OUR NETWORK

Yang Tidak Dibicarakan Capres Ketika Bicara Pajak

Kegamangan Jokowi dan keberpihakan Prabowo.

Ada hantu bergentayangan di seluruh dunia: ketidakpastian ekonomi global. Ekonomi dunia tengah mengalami kegamangan sebagai imbas perang dagang Amerika-Cina, serta krisis yang melanda Turki dan Argentina. Hantu itu juga yang barangkali ikut membayangi Jokowi saat menawarkan janji terkait pajak. Ia seolah tak berani menyebut output dan outcome yang mudah dipahami oleh masyarakat. Padahal, dampak yang jelas bagi kehidupan sehari-harilah yang justru dibutuhkan oleh masyarakat dari sebuah kampanye.

Berbeda dari Jokowi, janji Prabowo mengenai perpajakan lebih mudah dipahami sekaligus lebih banyak yang bisa dikritik.

Kegamangan dalam Janji Jokowi

Ada dua janji Jokowi tentang pajak. Pertama, melanjutkan reformasi perpajakan untuk mewujudkan keadilan dan kemandirian ekonomi nasional, dengan target terukur, serta memperhatikan iklim usaha dan peningkatan daya saing. Kedua, memberikan insentif pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sebagai petahana, Jokowi telah merintis reformasi pajak sejak 2017 dan merencanakan selesai pada 2024. Reformasi pajak itu bertumpu pada lima pilar: sumber daya manusia, proses bisnis, struktur organisasi, teknologi informasi, serta peraturan perundang-undangan. Kritik paling utama ada pada peraturan perundang-undangan. Sejak 2015, Direktorat Jenderal Pajak menyusun tiga revisi undang-undang: Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), Pajak Penghasilan (RUU PPh), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Masing-masing revisi telah beberapa kali dibahas dengan DPR tetapi belum jelas kabarnya hingga saat ini. Padahal, reformasi terkait organisasi, SDM, dan peraturan dijadwalkan rampung pada akhir 2020.

Terhambatnya revisi perundang-undangan berdampak pada pilar reformasi yang lain, yakni organisasi. Bentuk organisasi otoritas pengumpul pajak (sekarang Direktorat Jenderal Pajak) diatur di dalam RUU KUP. Mengingat ini adalah tahun politik, sulit menjamin revisi tersebut dapat selesai tepat waktu.

Kepada Siapa Prabowo Berpihak?

Prabowo menjanjikan empat hal terkait pajak. Pertama, menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Kedua, menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi rumah tinggal utama dan pertama. Ketiga, menghapus secara drastis birokrasi yang menghambat dan melakukan reformasi perpajakan agar lebih merangsang gairah berusaha dan meningkatkan daya saing terhadap negara-negara tetangga. Terakhir, meningkatkan akses masyarakat terhadap buku melalui penghapusan PPN atas buku.

PTKP adalah batas seseorang harus membayar pajak atau tidak. Semakin tinggi PTKP, semakin banyak orang yang dibebaskan dari pajak. Kita bisa melihat kepada siapa sebuah rezim berpihak dari PTKP. PTKP orang yang belum menikah saat ini ditentukan sebesar Rp54.000.000,00 per tahun. Jumlah itu sebelas kali lipat besarnya dibanding batas kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Rp401.220,00 per kapita per bulan (atau Rp4.814.640,00 per tahun). Perbandingan antara batas kemiskinan BPS dan PTKP memang tidak setara tetapi dapat ditarik kesimpulan, janji Prabowo menaikkan PTKP adalah obral besar-besaran yang ditujukan untuk masyarakat kelas menengah.

Prabowo juga berjanji menurunkan tarif PPh Pasal 21. Ini adalah jenis pajak untuk orang pribadi yang dipotong oleh pemberi penghasilan setiap kali penghasilan dibayarkan. Presiden dapat menurunkan tarif PPh Pasal 21 dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 21 ayat (5) UU PPh menyebutkan, “Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.”

Menurunkan tarif PPh Pasal 21 dapat menambah cash flow (meski tak seberapa) bulanan seseorang. Pemerintah dapat mengharapkan peningkatan PPN (karena konsumsi masyarakat bertambah) sebagai pengganti PPh Pasal 21 yang hilang. Namun, tanpa menurunkan tarif PPh secara umum, langkah ini tak membuat beban pajak lebih ringan. Beban pajak hanya akan bergeser dan berakumulasi di SPT Tahunan. Alih-alih meringankan, beban pajak justru akan semakin berat dan berpotensi mengurangi kepatuhan.

