Sabtu, Maret 6, 2021

Sedikit Catatan Daripada Pembangunan Infrastruktur Jokowi

Pancasila dan Esensi Ketuhanan

Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juli merupakan momentum penting untuk melakukan refleksi kebangsaan. Masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai indikator belum berhasilnya pengamalan nilai-nilai...

Bela Negara dan Ancaman Terorisme

Terorisme saat ini telah menjadi fenomena kejahatan kemanusiaan yang benar-benar merusak peradaban. Betapa tidak, hampir banyak negara telah dikoyak dengan aksi pengeboman. Mulai dari...

Transformasi BUMN

Dengan terbitnya UU No. 2 tahun 2020 dan Inpres No.6 tahun 2020, telah memberikan gambaran pada kita bahwa pemerintah sedang mengerjakan dua prioritas penting....

Sains, Saintis, dan Vaksin Korona, Jalan Keluar GM dan AS Laksana

Akhir-akhir ini dunia sains mendapat sorotan dari para cendekiawan kenamaan Indonesia di tengah mewabahnya virus Korona. Sorotan ini terkait dengan peranan sains/saintis dalam menyikapi...
Avatar
Bambang Haryo
Anggota Komisi V DPR RI

Mumpung masih hangat debat capres kedua, saya ingin berikan beberapa catatan daripada pembangunan infrastruktur Jokowi lima tahun ke belakang. Supaya para pemirsa debat sekalian bisa mempunyai gambaran lebih daripada ucapan Pak Jokowi, yang saya yakin banyak berisi klarifikasi soal ini.

Secara umum, menurut saya pembangunan infrastruktur di era Jokowi tidak memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi. Saat ini pertumbuhan ekonomi kita mentok di 5 persen. Lebih rendah dari zaman SBY. Padahal dana yang digelontorkan lebih kurang Rp430 triliun untuk infrastruktur pada APBN 2017 yang 200 persen lebih besar daripada APBN 2012.

Hal ini bisa terjadi karena pembangunan infrastruktur tersebut tidak tepat sasaran. Bisa kita lihat dari pembangunan LRT di Palembang. Meskipun sudah digratiskan selama empat bulan dan diberi subsidi sebesar Rp300 miliar di tahun 2019 sehingga tarifnya bisa Rp5000 dari aslinya Rp45000, tapi load penumpangnya tidak sampai 10 persen. Penduduk masih tetap menggunakan moda transportasi lama, seperti angkot. Sementara LRT hanya menjadi kereta wisata. Istilahnya kereta-keretaan.

Bagi saya, kesalahan Pak Jokowi dalam membaca kebutuhan transportasi umum masyarakat Palembang itu, seperti memberi sebuah mobil Rolls-Royce kepada sebuah keluarga yang kelaparan. Mobilnya enak dan mewah, tapi kebutuhan mereka sesungguhnya adalah makan.

Walhasil, pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dari pembangunan LRT di Palembang tidak terjadi. Padahal pembuatan LRT ini memakan dana Rp10,9 triliun. Kalau angka itu digunakan untuk rangkaian kereta api penumpang (1 lokomotif dengan 10 gerbong) atau rangkaian kereta api barang (1 lokomotif dengan 30 gerbong) yang harganya 60-70 miliar per rangkaian, maka bisa mendapat 140 rangkaian.

Tentu kita lebih membutuhkan itu. Karena saat ini kita sedang mencanangkan kereta double track di Jawa untuk memenuhi target 1 juta TEUs per tahun dari saat ini hanya 250 ribu TEUs per tahun. Target yang hanya bisa dicapai dengan menambah railing stock atau rangkaian kereta api. Tapi, sekarang bayangkan, mau dipenuhi dengan cara apa kekurangan 750 ribu TEUs itu sebab anggarannya sudah dipakai untuk LRT yang tidak tepat sasaran.

Lagipula, pemenuhan kebutuhan kereta penumpang dan barang lebih dibutuhkan masyarakat logistik di Jawa yang memang selama ini sudah menggunakan moda ini untuk pengiriman barang. Semakin banyak railing stock, maka semakin cepat barang dikirim dan semakin rendah ongkos.

Tapi kan sudah disediakan tol di Jawa? Nggih, betul, Mas dan Mbak. Tapi sama saja tidak tepat sasaran dan tidak menambahkan dampak ekonomi. Ini terbukti karena tidak ada 1 persen pengangkut logistik dan transportasi umum seperti bus yang lewat situ.

Alasannya ada dua. Pertama biaya tol yang mahal tidak ramah dengan ongkos pengiriman logistik dan ongkos penumpang untuk bus. Kalau mereka tiba-tiba menaikkan tarif pengangkutan barang dan tarif penumpang, maka ancaman kehilangan konsumen sangat nyata.

Kedua, dari sisi keamanan. Jalan tol tersebut dibangun dengan rigid cement. Tidak sesuai dengan standar internasional untuk digunakan kendaraan besar seperti truk dan bus. Lalu jalur yang menanjak seperti dari Bawen menuju Semarang, padahal seharusnya lurus mengikuti jalur Utara, tidak bisa dilalui kendaraan besar.

