Kamis, Januari 28, 2021

Jokowi dalam Pusaran Isu Sensitif dan Kontroversial

Benarkah Islam dan Ulama Terzalimi?

Sudah sejak 2014 sampai sekarang ada sebagian Muslim yang meyakini bahwa pemerintah yang sekarang tidak bersahabat dengan Islam. Bahkan dikatakan memusuhi Islam. Puncaknya terjadi...

Tiga Cara Mengajak Anak Muda Menjadi Petani

Dalam satu diskusi di balai desa, muncul satu pertanyaan menarik dari seorang pemuda usia 20-an awal, “Bagaimana mengajak anak muda desa agar tertarik menjadi...

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Pelantikan Joe Biden dan Pembangkangan Trump

Pelajaran Demokrasi untuk Dunia yang Terus Berubah Washington tegang menjelang pelantikan Presiden Joe Biden dan Kemala Harris, 20 Januari 2021. Kondisi ini terbentuk akibat pembangkangan...
Avatar
Abd. Rohim Ghazali
Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah

jokowi-fans
Presiden Joko Widodo pada acara “Silaturahmi dengan Pendukung Presiden” di Jakarta, Juli 2016 [Foto ANTARA]
Sepanjang tahun 2016, Presiden Joko Widodo berada dalam pusaran isu-isu sensitif dan kontroversial.  Dari soal LGBT, narkoba, aliran-aliran agama/kepercayaan yang dituduh sesat (Ahmadiyah, Syiah, Gafatar), jutaan pendatang gelap (pekerja) dari Tiongkok, bangkitnya Partai Komunis Indonesia (PKI), intoleransi agama, terorisme, hingga yang paling menghebohkan adalah tuduhan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) serta rencana penggulingan presiden (makar).

 

Masih banyak isu lain yang berseliweran di ruang publik yang umumnya lebih merupakan hoax ketimbang fakta. Dari sekian banyak isu itu, yang paling sensitif dan barangkali cukup mengganggu pemerintahan Jokowi adalah ihwal pendatang gelap dari Tiongkok, bangkitnya PKI, tuduhan penistaan agama, dan makar.

Merebaknya isu pendatang gelap dari Tiongkok bermula dari penyampaian target kunjungan wisata pemerintah Indonesia. Kunjungan wisatawan Tiongkok ke Thailand diperkirakan mencapai angka 10 juta orang pada tahun 2016. Padahal tempat-tempat yang layak dikunjungi wisatawan di Indonesia jauh lebih banyak, dan mungkin juga jauh lebih menarik ketimbang yang ada di Thailand. Karena itu, rasanya tidak salah jika Presiden Jokowi juga menargetkan hal yang sama, 10 juta wisatawan Tiongkok ke Indonesia.

Untuk memaksimalkan pencapaian target wisatawan ke Indonesia, Jokowi mengeluarkan setidaknya tiga Peraturan Presiden: (1) Nomor 69 Tahun 2015; (2) Nomor 104 Tahun 2015; dan (3) Nomor 21 Tahun 2016. Menurut data yang dikeluarkan Direktoral Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ada 169 negara yang resmi dibebaskan dari visa untuk kunjungan ke Indonesia.

Dari 169 negara tersebut, Tiongkok menjadi satu-satunya negara yang paling banyak disorot karena beberapa faktor. Pertama, arah kiblat pembangunan Jokowi dianggap lebih condong ke Tiongkok ketimbang ke Amerika atau negara-negara Eropa. Kedua, para konglomerat terkaya di Indonesia yang menyebabkan tingginya indeks rasio gini (kesenjangan ekonomi) sebagian besar, atau bahkan hampir semuanya, berasal dari WNI keturunan Tionghoa (Tiongkok). Ketiga, merebaknya isu kebangkitan PKI.

Selain itu, isu tentang asal usul Jokowi yang berasal dari keturunan Tiongkok dan dari keluarga PKI juga tetap muncul hingga saat ini. Semua isu ini apabila dikumpulkan akan menjadi bumbu yang sedap untuk digoreng oleh pihak-pihak yang tidak menyukai pemerintah. Target 10 juta wisatawan pun diputarbalikkan menjadi isu 10 juta warga Cina yang mau beranak pinak di Indonesia.

Para aktivis media sosial yang sangat kritis dengan Jokowi melahap isu ini dengan menyampaikan pernyataan-pernyataan yang provokatif. “10 juta jiwa mau beranak pinak di Indonesia? Menularkan ideologi-ideologinya?…” tulis Zara Zettira melalui akun @ZaraZettiraZR yang memiliki 180 ribu lebih followers. “10 juta jiwa itu setara dengan jumlah penduduk satu negara di Eropa Timur! Transmigrasi antar daerah aja bermasalah apalagi antar negara,” tegasnya.

Isu yang bekelindan dengan pendatang gelap dari Tiongkok adalah bangkitnya PKI. Fakta-fakta yang tidak masuk akal pun dibuat untuk menguatkan isu ini seperti munculnya gambar palu arit (lambang PKI) di sejumlah daerah yang tidak pernah terungkap siapa yang membuat/menyebarkan; beredarnya buku Jokowi Undercover karya Bambang Tri yang menyebut-nyebut Jokowi keturunan Cina dan PKI; dan lambang “BI” (Bank Indonesia) dalam uang kertas yang beredar saat ini pun, kata si penyebar isu, sama dengan lambang palu arit. Maka, tak heran jika “BI sudan disusupi komunisme” menjadi viral di media sosial.

