alasan seorang WNI bisa kehilangan kewarganegaraannya. Namun, di situ konteksnya membelot kepada negara asing, tidak disebutkan alasan karena terkait kegiatan terorisme.

Rupanya UU Terorisme ini nantinya akan mempertajam UU Kewarganegaraan, bahwa pencabutan kewarganegaraan tak sebatas terlibat aktivitas negara asing tapi juga terorisme. Karena, jika menggunakan UU Kewarganegaraan untuk mencabut status warga negara, itu sama halnya mengakui ISIS sebagai negara berdaulat.

Jika hasil revisi UU Terorisme dijadikan dasar hukum mencabut paspor WNI yang bergabung ISIS, permasalahannya adalah bagaimana membuktikan yang bersangkutan benar-benar bergabung ISIS?

Selama ini pemerintah lemah terkait data resmi berapa jumlah WNI yang bergabung ke ISIS. Data intelijen BNPT menyatakan ada sekitar 500 WNI. Berbeda dengan data intelijen Polri seperti disampaikan Kapolri: ada 200-300 WNI.

Dengan data yang lemah ini, apakah pencabutan hak kewarganegaraan hanya dengan dasar data intelijen? Bagaimana dengan data WNI yang dimiliki perwakilan pemerintah RI di Suriah?

Jangankan Kedutaan Besar RI di Suriah, Pemerintah Suriah sendiri tidak memiliki akses itu di beberapa wilayahnya. Sebab, beberapa wilayahnya mayoritas dikuasai pemberontak, karenanya sulit mengkonfirmasi jumlah warga asing yang masuk ke wilayah Suriah. Apalagi mayoritas warga asing yang bergabung dengan pemberontak seperti ISIS masuk ke Suriah dengan cara ilegal.

Tujuan mencabut paspor adalah upaya mencegah gerakan ISIS sekaligus melemahkan ISIS yang selama ini diperkuat warga asing. Namun, seperti sejarah Taliban di Afghanistan, ISIS sebagai “negara” bisa saja tumbang karena tekanan militer dan politik dunia internasional, tapi ISIS-isme tidak akan padam.

 

Avatar
Iqbal Kholidi
Penulis adalah pemerhati terorisme dan politik Timur Tengah
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

K-Pop dalam Bingkai Industri Budaya

Budaya musik Korea atau yang biasa kita sebut K-Pop selalu punya sisi menarik di setiap pembahasannya. Banyak stigma beredar di masyarakat kita yang menyebut...

Hitam Putih Gemerlap Media Sosial

“Komunikasi adalah inti dari masyarakat kita. Itulah yang menjadikan kita manusia.” Setidaknya begitulah yang dikatakan Jan Koum, pendiri aplikasi Whatsapp yang kini telah mencapai...

Mahasiswa Dibutakan Doktrin Aktivisme Semu?

Aktivisme di satu sisi merupakan “alat” yang bisa digunakan oleh sekelompok orang untuk melakukan reformasi atau perbaikan ke arah baru dan mengganti gagasan lama...

Prekariatisasi Global dan Omnibus Law

"Setuju", dengan intonasi panjang penuh kebahagiaan peserta sidang secara serentak merespons pimpinan demi ketukan palu UU Cipta Kerja atau akrab dikenal sebagai Omnibus Law. Tok,...

Perang dan Cerita

Demonstrasi tolak RUU Cipta Kerja terjadi pada 8 Oktober 2020. Seperti aksi-aksi lainnya, kita barangkali bisa mulai menebak, bahwa sepulangnya nanti, hal-hal yang menarik...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Legacy Jokowi, UU Cipta Kerja dan Middle Income Trap

“Contohlah Jokowi. Lihatlah determinasinya. Visinya. Ketegasannya ketika berkehendak menerapkan UU Cipta Kerja. Ia tak goyah walau UU itu ditentang banyak pihak. Ia jalan terus...

Tanggapan Orang Biasa terhadap Demo Mahasiswa dan Rakyat 2019

Sudah dua hari televisi dihiasi headline berita demonstrasi mahasiswa, hal yang seolah mengulang berita di TV-TV pada tahun 1998. Saya teringat kala itu hanya...

Hakikat Demokrasi

Demokrasi bagi bangsa Indonesia sendiri adalah istilah baru yang dikenal pada paruh abad ke-20. Dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, demokrasi dalam bentuknya yang modern...

Cara Mahasiswa Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Teknologi selalu mengalami perubahan-perubahan seakan tidak pernah ada ujungnya. Seperti halnya saat ini teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat terutama dalam bidang teknologi informasi...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.