OUR NETWORK

Kaleidoskop 2017: Dari Imigran hingga Partai Sayap Kanan

Geliat Islamophobia ditandai dengan menguatnya rasa nasionalisme. Kaum sayap kanan menganggap bahwa adanya pengaruh luar (baca:Islam) telah merusak pondasi Eropa.
Seorang imigran Afghanistan membawa putra dan istrinya melewati ladang di dekat perbatasan Yunani-Makedonia. Mereka berusaha melarikan diri ke Makedonia dari desa perbatasan Idomeni di prefektur Kilkis, Yunani, Rabu (13/5). ANTARA FOTO/REUTERS/Yannis Behrakis/ox/15.

Tahun 2017 adalah tahun politik bagi dunia internasional. Yang dimaksud adalah tahun ketika banyak negara besar di Eropa, Asia, dan Timur Tengah mengadakan pemilihan kepala negara. Di antaranya adalah Prancis, Inggris, Jerman, Korea Selatan, Jepang, dan Iran.

Dari beberapa negara yang telah disebutkan, dunia internasional lebih condong memperhatikan pemilihan kepala negara yang ada di Eropa. Mengapa begitu? Karena ada dua isu besar yang selalu dibawa oleh setiap calon. Pertama, imigran yang hampir selalu dikaitkan dengan keberadaan kaum Muslim. Kedua, partai sayap kanan yang cukup mengusik keberadaan penguasa.

Imigran di Eropa

Keberadaan kaum imigran telah terdeteksi sejak abad ke-18 di Eropa. Ada beberapa negara yang menjadi tujuan para imigran. Ada Belanda, Jerman, Inggris, dan Prancis. Dari keempat negara tersebut, negara yang paling banyak disorot oleh dunia internasional adalah Jerman.

Hal tersebut tak mengherankan bila mengacu pada laporan yang dikeluarkan oleh Pew Research Center tentang seberapa besar jumlah imigran yang paling banyak beredar di Eropa pada pertengahan tahun 2017. Hasilnya, Jerman menempati urutan pertama. Jumlah imigran Jerman terdiri atas imigran dari sesama negara Eropa dengan jumlah 5,3 juta dan imigran dari luar Eropa sekitar 1,8 juta.

Jerman pun dianggap oleh beberapa negara besar Eropa dan AS terlalu lemah dalam mengendalikan jumlah imigran. Apalagi terdapat tuduhan bahwa aksi terorisme selalu dikaitkan dengan imigran. Akhirnya imigran dianggap menjadi biang keladi segala permasalahan yang ujung-ujungnya menyebabkan krisis di Eropa.

Selain itu, data terbaru Pew Research Center tentang negara mana saja yang paling banyak menjadi imigran di Eropa, hasilnya tak mengejutkan. Tiga negara tertinggi dikuasai negara-negara yang penuh konflik sejak tahun 2016. Ada Suriah, Eritrea, dan Somalia. Suriah menempati urutan pertama dengan jumlah imigran hampir 600 ribu orang dan diantaranya memenuhi wilayah Jerman.

Tak mengejutkan kalau pencalonan kembali Angela Merkel selalu dibumbui dengan pertanyaan, “apakah Merkel masih mengizinkan imigran masuk ke wilayah Jerman?” Pertanyaan ini relevan dengan kebijakan Jerman yang mengizinkan seluas-luasnya bagi imigran untuk mencari suaka.

Hal tersebut berbeda dengan Inggris. Terpilihnya Theresa May sebagai Perdana Menteri Inggris membuat kebijakan mengejutkan. Selain memutuskan untuk menegaskan Brexit, dalam 2 tahun ke depan Inggris mencoba lebih memberi ruang kepada orang-orang lokal Inggris.

Meski kebijakan tersebut agaknya menuai kontroversi dari berbagai pihak, May berdalih dengan alasan yang tegas. Empat kasus yang berlandaskan teror cukup membuat publik Inggris ketakutan di tahun 2017. May ingin membuat publik Inggris (baca:orang-orang lokal) untuk lebih nyaman tinggal di Inggris.

Prancis dengan Emmanuel Macron sejatinya hampir sejalan dengan apa yang dilakukan Inggris. Namun, penekanannya lebih kepada mengembalikan keseimbangan keuangan Prancis. Bukan kepada imigran. Namun, tetap saja Macron tampaknya memilih aman dengan tetap menormalisasi imigran seperti yang dilakukan Nicholas Sarkozy.

