in ,

Islam, Jokowi Salah Berhitung?

Presiden Joko Widodo (kanan) melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Ma'ruf Amin (kedua kiri), Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siraj (ketiga kiri), Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (kiri) dan sejumlah undangan lainnya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/11). Dalam pertemuan yang membahas sejumlah masalah tersebut, Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan mengintervensi kepolisian dalam penanganan kasus dugaan penistaan agama dengan terlapor Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/pd/16.
Presiden Joko Widodo (kanan) melakukan pertemuan dengan Ketua Umum MUI KH. Ma’ruf Amin, Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siraj, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir , dan sejumlah undangan lainnya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/11). ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/

Pemilihan Presiden 2014 ternyata sebuah pertarungan panjang yang melelahkan. Kita tahu Joko Widodo menjadi tumpuan harapan orang kebanyakan, rakyat yang beserak: pada banyak tempat, di berbagai profesi, mereka yang relatif independen tidak berafiliasi. Terbukti, mereka tidak peduli atas terlambatnya PDI Perjuangan memberi dukungan. Jokowi berubah menjadi sosok peretas jarak: Jokowi adalah kita!

Sebaliknya, Prabowo, harapan yang lain lagi. Sang jenderal, pilihan untuk rakyat (umat) yang terbiasa dengan cara berpikir afiliatif. Rakyat yang tidak berserakan, selalu mengandaikan wadah bersama. Prabowo adalah sosok yang diposisikan mampu mengakomodasi mereka, kelompok yang imaji atau afiliasi politiknya, Islam.

Persis, kombinasi Prabowo antusiasme keislaman itu merupakan kesempurnaan yang nyata. Keduanya ibarat gabungan mayoritas yang satu dengan mayoritas yang lain. Mayoritas pertama, psikologis, cara pandang (asosiasi) militeristik hal yang masih kuat dalam masyarakat kita. Sederhananya, rakyat lebih mudah terkesima sosok militer: gagah, berani disiplin, terukur, cekatan. Militer, dalam kategori ini, pastilah figur penuh wibawa.

Mayoritas kedua, faktual, bertumpu pada data statistik bahwa pemilih kita mayoritas Islam. Dan Prabowo mendapatkan dukungan penuh dari partai-partai Islam (kecuali Partai Kebangkitan Bangsa).

Maka, seketika, berlaku logika reduksionis, yaitu demokrasi sekadar urusan hitung-hitungan jumlah. Sebatas soal tepuk tangan. Tinggal tangan siapa yang lebih bergemuruh tepukannya.

Akhirnya, Pilpres 2014 mengamanatkan Jokowi terpilih dengan perolehan suara sangat tipis. Mereka yang menjadikan Prabowo sebagai harapan umat (representasi Islam) terbukti salah hitung.

Sebaliknya, Jokowi cepat membaca kemenangan yang tipis itu sudah mentok, maksimal. Jokowi cepat berhitung, yang paling logis dan mendesak menyita perhatiannya: ihwal parlemen terbelah. Pendukung Jokowi mengibarkan bendera Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menghadapi pendukung Prabowo nota bene lebih berkibar, Koalisi Merah Putih (KMP).

Baca Juga :   Manuel Gituloh, Romansa, dan Rasisme [Analisis Studi Postkolonial]

Secara simbolik, sebenarnya, Merah Putih lebih nasionalis daripada Islamis. Jokowi berhasil menasionalisasikan aset Islam. Kibaran bendera KMP akhirnya terkulai. Sebagian gerbong beralih memilih di belakang lokomotif yang ditarik KIH. Secara kelembagaan politik dukungan formal kepada Jokowi menguat.

Masalahnya, pada satu sisi, waktu yang tersita untuk negosiasi itu telah menggerogoti kredo Jokowi sendiri: kerja, kerja, dan kerja. Bagaimana mungkin Presiden mampu bekerja  fokus menjalankan program bila situasi kerja senantiasa diselingi interupsi?

Tapi, baiklah, betapapun, parlemen ruangan selesai. Tiba-tiba, 4 November, parlemen jalanan merebak. Kelompok Islam suka cita, ada pintu masuk menggoyang Jokowi. Kasus Pulau Seribu, Ahok didesak masuk kategori menista kitab suci ketika menyebut-nyebut Al-Maidah 51. Gairah tidak terbendung. Pintu yang terbuka tidak terbendung, menampung pesta imitasi: yang gagal dilangsungkan di 2014 silam.

