Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/geotimes/wordpress/wp-content/plugins/Plugin/plug.php on line 23
Indonesia dan Rezim Hukum Represif | GEOTIMES
Selasa, Maret 9, 2021

Indonesia dan Rezim Hukum Represif

Anies Baswedan, dari Tokoh Pendidikan ke Sirkuit Balapan

Apa tanggapan Anda ketika membaca berita bertajuk seperti ini: “Demi Formula E, Anies Pangkas Dana Rehabilitasi Sekolah”? Sebagai pendidik dan guru, saya geleng-geleng kepala....

Menaklukkan Gelinjang Harga BBM di Papua

Telah lama harga bahan bakar minyak (BBM) dalam segala jenis mengelinjang gila di Papua. Khususnya di wilayah-wilayah remote area, di seputaran pegunungan tengah atau...

Ketika LGBT Dibenci Lebih dari Yahudi [Catatan Gender 2016]

Menulis refleksi akhir tahun mengenai LGBT Indonesia mengantarkan saya pada ingatan dan sejarah bagaimana Indonesia terang-terangan menunjukkan taring intoleransi dan keganasannya pada kelompok yang...

Bela Negara di Mata Abdi Negara

Kementerian Pertahanan akan segera mengimplementasikan kewajiban bela negara bagi seluruh warga Indonesia. Dalam sepuluh tahun ke depan, pemerintah menargetkan sebanyak 100 juta warga telah...
Avatar
Reza Syawawi
Peneliti Hukum dan Kebijakan Transparency International Indonesia

Dalam kacamata hukum kritis, Nonet dan Selznick dalam Law and Society in Transition: Toward Responsive Law menyebutkan bahwa salah satu ciri hukum represif adalah pembatasan terhadap partisipasi (pasif) dan meletakkan kritik sebagai bagian dari ketidaksetiaan. Di dalam kekuasaan pemerintahan yang represif, ia tidak memperhatikan kepentingan orang-orang yang diperintah, yaitu ketika kekuasaan dilaksanakan tidak untuk kepentingan publik atau dengan mengingkari legitimasi yang telah diberikan publik.

Bagaimana rezim demokrasi bisa menghasilkan hukum represif? Kehancuran rezim demokrasi bukan karena kudeta atau tekanan militer, tetapi karena pemimpin yang terpilih (melalui pemilu) tidak menjalankan nilai-nilai demokrasi, seperti mengabaikan konstitusi, membuat hukum yang merepresi publik dan lawan politik, mengatur media dan korporasi, bertingkah layaknya seorang otoriter (Steven Levitsky, How Democracies Die, 2018).

Dalam konteks Indonesia, sistem demokrasi yang dibangun di atas rezim otoritarian Orde Baru telah membuktikan bahwa rezim demokrasi bisa menghasilkan hukum yang represif. Dan tanpa disadari ini menjadi pemicu dari gelombang besar perlawanan publik yang berujung pada kejatuhan rezim orde baru setelah 32 tahun berkuasa.

Presiden mesti sadar betul bahwa ini tak menguntungkan bagi posisi politiknya. Sekalipun tak punya beban elektoral, ia akan dikenang sebagai presiden yang menciptakan konflik karena memproduksi hukum yang represif dengan cara mereduksi partisipasi publik.

Hukum untuk Siapa?

Hukum dibentuk oleh penguasa dan menjadi cermin dari kehendak penguasa. Maka, untuk itu negara harus menjelma menjadi makhluk yang menakutkan (leviathan), ganas, bengis, agar perintahnya dipatuhi oleh publik. Dengan kekuasaan yang powerful dan absolut, hukum akan dijalankan dengan mudah dalam rangka menciptakan stabilitas.

Pemikiran Thomas Hobbes (1588–1679) tentu tidak relevan dengan situasi sosial politik di Indonesia dewasa ini. Perkembangan demokrasi pasca reformasi dalam 2 (dua) dekade terakhir tak mungkin memutar arah menuju rezim otoritarian.

Perdebatan tentang pembuatan hukum dengan gaya monarki ini dipertontonkan setidaknya ketika pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas dan mengesahkan revisi terhadap UU Komisi Pemberantasan Korupsi. Di belakang itu menyusul Rancangan KUHP yang bertendensi mengkriminalisasi urusan-urusan privat, termasuk dalam hal membungkam kebebasan berpendapat dan partisipasi publik. Sebut saja pasal tentang penghinaan kepada presiden yang dihidupkan kembali dalam Rancangan KUHP padahal sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

Pembuatan peraturan, hukum, atau undang-undang bukanlah kekuasaan absolut yang hanya melekat pada fungsi-fungsi pemerintah dan DPR. Konstitusi justru meletakkan fungsi legislasi sebagai ranah kontrol bagi publik terhadap lahirnya hukum. Sebab itulah konstitusi mengatur banyak hal tentang hak asasi manusia. Perumusan aturan bukanlah hal teknis yang hanya memadukan kalimat-kalimat hukum, tetapi memastikan masyarakat menggunakan hak kemerdekaannya untuk berpikir, menyampaikan pendapat, semata-mata sebagai wujud dari kesadaran atas politik kewargaan.

