Selasa, Maret 2, 2021

Islam, Sekularisme, dan Pancasila

Habib Luthfi dan Maulid Kebangsaan

Ada yang menarik jika kita menyelami latar belakang dan konsep perayaan Maulid Nabi yang diselenggarakan Habib Muhammad Luthfi bin Yahya. Sejak awal, Habib Luthfi...

Membangkitkan Ekonomi di Tengah Pandemi

Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi persnya mengenai APBN Selasa (22/9/020) menyatakan, Indonesia dipastikan mengalami resesi ekonomi. Ini karena, pada kuartal ketiga, PDB (produk domestik...

Save Kendeng, Bank, dan Kejahatan Pendanaan

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan warga pegunungan Kendeng di Rembang, Jawa Tengah, tentang Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah terkait...

Kemungkinan Indonesia Bernasib Seperti Suriah (Bag. 1)

Hari-hari ini, di era lubernya informasi dan meriahnya media sosial, kita dapat melihat semua orang bisa serta-merta berpendapat dan selanjutnya ramai-ramai menganalisis hal sumir...
Israr Iskandar
Dosen Sejarah Fakultas IImu Budaya Universitas Andalas Padang

Masalah relasi agama dan negara di Indonesia telah menjadi tema yang selalu aktual. Bahkan peristiwa politik di mancanegara yang menyangkut isu hubungan negara, agama, dan masyarakat, juga sering diberi makna tertentu atau dikait-kaitkan secara khusus dengan konteks kondisi Indonesia.

Terbaru, misalnya, soal relasi agama, negara dan masyarakat di Perancis. Sikap Presiden Emmanuel Macron yang di satu sisi membela majalah Charlie Hebdo yang memuat karikatur Nabi Muhammad namun di sisi lain menyudutkan (separatisme) Islam justru dimaknai sebagai upaya mempertahankan nilai-nilai sekulerisme dan kebebasan berekspresi yang menjadi identitas negara itu sejak Revolusi 1789.

Tulisan ini tidak membahas sekulerisme di negeri Napoleon itu, tetapi hanya sekedar menjadi “titik tolak” untuk melihat kembali secara ringkas relasi agama dan negara di negara kita sendiri. Membaca kembali corak relasi agama, negara dan masyarakat di Indonesia dapat juga dimaknai sebagai upaya meneguhkan identitas bangsa.

Negara Pancasila

Dalam konteks relasi agama dan negara, Indonesia secara umum tak hanya berbeda dengan negara sekuler seperti Perancis, Amerika Serikat, Inggris, dan bahkan Turki, tetapi juga dengan negara teokrasi, seperti Vatikan, Iran dan Arab Saudi. Hubungan agama dan negara di Indonesia secara garis besar termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945 yang implisit menyatakan negara kita bukan negara sekuler, tapi juga bukan negara agama.

Jika dalam sekulerisme, negara dan agama tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing, maka di negara Indonesia yang ber-Pancasila agama dan negara (dalam banyak aspek dan dimensi) saling mempengaruhi dan bahkan saling “mencampuri”. Prinsip Ketuhanan malah ditempatkan pada sila pertama dari lima sila dasar negara. Namun berbeda dengan negara teokrasi, di Indonesia agama mayoritas, yakni Islam, tidak dijadikan agama resmi negara.

Tidak heran di Indonesia agama mendapatkan tempat istimewa. Agama Islam khususnya tak hanya mewarnai secara luas corak kehidupan masyarakat, tetapi juga bernegara. Bahkan hukum Islam sangat mempengaruhi hukum negara, seperti dalam UU Perkawinan, UU Sistem Pendidikan, UU Peradilan Agama dan lainnya.  Di Indonesia sejak awal juga terdapat Kementerian Agama yang mengurus masalah agama dan kepercayaan warga negara.

Tak heran juga di Indonesia, paham ateisme (salah satu yang sejak semula dikhawatirkan kalangan Islam terhadap sekulerisme dan bahkan sekulerisasi) dilarang. Artinya, berbeda dengan negara sekuler (terutama sekulerisme ekstrem), di negara Pancasila secara formal tidak ada tempat bagi orang yang tidak beragama.

Perspektif sejarah

Indonesia yang bukan negara agama dan juga bukan negara sekuler telah melewati proses perjalanan sejarah yang panjang. Pada tahun 1920-an dan 1930-an, pencarian identitas kebangsaan yang sedang diperjuangkan kaum pergerakan melawan penjajahan membawa mereka pada perdebatan bercorak filosofis mengenai relasi agama dan negara yang secara umum memunculkan dua pandangan utama yakni sekuler dan Islam.