Pesta atas nama agama, umat mana yang tidak tergoda? Dan sulit diingkari, pada masyarakat kita, agama masih merupakan sentimen paling ampuh, bahkan untuk memadamkan kejenihan berpikir.

Pesta itu adalah parlemen jalanan. Sesuatu yang ganjil bagi cara pandang Islam, ketika politik otoritanian Soeharto bekerja dengan represif dan manipulatif, tiba-tiba menjelang akhir 2016, menemukan momentum yang bisa dipakai untuk mengganggu Jokowi. Kenapa? Karena cita-cita keislaman yang digantungkan kepada Prabowo dan KMP praktis kandas, padahal Pilpres 2019 sayup-sayup mulai memanggil-manggil. Sementara sosok yang mumpuni untuk dijagokan masih ketlisut entah di mana.

Sejatinya, Prabowo yang sempat digadang-gadang itu tidak lahir dari kaderisasi politik Islam. Bukan pula hasil dinamika keumatan (masjid, aktivitas keislaman atau ormas). Islam (politik) sekadar membajak Prabowo dalam rangka Pilpres 2014: tersebab kekosongan tokoh dari rumah sendiri.

Fakta di atas mendeskripsikan satu hal, Islam yang begerak. Karena reidentifikasi jangan berhenti. Jokowi, bisa jadi, tidak mendapatkan informasi dan kajian komprehensif mengenai geliat keberislaman, setidaknya 15 tahun terakhir.

Baca Juga :   Ujian Independensi Basuki

Kalau anggapan itu salah, kita layak bertanya dari sejumlah contoh aktual.

Misalnya, bagaimana Front Pembela Islam (FPI) mendidik kita untuk kian permisif atas penggunaan kekerasan yang destruktif. Bahkan, kita pantas mengelus dada, itu dianggap kontribusi Islam dalam ikut menegakkan nilai-nilai hidup beragama (mengambil alih tugas aparatus negara yang konstitusional).

Kehadiran kelompok Islam yang mengusung kepemimpinan khilafah sama sekali tidak  terkoreksi. Pada banyak kesempatan sudah terang-terangan tidak mengakui Pancasila sebagai norma kehidupan berbangsa dan bernegara dibiarkan memperkuat diri. Sekalipun ketika terdesak selalu berkelit.

Pertanyaannya, apakah kita memang sedang hidup dalam sebuah negara demokrasi yang membiarkan dirinya dilukai sendiri oleh sebagian anak bangsanya yang tidak tahu diri?

Perlu diperhatikan pula, “kelas menengah Islam” yang apolitis. Yaitu, kelompok-kelompok profesional dan para pekerja mandiri secara finasial yang mendefinisikan agama sebatas aktivitas ritual yang menggairahkan. Artinya, tidak terlalu peduli internalisasi keislaman mereka salin dari “kiai-kiai seleb” yang kasat mata menghadirkan diri sebagai spiritualis yang cinta dunia.

Sungguh, kita berharap Jokowi jangan salah hitung. Sesudah demonstrasi 4 November, Presiden mendatangi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, representasi utama umat Islam yang sulit dibantah. Tapi hitungan seperti itu tidak terlalu pas lagi. Jokowi perlu melakukan identifikasi ulang.

Organisasi besar dan mapan selain punya pekerjaan yang tidak bisa disambi-sambi: di NU dan Muhammadiyah, Islam terus bergerak.

Jokowi harus betul-betul  memperhitungkan Islam, yang sudah belasan tahun, pulangnya tidak lagi ke rumah mereka yang utama: NU dan Muhammadiyah.

Kenapa? Sebab, imajinasi mereka lebih cepat bergerak. Artinya, mereka paling mudah menisbikan banyak hal. Kalau mereka tidak mau pulang, bahkan, sama sekali merasa bukan bagian dari rumah utama yang masih kita bayangkan (NU dan Muhammadiyah), bagaimana mungkin mengajak mereka merawat rumah kebangsaan: Negara Kesatuan Republik Indonesia?

Written by Afnan Malay

Afnan Malay

Pencipta Sumpah Mahasiswa 1988, Alumnus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Leave a Reply

Loading…

TINGGALKAN KOMENTAR