Eropa mulai sadar. Kebijakan Trump di AS tentang menormalisasi imigran secara tidak langsung menginspirasi beberapa negara besar. Imigran yang lusuh, suka berbuat rusuh sekaligus memantik kericuhan. Apalagi ditambah penegasan bahwa imigran lebih disudutkan kepada masyarakat Muslim, utamanya imigran dari Timur Tengah.

Dan lebih mengerikan dari isu imigran adalah buah kampanye dari partai sayap kanan di negara-negara Eropa yang kian menggeliat dan merisak penguasa.

Kaum Sayap Kanan di Eropa

Salah satu yang menarik pada pemilihan kepala negara di Eropa adalah kebangkitan partai sayap kanan. Mereka yang biasanya minim bahkan tak memperoleh suara di parlemen, di tahun 2017 mendapatkan momentum.

Sebagai contoh Partai Kebebasan di Belanda. Mereka memperoleh 20 kursi dari 150. Ataupun Progress Party di Norwegia yang memperoleh 27 kursi dari 162. Dan Partai Alternatif di Jerman yang memperoleh 94 kursi dari 631.

Kebangkitan kaum sayap kanan bukanlah tanpa sebab. Ada persamaan visi yang menyatukan di antara Geert Wilders di Belanda ataupun Mariane Le Pen di Prancis. Bahkan nama yang terakhir bisa bertarung vis a vis dengan Emmanuel Macron, walaupun pada akhirnya kalah.

Visi yang dimaksud adalah anti dan ketakutan pada Islam atau lebih populer sering disebut Islamophobia. Sentimen tersebut menguat akibat beberapa kasus mulai dari teror bom bunuh diri hingga peledakan di berbagai wilayah penting di Eropa.

Menariknya, geliat Islamophobia ditandai dengan menguatnya rasa nasionalisme. Kaum sayap kanan menganggap bahwa adanya pengaruh luar (baca:Islam) telah merusak pondasi Eropa. Pondasi tersebut semakin hari semakin luntur karena menguatnya Islam di berbagai negara.

Sebagai contoh, bertambahnya pemeluk Islam di Prancis, Rusia hingga Jerman. Bahkan laporan Pew Research Center pada Agustus 2017 mengenai perkembangan Islam di Eropa, diperkirakan dalam waktu 20 tahun mendatang, pemeluk Islam akan bertambah 3x lipat.

Hal ini tentu saja menimbulkan kegelisahan. Kaum sayap kanan menganggap kaum Muslim adalah sumber masalah mengapa kerusuhan di Eropa semakin meningkat. Kejadian-kejadian tersebut selaras dengan menguatnya imigran di berbagai sektor.

Mulai dari pekerjaan kerah biru hingga pekerjaan kerah putih. Lalu, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kaum sayap kanan bisa menguasai Eropa seutuhnya dan menangkis pengaruh imigran serta menggelorakan sentimen islamophobia.

Itu bisa saja terjadi. Era populisme seiring dengan kemenangan Donald Trump yang di luar dugaan dapat menjadi inspirasi bagi kaum sayap kanan. Inggris telah memulai. Jerman dan Prancis, walaupun kalah dalam pemilihan kepala negara, ada peningkatan jumlah dalam kursi parlemen.

Bukan tidak mungkin kebijakan akan dapat berubah seiring dengan waktu. Jika sudah begitu, apakah tesis Samuel Huntington tentang benturan peradaban (Clash of Civilization) benar-benar telah terjadi? Jika mengacu segala peristiwa politik internasional di tahun 2017, tesis tersebut mendekati kenyataan.

Maraknya isu rasialisme, terorisme, dan Islamophobia menyebabkan benturan antarperadaban tak dapat terelakkan. Eropa mungkin akan lebih waspada seiring meningkatnya eskalasi Timur Tengah. Namun yang pasti, dalam 5 tahun mendatang polemik Eropa tak akan jauh dari dua hal. Imigran dan kebangkitan kaum sayap kanan.

Kolom terkait:

“Bisnis Pengungsi” Angela Merkel

Surat Terbuka untuk Merkel : Sejarah Akan Mengingat Anda

Merkel, Pemilu Jerman, dan Gerbang Terakhir Uni Eropa

Geger Brexit, Populis Kanan Eropa, dan Indonesia

Geert Wilders, Politik di Belanda, dan Sebagian dari Kita

Moddie Wicaksono
Pegiat GASPOLIAN (Gerakan Sadar Politik Internasional) Yogyakarta.

TINGGALKAN KOMENTAR

Loading...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.