Kamis, Oktober 29, 2020

Indonesia dan Rezim Hukum Represif

Menjaga Intergritas Demokrasi dari Daerah

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahap ketiga berlangsung 27 Juni 2018 di 171 daerah, dengan rincian 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Ini...

Agar Jokowi dan KPK Tak Mati Suri

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali berencana “mematikan” Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui revisi undang-undang lembaga antirusuah itu, DPR merancang pasal-pasal yang melemahkan KPK dengan...

Situs Islam, Islamofobia, dan Gotik

Salah satu isu yang relatif terlupakan menyangkut aksi massa 4 November yang lalu adalah pemblokiran 11 situs yang diduga merusak dan mengandung unsur konten...

Seri Bunga Bank bukan Riba: Apakah Riba Itu?

Setelah publikasi tulisan Fazlur Rahman, sarjana Muslim asal Pakistan, berjudul Riba and Interest pada 1964, hampir tak ada argumen baru dalam perbincangan serius terkait...
Avatar
Reza Syawawi
Peneliti Hukum dan Kebijakan Transparency International Indonesia

Dalam kacamata hukum kritis, Nonet dan Selznick dalam Law and Society in Transition: Toward Responsive Law menyebutkan bahwa salah satu ciri hukum represif adalah pembatasan terhadap partisipasi (pasif) dan meletakkan kritik sebagai bagian dari ketidaksetiaan. Di dalam kekuasaan pemerintahan yang represif, ia tidak memperhatikan kepentingan orang-orang yang diperintah, yaitu ketika kekuasaan dilaksanakan tidak untuk kepentingan publik atau dengan mengingkari legitimasi yang telah diberikan publik.

Bagaimana rezim demokrasi bisa menghasilkan hukum represif? Kehancuran rezim demokrasi bukan karena kudeta atau tekanan militer, tetapi karena pemimpin yang terpilih (melalui pemilu) tidak menjalankan nilai-nilai demokrasi, seperti mengabaikan konstitusi, membuat hukum yang merepresi publik dan lawan politik, mengatur media dan korporasi, bertingkah layaknya seorang otoriter (Steven Levitsky, How Democracies Die, 2018).

Dalam konteks Indonesia, sistem demokrasi yang dibangun di atas rezim otoritarian Orde Baru telah membuktikan bahwa rezim demokrasi bisa menghasilkan hukum yang represif. Dan tanpa disadari ini menjadi pemicu dari gelombang besar perlawanan publik yang berujung pada kejatuhan rezim orde baru setelah 32 tahun berkuasa.

Presiden mesti sadar betul bahwa ini tak menguntungkan bagi posisi politiknya. Sekalipun tak punya beban elektoral, ia akan dikenang sebagai presiden yang menciptakan konflik karena memproduksi hukum yang represif dengan cara mereduksi partisipasi publik.

Hukum untuk Siapa?

Hukum dibentuk oleh penguasa dan menjadi cermin dari kehendak penguasa. Maka, untuk itu negara harus menjelma menjadi makhluk yang menakutkan (leviathan), ganas, bengis, agar perintahnya dipatuhi oleh publik. Dengan kekuasaan yang powerful dan absolut, hukum akan dijalankan dengan mudah dalam rangka menciptakan stabilitas.

Pemikiran Thomas Hobbes (1588–1679) tentu tidak relevan dengan situasi sosial politik di Indonesia dewasa ini. Perkembangan demokrasi pasca reformasi dalam 2 (dua) dekade terakhir tak mungkin memutar arah menuju rezim otoritarian.

Perdebatan tentang pembuatan hukum dengan gaya monarki ini dipertontonkan setidaknya ketika pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas dan mengesahkan revisi terhadap UU Komisi Pemberantasan Korupsi. Di belakang itu menyusul Rancangan KUHP yang bertendensi mengkriminalisasi urusan-urusan privat, termasuk dalam hal membungkam kebebasan berpendapat dan partisipasi publik. Sebut saja pasal tentang penghinaan kepada presiden yang dihidupkan kembali dalam Rancangan KUHP padahal sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

Pembuatan peraturan, hukum, atau undang-undang bukanlah kekuasaan absolut yang hanya melekat pada fungsi-fungsi pemerintah dan DPR. Konstitusi justru meletakkan fungsi legislasi sebagai ranah kontrol bagi publik terhadap lahirnya hukum. Sebab itulah konstitusi mengatur banyak hal tentang hak asasi manusia. Perumusan aturan bukanlah hal teknis yang hanya memadukan kalimat-kalimat hukum, tetapi memastikan masyarakat menggunakan hak kemerdekaannya untuk berpikir, menyampaikan pendapat, semata-mata sebagai wujud dari kesadaran atas politik kewargaan.

Terlebih lagi konstitusi pasca amandemen juga menempatkan hak publik dalam menentukan dan mengontrol kekuasaan sejak proses pemilihan umum dilakukan. Legitimasi secara langsung ini kemudian semestinya diimbangi dengan metode akuntabilitas agar kekuasaan tidak berjalan atas kehendaknya sendiri, ada kepentingan publik yang wajib diakomodasi.