Kebijakan bebas visa yang dikeluarkan Jokowi pun dikait-kaitkan dengan upaya memuluskan kebangkitan PKI. Juga tentang kebijakan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas Jokowi yang ternyata banyak mendatangkan investor dari Tiongkok.

Dilema Jokowi

Selain isu Cina/Tiongkok dan komunis dengan variannya masing-masing, yang sangat mengganggu pemerintahan Jokowi adalah soal tuduhan penistaan agama yang dilakukan Ahok dan masalah dugaan rencana persekongkolan jahat yang dilakukan sejumlah tokoh untuk menurunkan Jokowi (makar).

Diakui atau tidak, dua isu (kasus) ini menempatkan Jokowi pada dilema antara upaya penegakkan hukum seadil-adilnya, atau mengikuti saja apa yang menjadi tuntutan massa. Atau antara mengupayakan stabilitas sebagai keniscayaan konsolidasi demokrasi, dengan membiarkan ekspresi politik sebebas-bebasnya.

Dalam kasus tuduhan penistaan agama, jika hukum benar-benar ingin ditegakkan, harus dihindari “trial by the mob”, tapi dengan gelombang aksi massa pada 4 November (411) dan 2 Desember (212) yang melibatkan jutaan orang, apakah mungkin tidak mempengaruhi ketukan palu hakim?

Belum lagi, pada saat Jokowi menegaskan tidak akan melakukan intervensi (sebelum Ahok dijadikan tersangka), ia dituduh membela Ahok karena tuntutan massa pada saat itu adalah meminta agar Presiden memerintahkan polisi untuk menangkap Ahok.

Dalam kasus tuduhan makar, dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan tokoh-tokoh yang sudah ditangkap, memang jelas ada upaya untuk mengganti pemerintahan karena Jokowi dianggap tidak layak menjadi presiden. Upaya yang sejatinya sangat sulit direalisasikan mengingat mayoritas anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden (UUD 1945 Pasal 7A) adalah berasal dari partai politik yang mendukung pemerintah.

Tapi, jika mereka dibiarkan melakukan deseminasi gagasan dengan cara terus-menerus mendelegitimasi kewenangan dan kekuasaan Presiden, tentu akan sangat mengganggu stabilitas politik yang menjadi salah satu syarat konsolidasi demokrasi.

Membiarkan ekspresi politik tanpa kendali berpotensi menjerumuskan negara pada instabilitas politik yang disebut O’Donnel dan C. Schmitter (1996) sebagai bentuk transisi menuju “sesuatu yang lain” yang tidak pasti.

Maka, menyeimbangkan posisi negara antara mencegah terjadinya “transisi berkepanjangan” atau kembali pada pemerintahan yang otoriter, merupakan tugas berat yang ada di pundak Presiden Jokowi saat ini.

Avatar
Abd. Rohim Ghazali
Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Ayat-Ayat Ekosistem dan Dakwah Politik Lingkungan

Postingan saya tentang ayat-ayat ekosistem di status akun Facebook perlu saya jelaskan. Walaupun sebagian besar pemberi komen di status tersebut bersuara mendukung, satu atau...

Mencermati Dampak Kebijakan Kendaraan Listrik di AS

Amerika Serikat (AS) baru saja menjalani transisi pemerintahan dari Presiden Donald Trump dari partai Republik kepada Joseph (Joe) Biden yang didukung partai Demokrat. Saat...

Mengapa Pancasila?

Oleh: Alif  Raya Zulkarnaen SMAN 70 Jakarta Pemenang Lomba Menulis Esai “Mengenal Indonesia, Mengenal Diri Kita”. Sahabat Khatulistiwa. Desember 2020 Rumusan-Rumusan Staatsidee 29 Mei-1 Juni 1945 “Ketuhanan yang Maha...

Kritik Jamaluddin al-Afghani Atas Khilafah Islamiyah

Sejak abad ke-9 M hingga memasuki abad ke-14 M menjadi masa keemasan Islam dalam panggung peradaban dan ilmu pengetahuan. Ternyata uforia ilmu pengetahuan terhenti...

Roman Abramovich, Alexei Navalny, dan Premier League

Industri olahraga, khususnya sepakbola, telah mengalami perkembangan pesat. Mulai dari segi teknis maupun non-teknis. Mulai dari aktor dalam lapangan hingga pemain-pemain di belakang layar....

ARTIKEL TERPOPULER

Larry King, Wawancara dengan Sejarah

Oriana Fallaci beruntung. Ia seakan mendapat wangsit mendadak untuk menjuduli bukunya dengan cemerlang, "Intervista con la storia", himpunan interviunya dengan para pemimpin dunia yang...

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Ada Apa Di Balik Pembangunan Jalan Tol Kita?

Dua catatan tentang jalan tol ini saya tulis lebaran tahun sebelumnya, saat terjadi tragedi di pintu keluar tol Brebes Timur (Brebes Exit/Brexit) yang menewaskan...

Pandji yang Sedikit Tahu, tapi Sudah Sok Tahu

Siniar (podcast) komedian Pandji Pragiwaksono kian menegaskan bahwa budaya kita adalah sedikit tahu, tapi sudah merasa sok tahu. Sedikit saja tahu tentang gambaran FPI...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.