in

Wilders dan Gagalnya Hat Trick Populisme Barat


Sosok Geert Wilders yang menyuarakan kampanye anti-Islam dan anti-Uni Eropa kalah dalam Pemilu Belanda pekan lalu. [Sumber: www.crypticimages.com]
Antiklimaks baru saja terjadi di Pemilihan Umum Belanda. Mark Rutte kemungkinan besar akan kembali menguasai pemerintahan setelah Partai Liberal memenangkan suara terbanyak dalam pemilu yang pekan lalu baru saja berlangsung (Rabu, 15 Maret 2017).

 

Hasil tersebut jauh dari spekulasi yang berkembang bahwa Belanda akan melengkapi hat-trick populisme yang sebelumnya telah terjadi, mulai dari Brexit dan terpilihnya Donald Trump. Kemenangan kubu Liberal ini untuk sementara waktu dapat memberikan angin segar untuk masa depan Uni Eropa.

Hanya saja, meski tidak muncul sebagai partai pemenang, 20 kursi yang berhasil didapat Partai untuk Kebebasan (PVV) yang dikomandoi oleh Geert Wilders tak bisa dipandang sebelah mata. Dengan jumlah kursi sebanyak itu, PVV adalah runner-up Pemilu Belanda dan ke depan akan menjadi oposisi yang tangguh bagi pemerintah. Pada Pemilu 2012, PVV sendiri hanya mendapat 15 kursi, sementara Partai Rakyat bagi Kebebasan dan Demokrasi (VVD) mendapatkan 41 kursi.

Dari hasil pemilu tersebut, ada beberapa poin menarik yang bisa diangkat dan dijadikan pelajaran atas populisme yang terjadi di dunia Barat, khususnya di wilayah Eropa saat ini. Hal yang perlu dicermati adalah modal yang dimiliki Belanda dalam menangkal laju populisme yang aktif dimanfaatkan oleh Wilders dan partainya.

Pertama, kondisi ekonomi Belanda yang memang terbilang cukup baik, bila dibandingkan dengan Prancis misalnya. Hal ini ternyata masih menjadi penilaian positif dari masyarakat Belanda terhadap pemerintahan Rutte. Merujuk data yang disajikan The Economist (11/3), GDP Belanda di tahun lalu naik 2,1% dan angka pengangguran telah menurun sebesar 5,3%. Data ini menunjukkan prestasi yang sangat baik sejak krisis ekonomi di tahun 2007-2008.

Kedua, narasi-narasi radikal yang diutarakan dengan cara radikal belum tentu menguatkan dukungan untuk populisme. Terbukti, publik Belanda masih menganggap debat publik antar-kandidat sebagai poin penting dalam menilai pilihan mereka. Perlu dicatat bahwa Geert Wilders sendiri beberapa kali tidak menghadiri debat publik yang diselenggarakan selama masa kampanye. Hal ini turut serta mengurangi dukungan kepada Wilders dan memudahkan Mark Rutte dan partainya memainkan narasi untuk melemahkan mereka.

Ketiga, dan mungkin yang krusial adalah publik Belanda sebenarnya diuntungkan dengan apa yang telah terjadi kepada publik Amerika Serikat dan Brexit. Berbagai unintended consequences tak butuh waktu lama untuk menyeruak setelah populisme mendapatkan tempatnya di kedua tempat itu.

Donald Trump terlihat masih konsisten secara serius melakukan janji-janji kampanyenya yang selama ini dianggap sebagai lip service semata. Kebijakan anti-imigran dilaksanakan Trump dan mengundang kecaman dari publik Amerika sendiri. Para pengamat menilai Amerika masih memiliki modal ekonomi dan militer besar, namun mereka kehilangan “moral imperative”-nya di mata dunia.

Inggris, di lain pihak, mulai kesulitan menimbang-nimbang efek ekonomi langsung yang mereka harus hadapi karena keluar dari Uni Eropa. Tekanan ekonomi langsung ditambah dengan Skotlandia yang berusaha mencari celah referendum baru untuk meniru keberhasilan Brexit yang akan didukung oleh Perdana Menteri-nya yang baru, Nicola Sturgeon.

Melihat berbagai fenomena itu, publik Belanda memiliki fondasi untuk melihat dan menilai dampak serius dari populisme terhadap negara mereka ke depan. Terlebih Belanda sendiri sangat bergantung sebenarnya pada ekspor-impor ke negara-negara kawasan Eropa.


Gagal atau menangnya Wilders mempengaruhi kepercayaan diri Uni Eropa akan visi Eropa ke depannya. Sebelumnya, publik dunia menantikan apakah Nexit (Netherlands Exit) benar-benar akan menjadi tusukan berikutnya bagi komunitas Eropa dan globalisasi secara keseluruhan.

Apa yang terjadi dengan Yunani juga masih menjadi trauma tersendiri akan kekuatan kerjasama Eropa dalam membangun kemajuan yang setara. Menarik ketika ketakutan akan populisme justru lahir di wilayah yang menjadi penganut dan promotor demokrasi liberal. Negara-negara maju tersebut justru memberikan ruang bagi tumbuhnya populisme lewat demokrasi elektoral dan kegagalan partai mainstream dalam merepresentasikan kepentingan masyarakat.

Akhir Efek Domino?