Kesepakatan konstitusional itulah yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011). Ada prinsip soal keterbukaan (pasal 5), tidak hanya mengumumkan hasilnya kepada publik, tetapi juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat sebelum suatu peraturan atau undang-undang itu disahkan.

Membuka ruang partisipasi publik dalam penyusunan peraturan secara langsung juga berkaitan dengan prinsip kemanfaatan yang secara riil memang dibutuhkan oleh masyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Ketika ruang-ruang partisipasi dalam pembentukan hukum diperkecil atau bahkan diberangus, maka kecurigaan bahwa hukum itu akan digunakan untuk melindungi penguasa dan kroninya menjadi sebuah keniscayaan.

Konflik Hukum

Ketika hukum dirumuskan tak berkesuaian dengan hukum yang dikehendaki oleh rakyat, sekalipun disahkan oleh penguasa, tidak akan menjadi rujukan bagi masyarakat. Meski ditopang oleh sanksi-sanksi, ia akan condong diabaikan begitu saja karena gagal memperoleh signifikansi sosialnya (Soetandyo, 2013).

Kepercayaan terhadap hukum akan semakin mengemuka, sebab tidak memadainya hukum digunakan sebagai alat perubahan. Di saat bersamaan institusi-institusi hukum semakin tercemar dari dalam dan bekerja hanya sebagai alat kekuasaan (Nonet, Selznick).

Hukum kehilangan legitimasi moralnya karena berisikan hal-hal yang bertentangan dengan kebutuhan publik. Alih-alih hukum yang ditujukan untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat, ia justru menimbulkan perlawanan, kekacauan, bahkan anarki.

Dalam situasi semacam ini, presiden sebagai kepala negara sesungguhnya memiliki kekuasaan yang cukup untuk melakukan review terhadap hukum atau undang-undang yang dianggap bertentangan dengan kebutuhan sosial masyarakat. Kekuasaan presiden yang begitu besar di bidang legislasi seharusnya mampu menyelesaikan konflik hukum semacam ini.

Kendati konstitusi menyediakan ruang untuk melakukan review melalui lembaga peradilan (judicial review), keputusan presiden amat sangat dinanti sebagai pengemban moral dari masyarakat yang memilihnya. Biarlah penyelesaian melalui lembaga peradilan (Mahkamah Konstitusi) menjadi upaya terakhir ketika kuasa pembentuk legislasi tidak lagi mengindahkan aspirasi publik.

Bacaan terkait

Menjadikan RI Negara Polisi

KPK Mangkat? Lahul Fatihah…

Mengembalikan Kehormatan Presiden

Jokowi di Tengah “Negara Bayangan”

Oligarki, Politik Populisme, dan Orang Baik

Avatar
Reza Syawawi
Peneliti Hukum dan Kebijakan Transparency International Indonesia
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Pendidikan di Era Disrupsi (Catatan Karya Yudi Latif)

Yudi Latif lebih muda 10 tahun dari saya. Dan walau saya, tentunya, lebih awal menulis, Yudi jelas jauh lebih produktif. Dua bulan lalu, saya diminta...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

Kelamnya Dunia Politik di Thailand

Apa yang kalian bayangkan tentang negara Thaiand? Ya, negara gajah putih tersebut sangat dikenal dengan keindahannya. Apalagi keindahan pantai yang berada di Krabi dan...

Anak Muda dan Partai Politik

Tak dapat disangkal, gelombang demokratisasi seiring dengan gerakan reformasi 1998 telah mengantarkan kita pada suatu elan kehidupan publik yang terbuka, egaliter, dan demokratis. Reformasi...

Machiavelli: Pemikir yang Banyak Disalah Pahami

Dalam kajian Ilmu Politik, nama Nicollo Machiavelli dipandang sebagai penggagas teori politik modern. Tentu hal tersebut sangat beralasan, mengingat posisi Machiavelli yang secara tegas...

ARTIKEL TERPOPULER

Sandiwara Dibalik Pernikahan Raja Majapahit Bali

Belakangan di Bali ramai pemberitaan mengenai acara pertunangan Raja Majapahit Bali bernama lengkap Abhiseka Ratu Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Pendidikan di Era Disrupsi (Catatan Karya Yudi Latif)

Yudi Latif lebih muda 10 tahun dari saya. Dan walau saya, tentunya, lebih awal menulis, Yudi jelas jauh lebih produktif. Dua bulan lalu, saya diminta...

Pemuda, Agama Sipil, dan Masa Depan Indonesia

Sejarah sangat berguna untuk mengetahui dan memahami masa lampau, dalam rangka menatap masa depan, ungkap Ibnu Khaldun (1332-1406 M). Semestinya tidak hanya dibaca sebagai...

Pandangan 2 Mazhab Hukum Terhadap Putusan MA Soal Eks Napi Koruptor

Pertengahan tahun 2018 ini publik dikagetkan dengan hadirnya PKPU No. 20/2018 yang dalam Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa Pengajuan daftar bakal calon anggota...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.