Akhirnya yang bisa menggunakan hanya kendaraan privat. Sementara secara teori, biaya transportasi akan lebih murah dengan angkutan massal umum. Karena kendaraan privat memakan banyak biaya, seperti ongkos BBM, servis, dll, di samping ongkos tol, tapi hanya bisa menampung dua sampai enam orang.

Lalu, pembangunan infrastruktur ternyata tidak mampu menyerap produk industri. Misalnya di industri baja dan semen. Selama kurun waktu 2012-2017 kebutuhan semen hanya bertambah 10 persen dan baja hanya bertambah 40 persen. Padahal, banyaknya pembangunan semestinya bisa lebih banyak menyerap dua hal itu yang merupakan bahan baku dasar konstruksi.

Saya kan jadi bertanya-tanya. Pembangunan infrastrukturnya abal-abal atau asal-asal? Tidak benar dibangun atau membangunnya sembarangan? Untungnya benar dibangun, tapi membangunnya asal-asalan. Akibatnya ada 19 titik infrastruktur yang ambruk sendiri.

Apakah asal-asalan itu karena uangnya dikorupsi? Saya tidak tahu. Itu tugas KPK untuk menyelidiki.

Masalah lain adalah karena tidak ada skala penyelarasan antara pembangunan infrastruktur dan pembuatan kebijakan. Misalnya pembangunan pembangkit listrik yang katanya sudah 35000 watt tidak dibarengi dengan kebijakan penghentian import listrik. Saat ini justru kita mengimpor listrik dari Malaysia untuk wilayah Pontianak.

Begitu juga pembangunan irigasi yang katanya sudah 120 ribu kilometer tidak dibarengi dengan kebijakan pembatasan impor bahan pangan. Sebaliknya import beras, jagung, gula, bahkan yang lebih lucu garam paling besar di era Jokowi dibandingkan presiden-presiden sebelumnya.

Sampai di sini, bisa saya katakan infrastruktur Jokowi itu bahasa kerennya: bullshit. Ya toh? Istilahnya kayak gitu. Ekonomi yang dibangun dengan bullshit.

Saya bisa mempertanggung jawabkan tulisan saya. Karena memang faktanya seperti itu. Saya pun masih memiliki data-data lain kesalahan pembangunan infrastruktur Jokowi. Yang saya sampaikan sekarang hanya 10 persen saja. Kalau kebanyakan nanti malah mempermalukan negara sendiri.

Pastinya, yang bisa diharapkan saat ini hanyalah perubahan. Semoga Jokowi bisa mengubah kebijakan pembangunan infrastrukturnya yang amburadul ini. Kalau tidak bisa mengubahnya, maka Jokowi yang harus diubah: ganti presiden.

Walaupun memang tidak akan mudah bagi siapa pun pengganti Jokowi nantinya untuk memperbaiki semua kesalahan yang telah dilakukannya selama ini. Karena memang kesalahannya sudah terlalu banyak. Namun, saya menanggap ini sebuah tantangan bagi Prabowo Subianto. Saya yakin dengan visi-misi Prabowo yang memprioritaskan kepentingan rakyat, perubahan itu bisa dicapai.

Avatar
Bambang Haryo
Anggota Komisi V DPR RI
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Ranking Kampus Dunia: Jangan Salah Kaprah

Baru-baru ini dunia pendidikan tinggi kita mendapatkan gabar gembira. Lima perguruan tinggi (PT) asal Indonesia menempati 10 universitas Islam terbaik dunia. Bahkan salah satunya...

Rock and Roll, Budaya yang Terusir

Penyebaran virus Rock and roll tidak hanya datang dari radio luar negeri, tapi juga dari rekaman piringan hitam yang dibawa dari luar negeri dan...

Cantik Hemat dari Dapur

Cantik adalah impian bagi setiap perempuan. Sejak umat manusia tercipta, kecantikan menjadi sebuah patok keindahan. Terbukti dari kisah dua orang putra nabi Adam yang...

Apa Hubungannya Toleransi dan Kearifan Lokal?

“Hai seluruh manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya...

Lubang Hitam Narasi Teroris Selama Pandemi

Sudah lima hari sejak saya terkonfirmasi positif Covid-19. Rasanya begitu berat, alih-alih sekedar menyerang fisik, rupanya virus ini juga menyerang mental. Untuk itu, saya...

ARTIKEL TERPOPULER

Pendidikan yang Berkebudayaan, Mencipatakan Manusia Kreatif dan Otonom

Review Buku: Yudi Latif, Pendidikan yang Berkebudayaan: Histori, Konsepsi dan Aktualisasi Pendidikan Transformatif, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2020). Pendidikan nasional sudah seharusnya tidak meninggalkan akar-akar...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Serial Non-Muslim Bisa Masuk Surga. Siapa Mereka?

Apa pendapat para ulama dan cendekiawan dulu dan sekarang tentang keselamatan penganut agama-agama selain syariat Nabi Muhammad Saw? Apakah orang yang biasa disebut “non-Muslim”...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Perbedaan; Pendidikan Karakter, Moral dan Akhlak

Kita lihat bila Secara filosofis, terminologi pendidikan karakter, pendidikan moral, pendidikan etika, dan pendidikan akhlak memiliki perbedaan. Terminologi pendidikan moral (moral education) lebih cenderung...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.