Terlebih lagi konstitusi pasca amandemen juga menempatkan hak publik dalam menentukan dan mengontrol kekuasaan sejak proses pemilihan umum dilakukan. Legitimasi secara langsung ini kemudian semestinya diimbangi dengan metode akuntabilitas agar kekuasaan tidak berjalan atas kehendaknya sendiri, ada kepentingan publik yang wajib diakomodasi.

Kesepakatan konstitusional itulah yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011). Ada prinsip soal keterbukaan (pasal 5), tidak hanya mengumumkan hasilnya kepada publik, tetapi juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat sebelum suatu peraturan atau undang-undang itu disahkan.

Membuka ruang partisipasi publik dalam penyusunan peraturan secara langsung juga berkaitan dengan prinsip kemanfaatan yang secara riil memang dibutuhkan oleh masyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Ketika ruang-ruang partisipasi dalam pembentukan hukum diperkecil atau bahkan diberangus, maka kecurigaan bahwa hukum itu akan digunakan untuk melindungi penguasa dan kroninya menjadi sebuah keniscayaan.

Konflik Hukum

Ketika hukum dirumuskan tak berkesuaian dengan hukum yang dikehendaki oleh rakyat, sekalipun disahkan oleh penguasa, tidak akan menjadi rujukan bagi masyarakat. Meski ditopang oleh sanksi-sanksi, ia akan condong diabaikan begitu saja karena gagal memperoleh signifikansi sosialnya (Soetandyo, 2013).

Kepercayaan terhadap hukum akan semakin mengemuka, sebab tidak memadainya hukum digunakan sebagai alat perubahan. Di saat bersamaan institusi-institusi hukum semakin tercemar dari dalam dan bekerja hanya sebagai alat kekuasaan (Nonet, Selznick).

Hukum kehilangan legitimasi moralnya karena berisikan hal-hal yang bertentangan dengan kebutuhan publik. Alih-alih hukum yang ditujukan untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat, ia justru menimbulkan perlawanan, kekacauan, bahkan anarki.

Dalam situasi semacam ini, presiden sebagai kepala negara sesungguhnya memiliki kekuasaan yang cukup untuk melakukan review terhadap hukum atau undang-undang yang dianggap bertentangan dengan kebutuhan sosial masyarakat. Kekuasaan presiden yang begitu besar di bidang legislasi seharusnya mampu menyelesaikan konflik hukum semacam ini.

Kendati konstitusi menyediakan ruang untuk melakukan review melalui lembaga peradilan (judicial review), keputusan presiden amat sangat dinanti sebagai pengemban moral dari masyarakat yang memilihnya. Biarlah penyelesaian melalui lembaga peradilan (Mahkamah Konstitusi) menjadi upaya terakhir ketika kuasa pembentuk legislasi tidak lagi mengindahkan aspirasi publik.

Bacaan terkait

Menjadikan RI Negara Polisi

KPK Mangkat? Lahul Fatihah…

Mengembalikan Kehormatan Presiden

Jokowi di Tengah “Negara Bayangan”

Oligarki, Politik Populisme, dan Orang Baik

Avatar
Reza Syawawi
Peneliti Hukum dan Kebijakan Transparency International Indonesia
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Apresiasi dan Masalah Tersisa Pencabutan Perpres Miras

Kita patut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas tindakan berani dan jujur Presiden Jokowi untuk mencabut lampiran Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Investasi...

Amuk Leviathan Hobbesian dalam Konflik Partai Demokrat

Tahun 1651, Thomas Hobbes menerbitkan buku berjudul “Leviathan”. Nama leviathan merujuk kepada monster sangat ganas dalam mitologi Yunani. Makhluk yang hidup di lautan ini...

Dialektika Hukum Kepemiluan

Dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan, hukum dan politik merupakan dua hal yang memiliki keterikatan secara timbal balik. Hubungan timbal balik antara hukum dan politik tersebut...

Ujian Kedewasaan Digital Kita

Teknologi digital diciptakan agar tercapai pemerataan informasi tanpa pandang bulu, namun sayangnya kini dampak negatif yang tak terelakkan adalah munculnya disinformasi, berita bohong, hingga...

Toxic Masculinity dalam Patriarki

Sebelumnya, saya ingin menghimbau bahwa topik ini merupakan pembahasan yang sensitif dan masih dipandang tabu dari beberapa kalangan. Tulisan ini berupa opini saya mengenai...

ARTIKEL TERPOPULER

Amuk Leviathan Hobbesian dalam Konflik Partai Demokrat

Tahun 1651, Thomas Hobbes menerbitkan buku berjudul “Leviathan”. Nama leviathan merujuk kepada monster sangat ganas dalam mitologi Yunani. Makhluk yang hidup di lautan ini...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Euforia Bahasa Arab

(Ilustrasi) Pameran busana tradisional Arab dalam Pekan Kebudayaan Saudi Arabia di Jakarta, Minggu (27/3). ANTARA FOTO/Rosa Panggabean. Entah apa yang ada di dalam pikiran sejumlah...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Madinah, Tinjauan Historis

Yatsrib atau yang sekarang dikenal dengan nama Madinah merupakan salah satu daerah yang subur di Jazirah Arab pada masa itu. Penduduk Madinah sebelum Islam...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.