Pada saat menjelang kemerdekaan, pertentangan antara kelompok berpaham “sekuler” dan “Islamis” itu kembali muncul dalam sidang-sidang tentang perumusan dasar negara. Pada akhirnya dua kelompok yang juga bisa dikategorikan sebagai “nasionalis” dan “Islam” ini mencapai titik temu dengan disepakatinya Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara di mana sila pertamanya berbunyi Ketuhanan yang Masa Esa.

Pada sidang Konstituante pasca-Pemilu 1955, perdebatan lama antara kelompok yang mewakili dua pandangan berbeda itu ternyata kembali dibuka. Ada juga yang menyebutnya sebagai pertentangan antara blok “Pancasila” dan “Islam” (Nasution, 1995). Pada saat itu, karena berbagai sebab, Konstituante gagal mencapai kata sepakat sampai kemudian keluar Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 untuk kembali kepada UUD 1945 yang sejatinya sudah merupakan semacam sintesis pemikiran politik kelompok sekuler dan Islam.

Memasuki zaman otoritarian (Orde Lama dan Orde Baru), ketegangan lama antara (pendukung) pandangan sekuler versus Islam dalam konteks relasi agama dan negara memang bisa “dikendalikan”, walaupun dalam hal-hal tertentu corak riak-riak pertentangan lama itu sulit dielakkan, terutama karena kelompok Islam menganggap rezim berkuasa condong mewakili pandangan sekuler. Namun sebenarnya yang menarik, khususnya di masa Orde Baru, bahwa pada ujungnya “sintesis” dua pemikiran politik lama itu justru makin bisa diejawantahkan dalam pelbagai bentuknya, seperti adanya UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU  Sistem Pendidikan, dan lainnya.

Di zaman reformasi dan demokrasi, secara umum relasi agama dan negara dianggap sudah selesai. Tidak ada kekuatan politik, termasuk partai-partai Islam, yang mempersoalkan Pancasila sebagai hasil konsensus berbangsa. Kuntowijoyo menyebut Pancasila sebagai objektifikasi Islam (Kuntowijoyo, 2001).

Memang, tetap saja ada riak-riak antara mereka yang juga disimplifikasi sebagai kelompok “sekuler” dan “Islamis”, seperti belakangan ini, namun hal itu sering menyangkut persaingan kepentingan politik jangka pendek, bukan lagi suatu corak ketegangan ideologis yang “kaku” seperti di masa lalu.

Israr Iskandar
Dosen Sejarah Fakultas IImu Budaya Universitas Andalas Padang
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Artijo dan Nurhadi di Mahkamah Agung

In Memoriam Artijo Alkostar Di Mahkamah Agung (MA) ada dua tokoh terkenal. Artijo Alkostar, Hakim Agung di Kamar Pidana dan Nurhadi, Sekjen MA. Dua tokoh MA...

Gangguan Jiwa Skizofrenia

Kesehatan jiwa adalah kondisi dimana individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan social sehingga individu tersebut menyadari kemampuan diri sendiri. Dapat mengatasi tekanan,...

Mencermati Inflasi Menjelang Ramadhan

Beberapa pekan lagi, Bulan Ramadhan akan tiba. Bulan yang ditunggu-tunggu sebagian umat muslim ini adalah bulan yang istimewa karena masyarakat muslim berusaha berlomba-lomba dalam...

Kasus Khashoggi Makin Mendunia

Hari ini, 1 Maret 2021, Biden mau umumkan resmi di Washington keterlibatan MBS dalam pembunuhan Kashoggi. Menarik. KAS pasti meradang. Ini konflik pertama, yg sulit...

Jujur Itu Hebat, Artidjo Personifikasi dari Semua Itu

Satu demi satu orang tumbang dibekap covid, penyakit lain atau karena usia. Pagi ini saya kembali dikejutkan oleh berpulangnya Artidjo Alkostar, kawan lama yang...

ARTIKEL TERPOPULER

Artidjo Alkostar, Sebuah Kitab Keadilan

Gambaran apa yang muncul di benak Anda setiap mendengar profesi pengacara dan kepengacaraan? Apapun citra itu, Artidjo Alkostar menghancurkannya berkeping-keping. Sebagai pengacara hingga akhir 1990an,...

Ziarah Ke Media Sosial

Meminjam istilah masyarakat industrial Kuntowijoyo dalam masyarakat tanpa masjid (2001), merupakan kondisi masyarakat yang terkungkung oleh rasionalisasi, komersialisasi dan monetisasi. Mengutip pendapat Robert Bala,...

Common Sense dalam Filsafat Ilmu

Ilmu filsafat selalu merumuskan tentang pertanyaan – pertanyaan kritis atas kemapanan jawaban yang sudah dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang ilmu pendidikan tidak...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.