Secara umum, populisme ala Barat yang sekarang sedang berkembang memuat narasi-narasi politik yang sama, yaitu: anti-imigran, anti-globalisasi, nasionalisasi. Sedangkan kebijakan-kebijakan sebagai turunan narasi tersebut juga secara umum sama.

Pertama, penarikan diri dari perjanjian internasional ataupun komunitas global. AS telah mencontohkan dengan keluar dari TPP (Trans Pacific Partnership), serta janji-janji politik di Belanda atau Prancis dari aktor populis untuk keluar dari Uni Eropa layaknya Brexit.

Berikutnya, kebijakan anti-imigran yang didorong dengan blaming akan tegangnya keamanan serta tindakan terorisme kepada para penduduk pendatang. Ketiga, kebijakan ekonomi nasionalis dan isolasi dengan janji seperti contohnya keluar dari mata uang Euro ataupun memprioritaskan pekerja-pekerja lokal.

Tampak bahwa gelombang populisme ini seperti menanti celah akan efek domino dari negara-negara lain. Meski Geert Wilders kalah, itu tidak menjamin Marine Le Pen akan mengikuti jejaknya di pemilu Prancis. Partai Fron Nasional dan Le Pen sampai saat ini masih memiliki kepercayaan diri akan keterpilihan mereka. Kepercayaan diri itu muncul dari kemampuan Le Pen menggabungkan isu anti-imigran dan narasi anti-pasar dalam satu paket populisme yang sangat efektif (The Economist, 4/3).

Akan tetapi, melihat tren elektabilitas Le Pen dalam beberapa survei terakhir, tokoh populis yang dirasa akan membawa “revolusi baru” bagi Prancis ini kemungkinan akan terkejar oleh pesaing terberatnya, Emmanuel Marcon. Hal yang menarik adalah, Macron, seperti juga Le Pen, tidak berasal dari partai mainstream Prancis, yakni Sosialis atau Republik. Bahkan Macron yang berusia 39 tahun maju dari jalur independen.

Berhasil atau tidaknya Le Pen dalam pemilu Prancis nanti, tentu tetap ada hal yang bisa diambil dari gelombang populisme ala Barat ini. Bagaimanapun juga populisme yang terjadi di pusaran utama demokrasi liberal dan percontohan integrasi ekonomi global adalah sebuah masalah. Dampak yang paling terlihat adalah kemampuan daya rusak yang luar biasa atas roadmap kerjasama ekonomi jangka panjang antar banyak negara.

Banyak ekonom yang menilai bahwa era multilateralisme akan segera berakhir. Sementara kerjasama dunia akan banyak didominasi oleh bilateralisme. Tentu Indonesia dan negara-negara berkembang lain akan sangat dirugikan dengan kondisi ini. Negara seperti Belanda pun waswas ketika Brexit terjadi, karena Britania menjadi salah satu negara tujuan dagang mereka.

Perjuangan negara-negara Eropa dalam menghadapi gelombang populisme akan sangat mempengaruhi cara pandang negara-negara lain di dunia akan masa depan globalisasi. Donald Trump setidaknya telah berhasil memperlihatkan bahwa kemenangannya telah membawa kepercayaan diri tinggi kepada tokoh seperti Geert Wilders maupun Marine Le Pen bahwa populisme sangat mungkin menang.

Keberhasilan mereka sampai saat ini, mengutip pengamat populisme Cas Mudde, karena populisme radikal di Barat memainkan emosi masyarakat atas kekecewaan terhadap politisi-politisi yang selama ini menciptakan sistem kartel. Dengan begitu, sentimen anti-establishment dapat dimainkan oleh tokoh-tokoh populis dengan kokoh.

Meski tidak berhasil mengungguli golongan Liberal, suara untuk Geert Wilders di Belanda telah memberikan pelajaran bahwa populisme dapat muncul tidak hanya lewat ketimpangan ekonomi, melainkan juga dari politik identitas. Telah diperlihatkan sebelumnya bahwa ekonomi Belanda terbilang baik. Bahkan bisa dikatakan bersaing ketat dengan Jerman. Namun, nyatanya 20 kursi tetap bisa didapatkan.

Hal ini tak lain karena pengelolaan isu rasial, agama, dan anti-imigran ternyata cukup efektif mengganggu kepercayaan diri sekelompok pemilih Belanda akan keamanan mereka. Maka, dapat dikatakan, saat para populis menyalahkan kasus terorisme sebagai penyebab rusaknya keamanan Eropa, mereka pun sebenarnya sedang menghadirkan teror kepada masyarakat.

Sekarang, seluruh dunia berkepentingan atas apa yang terjadi di Eropa. Seluruh negara berkembang yang telah menggantungkan ekonominya pada kerjasama internasional akan terkena imbas negatif dari tertutupnya ekonomi negara-negara besar. Meski saat ini masih tertolong pasar domestik yang besar, Indonesia pun patut waswas akan tren global ini karena berpengaruh pada ekspor-impor kita.

Dengan demikian, mari kita simak apakah Belanda benar-benar menjadi titik balik kembalinya kepercayaan kepada globalisasi dan integrasi internasional atau hanyalah pemanis sementara di dunia yang semakin tak menentu arahnya. Semuanya ada di tangan masyarakat Eropa itu sendiri.


Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, Asisten Peneliti di Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Tinggalkan Balasan

Loading…

TINGGALKAN KOMENTAR