PPh orang pribadi secara umum menggunakan tarif berlapis (progresif). Presiden hanya dapat menurunkan tarif untuk lapisan penghasilan tertinggi. Pasal 17 ayat (2) UU PPh menyebutkan, “Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Tarif tertinggi (30 persen) dikenakan untuk orang pribadi dengan penghasilan kena pajak di atas Rp500.000.000,00. Jika yang ingin diturunkan oleh Prabowo adalah tarif tertinggi tersebut, maka hanya orang-orang kaya yang bisa menikmati. Perubahan tarif pajak untuk lapisan penghasilan di bawahnya tak bisa dilakukan oleh presiden, melainkan harus dengan revisi UU PPh. Presiden hanya bisa mengusulkan kepada DPR untuk mengubah undang-undang. Cara lain yang lebih masuk akal adalah mengubah besaran lapisan penghasilan, bukan tarifnya. Cara ini cukup dengan keputusan Menteri Keuangan.

Kritik berikutnya ada pada janji kedua Prabowo. Ide menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi rumah tinggal utama dan pertama tentu saja bagus: tanpa pajak, akses kepemilikan rumah menjadi lebih terjangkau untuk orang-orang miskin—orang dengan dua rumah tentu tak bisa dibilang miskin. Namun, apakah praktiknya memang demikian?

Dampak PBB terhadap ongkos kepemilikan rumah sebenarnya tak signifikan dibanding melambungnya harga tanah. Tanpa peraturan yang membatasi harga tertinggi maupun terendah, harga tanah sepenuhnya diatur oleh mekanisme pasar. Tanah adalah barang yang tak mungkin bertambah. Sementara, manusia yang membutuhkan tempat tinggal cenderung bertambah. Hal ini diperparah dengan adanya spekulan. Orang-orang miskin tetap akan kesulitan memiliki rumah. Dengan kata lain, yang paling menikmati janji Prabowo tetap saja orang-orang kaya.

Insentif Menggerus Basis Pajak

Kedua calon presiden sama-sama menjadikan insentif pajak sebagai barang dagangan. Jokowi dengan janji memberikan insentif pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan Prabowo dengan begitu banyak insentif. Logika insentif pajak adalah meringankan beban para pelaku usaha dan masyarakat dari pajak. Dengan begitu, diharapkan tingkat investasi dan konsumsi meningkat, serta pertumbuhan ekonomi lebih baik.

Namun, manfaat-manfaat tersebut tak selalu terwujud. Di antara periode 1980 hingga 1990, Ronald Reagan juga memberikan insentif pajak. Alih-alih investasi dan produktivitas meningkat, defisit dan utang nasional Amerika Serikat justru membengkak lebih dari tiga kali lipat. Belanja negara meningkat lebih cepat dibanding penerimaan pajak yang diharapkan dari pertumbuhan ekonomi pasca-pemberian insentif.

Dalam jangka pendek, insentif akan menggerus basis pajak. Karena itu, sasaran insentif harus tepat. Data 2018 menunjukkan penerimaan nasional tumbuh 15% saat pertumbuhan ekonomi mengalami stagnansi. Ini berarti tarif pajak kita sebenarnyacukup kompetitif dibanding negara-negara tetangga, terutama tarif PPh orang pribadi. Tarif tertinggi PPh untuk orang pribadi (kelompok kaya yang paling diuntungkan dengan insentif Prabowo) di Indonesia sebesar 30%. Sementara, tarif di Vietnam, Thailand, dan Filipina sebesar 37%. Di Cina, tarif tertingginya mencapai 45% dan Korea Selatan mencapai 42%.

Di Indonesia, kontribusi PPh orang pribadi nonkaryawan terhadap penerimaan terbilang kecil. Pada akhir Desember 2018, orang pribadi nonkaryawan hanya menyumbang Rp9,41 triliun atau 0,7% dari total penerimaan pajak. Angka ini masih lebih rendah dibanding PPh orang pribadi karyawan yang menyumbang Rp134,9 triliun, atau 10,7% dari total penerimaan pajak.

Jumlah itu akan terasa semakin ironis ketika dihdapkan dengan isu kesenjangan. Laporan Credit Suisse pada 2018 menyebut ada 742 orang Indonesia yang termasuk kategori high net worth individuals (HNWI) dengan kekayaan lebih dari US$50 juta. Dengan fakta tersebut ditambah tax ratio sebesar 11,6% (per 2018), masih terbuka lebar ruang untuk meningkatkan penerimaan pajak. Penerimaan yang optimal memungkinkan pemerintah memperbaiki postur APBN, terutama untuk mendanai penguatan stabilitas ekonomi dan memperkecil kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Langkah ini jauh lebih baik daripada mengobral insentif besar-besaran yang hasilnya masih untung-untungan.

Bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Tulisan merupakan opini pribadi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Loading...

Hey there!

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

    Processing files…